DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 4 Oktober 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 323

Lembaga terkait

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Ringkasan

Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Organisasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana; Unit Pelaksana Teknis; Tata Kerja; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa organisasi dan tata kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah memperoleh persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/788/M.KT.01/2019 tanggal 5 September 2019 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana; www.peraturan.go.id 2019, No. 1156 Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Badan Nasional Penanggulangan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Badan Nasional Penanggulangan Bencana mempunyai tugas:

a.memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan keadaan darurat bencana, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
b.menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang- undangan;
c.menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
d.melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; www.peraturan.go.id 2019, No. 1156
e.menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;
f.mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
g.melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan; dan
h.menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan penetapan norma, standar, prosedur, kriteria, serta persyaratan dan prosedur perizinan dan/atau rekomendasi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
b.perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan
c.pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

BAB II

ORGANISASI BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 4

Badan Nasional Penanggulangan Bencana terdiri atas:

a.Kepala;
b.unsur pengarah; dan
c.unsur pelaksana. www.peraturan.go.id 2019, No. 1156

Pasal 5

Kepala mempunyai tugas memimpin Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 6

Unsur pengarah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 7

Unsur pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 8

Unsur pengarah menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana nasional;
b.pemantauan; dan
c.evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 9

Unsur pengarah terdiri dari Ketua yang dijabat oleh Kepala dan 20 (dua puluh) Anggota.

Pasal 10

(1)Anggota unsur pengarah terdiri dari:
1. a.11 (sebelas) pejabat eselon I.a dan eselon I.b atau setara pejabat tinggi madya, yang diusulkan oleh Pimpinan Instansi Pemerintah; dan www.peraturan.go.id 2019, No. 1156
2. b.9 (sembilan) anggota masyarakat profesional.
(2)Pejabat Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mewakili:
1. a.Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. b.Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
3. c.Kementerian Dalam Negeri;
4. d.Kementerian Keuangan;
5. e.Kementerian Kesehatan;
6. f.Kementerian Sosial;
7. g.Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. h.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. i.Kementerian Perhubungan;
10. j.Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
11. k.Tentara Negara Republik Indonesia.
(3)Unsur pengarah yang berasal dari masyarakat profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari para pakar/profesional dan/atau tokoh masyarakat.

Isi peraturan

Teks323PDFHirarki

Memuat teks peraturan…