DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 13 Januari 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 8

Indonesia, Badan Narkotika Nasional

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat

(4)Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan perlu membentuk instrumen hukum yang mengatur mengenai klasifikasi arsip di lingkungan Badan Narkotika Nasional;
1. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala BNN tentang Klasifikasi Arsip Badan Narkotika Nasional; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5071);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
4.Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas BNN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1285);
5.Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA) Non Keuangan dan Non Kepegawaian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1372);
6.Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1373);
7.Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 506);
8.Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 507);
9.Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2085);
10.Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor1014); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG KLASIFIKASI ARSIP BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara
2.Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
3.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4.Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
5.Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
6.Unit Kerja Kearsipan adalah Satuan Kerja di BNN, BNN Provinsi, BNN Kabupaten/Kota.

Pasal 2

(1)Klasifikasi Arsip BNN digunakan untuk pengelolaan Arsip Dinamis bagi Unit Kerja Kearsipan di lingkungan BNN.
(2)Klasifikasi Arsip BNN menggunakan kode Klasifikasi Arsip dalam bentuk gabungan huruf dan angka.
(3)Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanda pengenal urusan sesuai tugas dan fungsi Unit Kerja Kearsipan serta berfungsi sebagai klasifikasi naskah dinas yang tercipta, dasar pemberkasan, penataan, dan penyusutan arsip.

Pasal 3

Ketentuan mengenai Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BNN ini.

Pasal 4

Dalam menyusun Klasifikasi Arsip, setiap Unit Kerja Kearsipan harus memperhatikan prinsip, meliputi:

a.logis;
b.faktual;
c.perbaikan berkelanjutan;
d.sistematis;
e.akomodatif; dan
f.kronologis.

Pasal 5

Setiap Unit Kerja Kearsipan melaksanakan Klasifikasi Arsip harus menyesuaikan dengan Klasifikasi Arsip sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala BNN ini paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Kepala BNN ini diundangkan.

Pasal 6

Peraturan Kepala BNN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala BNN ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2016 KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TTD BUDI WASESO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TTD WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 68

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat

(4)Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan perlu membentuk instrumen hukum yang mengatur mengenai klasifikasi arsip di lingkungan Badan Narkotika Nasional;
1. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
4.Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas BNN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1285);
5.Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA) Non Keuangan dan Non Kepegawaian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1372);
6.Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1373);
7.Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 506);
8.Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 507);
9.Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2085);
10.Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor1014); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG KLASIFIKASI ARSIP BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara
2.Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
3.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4.Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
5.Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
6.Unit Kerja Kearsipan adalah Satuan Kerja di BNN, BNN Provinsi, BNN Kabupaten/Kota.

Pasal 2

(1)Klasifikasi Arsip BNN digunakan untuk pengelolaan Arsip Dinamis bagi Unit Kerja Kearsipan di lingkungan BNN.
(2)Klasifikasi Arsip BNN menggunakan kode Klasifikasi Arsip dalam bentuk gabungan huruf dan angka.
(3)Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanda pengenal urusan sesuai tugas dan fungsi Unit Kerja Kearsipan serta berfungsi sebagai klasifikasi naskah dinas yang tercipta, dasar pemberkasan, penataan, dan penyusutan arsip.

Pasal 3

Ketentuan mengenai Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BNN ini.

Pasal 4

Dalam menyusun Klasifikasi Arsip, setiap Unit Kerja Kearsipan harus memperhatikan prinsip, meliputi:

a.logis;
b.faktual;
c.perbaikan berkelanjutan;
d.sistematis;
e.akomodatif; dan
f.kronologis.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2016

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2012