DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 10 Tahun 2018

Nomor: 10
Tahun: 2018
Ditetapkan: 23 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Indonesia, Badan Narkotika Nasional

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019, perlu dilaksanakan secara bersinergi Badan Narkotika Nasional bersama Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
c.bahwa rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, perlu ditindaklanjuti dengan pembentukan peraturan kepala. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

Mengingat

2.Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3.Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2085);
4.Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 395);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG IMPLEMENTASI RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.
2.Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya disingkat BNNP adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi.
3.Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BNNKab/Kota adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten/Kota.
4.Rencana Aksi Nasional yang selanjutnya disingkat RAN adalah rencana aksi yang disusun Pemerintah;
5.Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disingkat P4GN adalah Program Kerja BNN.
6.Person In Charge yang selanjutnya disingkat PIC adalah petugas yang ditunjuk dan ditetapkan oleh kepala satuan kerja.

Pasal 2

(1)RAN P4GN dilaksanakan oleh satuan kerja, di lingkungan BNN.
(2)Kepala satuan kerja menunjuk PIC dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan RAN P4GN.

Pasal 3

(1)Penunjukan PIC sesuai dengan bidang tugas RAN P4GN.
(2)PIC yang ditunjuk ditetapkan oleh:
1. a.Kepala BNN pada tingkat pusat;
2. b.Kepala BNNP pada tingkat provinsi; dan
3. c.Kepala BNNK/Kota pada tingkat kabupaten/kota.

Pasal 4

PIC RAN P4GN mempunyai tugas antara lain:

a.mengumpulkan laporan dan dokumen pendukung pelaksanaan RAN P4GN dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
b.melakukan verifikasi laporan dan dokumen pendukung pelaksanaan RAN P4GN dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
c.melakukan koordinasi verifikasi laporan dan dokumen dengan PIC Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
d.melakukan koordinasi dengan PIC dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; dan
e.melakukan pengisian laporan dan dokumen pendukung pelaksanaan RAN P4GN dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah ke dalam server yang ditetapkan oleh BNN.

Pasal 5

(1)Satuan kerja di lingkungan BNN:
1. a.BNN;
2. b.BNN Provinsi;
3. c.Balai Besar;
4. d.BNN Kabupaten/Kota;
5. e.Balai; dan
6. f.Loka.
(2)RAN P4GN meliputi bidang:
1. a.pencegahan;
2. b.pemberdayaan masyarakat;
3. c.pemberantasan;
4. d.rehabilitasi;
5. e.hukum dan kerja sama;
6. f.penelitian, data, dan informasi;
7. g.dukungan manajemen; dan
8. h.pengawasan.

BAB II

PELAKSANA RENCANA AKSI NASIONAL

Pasal 6

RAN P4GN bidang pencegahan dikoordinasikan oleh:

a.Deputi Pencegahan, pada BNN;
b.Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada BNNP; dan
c.Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, pada BNNKab/kota.

Pasal 7

RAN P4GN bidang pemberdayaan masyarakat dikoordinasikan oleh:

a.Deputi Pemberdayaan Masyarakat, pada BNN;
b.Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, pada BNNP; dan
c.Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, pada BNNKab/Kota.

Pasal 8

RAN P4GN bidang pemberantasan dikoordinasikan oleh:

a.Deputi Pemberantasan, pada BNN;
b.Kepala Bidang Pemberantasan, pada BNNP;
c.Kepala Seksi Pemberantasan, pada BNNKab/Kota.

Pasal 9

RAN P4GN bidang rehabilitasi dikoordinasikan oleh:

a.Deputi Rehabilitasi, pada BNN;
b.Kepala Balai Besar Rehabilitasi, pada Balai Besar;
c.Kepala Bidang Rehabilitasi, pada BNNP;
d.Kepala Balai Rehabilitasi, pada Balai;
e.Kepala Seksi Rehabilitasi, pada BNNK/Kota;dan
f.Kepala Loka Rehabilitasi, pada Loka.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019, perlu dilaksanakan secara bersinergi Badan Narkotika Nasional bersama Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
c.bahwa rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, perlu ditindaklanjuti dengan pembentukan peraturan kepala. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

Mengingat

2.Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3.Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2085);
4.Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 395);

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.
2.Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya disingkat BNNP adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi.
3.Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BNNKab/Kota adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten/Kota.
4.Rencana Aksi Nasional yang selanjutnya disingkat RAN adalah rencana aksi yang disusun Pemerintah;
5.Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disingkat P4GN adalah Program Kerja BNN.
6.Person In Charge yang selanjutnya disingkat PIC adalah petugas yang ditunjuk dan ditetapkan oleh kepala satuan kerja.

Pasal 2

(1)RAN P4GN dilaksanakan oleh satuan kerja, di lingkungan BNN.
(2)Kepala satuan kerja menunjuk PIC dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan RAN P4GN.

Pasal 3

(1)Penunjukan PIC sesuai dengan bidang tugas RAN P4GN.
(2)PIC yang ditunjuk ditetapkan oleh:
1. a.Kepala BNN pada tingkat pusat;
2. b.Kepala BNNP pada tingkat provinsi; dan
3. c.Kepala BNNK/Kota pada tingkat kabupaten/kota.

Pasal 4

PIC RAN P4GN mempunyai tugas antara lain:

a.mengumpulkan laporan dan dokumen pendukung pelaksanaan RAN P4GN dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
b.melakukan verifikasi laporan dan dokumen pendukung pelaksanaan RAN P4GN dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
c.melakukan koordinasi verifikasi laporan dan dokumen dengan PIC Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
d.melakukan koordinasi dengan PIC dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; dan
e.melakukan pengisian laporan dan dokumen pendukung pelaksanaan RAN P4GN dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah ke dalam server yang ditetapkan oleh BNN.

Pasal 5

(1)Satuan kerja di lingkungan BNN:
1. a.BNN;
2. b.BNN Provinsi;
3. c.Balai Besar;
4. d.BNN Kabupaten/Kota;
5. e.Balai; dan
6. f.Loka.
(2)RAN P4GN meliputi bidang:
1. a.pencegahan;
2. b.pemberdayaan masyarakat;
3. c.pemberantasan;
4. d.rehabilitasi;
5. e.hukum dan kerja sama;
6. f.penelitian, data, dan informasi;
7. g.dukungan manajemen; dan
8. h.pengawasan.

BAB II

PELAKSANA RENCANA AKSI NASIONAL

Pasal 6

RAN P4GN bidang pencegahan dikoordinasikan oleh:

a.Deputi Pencegahan, pada BNN;
b.Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada BNNP; dan
c.Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, pada BNNKab/kota.

Pasal 7

RAN P4GN bidang pemberdayaan masyarakat dikoordinasikan oleh:

a.Deputi Pemberdayaan Masyarakat, pada BNN;
b.Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, pada BNNP; dan
c.Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, pada BNNKab/Kota.

Pasal 8

RAN P4GN bidang pemberantasan dikoordinasikan oleh:

a.Deputi Pemberantasan, pada BNN;
b.Kepala Bidang Pemberantasan, pada BNNP;
c.Kepala Seksi Pemberantasan, pada BNNKab/Kota.

Pasal 9

RAN P4GN bidang rehabilitasi dikoordinasikan oleh:

a.Deputi Rehabilitasi, pada BNN;
b.Kepala Balai Besar Rehabilitasi, pada Balai Besar;
c.Kepala Bidang Rehabilitasi, pada BNNP;
d.Kepala Balai Rehabilitasi, pada Balai;
e.Kepala Seksi Rehabilitasi, pada BNNK/Kota;dan
f.Kepala Loka Rehabilitasi, pada Loka.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2009

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010

Peraturan turunan (1)

Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2009

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010

Peraturan turunan (1)

Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2024