DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 1 September 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi saat ini sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkanPeraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencanatentang Klasifikasi ArsipDi Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); www.peraturan.go.id 2015, No.1460 2
3.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang PenyelenggaraanPenanggulanganBencana (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008Nomor42, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor4828);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
6.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
7.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Kearsipan Dinamis Di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2013 tentangPerubahanatasPeraturanKepalaBadanNasional PenanggulanganBencanaNomor 1 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1441); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DalamPeraturanKepala Badan ini yang dimaksud dengan :

1.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah.
2.Lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. www.peraturan.go.id 2015, No.1460 3
3.Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
4.Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
5.Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaanya tinggi dan/atau terus menerus.
6.Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
7.Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
8.Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempuyai fungsi tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.
9.Petugas persuratan adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan surat dan ditunjuk sebagai pengelola surat.
10.Pegawai Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau disertai tugas negaralainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11.Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan KepalaBadanini dimaksudkan untuk memberikan kepastian dalam pemberian Klasifikasi Arsip dilingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 3

Pemberian Klasifikasi Arsip bertujuanuntuk :

a.menjamin terciptanya tata kelola kearsipan yang baik;
b.mempermudah dalam proses penyimpanan arsip dan temu kembali arsip;
c.mempermudah dalam proses pemberkasan arsip;dan
d.meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. www.peraturan.go.id 2015, No.1460 4

Pasal 4

Ruang lingkup klasifikasi arsip meliputi pembuatan surat masuk, surat keluar dan kegiatan pemberkasan arsip di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

BAB III

KLASIFIKASI ARSIP

Pasal 5

(1)Klasifikasi arsip terdiri dari:
1. a.fungsi fasilitatif; dan
2. b.fungsi substantif.
(2)Fungsi klasifikasi arsip fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah fungsi kelompok arsip yang menyangkut kegiatan- kegiatan unsur pembantu pimpinan.
(3)Fungsi klasifikasi arsip substantif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b adalah fungsi kelompok arsip yang menyangkut kegiatan- kegiatan unsur pelaksana tugas pokok instansi.

Pasal 6

Klasifikasi arsip di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala Badan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Kepala Badanini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2015, No.1460 5 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 September 2015 KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA, SYAMSUL MAARIF Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YASONNA H. LAOLY www.peraturan.go.id 2015, No.1460 6 www.peraturan.go.id 2015, No.1460 7 www.peraturan.go.id 2015, No.1460 8 www.peraturan.go.id 2015, No.1460 9 www.peraturan.go.id 2015, No.1460 10 www.peraturan.go.id 2015, No.1460 11 www.peraturan.go.id 2015, No.1460 12 www.peraturan.go.id 2015, No.1460 13 www.peraturan.go.id 2015, No.1460 14 www.peraturan.go.id 2015, No.1460 15 www.peraturan.go.id 2015, No.1460 16 www.peraturan.go.id 2015, No.1460 17 www.peraturan.go.id 2015, No.1460 18 www.peraturan.go.id 2015, No.1460 19 www.peraturan.go.id 2015, No.1460 20 www.peraturan.go.id 2015, No.1460 21 www.peraturan.go.id 2015, No.1460 22 www.peraturan.go.id 2015, No.1460 23 www.peraturan.go.id 2015, No.1460 24 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi saat ini sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); www.peraturan.go.id 2015, No.1460 2
3.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang PenyelenggaraanPenanggulanganBencana (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008Nomor42, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor4828);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
6.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
7.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Kearsipan Dinamis Di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2013 tentangPerubahanatasPeraturanKepalaBadanNasional PenanggulanganBencanaNomor 1 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1441); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DalamPeraturanKepala Badan ini yang dimaksud dengan :

1.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah.
2.Lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. www.peraturan.go.id 2015, No.1460 3
3.Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
4.Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
5.Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaanya tinggi dan/atau terus menerus.
6.Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
7.Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
8.Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempuyai fungsi tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.
9.Petugas persuratan adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan surat dan ditunjuk sebagai pengelola surat.
10.Pegawai Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau disertai tugas negaralainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11.Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan KepalaBadanini dimaksudkan untuk memberikan kepastian dalam pemberian Klasifikasi Arsip dilingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 3

Pemberian Klasifikasi Arsip bertujuanuntuk :

a.menjamin terciptanya tata kelola kearsipan yang baik;
b.mempermudah dalam proses penyimpanan arsip dan temu kembali arsip;
c.mempermudah dalam proses pemberkasan arsip;dan
d.meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. www.peraturan.go.id 2015, No.1460 4

Pasal 4

Ruang lingkup klasifikasi arsip meliputi pembuatan surat masuk, surat keluar dan kegiatan pemberkasan arsip di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

BAB III

KLASIFIKASI ARSIP

Pasal 5

(1)Klasifikasi arsip terdiri dari:
1. a.fungsi fasilitatif; dan
2. b.fungsi substantif.
(2)Fungsi klasifikasi arsip fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah fungsi kelompok arsip yang menyangkut kegiatan- kegiatan unsur pembantu pimpinan.
(3)Fungsi klasifikasi arsip substantif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b adalah fungsi kelompok arsip yang menyangkut kegiatan- kegiatan unsur pelaksana tugas pokok instansi.

Pasal 6

Klasifikasi arsip di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala Badan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV