DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 17 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 98

Lembaga terkait

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam implementasinya sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, sehingga perlu diganti; www.peraturan.go.id 2016, No. 1815
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing www.peraturan.go.id 2016, No.1815 Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
10.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
13.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 971);
14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2013 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Perbendaharaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1327);
15.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350); www.peraturan.go.id 2016, No. 1815
16.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1614);
17.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617);
18.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.5/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2007);
19.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 277/PMK.5/2014 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2096);
20.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN ATAS BEBAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini, yang dimaksud dengan:

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan www.peraturan.go.id 2016, No.1815 tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
3.Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
4.Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.
5.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran BNPB.
6.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada BNPB.
7.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
8.Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
9.Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh www.peraturan.go.id 2016, No. 1815 kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN.
10.Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya disingkat BP adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan APBN.
11.Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
12.Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN.
13.Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai, yang selanjutnya disingkat PPABP adalah pembantu KPA yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengelola pelaksanaan belanja pegawai.
14.Gaji Induk adalah gaji yang dibayarkan secara rutin bulanan kepada pegawai negeri yang telah diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan surat keputusan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pada BNPB yang meliputi gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji.
15.Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
16.Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. www.peraturan.go.id 2016, No.1815
17.Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat Pembayaran LS adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/Penerima hak lainnya Atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung.
18.Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TUP adalah uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan.
19.Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat PTUP adalah pertanggungjawaban Atas TUP.
20.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
21.Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran.
22.Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran UP.
23.Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran TUP.
24.Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi pertanggungjawaban dan permintaan kembali pembayaran UP.
25.Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disingkat SPP-GUP www.peraturan.go.id 2016, No. 1815 Nihil adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi pertanggungjawaban UP.
26.Surat Permintaan Pembayaran Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-PTUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi pertanggungjawaban Atas TUP.
27.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.
28.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran.
29.Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan UP.
30.Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan TUP.
31.Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan UP yang telah dipakai.
32.Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disingkat SPM-GUP Nihil adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM sebagai pertanggungjawaban UP yang membebani DIPA.
33.Surat Perintah Bayar (SPBy) adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh PPK berdasarkan hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran yang ditujukan kepada Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pembayaran.
34.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan www.peraturan.go.id 2016, No.1815 oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran Atas beban APBN berdasarkan SPM.
35.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang selanjutnya disingkat SPTB adalah pernyataan tanggungjawab belanja yang dibuat oleh PPK Atas nama PA/KPA terhadap transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu.
36.Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disingkat SKTJM, adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa segala akibat dari tindakan pejabat/seseorang yang dapat mengakibatkan kerugian negara menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari pejabat/seseorang yang mengambil tindakan dimaksud.
37.Sistem Akuntansi Instansi yang selanjutnya disingkat SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian negara/lembaga.
38.Sistem Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disingkat SAK adalah subsistem dari SAI yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca, realisasi anggaran, dan laporan keuangan serta laporan manajerial sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
39.Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat SIMAK-BMN, adalah subsistem dari SAI yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunsn neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
40.Unit Akuntansi Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat UAPA adalah Unit Akuntansi Instansi pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga (Pengguna www.peraturan.go.id 2016, No. 1815 Anggaran) yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA- E1 yang berada di bawahnya.
41.Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat UAKPA adalah Unit Akuntansi Instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja.
42.Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah Atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
43.Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi.
44.Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari pajak.
45.Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
46.Bank Operasional adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku BUN atau pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan pemindahbukuan sejumlah uang dari Kas Negara ke rekening sebagaimana yang tercantum dalam SP2D.
47.Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip data dalam bentuk perangkat lunak yang disimpan dalam media penyimpanan digital.
48.Dana Kontinjensi adalah dana yang dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana tertentu.
49.Dana Siap Pakai yang selanjutnya disingkat DSP adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat keadaan darurat bencana sampai dengan bAtas waktu keadaan darurat berakhir. www.peraturan.go.id 2016, No.1815
50.Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi pejabat negara, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain.
51.Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
52.Sistem Informasi PNBP Online yang selanjutnya disingkat SIMPONI adalah sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan yang meliputi sistem perencanaan PNBP, sistem billing, dan sistem pelaporan PNBP.
53.Sistem Billing SIMPONI adalah sistem yang merupakan bagian dari SIMPONI yang memfasilitasi penerbitan kode billing dalam rangka pembayaran/penyetoran penerimaan negara.
54.Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing Atas suatu jenis bayaran/setoran yang akan dilakukan wajib bayar/wajib setor.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi:

a.pejabat perbendaharaan BNPB;
b.pelaksanaan pengelolaan anggaran;
c.pelaksanaan anggaran penanggulangan bencana; dan
d.penatausahaan dan pembukuan. www.peraturan.go.id 2016, No. 1815

BAB III

ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN ANGGARAN DAN SUMBER PENDANAAN

Pasal 3

DIPA BNPB dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas serta prinsip pengelolaan keuangan yang baik, meliputi:

a.akuntabilitas berorientasi pada hasil;
b.profesionalitas;
c.proporsionalitas;
d.keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara; dan
e.pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Pasal 4

Prinsip pengelolaan keuangan yang baik meliputi:

a.hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan ketentuan teknis yang disyaratkan;
b.efektif, terarah, dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, sesuai dengan fungsi setiap kementerian/lembaga;
c.mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri;
d.belanja Atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran; dan
e.jumlah dana yang dimuat dalam anggaran belanja negara merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran. www.peraturan.go.id 2016, No.1815

Pasal 5

(1)Dana yang dikelola oleh pejabat Pengelola Anggaran BNPB baik untuk kegiatan rutin maupun kegiatan penanggulangan bencana bersumber dari:
1. a.DIPA BNPB bagian anggaran 103 yang berasal dari APBN murni, hibah dalam negeri, dan hibah luar negeri;
2. b.DIPA BNPB bagian anggaran 999; dan
3. c.Dana masyarakat.
(2)Dana masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sumbangan yang berasal dari masyarakat baik perorangan, lembaga/organisasi masyarakat dalam negeri/luar negeri, badan usaha, dan negara sahabat yang diterima langsung pada saat terjadinya bencana.

BAB IV

PEJABAT PERBENDAHARAAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 6

(1)Pejabat perbendaharaan pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana terdiri Atas :
1. a.Kuasa Pengguna Anggaran;
2. b.PPSPM;
3. c.PPK;
4. d.BP;
5. e.Bendahara Penerimaan
6. f.Bendahara dana masyarakat;
7. g.BPP; dan
8. h.Pejabat perbendaharaan lainnya. www.peraturan.go.id 2016, No. 1815
(2)Pejabat perbendaharaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri Atas :
1. a.Pembantu Pejabat Penanda Tangan SPM;
2. b.Pembantu PPSPM;
3. c.Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP); dan
4. d.Petugas Pengelola Keuangan.
(3)Pejabat perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan DIPA BNPB.

Pasal 7

(1)Kepala BNPB selaku PA berwenang menetapkan pejabat KPA dan pejabat perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
(2)Kewenangan Kepala BNPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Utama.

Pasal 8

(1)KPA menetapkan pengelola keuangan yang meliputi:
1. a.pembantu pejabat penanda tangan SPM;
2. b.petugas pengelola administrasi belanja pegawai; dan
3. c.petugas pengelola keuangan.
(2)Petugas pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas pembantu administrasi PPK dan verifikator unit kerja.
(3)Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran pelaksanaan penanggulangan bencana yang melibatkan BPBD provinsi, kebupaten/kota, dan/atau K/L, KPA menetapkan pejabat/pegawai pada BPBD provinsi, kabupaten/kota, dan/atau K/L sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu. www.peraturan.go.id 2016, No.1815

Pasal 9

PA memiliki tugas dan wewenang:

a.menetapkan KPA;
b.menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Tahunan;
c.menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Anggaran;
d.menyusun DIPA;
e.mengusulkan dan/atau menetapkan revisi DIPA;
f.menetapkan Petunjuk Operasional;
g.menetapkan rencana umum pengadaan barang/jasa;
h.mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan paling kurang di website BNPB;
i.menetapkan unit kerja yang diberi kewenangan sebagai Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) dan mengangkat pejabat-pejabatnya;
j.menetapkan Pejabat Pengadaan;
k.menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
l.menetapkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa;
m.menetapkan pemenang pada pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dan pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pengadaan barang/jasa; dan
n.menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2016, No. 1815

Pasal 10

KPA mempunyai tugas dan wewenang:

a.menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara;
b.menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan menertibkan SPM Atas beban anggaran belanja Negara;
c.menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran keuangan;
d.menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
e.memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana;
f.mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
g.menyusun laporan keuangan dan kinerja Atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks98PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam implementasinya sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, sehingga perlu diganti; www.peraturan.go.id 2016, No. 1815
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing www.peraturan.go.id 2016, No.1815 Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
10.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
13.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 971);
14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2013 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Perbendaharaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1327);
15.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350); www.peraturan.go.id 2016, No. 1815
16.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1614);
17.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617);
18.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.5/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2007);
19.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 277/PMK.5/2014 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2096);
20.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN ATAS BEBAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini, yang dimaksud dengan:

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan www.peraturan.go.id 2016, No.1815 tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
3.Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
4.Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.
5.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran BNPB.
6.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada BNPB.
7.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
8.Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
9.Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh www.peraturan.go.id 2016, No. 1815 kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN.
10.Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya disingkat BP adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan APBN.
11.Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
12.Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN.
13.Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai, yang selanjutnya disingkat PPABP adalah pembantu KPA yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengelola pelaksanaan belanja pegawai.
14.Gaji Induk adalah gaji yang dibayarkan secara rutin bulanan kepada pegawai negeri yang telah diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan surat keputusan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pada BNPB yang meliputi gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji.
15.Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
16.Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. www.peraturan.go.id 2016, No.1815
17.Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat Pembayaran LS adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/Penerima hak lainnya Atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung.
18.Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TUP adalah uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan.
19.Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat PTUP adalah pertanggungjawaban Atas TUP.
20.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
21.Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran.
22.Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran UP.
23.Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran TUP.
24.Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi pertanggungjawaban dan permintaan kembali pembayaran UP.
25.Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disingkat SPP-GUP www.peraturan.go.id 2016, No. 1815 Nihil adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi pertanggungjawaban UP.
26.Surat Permintaan Pembayaran Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-PTUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi pertanggungjawaban Atas TUP.
27.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.
28.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran.
29.Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan UP.
30.Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan TUP.
31.Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan UP yang telah dipakai.
32.Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disingkat SPM-GUP Nihil adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM sebagai pertanggungjawaban UP yang membebani DIPA.
33.Surat Perintah Bayar (SPBy) adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh PPK berdasarkan hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran yang ditujukan kepada Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pembayaran.
34.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan www.peraturan.go.id 2016, No.1815 oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran Atas beban APBN berdasarkan SPM.
35.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang selanjutnya disingkat SPTB adalah pernyataan tanggungjawab belanja yang dibuat oleh PPK Atas nama PA/KPA terhadap transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu.
36.Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disingkat SKTJM, adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa segala akibat dari tindakan pejabat/seseorang yang dapat mengakibatkan kerugian negara menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari pejabat/seseorang yang mengambil tindakan dimaksud.
37.Sistem Akuntansi Instansi yang selanjutnya disingkat SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian negara/lembaga.
38.Sistem Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disingkat SAK adalah subsistem dari SAI yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca, realisasi anggaran, dan laporan keuangan serta laporan manajerial sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
39.Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat SIMAK-BMN, adalah subsistem dari SAI yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunsn neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
40.Unit Akuntansi Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat UAPA adalah Unit Akuntansi Instansi pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga (Pengguna www.peraturan.go.id 2016, No. 1815 Anggaran) yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA- E1 yang berada di bawahnya.
41.Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat UAKPA adalah Unit Akuntansi Instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja.
42.Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah Atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
43.Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi.
44.Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari pajak.
45.Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
46.Bank Operasional adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku BUN atau pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan pemindahbukuan sejumlah uang dari Kas Negara ke rekening sebagaimana yang tercantum dalam SP2D.
47.Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip data dalam bentuk perangkat lunak yang disimpan dalam media penyimpanan digital.
48.Dana Kontinjensi adalah dana yang dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana tertentu.
49.Dana Siap Pakai yang selanjutnya disingkat DSP adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat keadaan darurat bencana sampai dengan bAtas waktu keadaan darurat berakhir. www.peraturan.go.id 2016, No.1815
50.Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi pejabat negara, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain.
51.Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
52.Sistem Informasi PNBP Online yang selanjutnya disingkat SIMPONI adalah sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan yang meliputi sistem perencanaan PNBP, sistem billing, dan sistem pelaporan PNBP.
53.Sistem Billing SIMPONI adalah sistem yang merupakan bagian dari SIMPONI yang memfasilitasi penerbitan kode billing dalam rangka pembayaran/penyetoran penerimaan negara.
54.Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing Atas suatu jenis bayaran/setoran yang akan dilakukan wajib bayar/wajib setor.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi:

a.pejabat perbendaharaan BNPB;
b.pelaksanaan pengelolaan anggaran;
c.pelaksanaan anggaran penanggulangan bencana; dan
d.penatausahaan dan pembukuan. www.peraturan.go.id 2016, No. 1815

BAB III

ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN ANGGARAN DAN SUMBER PENDANAAN

Pasal 3

a.akuntabilitas berorientasi pada hasil;
b.profesionalitas;
c.proporsionalitas;
d.keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara; dan
e.pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Pasal 4

Prinsip pengelolaan keuangan yang baik meliputi:

a.hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan ketentuan teknis yang disyaratkan;
b.efektif, terarah, dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, sesuai dengan fungsi setiap kementerian/lembaga;
c.mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri;
d.belanja Atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran; dan
e.jumlah dana yang dimuat dalam anggaran belanja negara merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran. www.peraturan.go.id 2016, No.1815

Pasal 5

(1)Dana yang dikelola oleh pejabat Pengelola Anggaran BNPB baik untuk kegiatan rutin maupun kegiatan penanggulangan bencana bersumber dari:
1. a.DIPA BNPB bagian anggaran 103 yang berasal dari APBN murni, hibah dalam negeri, dan hibah luar negeri;
2. b.DIPA BNPB bagian anggaran 999; dan
3. c.Dana masyarakat.
(2)Dana masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sumbangan yang berasal dari masyarakat baik perorangan, lembaga/organisasi masyarakat dalam negeri/luar negeri, badan usaha, dan negara sahabat yang diterima langsung pada saat terjadinya bencana.

BAB IV

PEJABAT PERBENDAHARAAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 6

(1)Pejabat perbendaharaan pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana terdiri Atas :
1. a.Kuasa Pengguna Anggaran;
2. b.PPSPM;
3. c.PPK;
4. d.BP;
5. e.Bendahara Penerimaan
6. f.Bendahara dana masyarakat;
7. g.BPP; dan
8. h.Pejabat perbendaharaan lainnya. www.peraturan.go.id 2016, No. 1815
(2)Pejabat perbendaharaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri Atas :
1. a.Pembantu Pejabat Penanda Tangan SPM;
2. b.Pembantu PPSPM;
3. c.Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP); dan
4. d.Petugas Pengelola Keuangan.
(3)Pejabat perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan DIPA BNPB.

Pasal 7

(1)Kepala BNPB selaku PA berwenang menetapkan pejabat KPA dan pejabat perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
(2)Kewenangan Kepala BNPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Utama.

Pasal 8

(1)KPA menetapkan pengelola keuangan yang meliputi:
1. a.pembantu pejabat penanda tangan SPM;
2. b.petugas pengelola administrasi belanja pegawai; dan
3. c.petugas pengelola keuangan.
(2)Petugas pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas pembantu administrasi PPK dan verifikator unit kerja.
(3)Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran pelaksanaan penanggulangan bencana yang melibatkan BPBD provinsi, kebupaten/kota, dan/atau K/L, KPA menetapkan pejabat/pegawai pada BPBD provinsi, kabupaten/kota, dan/atau K/L sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu. www.peraturan.go.id 2016, No.1815

Pasal 9

PA memiliki tugas dan wewenang:

a.menetapkan KPA;
b.menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Tahunan;
c.menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Anggaran;
d.menyusun DIPA;
e.mengusulkan dan/atau menetapkan revisi DIPA;
f.menetapkan Petunjuk Operasional;
g.menetapkan rencana umum pengadaan barang/jasa;
h.mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan paling kurang di website BNPB;
i.menetapkan unit kerja yang diberi kewenangan sebagai Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) dan mengangkat pejabat-pejabatnya;
j.menetapkan Pejabat Pengadaan;
k.menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
l.menetapkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa;
m.menetapkan pemenang pada pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dan pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pengadaan barang/jasa; dan
n.menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2016, No. 1815

Pasal 10

KPA mempunyai tugas dan wewenang:

a.menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara;
b.menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan menertibkan SPM Atas beban anggaran belanja Negara;
c.menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran keuangan;
d.menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
e.memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana;
f.mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
g.menyusun laporan keuangan dan kinerja Atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.