DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 20 November 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Indonesia, Badan SAR Nasional

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Rencana Kontingensi Pencarian dan Pertolongan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Rencana Kontingensi dilakukan melalui tahap: a. perencanaan; b. penyusunan; c. penetapan; dan d. penyebarluasan. Pendanaan Rencana Kontingensi bersumber dari: a. daftar isian pelaksanaan anggaran Kantor Pusat Badan; dan b. daftar isian pelaksanaan anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perencanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dituangkan dalam dokumen perencanaan berupa rencana kontingensi pencarian dan pertolongan sehingga dapat mengurangi risiko potensi terjadinya kecelakaan, bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia;
c.bahwa Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Pencarian dan Pertolongan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi serta pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Rencana Kontingensi Pencarian dan Pertolongan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);
3.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
4.Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1378) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 824); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG RENCANA KONTINGENSI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang (Bagian ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai latar belakang urgensi disusunnya Rencana Kontingensi, analisis tingkat kerawanan kecelakaan, bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia, analisis jumlah korban dan wilayah terdampak) B. Landasan Hukum (Bagian ini menjelaskan tentang peraturan terkait penyusunan Rencana Kontingensi) C. Maksud dan Tujuan (Bagian ini menjelaskan tentang perlunya disusun Rencana Kontingensi) D. Ruang Lingkup (Bagian ini menjelaskan tentang batasan substansi penyusunan Rencana Kontingensi) E. Pengertian Istilah (Bagian ini menjelaskan tentang daftar istilah atau definisi terkait dengan Rencana Kontingensi) 16

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.
2.Rencana Kontingensi Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Rencana Kontingensi adalah dokumen yang berisi mengenai rencana tindakan yang dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya kecelakaan, bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia yang diperkirakan akan terjadi di suatu wilayah.
3.Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah serangkaian kegiatan meliputi Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
4.Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah upaya untuk mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi korban sampai dengan penanganan berikutnya.
5.Kecelakaan adalah peristiwa yang menimpa pesawat udara, kapal, kereta api, kendaraan bermotor, dan alat transportasi lainnya yang dapat membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia.
6.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7.Kondisi Membahayakan Manusia adalah peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia, selain Kecelakaan dan Bencana.
8.Potensi Pencarian dan Pertolongan adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, informasi dan teknologi, serta hewan, selain Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
9.Kantor Pencarian dan Pertolongan adalah unit pelaksana teknis di bidang Pencarian dan Pertolongan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
10.Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan.
11.Kepala Badan adalah Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
12.Deputi adalah Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan.
13.Direktur adalah Direktur Operasi Pencarian dan Pertolongan.
14.Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 2

(1)Peraturan Badan ini menjadi pedoman bagi Kantor Pencarian dan Pertolongan dalam menyusun Rencana Kontingensi.
(2)Rencana Kontingensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disusun paling sedikit 2 (dua) Rencana Kontingensi dalam 1 (satu) tahun.
(3)Rencana Kontingensi dijadikan sebagai salah satu dasar dalam menyusun rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 3

Rencana Kontingensi dilakukan melalui tahap:

a.perencanaan;
b.penyusunan;
c.penetapan; dan
d.penyebarluasan.

BAB II

PELAKSANAAN A. Jenis Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia Bagian ini menjelaskan tentang jenis Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia yang pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongannya menggunakan Rencana Kontingensi ini.

Pasal 4

(1)Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan pengusulan jenis dan jumlah kebutuhan penyusunan Rencana Kontingensi pada Kantor Pencarian dan Pertolongan.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Kantor.
(3)Kepala Kantor mengajukan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Badan melalui Deputi.
(4)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dan harus disertai dengan naskah kajian.
(5)Naskah kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat:
1. a.urgensi dan tujuan penyusunan;
2. b.sasaran yang ingin diwujudkan; dan
3. c.data pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan 3 (tiga) tahun terakhir dan/atau data wilayah berpotensi terjadinya Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia.
(6)Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)disampaikan paling lambat bulan November sebelum pengajuan usulan inisiatif baru pagu anggaran.
(7)Format naskah kajian sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

(1)Deputi melalui Direktur melakukan verifikasi atas usulan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal usulan perencanaan diterima secara lengkap.
(2)Dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur membentuk tim verifikasi.
(3)Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
1. a.meneliti dan memeriksa naskah kajian;
2. b.membuat berita acara hasil verifikasi usulan perencanaan penyusunan Rencana Kontingensi sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
3. c.melaporkan hasil verifikasi usulan perencanaan penyusunan Rencana Kontingensi kepada Direktur.

Pasal 6

(1)Direktur menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c kepada Deputi.
(2)Deputi atas nama Kepala Badan menyampaikan hasil verifikasi usulan perencanaan penyusunan Rencana Kontingensi kepada Kepala Kantor.
(3)Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar bagi Kantor Pencarian dan Pertolongan dalam menyusun Rencana Kontingensi.

BAB III

PENYUSUNAN

Pasal 7

(1)Kantor Pencarian dan Pertolongan menyusun rancangan Rencana Kontingensi.
(2)Rancangan Rencana Kontingensi yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Deputi.
(3)Deputi melalui Direktur melakukan asistensi pembahasan rancangan Rencana Kontingensi bersama tim penyusun Kantor Pencarian dan Pertolongan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal surat dari Kantor Pencariaan dan Pertolongan diterima.
(4)Dalam melaksanakan asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur membentuk tim asistensi.
(5)Tim asistensi menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur.
(6)Direktur menyampaikan surat persetujuan kepada Kepala Kantor untuk dilakukan pembahasan penyusunan rancangan Rencana Kontingensi bersama dengan instansi/organisasi potensi pencarian dan pertolongan.

Pasal 8

(1)Pembahasan penyusunan rancangan Rencana Kontingensi bersama dengan instansi/organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) didampingi oleh tim asistensi.
(2)Tim asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.menganalisis dan mengoreksi rancangan Rencana Kontingensi;
2. b.melaksanakan diseminasi informasi teknis tentang penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Rencana Kontingensi; dan
3. c.menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan asistensi penyusunan Rencana Kontingensi.

Pasal 9

Rencana Kontigensi yang disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memuat:

a.jenis Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia;
b.perkiraan lokasi Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia;
c.cara bertindak;
d.kebutuhan dan pemenuhan sumber daya;
e.waktu respons;
f.tingkat keadaan darurat dan/atau bahaya;
g.struktur organisasi Operasi Pencarian dan Pertolongan yang bersifat ad hoc; dan
h.jaring koordinasi, kendali, komunikasi, dan informasi.

Pasal 10

(1)Jenis kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:
1. a.kecelakaan kapal;
2. b.kecelakaan pesawat udara; dan
3. c.kecelakaan dengan penanganan khusus.
(2)Kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas:
1. a.kapal tenggelam;
2. b.kapal tubrukan;
3. c.kapal terbakar;
4. d.kapal kandas;
5. e.kapal mati mesin;
6. f.kapal terbalik;
7. g.kapal hilang kontak; dan
8. h.evakuasi medis penumpang dan/atau awak kapal.
(3)Kecelakaan pesawat udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
1. a.pesawat udara jatuh;
2. b.pesawat udara terbakar;
3. c.pesawat udara tubrukan;
4. d.pesawat udara tergelincir;
5. e.pesawat udara hilang kontak; dan
6. f.pesawat udara mendarat darurat.
(4)Kecelakaan dengan penangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.kecelakaan kereta api; dan
2. b.kecelakaan kendaraan bermotor.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2024

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PELAKSANAAN A. Jenis Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia Bagian ini menjelaskan tentang jenis Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia yang pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongannya menggunakan Rencana Kontingensi ini.

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

PENYUSUNAN

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2017

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 10 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PELAKSANAAN A. Jenis Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia Bagian ini menjelaskan tentang jenis Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia yang pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongannya menggunakan Rencana Kontingensi ini.

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

PENYUSUNAN

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2017

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 10 Tahun 2018