Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2014
- Nomor
- 4
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 6
menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana 300, No.300 2 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4609) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
4614);
4828);
9 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
894);
1191);
300, No.300 4 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN ATAS BEBAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA.
Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, merupakan acuan pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang melaksanakan program dan kegiatan penanggulangan bencana, baik pada tahap prabencana, dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana, keadaan darurat bencana, dan pascabencana.
Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I : PENDAHULUAN BAB II : STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PENGELOLA ANGGARAN BAB III : PELAKSANAAN PENGELOLAAN ANGGARAN BAB IV : PELAKSANAAN ANGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA BAB V : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN BAB VI : PENUTUP LAMPIRAN 2014, No.300 5
BAB I
Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 2014 KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA, SYAMSUL MAARIF Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN 300, No.300 6 LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pengelolaan Keuangan Negara yang diamanatkan dalam Undang- Undang harus dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam APBN dan APBD. Dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara yang mengacu pada asas akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas dalam pengelolaan keuangan Negara dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka diperlukan kaidah-kaidah hukum administrasi pengelolaan anggaran yang telah diatur dengan peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta peraturan pelaksanaannya. Bahwa dalam melaksanakan anggaran tersebut terdapat hal-hal yang perlu menjadi pertimbangan antara lain adanya kebijakan pemerintah mengenai peraturan pengelolaan anggaran yang dinamis serta selalu dilakukan penyempurnaan sehingga terdapat pemahaman yang berbeda dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan serta terbatasnya jumlah staf dan masih kurangnya pemahaman peraturan. Beberapa hal yang telah dikemukakan di atas, dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran, tugas dan fungsi, dan/atau program kegiatan unit-unit kerja di lingkungan kerja BNPB. Berkenaan dengan hal tersebut, sebagai lembaga yang mendapatkan 2014, No.300 7 otoritas sebagai Pengguna Anggaran memandang perlu untuk melakukan penyempurnaan Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang akan dipergunakan oleh Pengelola Keuangan di lingkungan BNPB. B. Maksud dan Tujuan Maksud: Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan di lingkungan BNPB dimaksudkan sebagai acuan pengelolaan keuangan pada Satker BNPB yang melaksanakan program dan kegiatan penanggulangan bencana, baik pada tahap prabencana, dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana, keadaan darurat bencana, dan pascabencana. Tujuan:
C. Ruang Lingkup Peraturan Kepala BNPB tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan BNPB ini digunakan sebagai pedoman umum pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Satker BNPB, baik yang berasal dari Bagian Anggaran 103, maupun yang berasal dari sumber-sumber pembiayaan lainnya. Dengan demikian peraturan ini berlaku sebagai petunjuk pelaksanaan anggaran BNPB baik selaku satuan kerja administrasi maupun sebagai satuan kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penanggulangan bencana. D. Dasar Hukum
300, No.300 8
2014, No.300 9
E. Pengertian
2014, No.300 13
300, No.300 14
BAB II STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PENGELOLA ANGGARAN A. Struktur Pengelola Anggaran pada Satker BNPB Menteri/Pimpinan Lembaga dalam hal ini Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana menguasai Bagian Anggaran (BA 103) dan BA 999.08 (sebatas yang dikuasakan) mempunyai kewenangan atas penggunaan anggaran di lingkungan BNPB. BNPB memiliki satu KPA, satu Bendahara Pengeluaran, beberapa PPK/BPP pada setiap unit kerja setingkat eselon II ditetapkan satu PPK/BPP. Untuk unit eselon II (Biro Perencanaan) memiliki 2 BPP, yaitu BPP Unsur Pengarah dan BPP Biro Perencanaan, serta unit eselon II (Biro Umum) memiliki 2 BPP, yaitu BPP Unsur Pimpinan dan BPP Biro Umum. Di samping itu dalam rangka pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, keadaan darurat bencana, dan pascabencana dalam hal BNPB melibatkan BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota, dan/atau Kementerian Negara/Lembaga lainnya KPA dapat menunjuk PPK dan BPP sesuai dengan kebutuhan. Kepala BNPB selaku Pengguna Anggaran menetapkan Pegawai/Pejabat di lingkungan BNPB yang ditunjuk sebagai pengelola anggaran yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan DIPA BNPB. Adapun Pengelola Anggaran yang ditunjuk meliputi:
Untuk selanjutnya Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk pejabat pengelola anggaran lainnya yang meliputi:
300, No.300 16
Bagan Struktur Pengelola Anggaran di lingkungan BNPB adalah sebagaimana terlampir (Lampiran I). B. Uraian Tugas Pengelola Anggaran pada Satker BNPB Uraian tugas masing-masing pejabat pengelola anggaran adalah sebagai berikut:
a) Menetapkan KPA/Kepala Satker; b) Menetapkan Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu. Kewenangan ini dapat didelegasikan kepada KPA/Kepala Satker dengan Surat Keputusan; c) Menetapkan Unit Kerja yang diberi kewenangan sebagai Unit Pelayanan Pengadaan (ULP), dan mengangkat Pejabat-pejabatnya; d) Apabila Unit Pelayanan Pengadaan belum dibentuk, PA mengangkat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa; e) Mengangkat Pejabat Pengadaan; f) Menetapkan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Barang/Jasa; g) Menyusun dan Menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Tahunan; h) Menyusun dan Menetapkan Rencana Kerja Anggaran; i) Menyusun DIPA; j) Mengusulkan dan/atau menetapkan revisi DIPA; k) Menetapkan Petunjuk Operasional.
a) Menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara; b) Menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan menertibkan SPM atas beban anggaran belanja Negara; c) Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran keuangan; d) Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana; e) Memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan 2014, No.300 17 kegiatan dan penarikan dana; f) Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; g) Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan; h) Dalam 1 (satu) DIPA, KPA menetapkan 1 (satu) atau lebih PPK dan 1 (satu) PPSPM; i) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang berada dalam penguasaannya kepada PA; j) Pelaksanaan tanggung jawab KPA dilakukan dalam bentuk: 1) Mengesahkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana; 2) Merumuskan standar operasional pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah; 3) Menyusun sistem pengawasan pengendalian agar proses penyelesaian tagihan atas beban APBN dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 4) Melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan keluaran (out put) yang ditetapkan dalam DIPA; 5) Melakukan monitoring dan evaluasi agar pembuatan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa dan pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA serta rencana yang telah ditetapkan; 6) Merumuskan kebijakan agar pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA; dan 7) Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan.
1) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana 300, No.300 18 penarikan dana berdasarkan DIPA yang dilakukan dengan: a) Menyusun jadwal waktu pelaksanaan kegiatan termasuk rencana penarikan dananya; b)Menyusun perhitungan kebutuhan UP/TUP sebagai dasar pembuatan SPP-UP/TUP; dan c) Mengusulkan revisi POK/DIPA kepada KPA. 2) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; 3) Membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; 4) Melaksanakan kegiatan swakelola; 5) Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya; 6) Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak; 7) Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara, yang dilakukan dengan: a) Menguji kebenaran materiil dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada negara dengan menguji: o kelengkapan dokumen tagihan; o kebenaran perhitungan tagihan; o kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN; o kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian/kontrak dengan barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa; o kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak; o kebenaran, keabsahan serta akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; dan o ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak; b)Menguji kebenaran dan keabsahan dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai. 2014, No.300 19 8) Membuat dan menandatangani SPP; 9) Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA, berupa laporan atas pelaksanaan kegiatan, penyelesaian kegiatan dan penyelesaian tagihan kepada negara serta laporan bulanan yang terkait pelaksanaan tugas dan wewenang kepada KPA dengan isi laporan paling kurang memuat: a) perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa yang telah ditandatangani; b)tagihan yang belum dan telah disampaikan penyedia barang/jasa; c) tagihan yang belum dan telah diterbitkan SPP-nya; dan d)jangka waktu penyelesaian tagihan. 10) Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan; 11) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan 12) Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, meliputi: a) menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa; b) memastikan telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara; c) mengajukan permintaan pembayaran atas tagihan berdasarkan kegiatan; d) memastikan ketepatan jangka waktu penyelesaian tagihan kepada negara; dan e) menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa untuk: o mobilisasi alat dan tenaga kerja; o pembayaran uang muka tanda jadi kepada pemasok barang/material; dan/atau o persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 300, No.300 20
1) kelengkapan dokumen pendukung SPP. 2) kesesuaian penandatangan SPP dengan spesimen tandatangan PPK. 3) kebenaran pengisian format SPP. 4) kesesuaian kode BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker termasuk menguji kesesuaian antara pembebanan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit) dengan uraiannya. 5) ketersediaan pagu sesuai dengan BAS pada SPP dengan DIPA/POK/ Rencana Kerja Anggaran Satker. 6) kebenaran formal dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai; 7) kebenaran formal dokumen/surat bukti yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan pengadaan barang/jasa; 8) kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaranpada SPP sehubungan dengan perjanjian/kontrak/surat keputusan; 9) kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di bidang perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih; 10) kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara; dan 11) kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran dalam perjanjian/kontrak.
1) mencatat pagu, realisasi belanja, sisa pagu, dana UP/TUP, dan sisa dana UP/TUP pada kartu pengawasan DIPA; 2) menandatangani SPM; dan 3) memasukkan Personal Identification Number (PIN) PPSPM sebagai tanda tangan elektronik pada ADK SPM. 2014, No.300 21
1) kelengkapan dokumen pendukung SPP; 2) kesesuaian penandatangan SPP dengan spesimen tandatangan PPK; 3) kebenaran pengisian format SPP; 4) kesesuaian kode BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker termasuk menguji kesesuaian antara pembebanan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit) dengan uraiannya; 5) ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker; 6) kebenaran formal dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai; 7) kebenaran formal dokumen/surat bukti yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan pengadaan barang/jasa; 8) kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaran pada SPP sehubungan dengan perjanjian/kontrak/surat keputusan; 9) kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di bidang perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih; 10) kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada 300, No.300 22 negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara; dan 11) kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran dalam perjanjian/kontrak.
1) Uang/surat berharga yang berasal dari UP dan Pembayaran LS melalui Bendahara Pengeluaran; dan 2) Uang/surat berharga yang bukan berasal dari UP, dan bukan berasal dari Pembayaran LS yang bersumber dari APBN.
1) menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya; 2) melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK; 3) menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persayaratan untuk dibayarkan; 4) melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya; 5) menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara; 6) mengelola rekening tempat penyimpanan dana APBN yang menjadi tanggung jawabnya; 7) menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku Kuasan BUN; dan 8) Melakukan rekonsiliasi dengan pihak-pihak terkait.
2014, No.300 23 1) meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPK; 2) pemeriksaan kebenaran atas hak tagih meliputi: pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran; nilai tagihan yang harus dibayar; jadwal waktu pembayaran; dan menguji ketersediaan dana yang bersangkutan. 3) pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen pembayaran; 4) pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit). Dalam hal pembayaran yang dilakukan oleh BP/BPP merupakan uang muka kerja kepada penanggung jawab kegiatan atau pihak lainnya, SPBy harus dilampiri dokumen sebagai berikut:
Pengelola Administrasi Belanja Pegawai adalah pembantu Kuasa Pengguna Anggaran yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaaan administrasi belanja pegawai pada Satker BNPB, yaitu penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Tugas PPAPB, yaitu:
Tugas Bendahara Dana Masyarakat adalah melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang yang berada dalam pengelolaannya, 2014, No.300 25 meliputi:
Dalam hal pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Dana Masyarakat merupakan uang muka kerja kepada penanggung jawab kegiatan atau pihak lainnya, SPBy harus dilampiri dokumen sebagai berikut:
1) Pengelola Keuangan, Pembantu PPK sebagai Pengelola Administrasi PPK bertugas:
300, No.300 26
2) Pengelola Keuangan Pembantu PPK sebagai Verifikator di unit kerja bertugas:
C. Kompetensi yang harus dimiliki Pejabat Pengelola Anggaran Untuk dapat diangkat sebagai Pejabat Pengelola Anggaran, pegawai yang bersangkutan diharapkan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
2014, No.300 27
300, No.300 28
Setiap pejabat pengelola anggaran sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya berdasarkan Peraturan Kepala BNPB ini harus juga menaati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara, perbendaharaan Negara, dan peraturan terkait lainnya. Para pejabat pengelola anggaran dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN jika anggaran untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA. Pengelola anggaran juga dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung bila penawaran ditolak atau Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan gagal. Para pejabat pengelola anggaran yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan bukti pengeluaran atas beban APBN bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari pengeluaran surat bukti dimaksud. Selanjutnya larangan bagi Pemegang Uang Muka/Persekot Kerja antara lain adalah tidak boleh memindahtangankan kepada pihak lain dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengguna uang muka tersebut. BAB III PELAKSANAAN PENGELOLAAN ANGGARAN A. Asas dan Prinsip Pengelolaan APBN Dalam pelaksanaan pengelolaan DIPA BNPB agar dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas-asas serta prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik. Adapun asas pengelolaan keuangan yang baik meliputi hal-hal sebagai berikut:
Profesionalitas;
2014, No.300 29 Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik meliputi hal-hal sebagai berikut:
dan
B. Sumber-sumber Pendanaan Dana-dana yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Anggaran BNPB baik untuk kegiatan rutin satker maupun kegiatan penanggulangan bencana berasal dari berbagai sumber, antara lain:
Pengelolaan pelaksanaan anggaran yang sumber dananya berasal dari hibah telah diatur dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung di lingkungan BNPB. Ketentuan lebih lanjut tentang Hibah mengikuti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, dan ketentuan lainnya beserta peraturan pelaksanaannya. Yang dimaksud dengan dana-dana masyarakat adalah sumbangan yang berasal dari masyarakat baik perorangan, lembaga/organisasi masyarakat dalam negeri/luar negeri, badan usaha, dan negara-negara sahabat yang diterima langsung pada saat terjadinya bencana. C. Proses Pencairan Anggaran Mekanisme Pencairan Anggaran yang dialokasikan dalam DIPA dilaksanakan melalui beberapa tahap sebagai berikut:
Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu juga mengisi kartu pengawasan kredit yang disediakan.
D. Jenis-jenis Permintaan Pembayaran Sesuai dengan mekanisme pembayaran yang berlaku atas beban APBN, terdapat 4 (empat) jenis Surat Permintaan Pembayaran (SPP), yaitu:
PPK mengajukan SPP-UP ke pejabat penguji dan perintah pembayaran pada awal tahun anggaran setelah DIPA/SKPA yang bersangkutan bendahara mengajukan SPP-UP dengan disertai surat pernyataan dari KPA atau pejabat yang ditunjuk bahwa UP tersebut tidak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan harus dengan LS.
SPP-GUP dapat diajukan kembali setelah uang persediaan (UP) digunakan seluruhnya atau minimal 50% dari dana tersebut. 2014, No.300 31
Pembayaran langsung adalah pembayaran kepada pihak ketiga dalam rangka pengadaan barang/jasa, pembayaran gaji dan belanja pegawai lainnya. E. Tata Cara Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Pengelolaan Uang Persediaan (UP) diatur sebagai berikut:
1) Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah). 2) Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah). 3) Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah). 4) Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah). Dalam hal tertentu, diperlukan UP yang melebihi ketentuan di atas, KPA dapat mengajukan dispensasi kepada Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jakarta. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jakarta dapat memberikan persetujuan UP dengan mempertimbangkan: a) frekuensi penggantian UP tahun yang lalu lebih dari rata-rata 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan selama 1 (satu) tahun; dan b) perhitungan kebutuhan penggunaan UP dalam 1 (satu) bulan melampaui besaran UP. 300, No.300 32 Berdasarkan SPM-UP, KPPN memproses pencairan dana dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) langsung ke rekening BP. Uang Persedian (UP) yang diterima dari KPPN dialokasikan kepada masing-masing BPP yang ada di setiap unit eselon II BNPB secara proposional dengan kegiatan dalam petunjuk operasional yang telah ditetapkan, sebagai uang muka/persekot di unit kerja masing-masing. Untuk itu, KPA perlu menetapkan alokasi UP kepada masing-masing BPP.
Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat ditunda, PPK di lingkungan Unit Kerja masing-masing dapat mengajukan Tambahan Uang Persediaan (TUP). Pengajuan TUP dimaksud harus sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Unit Kerja serta diprioritaskan untuk kegiatan yang akan segera dilaksanakan sesuai dengan program kerja dan schedule pelaksanaan kegiatan yang terintegrasi. Selanjutnya, untuk menghindari stagnasi arus keuangan (cash flow), maka kegiatan hendaklah direncanakan dan dijadwalkan secara cermat, tidak tumpang tindih dengan kegiatan lain yang dapat mengakibatkan penumpukan kegiatan pada periode waktu tertentu. Oleh karena itu, kegiatan yang sudah direncanakan/dijadwalkan agar dikonfirmasikan terlebih dahulu dengan Bagian Verifikasi dan Akuntasi Biro Keuangan untuk menghindari penugasan ganda kepada seorang pegawai/pejabat sebagai pelaksana kegiatan (tumpang tindih/berbenturan). Dokumen yang dipersyaratkan untuk mengajukan TUP adalah sebagai berikut:
2014, No.300 33
Biro Keuangan melakukan telaahan (verifikasi) Pengajuan TUP yang diajukan oleh PPK, kemudian dilakukan kompilasi dengan permintaan TUP yang diterima dari PPK-PPK Unit Kerja lainnya (sesuai dengan format Lampiran 6). Kegiatan Satuan Kerja yang menggunakan dana TUP harus segera dilaksanakan, dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal SP2D diterbitkan telah dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kegiatan yang telah selesai dilaksanakan harus segera diajukan pertanggungjawabannya dalam kurun waktu 15 - 20 hari kalender dalam bentuk SPP berikut lampiran-lampirannya. Selanjutnya, TUP yang telah dipertanggungjawabkan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam mengajukan TUP baru untuk membiayai kegiatan berikutnya. SPP TUP Bantuan Sosial kepada Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah/BPBD. Dokumen yang dipersyaratkan untuk mengajukan TUP Bantuan Sosial adalah sebagai berikut:
3).
300, No.300 34
1) Daftar rincian permintaan pembayaran. 2) Bukti pengeluaran seperti kuitansi/bukti pembelian beserta faktur pajak dan SSP serta nota/bukti penerimaan barang/jasa atau dokumen pendukung lainnya yang diperlukan yang telah disahkan oleh PPK. 3) SSP yang telah dikonfirmasi KPPN.
SPP-GUP Nihil dilakukan dalam hal
SPP-LS nonbelanja pegawai, SPP-LS Belanja Pegawai, dan SPP-LS Belanja Perjalanan Dinas. SPP-LS Non Belanja Pegawai
1) Kontrak / SPK yang mencantumkan Nomor rekening rekanan. 2) Surat pernyataan kuasa PA mengenai penetapan rekanan. 2014, No.300 35 3) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan. 4) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. 5) Berita Acara Pembayaran. 6) Kuitansi yang disetujui oleh Kuasa PA atau pejabat yang ditunjuk. (sesuai dengan Lampiran 9) 7) Faktur pajak beserta SSP yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak. 8) Jaminan Bank atau dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan nonbank. 9) Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dana sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri. 10) Ringkasan kontrak (sebagaimana Lampiran 10). Berita acara pada butir 3), butir 4), dan butir 5) di atas dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap lima dan disampaikan kepada: 1) Asli dan satu tembusan untuk penerbit SPM. 2) Masing-masing satu tembusan untuk para pihak yang membuat kontrak. 3) Satu tembusan untuk pejabat pelaksana pemeriksaan pekerjaan.
a) Bukti tagihan daya dan jasa. b) Nomor Rekening Pihak Ketiga (PT PLN, PT TELKOM, PDAM, dll). Dalam hal pembayaran langganan daya dan jasa belum dapat dilakukan secara langsung, satuan kerja/SKS yang bersangkutan dapat melakukan pembayaran dengan UP. Tunggakan langganan daya dan jasa tahun anggaran sebelumnya dapat dibayarkan oleh satker/SKS setelah ada revisi halaman IV DIPA terlebih dahulu dari Kanwil Ditjen PBN.
1) Surat Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Pemberian Bantuan. 2) MOU antara BNPB dengan Gubernur/Bupati/Walikota. 300, No.300 36 3) Berita Acara Pembayaran. 4) Kuitansi yang disetujui oleh Kuasa PA atau pejabat yang ditunjuk. (sesuai dengan Lampiran 9). 5) Daftar Nominatif yang mencantumkan nama dan nomor rekening kelompok masyarakat serta jumlah bantuan yang diterima. 6) Dokumen lain yang dipersyaratkan. SPP-LS Belanja Pegawai SPP-LS Belanja Pegawai untuk Pembayaran gaji, lembur, dan honor/vakasi: Pembayaran gaji induk/gaji susulan/kekurangan gaji/uang duka wafat/tewas, dilengkapi dengan daftar gaji induk/gaji susulan/ kekurangan gaji/uang duka/wafat/tewas, SK PNS, SK kenaikan pangkat, SK jabatan, kenaikan gaji berkala, surat pernyataan pelantikan, surat pernyataan masih menduduki jabatan, surat pernyataan melaksankan tugas, daftar keluarga (KP4), fotokopi surat nikah, fotokopi akte kelahiran, SKPP, daftar potongan sewa rumah dinas, surat keterangan masih sekolah/kuliah, surat pindah, surat kematian, SSP PPh Pasal 21, Nomor Pokok wajib pajak (NPWP), kelengkapan tersebut di atas digunakan sesuai dengan peruntukannya. Pembayaran lembur dilengkapi dengan daftar pembayaran perhitungan lembur yang ditandatangani oleh kuasa PA/pejabat yang ditunjuk dan bendahara pengeluaran yang bersangkutan, dan SPP PPh Pasal 21. SPP-LS Belanja Perjalanan Dinas Untuk pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas, PPK dapat mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS). Belanja perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:
Belanja Perjalanan Dinas dengan mekanisme pembayaran LS harus memperhatikan ketentuan meliputi: kegiatan yang akan 2014, No.300 37 dilaksanakan sudah pasti baik lokasi, tempat pelaksanaan kegiatan, waktu dan nama peserta yang terlibat (contoh rapat kerja, diklat, pelaksanaan audit, monev dan sejenisnya). SPP-LS perjalanan dinas diajukan dengan lampiran sebagai berikut:
Untuk menjadi perhatian bahwa kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya diselenggarakan dalam rangka mencapai kinerja yang ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan harus menghasilkan output berupa transkrip hasil rapat, notulen rapat dan/atau laporan. Selanjutnya kebenaran formal dokumen surat bukti yang menjadi persyaratan/kelengkapan dokumen pengajuan pembayaran lainnya diatur lebih lanjut dalam bentuk Surat Edaran. F. Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Pejabat Penerbit SPM menerbitkan SPM dengan mekanisme sebagai berikut:
1) Memeriksa secara rinci kelengkapan dan kebenaran materil dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2) Memeriksa kesediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran. 3) Memeriksa kesesuaian rencana kerja dan/atau kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator keluaran. 4) Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara 300, No.300 38 lain: a) Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/perusahaan, alamat, nomor rekening, dan nama bank). b) Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau kelayakan dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak). c) Jadwal waktu pembayaran. 5) Memeriksa pencapain tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator keluaran yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan/atau spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan dalam kontrak.
Dalam hal Pagu dana yang tersedia dalam DIPA BNPB telah habis, maka SPP-GUP tersebut diterbitkan SPM-GUP Nihil. Sehubungan dengan pembiayaan penanggulangan bencana yang melibatkan BPBD/Kementerian Negara/Lembaga terkait apabila dana TUP yang telah diajukan sebelumnya tidak mencukupi dimungkinkan untuk mengajukan SPP Penambahan TUP sebelum TUP yang telah diberikan dipertanggungjawabkan. Untuk itu Pejabat Penandatangan SPM menerbitkan SPM-PTUP. SPM-UP / SPM-TUP / SPM-PTUP / SPM-GUP / SPM-GUP Nihil / SPM-LS diterbitkan dalam rangkap tiga sesuai dengan format terlampir (Lampiran 12):
G. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan BP dan BPP BP/BPP sebagai wajib pungut dan wajib setor wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kewajiban BP/BPP sehubungan dengan pemungutan dan penyetoran pajak meliputi pemotongan PPh Pasal 21, Pemungutan PPh Pasal 22, Pemotongan PPh Pasal 23, Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2), Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 15, serta Pemungutan Pajak 2014, No.300 39 Pertambahan Nilai. BP/BPP wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP yang merupakan identitas bendahara sebagai wajib pajak dalam melaksanakan pemotongan/pemungutan, penyetoran, dan pelaporan/Surat Pemberitahuan Masa. Batas waktu pembayaran/penyetoran pajak yang sudah dipotong dan/atau dipungut oleh BP/BPP serta tanggal pelaporan/Surat Pemberitahuan Masa adalah sebagai berikut: JENIS PAJAK PENYETORAN PELAPORAN PPh Pasal 21 Tanggal 10 bulan berikutnya Tanggal 20 bulan berikutnya PPh Pasal 22 Hari yang sama Tanggal 14 bulan berikutnya PPh Pasal 23 Tanggal 10 bulan berikutnya Tanggal 20 bulan berikutnya PPh Pasal 4 Ayat 2 Tanggal 10 bulan berikutnya Tanggal 20 bulan berikutnya PPh Pasal 15 Tanggal 10 bulan berikutnya Tanggal 20 bulan berikutnya PPN Tanggal 7 bulan berikutnya Akhir bulan berikutnya H. Revisi Anggaran Revisi Anggaran adalah perubahan rincian anggaran belanja pemerintah pusat yang telah ditetapkan berdasarkan APBN dan disahkan dalam DIPA. Revisi DIPA yang tercantum dalam Surat Pengesahan DIPA (SP DIPA) harus diusulkan ke Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Sedangkan perubahan rincian anggaran belanja yang tidak mengakibatkan berubahnya SP DIPA dilakukan oleh Biro Perencanaan Sekretariat Utama BNPB. Setiap revisi anggaran baik yang mengubah SP DIPA maupun yang tidak harus diikuti dengan Revisi POK. Revisi anggaran terdiri atas: 300, No.300 40
dan/atau
Revisi anggaran yang mengakibatkan perubahan alokasi anggaran dan/atau perubahan jenis belanja dan/atau volume pengeluaran pada: kegiatan, satker, program, kementerian/lembaga dan/atau APBN. Revisi anggaran yang mengakibatkan pergeseran rincian anggaran pagu anggaran tetap dilakukan dalam hal terjadi perubahan APBN, penerapan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi (reward and punishment system), Instruksi Presiden tentang penghematan anggaran dan/atau kebijakan prioritas pemerintah yang telah ditetapkan lainnya. Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan revisi anggaran mengikuti Peraturan Menteri Keuangan tentang Tatacara Revisi Anggaran. Revisi POK dilakukan secara internal di lingkungan satuan kerja BNPB dengan tidak mengubah mata anggaran (MAK) atau jenis belanja setelah menndapat persetujuan dari KPA. PPK atau pejabat Eselon II menyampaikan usulan Revisi POK kepada KPA, c.q. Kepala Biro Perencanaan dengan dilengkapi penjelasan dan dokumen yang menjadi alasan perlunya dilakukan revisi POK. Kepala Biro Perencanaan akan menelaah dari sisi substansi maupun administrasi atas usulan revisi POK tersebut dan menyampaikan hasil telaahan kepada KPA. BAB IV PELAKSANAAN ANGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA A. Sumber Dana Penanggulangan Bencana Menurut peraturan perundang-undangan, dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang berasal dari APBN, APBD, dan masyarakat. Untuk itu pemerintah dan pemerintah provinsi, kabupaten/kota mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBN dan APBD masing-masing. Dana penanggulangan bencana dialokasikan untuk setiap tahapan, baik pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana. Pada tahap prabencana, yang meliputi kegiatan kesiapsiagaan, 2014, No.300 41 pembangunan sistem peringatan dini, dan kegiatan mitigasi bencana, pemerintah mengalokasikan Dana Kontijensi Bencana pada DIPA BNPB. Pada tahap keadaan darurat bencana, yang meliputi kegiatan siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan, pemerintah mengalokasikan Dana Siap Pakai (on call) yang disediakan pada DIPA BNPB. Sedangkan pada tahap pascabencana yang meliputi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pemerintah mengalokasikan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah pada DIPA BNPB. Sebagai bentuk tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana, pemerintah provinsi, kabupaten/kota mengalokasikan pada APBD masing-masing sejumlah dana untuk penanganan penanggulangan bencana baik yang bersifat berjaga-jaga (preventif) terlebih-lebih untuk pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana, prasarana, fasilitas layanan publik dan pemerintahan yang rusak/hancur pascabencana. Mengingat seringnya terjadi bencana yang pada umumnya membutuhkan pembiayaan melebihi kemampuan fiskal pemerintah, pemerintah dan pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan serta dalam penanggulangan bencana. B. Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana Pada Tahap Prabencana
Pencairan Dana Kontijensi Bencana
2014, No.300 43
Penggunaan Dana Kontijensi
Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan, Pembangunan Sistem Peringatan Dini, dan Kegiatan Pengurangan Resiko Bencana yang pembiayaannya menggunakan Dana Kontijensi dapat dilakukan baik secara swakelola maupun kontraktual sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. C. Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana Pada Tahap Keadaan Darurat Bencana Mekanisme pelaksanaan anggaran pada tahap ini menggunakan Dana Siap Pakai (on call) yang disediakan dalam bentuk Uang Persediaan (UP) pada BP BNPB. Penggunaan Dana Siap Pakai dilaksanakan sesuai dengan keadaan darurat bencana yang meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan, yaitu terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana. Penggunaan Dana Siap Pakai, dapat dilaksanakan dengan cara:
Pembiayaan untuk kegiatan dalam keadaan darurat bencana baik yang dilaksanakan sendiri oleh BNPB, atau yang melibatkan BPBD/Kementerian Negara/Lembaga disediakan dalam bentuk UP pada BP BNPB. UP Dana Siap Pakai disimpan dalam rekening yang terpisah dari UP yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan rutin Satker BNPB, dan UP untuk kegiatan rehabiliasi dan rekonstruksi. Tata cara pengajuan UP Dana Siap Pakai yang dilaksanakan sendiri oleh BNPB diatur sebagai berikut:
Tatacara pengajuan UP Dana Siap Pakai yang dilaksanakan oleh BNPB dengan melibatkan BPBD/Kementerian Negara/Lembaga diatur sebagai berikut:
Penggunaan Dana Siap Pakai untuk kegiatan dalam keadaan darurat bencana baik yang dilaksanakan oleh BNPB sendiri maupun yang melibatkan BPBD/Kementerian Negara/Lembaga terkait. 2014, No.300 49
1) Kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan oleh PPK beserta faktur pajak dan SSP; dan 2) nota/bukti penerimaan barang/jasa atau dokumen pendukung lainnya yang diperlukan yang telah disahkan oleh PPK.
1) Rencana pelaksanaan kegiatan/pembayaran; 2) Rincian kebutuhan dana; dan 3) Surat pernyataan batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja dari penerima uang muka kerja (pelaksana kegiatan).
1) Surat Keputusan Otorisasi yang ditandatangani oleh Kepala BNPB/BPBD/Satker Kementerian Negara/Lembaga. 2) Kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan oleh PPK serta faktur pajak dan SSP; dan 3) Nota/bukti penerimaan barang/jasa atau dokumen pendukung lainnya yang diperlukan yang telah disahkan oleh PPK.
1) Copy bukti/kuitansi pengembalian sisa uang muka yang ditandatangani oleh BP/BPP, dalam hal uang muka yang diberikan lebih besar daripada bukti-bukti pengeluaran yang dipertanggungjawabkan. 2) Asli bukti/kuitansi pembayaran kekurangan uang muka yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan, dalam hal uang muka yang diberikan lebih kecil daripada bukti-bukti pengeluaran yang dipertanggungjawabkan.
Selanjutnya pertanggungjawaban penggunaan Dana Siap Pakai pada BPP BPBD/Kementerian Negara/Lembaga terkait dipertanggungjawabkan kepada BP setiap bulan, terhitung uang persediaan tersebut diterima sampai dengan setelah berakhirnya penetapan status keadaan darurat bencana, berupa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dengan melampirkan Buku Kas Umum (BKU), Buku-buku Pembantu, rekening koran, disertai bukti asli pendukung pembayaran hak tagih dan bukti pemotongan dan penyetoran perpajakan. Berdasarkan LPJ BPP BPBD/Kementerian Negara/Lembaga terkait, setiap bulannya BP BNPB menyusun SPP-GUP/GUP Nihil. Pertanggungjawaban Dana Siap Pakai akhir tahun anggaran dipertanggungjawabkan paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya. Sisa Dana Siap Pakai pada akhir tahun anggaran disetorkan ke Kas Negara. Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat kegiatan penanganan keadaan darurat bencana yang masanya melewati akhir tahun anggaran (dalam arti status darurat bencana belum berakhir), 300, No.300 52 maka sisa dana dimaksud tidak perlu disetor ke Kas Negara. Pertanggungjawaban sisa Dana Siap Pakai dimaksud, menjadi bagian dari pertanggungjawaban Dana Siap Pakai tahun anggaran berikutnya. D. Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana Pada Tahap Pascabencana
Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD untuk kegiatan rehabilitasi dan/atau rekonstruksi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti diketahui, dana penanggulangan bencana pada tahap pascabencana digunakan untuk kegiatan rehabilitasi dan/atau rekonstruksi, serta dilakukan dalam bentuk:
Kebijakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang dilaksanakan sendiri oleh BNPB atau melibatkan BPBD diputuskan oleh Kepala BNPB antara lain dengan mempertimbangkan rentang kendali manajemen, ketersediaan sumber daya, cakupan dan luas wilayah terdampak, serta kapasitas Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota yang terkena bencana. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan/atau rekonstruksi untuk sektor permukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial, dan lintas sektor, dapat dilakukan baik secara swakelola maupun kontraktual sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Presiden tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 1) Pencairan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam Bentuk Swakelola atau Kontraktual yang Dikerjakan Sendiri oleh BNPB.
2) Pencairan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam Bentuk Swakelola atau Kontraktual yang Melibatkan BPBD.
300, No.300 56
3) Penggunaan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam Bentuk Swakelola atau Kontraktual Baik yang Dikerjakan Sendiri Maupun yang Melibatkan BPBD.
Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau giral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
1) Pencairan Dana Bantuan Langsung kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat (BLM) didahului dengan pembuatan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Kepala BNPB dengan Gubernur, Bupati/Walikota yang daerahnya terkena bencana; 2) Berdasarkan Nota Kesepahaman dimaksud, Gubernur, 2014, No.300 59 Bupati/Walikota menetapkan Surat Keputusan Pemberian Bantuan Langsung Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat, yang setidak-tidaknya memuat:
3) BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota (Pemerintah Daerah setempat) mengajukan permintaan penyaluran bantuan langsung masyarakat/kelompok masyarakat kepada Kepala BNPB melalui Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dilampiri:
dan
4) PPK Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi melakukan pengujian dan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran formal maupun material atas dokumen yang diajukan oleh BPBD/Pemerintah Daerah; 5) Pencairan Dana Bantuan Langsung kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat (BLM) dapat disalurkan dengan dua cara:
6) Pencairan dana BLM disalurkan secara langsung ke rekening masyarakat penerima bantuan/kelompok masyarakat pada bank/pos, kecuali dengan pertimbangan tertentu akan lebih efektif kalau dicairkan melalui bank/pos penyalur; 7) Untuk pengelolaan dana pendamping Bantuan Langsung kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat (BLM) ditetapkan PPK Daerah, menggunakan dana sosial berpola hibah atau ditangani langsung oleh BNPB; 8) Dalam hal pencairan dana BLM akan dilakukan langsung ke rekening masyarakat penerima bantuan/kelompok masyarakat pada bank/pos, Kepala BPBD/Pemerintah Daerah mengajukan permintaan penyaluran bantuan langsung 300, No.300 60 masyarakat/kelompok masyarakat kepada Kepala BNPB dilampiri:
9) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud di atas, PPK pada Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB melakukan penelitian dan pengujian terhadap kelengkapan dokumen, dan kebenaran perhitungan penyaluran BLM yang diajukan, dan persyaratan lain sesuai dengan ketentuan; 10)Apabila dari hasil pengujian dan penelitian ternyata memenuhi persyaratan, PPK yang bersangkutan membuat, menandatangani, dan menyampaikan SPP-LS BLM kepada PPSPM BNPB, dengan lampiran:
11)SPP-LS BLM dapat ditujukan ke:
12)Penyaluran BLM sebaiknya ditujukan langsung ke rekening masyarakat/kelompok masyarakat agar lebih tepat sasaran, dan tepat jumlah. Namun apabila penerima bantuan tidak memiliki akses ke bank/pos sehingga tidak mungkin membuka rekening pada bank/pos; dan/atau jumlah penerima bantuan pada satu jenis bantuan lebih dari 100 (seratus) penerima bantuan, maka dapat dipertimbangkan penyalurannya melalui Bank/Pos Penyalur. 2014, No.300 61 13)Untuk keperluan penampungan dana BLM yang penyalurannya melalui Bank/Pos Penyalur, PPK Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi atas nama KPA terlebih dahulu membuka rekening pada Bank/Pos yang telah ditunjuk setelah melalui proses pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah. 14)Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud di atas berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan rekening milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja. 15)PPSPM BNPB melakukan pemeriksaan dan pengujian SPP-LS BLM yang diajukan sesuai dengan ketentuan, antara lain meliputi kelengkapan dokumen, kesesuaian penanda tangan SPP-LS BLM dengan spesimen tanda tangan PPK, kebenaran pengisian format SPP-LS BLM, kesesuaian dengan kode BAS, dan ketersediaan pagu pada DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker. 16)Apabila dari hasil pemeriksaan dan pengujian SPP-LS BLM beserta dokumen pendukungnya memenuhi persyaratan, PPSPM menerbitkan, dan menandatangani SPM-LS BLM untuk penyaluran bantuan langsung kepada masyarakat/kelompok masyarakat, dan menyampaikannya kepada KPPN Jakarta, dengan dilampiri:
17)Seluruh dokumen lain sebagai dasar pemeriksaan, pengujian dan penerbitan SPM-LS BLM tetap disimpan oleh PPSPM untuk menjadi bahan pemeriksaan bagi aparat pemeriksa internal dan eksternal. 18)Berdasarkan SPM-LS BLM tersebut, KPPN Jakarta melakukan pengujian dan penerbitan SP2D, serta mentransfer dananya:
19)Tatacara penyusunan, pengujian dan penelitian dokumen, serta penerbitan, dan pengajuan SPP/SPM-LS untuk pembiayaan kegiatan rehabilitasi dan/atau rekonstruksi yang pelaksanaannya berupa Bantuan Langsung kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat (BLM), mempedomani Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana, dan ketentuan peraturan perundangan-undangan lainnya.
1) Dalam hal APBD tidak memadai untuk melaksanakan Kegiatan Rehabilitasi dan/atau Rekonstruksi, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan dana kepada BNPB. Penyaluran dana dari BNPB kepada BPBD/Pemerintah Daerah dilakukan dalam bentuk bantuan sosial berpola hibah. 2) Pencairan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah didasarkan pada Keputusan Kepala BNPB tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah, dan dilanjutkan dengan pembuatan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Kepala BNPB dengan Gubernur, Bupati/Walikota yang daerahnya terkena bencana. 3) Berdasarkan Nota Kesepahaman dimaksud Gubernur, Bupati/Walikota menetapkan Atasan Langsung PPK, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran (BP), Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) untuk mengelola dana bantuan sosial berpola hibah yang disalurkan kepada BPBD/Pemerintah Daerah. 4) Yang diangkat dan ditetapkan sebagai Atasan Langsung PPK adalah Kepala Pelaksana BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota. Sedangkan sebagai PPK adalah pejabat/pelaksana pada Bidang/Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota dan memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa. 5) Kepala BPBD mengangkat Petugas Verifikator yang membantu Atasan Langsung PPK dalam melakukan pengujian tagihan dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM-RR). 2014, No.300 63 6) Rekening yang digunakan untuk menampung dana bantuan sosial berpola hibah dibuka oleh Kepala BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota pada Bank Pemerintah setempat atas nama “BP Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah”. 7) Karena dana bantuan sosial berpola hibah bukan bagian dari Dana Perimbangan, maka rekening “BP Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah” dimaksud merupakan Rekening Khusus yang dikelola di luar sistem APBD, dan harus terpisah dari rekening kas pemerintah daerah. 8) Penetapan prioritas kegiatan, pembahasan RKA (termasuk pemaketan) dilakukan melalui asistensi dan disetujui oleh Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Pencairan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah. 1) Berdasarkan Surat Ketetapan Kepala BNPB tentang Hasil Evaluasi dan Verifikasi, PPK pada BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota mengajukan permohonan pencairan dana bantuan sosial berpola hibah sebesar 100% dari alokasi dana yang ditetapkan oleh Kepala BNBP melalui Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan melampirkan:
18); dan
2) PPK Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah melakukan pengujian dan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen yang terlampir pada surat permohonan pencairan dana. Apabila kelengkapan dan kebenaran dokumen telah sesuai dengan ketentuan, PPK mengajukan SPP-LS Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah untuk masing-masing daerah penerima bantuan. 3) SPP-LS Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah disampaikan kepada PPSPM dengan melampirkan: a) Salinan Surat Keputusan Kepala BNPB tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah; 300, No.300 64 b) Daftar nominatif kegiatan/proyek yang akan dibiayai dari dana bantuan sosial berpola hibah; c) SPTB yang ditandatangani oleh PPK Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (sesuai dengan contoh formulir 19); dan d) Fotokopi Rekening Koran. 4) PPSPM BNPB melakukan pemeriksaan dan pengujian SPP-LS Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah yang diajukan sesuai dengan ketentuan, antara lain meliputi kelengkapan dokumen, kesesuaian penanda tangan SPP-LS dengan spesimen tanda tangan PPK, kebenaran pengisian format SPP-LS, kesesuaian kode BAS, dan ketersediaan pagu pada DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker. 5) Apabila dari hasil pemeriksaan dan pengujian SPP-LS Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah beserta dokumen pendukungnya memenuhi persyaratan, PPSPM menerbitkan, dan menandatangani SPM-LS Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah, dan menyampaikannya kepada KPPN Jakarta, dengan melampirkan:
6) Seluruh dokumen lainnya yang menjadi dasar pemeriksaan, pengujian dan penerbitan SPM-LS Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah disimpan oleh PPSPM untuk menjadi bahan pemeriksaan bagi aparat pemeriksa internal dan eksternal. 7) Berdasarkan SPM-LS Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah tersebut, KPPN Jakarta melakukan pengujian dan penerbitan SP2D, serta mentransfer dananya ke rekening BP Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada bank yang ditunjuk. 8) Tata cara penyusunan, pengujian dan penelitian dokumen, serta penerbitan, dan pengajuan SPP/SPM-LS Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah, mempedomani Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana, dan ketentuan peraturan perundangan-undangan lainnya. Penggunaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah. 1) Penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah sepenuhnya merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah i.c. BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota, namun tetap berpedoman pada Surat Keputusan Kepala BNPB tentang penetapan alokasi, 2014, No.300 65 MoU, POK dan RKA yang telah ditetapkan. 2) Penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah sepenuhnya merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah i.c. BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota, namun tetap berpedoman pada Surat Keputusan Kepala BNPB tentang penetapan alokasi, MoU, POK dan RKA yang telah ditetapkan. 3) Dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah sebagaimana tercantum dalam POK dan RKA dilakukan sebagai berikut:
4) Revisi penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah tersebut, termasuk penggunaan sisa tender dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan dana untuk paket-paket pekerjaan yang terdapat dalam dokumen perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. 5) Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan/atau rekonstruksi yang pembiayaannya menggunakan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah dapat dilakukan baik secara swakelola maupun kontraktual sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pekerjaan Swakelola. 1) Pekerjaan Swakelola merupakan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain, dan/atau kelompok masyarakat 2) Kegiatan pendampingan dan kegiatan nonkonstruksi yang 300, No.300 66 dilaksanakan secara swakelola, Pelaksana Kegiatan dapat mengajukan uang muka sesuai dengan kebutuhan kepada PPK pada BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota dengan melampirkan:
3) PPK pada BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota melakukan pengujian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen permintaan uang muka yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan. 4) Apabila dari hasil pengujian permintaan uang muka dimaksud memenuhi syarat, selanjutnya PPK pada BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota atas nama KPA menerbitkan SPBy kepada BPP lengkap dengan lampiran-lampiran yang telah disetujui oleh PPK. 5) Apabila dari hasil pengujian permintaan uang muka dimaksud ternyata tidak memenuhi syarat, maka PPK pada BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen dimaksud kepada Pelaksana Kegiatan untuk dilengkapi/diperbaiki. 6) Apabila kegiatan pendampingan dan kegiatan nonkonstruksi secara swakelola telah dilaksanakan tanpa didahului pemberian uang muka, Pelaksana Kegiatan mengajukan tagihan kepada PPK pada BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota dengan melampirkan:
7) Untuk pekerjaan swakelola dalam rangka pemberian bantuan dan pengeluaran yang bersifat honorarium harus dilengkapi dengan surat keputusan otorisasi yang ditandatangani Kepala Pelaksana BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota selaku kepanjangan tangan KPA. 8) PPK pada BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota melakukan pengujian terhadap kelengkapan dan kebenaran formal dan materiil kuitansi/bukti pembelian, faktur pajak/SSP, beserta nota/bukti penerimaan barang/jasa atau dokumen pendukung lain yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan. 9) Apabila dari hasil pengujian dokumen-dokumen dimaksud memenuhi syarat, selanjutnya PPK pada BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota atas nama KPA menerbitkan SPBy kepada BPP dilampiri dengan dokumen-dokumen yang telah disahkan oleh 2014, No.300 67 PPK. 10) Apabila dari hasil pengujian dokumen tagihan ternyata tidak memenuhi syarat, maka PPK pada BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota mengembalikan tagihan dimaksud kepada Pelaksana Kegiatan untuk dilengkapi/diperbaiki. 11) Apabila dari hasil pengujian dokumen tagihan ternyata tidak memenuhi syarat, maka PPK pada BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota mengembalikan tagihan dimaksud kepada Pelaksana Kegiatan untuk dilengkapi/diperbaiki. 12) Berdasarkan SPBy yang diterima, BPP BPBD melakukan pengujian dan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang terlampir pada SPBy. 13) Apabila dari hasil pengujian dan penelitian dokumen dimaksud memenuhi syarat, selanjutnya BPP BPBD melakukan pembayaran dengan menggunakan dana bantuan social berpola hibah yang dikelolanya 14) Apabila dari hasil pengujian dan penelitian dokumen dimaksud memenuhi syarat, selanjutnya BPP BPBD melakukan pembayaran dengan menggunakan dana bantuan social berpola hibah yang dikelolanya. 15) Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau giral sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan. 16) Apabila dari hasil pengujian dan penelitian dokumen dimaksud ternyata tidak memenuhi syarat, maka BPP BPBD harus menolak dan mengembalikan SPBy dimaksud kepada PPK untuk dilengkapi/diperbaiki. 17) Pelaksana Kegiatan sebagai penerima uang muka kerja harus mempertanggungjawabkan uang muka kerja sesuai dengan batas waktu yang diperjanjikan (maksimal lima hari kerja), berupa:
18) Atas dasar pertanggungjawaban dimaksud, BPP melakukan pengujian dan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran bukti- bukti pengeluaran yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan. 300, No.300 68 19) Apabila dari hasil pengujian dan penelitian pertanggungjawaban dimaksud memenuhi syarat, selanjutnya BPP menggabungkan seluruh bukti-bukti pengeluaran dimaksud dengan kuitansi/dokumen pemberian uang muka sebagai tanda telah dipertanggungjawabkan, dilengkapi dengan:
20) Dalam hal sampai batas waktu yang diperjanjikan, penerima uang muka kerja belum menyampaikan bukti pengeluaran sebagai pertanggungjawaban, BPP menyampaikan permintaan tertulis agar Pelaksana Kegiatan/penerima uang muka segera mempertanggungjawabkan uang muka yang diterimanya. Tembusan permintaan tertulis dimaksud disampaikan kepada PPK; 21) Dalam hal sampai batas waktu yang diperjanjikan, penerima uang muka kerja belum menyampaikan bukti pengeluaran sebagai pertanggungjawaban, BPP menyampaikan permintaan tertulis agar Pelaksana Kegiatan/penerima uang muka segera mempertanggungjawabkan uang muka yang diterimanya. Tembusan permintaan tertulis dimaksud disampaikan kepada PPK; 22) SPBy dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BNPB ini; 23) Tatacara pengujian tagihan dan penerbitan SPBy oleh PPK pada BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota, serta pengujian dan penelitian SPBy dan lampirannya oleh BPP BPBD, mempedomani Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana, dan ketentuan peraturan perundangan-undangan lainnya. Pekerjaan Kontraktual 1) Pekerjaan kontraktual adalah pekerjaan rehabilitasi dan/atau rekonstruksi dengan menggunakan jasa penyedia barang/jasa atau pelaksana Swakelola atau pihak ketiga lainnya yang diikat 2014, No.300 69 dalam suatu surat perjanjian/kontrak melalui proses pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang- undangan tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2) Pekerjaan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi untuk proyek-proyek infrastruktur seperti: pembangunan jalan, jembatan, gedung/bangunan untuk kantor- kantor pemerintah, dan sarana pendidikan/kesehatan, serta bendungan, irigasi, jaringan telekomunikasi, listrik dan infrastruktur lainnya harus menggunakan jasa pihak ketiga, dan dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa berbadan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pekerjaan konstruksi. 3) Berdasarkan surat perjanjian/kontrak yang telah ditandatangani PPK pada BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota, BPP membuat kartu pengawasan kontrak untuk masing-masing paket pekerjaan kontraktual, dan menyusun rencana pembayarannya. 4) Apabila telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam surat perjanjian/kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan tagihan kepada PPK pada BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: Pekerjaan Perencanaan Konstruksi:
Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi dan Nonkonstruksi:
21);
Pekerjaan Pengawasan Konstruksi (Supervisi dan Pengawasan yang proses pengadaannya dilaksanakan oleh BPBD Provinsi):
5) Dalam rangka penyelesaian tagihan pekerjaan kontraktual yang membebani Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah (APBN), PPK pada BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota melakukan pengujian terhadap:
dan
6) Apabila dari hasil pengujian bukti-bukti tagihan dimaksud ternyata tidak memenuhi syarat, maka PPK BPBD pada BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota mengembalikan kepada penyedia barang/jasa atau pihak ketiga lainnya untuk dilengkapi/diperbaiki. 7) Apabila dari hasil pengujian dokumen-dokumen dimaksud memenuhi syarat, selanjutnya PPK pada BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota atas nama KPA menerbitkan SPP-RR dan disampaikan kepada Kepala Pelaksana BPBD dilampiri dengan dokumen-dokumen yang telah diverifikasi oleh PPK. 8) Kepala Pelaksana BPBD selaku Atasan Langsung PPK mendisposisi SPP-RR dimaksud kepada Petugas Verifikator untuk dilakukan penelitian dan pengujian terhadap:
9) Apabila dari hasil pengujian dan penelitian dokumen dimaksud memenuhi syarat, Petugas Verifikator menerbitkan SPM-RR 300, No.300 72 untuk ditandatangani oleh Atasan Langsung PPK. Selanjutnya SPM-RR disampaikan kepada BP Dana Rehabilitasi dn Rekonstruksi pada BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota 10)Berdasarkan SPM-RR dimaksud, BP melakukan pengujian dan penelitian terhadap:
11) Pengujian juga dilakukan dengan mencocokkan data yang terlampir pada tagihan dengan catatan pada kartu pengawasan kontrak dan rencana pencairannya 12) Apabila dari hasil pengujian dan penelitian dokumen dimaksud memenuhi syarat, selanjutnya BP melakukan pembayaran dengan menggunakan bilyet giro sebesar jumlah bersih/netto (jumlah tagihan/bruto setelah dikurangan pajak-pajak dan denda kalau ada) yang membebani rekening dana bantuan sosial berpola hibah pada bank pemerintah setempat. 13) Bilyet giro yang diterbitkan selain ditandatangani oleh BP, harus ditandatangani sebagai tanda setuju (contra sign) oleh PPK. 14) BP sebagai wajib pungut pajak-pajak Negara (WAPU) menyetor pajak yang dipungut menggunakan SSP ke Bank Persepsi selambat-lambatnya pada tanggal 14 atau 20 bulan berikutnya (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut dan dilaporkan). 15) BP wajib melaporkan pajak-pajak yang dipungut ke KPP terdekat selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya. 16) Sisa dana bantuan sosial berpola hibah yang tidak digunakan lagi disetor ke kas Negara menggunakan format SSBP/SSPB sesuai dengan ketentuan (contoh formulir 22). 17) Fotocopy SSP, SSBP, dan SSPB seperti terdapat dalam contoh formulir 22 dan contoh formulir 23 yang telah dilegalisasi oleh KPPN wilayah kerja Bank Persepsi disampaikan kepada Biro Keuangan BNPB selambat-lambatnya tanggal 10 bulan penyetoran untuk keperluan rekonsiliasi dengan KPPN Jakarta. 2014, No.300 73 BAB V PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN A. Penatausahaan dan Pembukuan BP menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan anggaran satuan kerja yang berada di bawah pengelolaannya. Pembukuan bendahara terdiri Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, dan Buku Pengawasan Anggaran yang dilaksanakan atas dasar dokumen sumber pembukuan bendahara. Pencatatan transaksi yang dilakukan BP/BPP harus dibukukan ke dalam BKU, baru kemudian dibukukan ke dalam buku- buku pembantu terkait. BP dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh para BPP yang berada pada setiap unit kerja eselon II dan unit kerja mandiri. BPP menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran sebatas pada uang yang berada di bawah pengelolaannya. BPP pada BPBD/Satker Kementerian Negara/Lembaga yang terlibat dalam pengelolaan dana penanggulangan bencana menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran sebatas pada UP yang diterima dari BP BNPB. Pembukuan BP/BPP diawali dengan pencatatan alokasi DIPA sesuai dengan uang yang dikelolanya. Setelah BP menerima UP untuk kegiatan rutin Satker BNPB, kemudian UP dimaksud didistribusikan kepada masing-masing BPP unit kerja berupa persekot kerja (PK). UP dan PK dibukukan BP ke dalam BKU dan Buku Pembantu Persekot Kerja untuk masing-masing BPP. Selanjutnya UP dan PK dimaksud dibukukan ke dalam Buku Pembantu Bank atau Buku Pembantu Kas, sesuai dengan bentuk persekot kerja yang diberikan, apakah dalam bentuk giro/cek atau kas tunai. Untuk setiap UP yang ditransfer kepada BPP, BP BNPB harus mencatat ke dalam kartu kendali masing-masing BPP. Dengan demikian sisa UP yang terdapat pada masing-masing BPP dapat diketahui setiap saat. Kartu kendali dimaksud berfungsi sebagai media rekonsiliasi antara BP dengan BPP. Tata cara pembukuan ke dalam BKU mengikuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.5/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan LaporanPertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/ Satuan Kerja serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/ Lembaga/Kantor/Satuan Kerja. 300, No.300 74 Berdasarkan pembukuan yang dilaksanakan oleh BPP maupun BP ke dalam BKU dan buku-buku pembantunya menjadi sumber data untuk menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Selanjutnya pembukuan BPP menjadi dokumen sumber pembukuan BP, pada sisi penerimaan/pengeluaran BKU masing-masing BPP dicatat ke dalam sisi penerimaan/pengeluaran BKU BP. Agar pembukuan di dalam BKU dan penyusunan LPJ yang dibuat oleh BP dan masing-masing BPP menunjukkan angka yang akurat satu sama lain (selaras), maka sebelum BP membuat LPJ hendaklah selalu diawali dengan rekonsiliasi antara BP dengan BPP. Selanjutnya setelah angka-angka transaksi yang tercantum BKU/LPJ selaras baru kemudian BP dapat menyusun LPJ untuk disampaikan kepada KPPN. Pembukuan yang dilakukan BP dan BPP menggunakan aplikasi microsoft excel. Atas pembukuan yang dilakukan dengan menggunakan komputer, bendahara wajib mencetak Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan dan menatausahakan hasil cetakan BKU dan buku-buku pembantu bulanan yang telah ditandatangani bendahara dan diketahui KPA untuk BP dan PPK untuk BPP. Pelaksanaan pertanggungjawaban BPP dan BP diawali dengan pembukuan yang dilaksanakan oleh BPP dan BP. KPA dan/atau PPK melakukan pembinaan dan pengawasan melalui pemeriksaan kas bendahara sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan. Pemeriksaan dimaksud dilakukan untuk meneliti kesesuaian antara saldo buku dengan saldo kas secara fisik. Hasil pemeriksaan kas dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas yang dilampiri dengan Register Penutupan Kas dan ditandatangani oleh BP/BPP serta diketahui oleh KPA/PPK. B. Rekonsiliasi Antara Pembukuan BPP dengan BP Sebelum BPP menyusun LPJ dilakukan rekonsiliasi antara BPP dengan BP yang dilaksanakan mulai hari kerja pertama bulan berikutnya sampai dengan empat hari kerja bulan berikutnya. Setelah menunjukkan angka yang akurat satu sama lain (selaras), BP dan BPP menandatangani kartu kendali masing-masing. Setelah Berita Acara Rekonsiliasi ditandatangani, BPP menyusun LPJ bulan yang bersangkutan. Rekonsiliasi antara BPP dengan BP meliputi data pembukuan dan dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut: 1) BKU; 2) BP Kas Tunai, dan BP Bank; 2014, No.300 75 3) BP UM Perjadin/Persekot Kerja (PK); 4) BP LS; 5) BP UP/TUP; 6) BP Pajak; 7) BP lainnya; 8) Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas; serta 9) Fotocopy Rekening Koran. Rekonsiliasi dilakukan BP bersama BPP dengan melakukan pencocokan BKU/BP, yaitu sebagai berikut: 1) Apakah penjumlahan saldo semua BKU BPP telah sama dengan saldo BKU BP; 2) Apakah penjumlahan saldo semua Buku Pembantu Kas Tunai, dan Buku Pembantu Bank masing-masing BPP telah sama dengan catatan dalam kartu kendali BP; 3) Apakah penjumlahan saldo Buku Pembantu UM Perjadin/Persekot Kerja (PK) masing-masing BPP telah sama dengan catatan kartu kendali BP; 4) Apakah penjumlahan saldo Buku Pembantu LS masing-masing BPP telah sama dengan catatan kartu kendali BP; 5) Apakah penjumlahan saldo Buku Pembantu UP/TUP masing- masing BPP telah sama dengan catatan kartu kendali BP; 6) Apakah penjumlahan saldo Buku Pembantu Pajak masing-masing BPP telah sama dengan catatan kartu kendali BP; dan 7) Apakah penjumlahan saldo Buku Pembantu Pajak masing-masing BPP telah sama dengan catatan kartu kendali BP. Untuk selanjutnya hasil rekonsiliasi dimaksud dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi yang ditandatangani oleh BP, BPP dan diketahui oleh Kepala Bagian Perbendaharaan, sesuai dengan format terlampir (contoh Lampiran 24) Sehubungan dengan pemberian Dana Penguatan Kelembagaan, UP Dana Siap Pakai, dan UP Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari BP BNPB kepada BPP BPPD/Kementerian Negara/Lembaga, untuk mengawasi penyetoran jasa giro, sisa dana, setoran bukan pajak lainnya, PPK Dana Penguatan Kelembagaan pada Kedeputian Bidang Kesiapsiagaan, PPK Dana Siap Pakai pada Kedeputian Bidang Penanganan Darurat, dan PPK Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi wajib membuat kartu kendali pengawasan SSPB/SSBP, dan mendokumentasikan 300, No.300 76 semua SSPB/SSBP sesuai dengan lingkup pengawasan masing-masing. Bentuk Kartu Kendali Pengawasan SSPB/SSBP adalah sebagaimana contoh terlampir. C. Penyusunan LPJ BPP dan BP BPP wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) secara rutin setiap bulannya yang disampaikan kepada BP paling lambat 5 (lima) hari kerja bulan berikutnya, dan LPJ BP disampaikan ke KPPN paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja bulan berikutnya. LPJ-BPP merupakan dokumen sumber bagi BP untuk menyusun LPJ BP, dimana sisi penerimaan, pengeluaran, dan saldo dalam LPJ BPP akan tercermin dalam LPJ BP. LPJ BPP dan BP dibuat sesuai dengan format terlampir (contoh lampiran 25) Penyampaian LPJ BPP kepada BP hendaklah dilampiri sebagai berikut:
Penyampaian LPJ BP ke KPPN hendaklah dilampiri sebagai berikut:
D. Rekonsiliasi BP dengan UAKPA Rekonsiliasi antara BP dengan Petugas UAKPA meliputi data pembukuan dan dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut: 1) LPJ BP; 2) BKU dan Buku-buku Pembantu BP; 3) Kuitansi BP dan BPP yang belum di-SPM-GU-kan/Kuitansi yang 2014, No.300 77 sudah diterbitkan SPM-GU-nya dan sudah disampaikan kepada KPPN namun belum terbit SP2D-nya pada bulan yang bersangkutan); 4) Daftar SP2D yang sudah di-input; 5) Neraca (Akun Kas di Bendahara Pengeluaran) dan (Akun Uang Muka dari KPPN); 6) Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dan atau Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang dilengkapi dengan bukti validasi dari KPPN wilayah bank persepsi tempat penyetoran; dan 7) Rekening koran bulan yang bersangkutan. Rekonsiliasi dilakukan BP bersama Petugas UAKPA dengan melakukan pencocokan, yaitu sebagai berikut: 1) Apakah penjumlahan saldo Kas pada Bendahara Pengeluaran (Saldo Kas Tunai, Saldo Bank BP, Kuitansi BPP yang belum di SPM- GU-kan/Kuitansi yang sudah diterbitkan SPM-GU-nya dan sudah disampaikan kepada KPPN namun belum terbit SP2D-nya pada bulan yang bersangkutan) telah sama dengan angka pada neraca (Akun Kas di Bendahara Pengeluaran, dan Akun Uang Muka dari KPPN); 2) Apakah setoran penerimaan bukan pajak (SSPB maupun SSBP) telah sesuai dengan perhitungan sisa UP dan/atau TUP yang harus disetorkan kembali ke Kas Negara. Hasil rekonsiliasi antara pembukuan BP dengan Petugas UAKPA dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi BP-Petugas UAKPA, sesuai dengan format Lampiran 26. E. Rekonsiliasi SAI dan SAU (Satker dengan KPPN) Rekonsiliasi antara SAI dengan SAU meliputi data dan dokumen sebagai berikut: 1) LPJ BP; 2) Laporan Realisasi Anggaran Belanja (LRAB); 3) Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja (LRABB); 4) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan (LRAP); 5) Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan (LRAPP); 6) Neraca (Akun Kas di Bendahara Pengeluaran) dan (Akun Uang Muka dari KPPN); 7) Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dan atau Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang dilengkapi dengan bukti validasi dari KPPN; dan 300, No.300 78 8) Rekening koran bulan yang bersangkutan. Rekonsiliasi dilakukan BP bersama Petugas UAKPA dengan petugas KPPN untuk melakukan pencocokan data sebagai berikut: 1) Apakah saldo UP yang tertuang dalam LPJ BP telah sesuai dengan saldo UP pada Kartu Pengawasan Kredit Anggaran KPPN; 2) Apabila saldo UP yang tertuang dalam LPJ BP tidak sesuai dengan saldo UP pada Kartu Pengawasan Kredit Anggaran KPPN, maka dibuat daftar perhitungan yang menunjukan selisih lebih/kurang dan mencocokan dengan bukti setoran yang ada (SSBP dan SSPB); 3) Mencocokkan, apakah LRAB, LRAPB, LRAP, dan LRAPP keluaran SAI telah sama dengan LRAB, LRAPB, LRAP, dan LRAPP keluaran SAU; 4) Apabila LRAB, LRAPB, LRAP, dan LRAPP keluaran SAI tidak sama dengan LRAB, LRAPB, LRAP, dan LRAPP keluaran SAU, maka dibuat daftar perhitungan yang menunjukan selisih lebih/kurang dan mencocokan dengan bukti-bukti yang ada (SSBP, SSPB, dan catatan kuitansi yang belum di- SP2D-kan). Hasil rekonsiliasi antara BP bersama Petugas UAKPA dengan petugas KPPN dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi, sesuai dengan format Lampiran 27. F. Laporan Realisasi Anggaran Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, diperlukan data realisasi APBN, arus kas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Oleh karena itu, Kepala Kantor/Satker selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) setiap bulan harus melakukan rekonsiliasi data realisasi anggaran dengan Kepala KKPN selaku Kuasa BUN. Setiap awal bulan Kepala Kantor/Satker menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca beserta ADK yang memuat data pagu anggaran berdasarkan APBN atau APBN perubahan dan realisasi anggaran menurut unit eselon 1 per program dengan memperhatikan pagu anggaran yang dicantumkan merupakan pagu program yang terakhir dan realisasi per program yang terakhir,kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran tingkat wilayah (UAPPAW). Adapun bentuk Laporan Realisasi Anggaran sesuai format terlampir (sesuai Lampiran 28) G. Laporan Kegiatan Pada akhir kegiatan, penggunaan Dana Penguatan Kelembagaan, Dana Siap Pakai, dan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Kepala BPBD/Kepala Satker Kementerian Negara/Lembaga di samping berkewajiban menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, 2014, No.300 79 juga harus menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan kepada Kepala BNPB. Bentuk dan format laporan kegiatan dan dokumen yang harus disertakan diatur dalam pedoman/petunjuk teknis yang ditetapkan oleh masing-masing kedeputian. BAB VI PENUTUP Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana ini dibuat guna dijadikan petunjuk bagi para Pengelola Keuangan dalam melaksanakan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana. Oleh karena itu, diharapkan tidak ada lagi keraguan dalam penerapan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan negara, sehingga tercapai persamaan persepsi dan terwujudnya pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Hal-hal teknis yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Kepala BNPB ini, dapat diatur oleh Sekretaris Utama, Deputi Bidang Kesiapsiagaan, Deputi Bidang Penanganan Darurat, dan Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing. KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA, SYAMSUL MAARIF 300, No.300 80 2014, No.300 81 300, No.300 82 2014, No.300 83 300, No.300 84 2014, No.300 85 300, No.300 86 2014, No.300 87 300, No.300 88 2014, No.300 89 300, No.300 90 2014, No.300 91 300, No.300 92 2014, No.300 93 300, No.300 94 2014, No.300 95 300, No.300 96 2014, No.300 97 300, No.300 98 2014, No.300 99 300, No.300 100 2014, No.300 101 300, No.300 102 2014, No.300 103 300, No.300 104 2014, No.300 105 300, No.300 106 2014, No.300 107 300, No.300 108 LAMPIRAN XVIII PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (KOP SURAT BPBD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA) SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota.............., menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran data yang disampaikan dalam usulan dana bantuan sosial berpola hibah untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi/Kabupaten/Kota.................. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya ................, ...............20..... PPK BPBD Provinsi/ Kabupaten/Kota.... (Nama Jelas) NIP ........................... 2014, No.300 109 300, No.300 110 2014, No.300 111 300, No.300 112 2014, No.300 113 300, No.300 114 2014, No.300 115 300, No.300 116 2014, No.300 117 300, No.300 118 2014, No.300 119 300, No.300 120 2014, No.300 121 300, No.300 122 2014, No.300 123
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan