DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2013

Nomor: 10
Tahun: 2013
Ditetapkan: 9 Desember 2013
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana perlu lebih disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan perkembangan keadaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu mengubah Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1441 2 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana; Mengingat : 1. Undang‐undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Mengingat

2.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
3.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
4.Keputusan Presiden Nomor 29/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana; Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/3692/M.PAN-RB/11/2013 tanggal 19 November 2013;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 125 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 125

Deputi Bidang Penanganan Darurat terdiri dari :

a.Direktorat Tanggap Darurat;
b.Direktorat Bantuan Darurat; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.14413
c.Direktorat Perbaikan Darurat; dan
d.Direktorat Penanganan Pengungsi.
1. 2.Di antara Pasal 170 dan Pasal 171 disisipkan 15 (lima belas) pasal, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 170

A Direktorat Penanganan Pengungsi mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang penanganan pengungsi.

Pasal 170

B Dalam melaksanakan tugas Direktorat Penanganan Pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 A, menyelenggarakan fungsi:

a.pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja di bidang penanganan pengungsi;
b.penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang perlindungan dan pemberdayaan pengungsi;
c.penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang penempatan pengungsi;
d.penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang kompensasi dan pengembalian hak pengungsi; dan
e.penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang penanganan pengungsi.

Pasal 170

C Direktorat Penanganan Pengungsi terdiri dari:

a.Subdirektorat Perlindungan dan Pemberdayaan Pengungsi;
b.Subdirektorat Kompensasi dan Pengembalian Hak Pengungsi; dan
c.Subdirektorat Penempatan Pengungsi.

Pasal 170

D Subdirektorat Perlindungan dan Pemberdayaan Pengungsi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang perlindungan dan pemberdayaan pengungsi.

Pasal 170

E Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 D, Subdirektorat Perlindungan dan Pemberdayaan Pengungsi, menyelenggarakan fungsi: www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1441 4

a.pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja di bidang perlindungan dan pemberdayaan pengungsi;
b.penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang perlindungan pengungsi;
c.penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan pengungsi;
d.penyiapan perencanaan dan pelaksanaan penyusunan pedoman perlindungan dan pemberdayaan pengungsi; dan
e.penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang perlindungan dan pemberdayaan pengungsi.

Pasal 170

F Subdirektorat Perlindungan dan Pemberdayaan Penanganan Pengungsi terdiri dari:

a.Seksi Perlindungan Pengungsi; dan
b.Seksi Pemberdayaan Pengungsi.

Pasal 170

(1)Seksi Perlindungan Pengungsi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang perlindungan pengungsi.
(2)Seksi Pemberdayaan Pengungsi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pemberdayaan pengungsi.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana perlu lebih disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan perkembangan keadaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu mengubah Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1441 2 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana; Mengingat : 1. Undang‐undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Mengingat

2.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
3.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
4.Keputusan Presiden Nomor 29/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana; Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/3692/M.PAN-RB/11/2013 tanggal 19 November 2013;

Menetapkan

Pasal 1

1.Ketentuan Pasal 125 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 125

Deputi Bidang Penanganan Darurat terdiri dari :

a.Direktorat Tanggap Darurat;
b.Direktorat Bantuan Darurat; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.14413
c.Direktorat Perbaikan Darurat; dan
d.Direktorat Penanganan Pengungsi.
1. 2.Di antara Pasal 170 dan Pasal 171 disisipkan 15 (lima belas) pasal, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 170

B Dalam melaksanakan tugas Direktorat Penanganan Pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 A, menyelenggarakan fungsi:

a.pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja di bidang penanganan pengungsi;
b.penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang perlindungan dan pemberdayaan pengungsi;
c.penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang penempatan pengungsi;
d.penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang kompensasi dan pengembalian hak pengungsi; dan
e.penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang penanganan pengungsi.

Pasal 170

C Direktorat Penanganan Pengungsi terdiri dari:

a.Subdirektorat Perlindungan dan Pemberdayaan Pengungsi;
b.Subdirektorat Kompensasi dan Pengembalian Hak Pengungsi; dan
c.Subdirektorat Penempatan Pengungsi.

Pasal 170

E Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 D, Subdirektorat Perlindungan dan Pemberdayaan Pengungsi, menyelenggarakan fungsi: www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1441 4

a.pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja di bidang perlindungan dan pemberdayaan pengungsi;
b.penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang perlindungan pengungsi;
c.penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan pengungsi;
d.penyiapan perencanaan dan pelaksanaan penyusunan pedoman perlindungan dan pemberdayaan pengungsi; dan
e.penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang perlindungan dan pemberdayaan pengungsi.

Pasal 170

F Subdirektorat Perlindungan dan Pemberdayaan Penanganan Pengungsi terdiri dari:

a.Seksi Perlindungan Pengungsi; dan
b.Seksi Pemberdayaan Pengungsi.

Pasal 170

(1)Seksi Perlindungan Pengungsi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang perlindungan pengungsi.
(2)Seksi Pemberdayaan Pengungsi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pemberdayaan pengungsi.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2013

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 125

Pasal 170

Pasal 170

Pasal 170

Pasal 170

Pasal 170

Pasal 170

Pasal 170

Dasar hukum (4)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2008

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008

Keputusan Presiden Nomor 29/M Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 125

Pasal 170

Pasal 170

Pasal 170

Pasal 170

Pasal 170

Pasal 170

Pasal 170

Dasar hukum (4)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2008

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008

Keputusan Presiden Nomor 29/M Tahun 2008