Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2017
- Nomor
- 13
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 10
menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
465);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.
Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut dengan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan adalah pedoman bagi pegawai di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, untuk memahami, mencegah, dan mengatasi terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
Identifikasi Benturan Kepentingan dan kegiatan penanganannya didokumentasikan sesuai ketentuan Peraturan Kepala Badan ini.
Inspektorat Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan pembinaan dan monitoring kepada seluruh Unit Kerja dalam rangka penyelenggaraan penanganan Benturan Kepentingan.
Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.6.01.13.653 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juni 2017 KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN ttd. PENNY K. LUKITO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Juni 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 795 LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Badan Pengawas Obat dan Makanan secara konsisten dan berkelanjutan telah berupaya mereformasi diri dalam menata birokrasi menuju ke arah tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan memegang prinsip nilai-nilai budaya organisasi yaitu profesional, integritas, kredibilitas, komitmen mutu, inovatif, dan responsif. Dalam membangun kerjasama yang harmonis dan meningkatkan nilai tambah organisasi dalam proses bisnisnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan tidak lepas dari interaksi dengan pihak eksternal dan mengikat jalinan hubungan korelasi dengan pihak lainnya. Untuk itu, guna menjaga sikap profesionalitas, maka dipandang perlu adanya aturan baku yang mengatur penanganan Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta berinteraksi dengan para pemangku kepentingan. Di beberapa tempat seringkali dijumpai adanya pejabat publik yang memiliki kewenangan membuat kebijakan, namun pada kenyataannya kebijakan yang diambil tidak sesuai dengan ketentuan atau berkualitas rendah. Hal ini mungkin terjadi karena adanya pengaruh kepentingan pribadi atau golongan atau adanya penerimaan gratifikasi yang menyebabkan keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat publik dimaksud tidak berkualitas, tidak akuntabel atau bahkan berdampak merugikan pihak tertentu. Kurangnya pemahaman terhadap Benturan Kepentingan dapat menimbulkan penafsiran yang beragam bahkan negatif terhadap penyelenggara pemerintahan. Oleh karena itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan menyadari pentingnya manajemen pengelolaan terhadap potensi adanya Benturan Kepentingan pada unit organisasi maupun Pegawai di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan adanya aturan yang tegas mengatur penanganan Benturan Kepentingan akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dengan didasari etika hubungan interaksi yang baik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan maupun dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan lainnya. Berdasarkan pada pertimbangan di atas, maka dipandang perlu ditetapkan revisi Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang dipadukan dengan nilai-nilai organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kesungguhan dan konsistensi pelaksanaan dari penanganan benturan kepentingan akan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik dengan selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta keadilan. B. Maksud, Tujuan dan Manfaat
C. Pengertian Umum
BAB II BENTURAN KEPENTINGAN A. Pengertian Benturan Kepentingan adalah kondisi pejabat pemerintah yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas, keputusan, dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya. Benturan kepentingan sering pula dimaknai sebagai konflik kepentingan (conflict of interest). B. Bentuk Situasi Benturan Kepentingan Beberapa bentuk situasi Benturan Kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi Pegawai antara lain:
C. Sumber Penyebab Beberapa sumber penyebab terjadinya Benturan Kepentingan antara lain:
BAB III IDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN Pegawai yang berpotensi menghadapi Benturan Kepetingan dalam pelaksanaan tugasnya, yang sekiranya akan berdampak pada menurunnya kualitas keputusan yang akan diambil, maka wajib mengidentifikasi dan melaporkan potensi Benturan Kepentingan dan penyebab potensi terjadinya Benturan Kepentingan. Selanjutnya, Atasan menerima laporan akan adanya potensi terjadinya Benturan Kepentingan melakukan telaahan awal terhadap potensi Benturan Kepentingan dan merekomendasikan tindakan pencegahan yang dimungkinkan. Pegawai yang berpotensi menghadapi Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya dan/atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan, yang sekiranya akan berdampak pada menurunnya kualitas keputusan yang akan diambil, dilarang untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan tersebut. Seluruh Unit Kerja wajib melaksanakan identifikasi potensi Benturan Kepentingan tiap semester yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi baik di tingkat strategis (eselon I) maupun di tingkat manajerial operasional (eselon II dan eselon III di bawahnya). Namun apabila terdapat perubahan identifikasi potensi benturan kepentingan pada tahun berjalan agar segera dilaporkan. Hasil identifikasi potensi Benturan Kepentingan disampaikan kepada Inspektorat Badan Pengawas Obat dan Makanan dan dituangkan dalam format terlampir pada Sub Lampiran 1. Contoh hasil identifikasi potensi Benturan Kepentingan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan terlampir pada Sub Lampiran 2. BAB IV PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN A. Prinsip Dasar Penanganan situasi Benturan Kepentingan dilaksanakan dengan prinsip dasar sebagai berikut:
Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan dituangkan dalam format terlampir pada Sub Lampiran 3. B. Faktor Pendukung Beberapa faktor pendukung keberhasilan penanganan Benturan Kepentingan antara lain:
C. Mekanisme Penanganan Apabila terjadi situasi Benturan Kepentingan, maka Pegawai wajib melaporkan hal tersebut melalui:
D. Sanksi terhadap Benturan Kepentingan Setiap Pegawai yang terbukti melakukan tindakan Benturan Kepentingan dan tidak melaporkannya, maka akan diberikan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan. BAB V PENCEGAHAN TERJADI BENTURAN KEPENTINGAN Untuk menghindari terjadinya situasi Benturan Kepentingan pada Pegawai ditempuh upaya-upaya pencegahan sebagai berikut: A. Pemutakhiran Kode Etik, yang mengatur larangan berikut:
B. Pemutakhiran Standard Operating Procedure (SOP) Upaya pencegahan terjadinya Benturan Kepentingan yang disebabkan oleh kelemahan sistem dapat dilakukan dengan pemutakhiran SOP. Dengan pemutakhiran SOP diharapkan dapat mengantisipasi dan dapat memberikan arahan baku langkah-langkah yang perlu dilakukan jika dihadapkan pada Benturan Kepentingan. C. Laporan Benturan Kepentingan Kesadaran untuk mengungkap dan mendeklarasikan adanya potensi Benturan Kepentingan yang disebabkan antara lain kepentingan pribadi atau hubungan afiliasi dinilai sebagai salah satu mekanisme yang efektif dalam mencegah terjadinya Benturan Kepentingan dan menekan dampak yang dapat ditimbulkan. Untuk itu perlu disediakan mekanisme pengungkapan atau pendeklarasian serta pelaporan dengan prosedur yang memudahkan proses pengungkapan adanya Benturan Kepentingan tersebut. Unit Kerja wajib menyampaikan Laporan Benturan Kepentingan kepada Inspektur Badan Pengawas Obat dan Makanan tiap semester atau tiap saat ketika terjadi Benturan Kepentingan. Format Laporan Benturan Kepentingan dituangkan dalam format terlampir pada Sub Lampiran 4. D. Mendorong Tanggung Jawab Pribadi dan Sikap Keteladanan Pegawai wajib menjaga integritas sehingga dapat menjadi teladan bagi Pegawai lainnya. Disamping itu, Pegawai harus mewujudkan komitmen dan profesionalitasnya dalam penerapan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan. Atasan wajib melaksanakan fungsi pembinaan kepada Pegawai di lingkungan Unit Kerjanya dalam rangka penanganan Benturan Kepentingan melalui keteladanan, penyampaian pesan integritas dan nilai etika secara berkala, dan penerapan pengawasan Atasan dalam rangka upaya mencegah terjadinya Benturan Kepentingan, serta membangun komitmen untuk melaporkan Benturan Kepentingan. E. Menciptakan dan Membina Budaya Organisasi yang Tidak Toleran terhadap Benturan Kepentingan Pegawai wajib menciptakan iklim yang mendorong terlaksananya kebijakan dan praktik manajemen yang tidak toleran terhadap Benturan Kepentingan. Upaya untuk menciptakan sistem pengawasan dan mekanisme Benturan Kepentingan secara efektif telah menjadi hal yang wajib dikedepankan. BAB VI MONITORING DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN Monitoring dan evaluasi Benturan Kepentingan dimaksudkan sebagai upaya memberikan umpan balik guna perbaikan penanganan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan. Unit Kerja wajib melakukan monitoring dan evaluasi internal tiap semester dalam rangka pemutakhiran hasil identifikasi potensi Benturan Kepentingan dan penanganannya. Laporan monitoring dan evaluasi internal bagi Unit Kerja dilakukan berdasarkan daftar isi terlampir pada Sub Lampiran 4. Inspektorat Badan Pengawas Obat dan Makanan melaksanakan pembinaan dan monitoring kepada seluruh Unit Kerja untuk mengetahui efektivitas implementasi pedoman ini. Dalam rangka kendali mutu hasil monitoring perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: A. Tujuan Menjelaskan tentang tujuan monitoring penanganan Benturan Kepentingan yang dilakukan yaitu antara lain untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, memberikan masukan tentang kebutuhan yang diperlukan, mendapatkan gambaran tingkat capaian/perkembangan, metode yang digunakan dalam penanganan Benturan Kepentingan, tambahan informasi tentang adanya kesulitan dan hambatan selama kegiatan, dan memberikan umpan balik bagi sistem yang dibangun. B. Sasaran Sasaran yang ingin dicapai dalam penanganan Benturan Kepentingan yaitu tidak dilanggarnya tingkat risiko yang dapat ditoleransi atas terjadinya Benturan Kepentingan yang dihadapi Unit Kerja. C. Pendekatan yang Digunakan Pendekatan yang digunakan dalam penanganan Benturan Kepentingan yaitu dengan pendekatan sistem. Oleh karena itu, rekomendasi hasil monitoring penanganan Benturan Kepentingan diarahkan pada upaya perbaikan sistem sehingga setiap kejadian yang menimbulkan Benturan Kepentingan dapat diantisipasi dengan baik dan dapat meminimalisasi timbulnya kejadian yang berulang di waktu akan datang, serta dapat menghindari timbulnya dampak signifikan dari adanya Benturan Kepentingan. D. Waktu dan Jadwal Monitoring penanganan Benturan Kepentingan dilaksanakan tiap triwulan. Tim monitoring penanganan Benturan Kepentingan adalah Inspektorat Badan Pengawas Obat dan Makanan. E. Pelaporan Laporan hasil monitoring atas penanganan Benturan Kepentingan di Unit Kerja sekurang-kurangnya menyajikan informasi mengenai:
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN ttd. PENNY K. LUKITO Sub Lampiran 1 Hasil Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan Unit Kerja/Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan: … No. Nama Pegawai yang Terkait Jabatan Pegawai yang Terkait Uraian Benturan Kepentingan Penyebab Prosedur Penanganan/ Pencegahan Sub Lampiran 2 Contoh Hasil Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. Nama Pegawai yang Terkait Jabatan Pegawai yang Terkait Uraian Benturan Kepentingan Penyebab Prosedur Penanganan/ Pencegahan
Nama Pegawai yang Terkait Jabatan Pegawai yang Terkait Uraian Benturan Kepentingan Penyebab Prosedur Penanganan/ Pencegahan menjadi obyek pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan Inspektur Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nama Pegawai yang Terkait Jabatan Pegawai yang Terkait Uraian Benturan Kepentingan Penyebab Prosedur Penanganan/ Pencegahan Makanan dipengaruhi Atasan an wewenang
Nama Pegawai yang Terkait Jabatan Pegawai yang Terkait Uraian Benturan Kepentingan Penyebab Prosedur Penanganan/ Pencegahan
NIP : Jabatan : Pangkat/Golongan : Unit Kerja : menyatakan bahwa untuk menjaga profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas di Badan Pengawas Obat dan Makanan, saya menyatakan ada/tidak adanya*) potensi benturan kepentingan (conflict of interest) berupa: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Pada Unit Kerja/Pihak Ketiga (pilih salah satu): ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. …………, …………. 20… Nama…………………….. NIP. ………………………. Sub Lampiran 4 Laporan Benturan Kepentingan Kepada Yth. Inspektur Badan Pengawas Obat dan Makanan di Tempat Merujuk pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, berikut disampaikan Laporan Benturan Kepentingan: Nama : ……………………………………………………. Jabatan : ……………………………………………………. Unit Kerja : ……………………………………………………. Uraian Benturan Kepentingan : ……………………………………………………. Penyebab : ……………………………………………………. Prosedur Penanganan/Pencegahan : ……………………………………………………. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih. ………………, ………….. 20… Kepala Unit Kerja/Balai Besar/ Balai Pengawas Obat dan Makanan, Pelapor, Nama…………. NIP. ………….. Nama…………. NIP. ………….. Sub Lampiran 5 DAFTAR ISI LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL BAGI UNIT KERJA COVER KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Peraturan Perundang-undangan yang terkait BAB II MONITORING PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN 2.1 Pencapaian Tahun N – 1 2.2 Pencapaian Semester I Tahun N 2.3 Pencapaian Semester II Tahun N 2.4 Resume Pencapaian Tahun N – 1 dan Tahun N BAB III ANALISIS DAN EVALUASI 3.1 Analisis 3.2 Kendala 3.3 Evaluasi BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 4.1 Kesimpulan 4.2 Saran 4.3 Rencana Tindak Lanjut
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Dokumen
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan