DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2017

Nomor: 13
Tahun: 2017
Ditetapkan: 5 Juni 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan pemahaman yang seragam dalam penanganan benturan kepentingan, perlu pedoman penanganan benturan kepentingan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9.Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup;
10.Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 322);
11.Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
12.Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714);
13.Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 465);
14.Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

Pasal 1

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut dengan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan adalah pedoman bagi pegawai di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, untuk memahami, mencegah, dan mengatasi terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pasal 2

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 3

(1)Setiap Pegawai harus menaati Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan.
(2)Setiap Pegawai yang menghadapi situasi atau kondisi benturan kepentingan harus melaporkan keadaan tersebut kepada atasan langsung.
(3)Setiap Pegawai yang mengetahui adanya pelanggaran atas Peraturan Kepala Badan ini wajib melaporkan pelanggaran tersebut kepada Pimpinan unit.

Pasal 4

(1)Pimpinan Unit kerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan wajib melakukan:
1. a.identifikasi potensi benturan kepentingan dan merancang kegiatan penanganannya; dan
2. b.monitoring dan evaluasi internal secara berkala setiap triwulan terhadap hasil identifikasi benturan kepentingan;
(2)Identifikasi potensi benturan kepentingan, monitoring dan evaluasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaporkan secara berkala kepada Inspektorat Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 5

Identifikasi Benturan Kepentingan dan kegiatan penanganannya didokumentasikan sesuai ketentuan Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 6

Inspektorat Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan pembinaan dan monitoring kepada seluruh Unit Kerja dalam rangka penyelenggaraan penanganan Benturan Kepentingan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.6.01.13.653 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juni 2017 KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN ttd. PENNY K. LUKITO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Juni 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 795 LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Dalam membangun kerjasama yang harmonis dan meningkatkan nilai tambah organisasi dalam proses bisnisnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan tidak lepas dari interaksi dengan pihak eksternal dan mengikat jalinan hubungan korelasi dengan pihak lainnya. Untuk itu, guna menjaga sikap profesionalitas, maka dipandang perlu adanya aturan baku yang mengatur penanganan Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta berinteraksi dengan para pemangku kepentingan. Di beberapa tempat seringkali dijumpai adanya pejabat publik yang memiliki kewenangan membuat kebijakan, namun pada kenyataannya kebijakan yang diambil tidak sesuai dengan ketentuan atau berkualitas rendah. Hal ini mungkin terjadi karena adanya pengaruh kepentingan pribadi atau golongan atau adanya penerimaan gratifikasi yang menyebabkan keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat publik dimaksud tidak berkualitas, tidak akuntabel atau bahkan berdampak merugikan pihak tertentu. Kurangnya pemahaman terhadap Benturan Kepentingan dapat menimbulkan penafsiran yang beragam bahkan negatif terhadap penyelenggara pemerintahan. Oleh karena itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan menyadari pentingnya manajemen pengelolaan terhadap potensi adanya Benturan Kepentingan pada unit organisasi maupun Pegawai di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan adanya aturan yang tegas mengatur penanganan Benturan Kepentingan akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dengan didasari etika hubungan interaksi yang baik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan maupun dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan lainnya. Berdasarkan pada pertimbangan di atas, maka dipandang perlu ditetapkan revisi Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang dipadukan dengan nilai-nilai organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kesungguhan dan konsistensi pelaksanaan dari penanganan benturan kepentingan akan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik dengan selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta keadilan. B. Maksud, Tujuan dan Manfaat

1.Pedoman ini dimaksudkan sebagai kerangka acuan untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi Benturan Kepentingan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
2.Tujuan penyusunan pedoman ini adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan bagi Unit Kerja dan Pegawai di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melaksanakan penanganan Benturan Kepentingan.
3.Pedoman penanganan Benturan Kepentingan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Unit Kerja dan Pegawai di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam:

a.Menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengetahui, mencegah, dan mengatasi situasi perbuatan Benturan Kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan.
b.Mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara.
c.Menegakkan integritas.
d.Menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. C. Pengertian Umum
1. 1.Pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja, dan Pegawai lainnya yang digaji bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
2. 2.Atasan Langsung bagi Pegawai yang selanjutnya disebut Atasan adalah pejabat setingkat eselon II atau yang lebih tinggi yang merupakan pejabat di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
3. 3.Pihak Ketiga adalah orang-perseorangan atau korporasi atau badan hukum atau instansi atau lembaga lainnya. Benturan kepentingan sering pula dimaknai sebagai konflik kepentingan (conflict of interest). B. Bentuk Situasi Benturan Kepentingan Beberapa bentuk situasi Benturan Kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi Pegawai antara lain:
4. 1.Situasi yang menyebabkan Pegawai menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah, cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan Pemberi.
5. 2.Situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan dan/atau aset Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
6. 3.Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan dan/atau rahasia Badan Pengawas Obat dan Makanan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
7. 4.Situasi perangkapan jabatan di internal atau eksternal Badan Pengawas Obat dan Makanan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya.
8. 5.Situasi dimana Pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan.
9. 6.Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi.
10. 7.Situasi dimana keputusan/kebijakan dipengaruhi pihak lain yang membutuhkan.
11. 8.Situasi bekerja di luar pekerjaan pokoknya.
12. 9.Situasi yang memungkinkan penyalahgunaan wewenang.
13. 10.Situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia barang/jasa untuk menang dalam proses pengadaan barang/jasa.
14. 11.Situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Pegawai dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan Pegawai sehubungan dengan jabatannya. C. Sumber Penyebab Beberapa sumber penyebab terjadinya Benturan Kepentingan antara lain:
15. 1.Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma- cuma dan fasilitas lainnya.
16. 2.Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Pegawai yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya organisasi.
17. 3.Kepentingan pribadi (vested interest), yaitu keinginan/kebutuhan Pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.
18. 4.Perangkapan jabatan, yaitu Pegawai memegang jabatan lain di internal atau eksternal Badan Pengawas Obat dan Makanan yang memiliki Benturan Kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya, sehingga terdapat potensi tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.
19. 5.Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh Pegawai dengan Pihak Ketiga, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya. Pegawai yang berpotensi menghadapi Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya dan/atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan, yang sekiranya akan berdampak pada menurunnya kualitas keputusan yang akan diambil, dilarang untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan tersebut. Seluruh Unit Kerja wajib melaksanakan identifikasi potensi Benturan Kepentingan tiap semester yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi baik di tingkat strategis (eselon I) maupun di tingkat manajerial operasional (eselon II dan eselon III di bawahnya). Namun apabila terdapat perubahan identifikasi potensi benturan kepentingan pada tahun berjalan agar segera dilaporkan. Hasil identifikasi potensi Benturan Kepentingan disampaikan kepada Inspektorat Badan Pengawas Obat dan Makanan dan dituangkan dalam format terlampir pada Sub Lampiran 1. Contoh hasil identifikasi potensi Benturan Kepentingan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan terlampir pada Sub Lampiran 2.
20. 1.Pegawai yang dirinya berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan dilarang untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan tersebut. Selanjutnya Atasan memutuskan bahwa Pegawai yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan agar tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penugasan tersebut, kecuali berdasarkan hasil penilaian risiko oleh Atasan disimpulkan bahwa risiko dapat diterima, maka Atasan dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut.
21. 2.Pegawai yang berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada Atasan dan Inspektur Badan Pengawas Obat dan Makanan.
22. 3.Pegawai juga wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan apabila memiliki hubungan sedarah dalam garis keturunan lurus atau ke samping, maupun hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus atau ke samping dengan Atasan. Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan dituangkan dalam format terlampir pada Sub Lampiran 3. B. Faktor Pendukung Beberapa faktor pendukung keberhasilan penanganan Benturan Kepentingan antara lain:
23. 1.Komitmen dan keteladanan Atasan.
24. 2.Partisipasi dan keterlibatan para penyelenggara negara.
25. 3.Perhatian khusus atas hal tertentu.
26. 4.Beberapa langkah preventif untuk menghindari situasi Benturan Kepentingan.
27. 5.Penegakan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan.
28. 6.Pemantauan dan evaluasi. C. Mekanisme Penanganan Apabila terjadi situasi Benturan Kepentingan, maka Pegawai wajib melaporkan hal tersebut melalui:
29. 1.Atasan dan Inspektur Badan Pengawas Obat dan Makanan Pelaporan melalui Atasan dan Inspektur Badan Pengawas Obat dan Makanan, apabila pelapor adalah Pegawai yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi Benturan Kepentingan. Pelaporan dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan kepada Atasan dan Inspektur Badan Pengawas Obat dan Makanan. Prosedur penanganan Benturan Kepentingan sebagai berikut:
a.Pelapor menyampaikan laporan adanya potensi Benturan Kepentingan kepada Atasan dan Inspektur Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya Atasan melakukan penelahaan awal atas laporan potensi Benturan Kepentingan dan mengambil kesimpulan kebenaran ada/tidaknya Benturan Kepentingan.
b.Selanjutnya Atasan meneliti lebih lanjut potensi dampak yang dapat ditimbulkan dari adanya Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas. Kemudian Atasan melakukan analisis dapat atau tidaknya Benturan Kepentingan dikendalikan/dikelola.
c.Sekiranya Benturan Kepentingan dapat dikendalikan, maka Atasan melakukan tindakan pencegahan yang diperlukan.
d.Namun sekiranya Benturan Kepentingan tersebut tidak dapat dikendalikan, maka Atasan wajib melaksanakan penilaian risiko terhadap pelaksanaan kegiatan yang didalamnya terdapat Benturan Kepentingan yang tidak dapat dikendalikan.
e.Keputusan dilanjutkan atau tidaknya kegiatan tersebut berdasarkan pertimbangan tingkat risiko yang dapat atau tidak dapat ditoleransi.
f.Selanjutnya Atasan memberikan putusan tindakan pencegahan penanganan potensi Benturan Kepentingan untuk yang tidak dapat dikendalikan. Atas setiap keputusan yang telah dilaksanakan wajib dimonitor pelaksanaannya.
1. 2.Sistem Pelaporan Pelanggaran/Whistle Blowing System (WBS) Pelaporan melalui WBS dilakukan apabila pelapor adalah Pegawai atau Pihak Ketiga yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pelapor menggunakan fasilitas WBS yang ada dalam situs Badan Pengawas Obat dan Makanan. D. Sanksi terhadap Benturan Kepentingan Setiap Pegawai yang terbukti melakukan tindakan Benturan Kepentingan dan tidak melaporkannya, maka akan diberikan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan. A. Pemutakhiran Kode Etik, yang mengatur larangan berikut:
2. 1.Dilarang bekerja di sarana produksi, sarana distribusi, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi obyek pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
3. 2.Dilarang menjadi pemilik sarana produksi, sarana distribusi, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi obyek pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
4. 3.Dilarang ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya Benturan Kepentingan.
5. 4.Dilarang memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau Pihak Ketiga dibebankan pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.
6. 5.Dilarang memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki Benturan Kepentingan.
7. 6.Dilarang melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset negara untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan.
8. 7.Dilarang menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) dan/atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya.
9. 8.Dilarang mengizinkan Pihak Ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pegawai.
10. 9.Dilarang menerima refund atau keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari Pihak Ketiga dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan.
11. 10.Dilarang bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Badan Pengawas Obat dan Makanan.
12. 11.Dilarang memanfaatkan informasi dan data rahasia Badan Pengawas Obat dan Makanan/Negara untuk kepentingan di luar Badan Pengawas Obat dan Makanan.
13. 12.Dilarang baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang pada saat dilaksanakan perbuatan tersebut untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama. B. Pemutakhiran Standard Operating Procedure (SOP) Upaya pencegahan terjadinya Benturan Kepentingan yang disebabkan oleh kelemahan sistem dapat dilakukan dengan pemutakhiran SOP. Dengan pemutakhiran SOP diharapkan dapat mengantisipasi dan dapat memberikan arahan baku langkah-langkah yang perlu dilakukan jika dihadapkan pada Benturan Kepentingan. C. Laporan Benturan Kepentingan Kesadaran untuk mengungkap dan mendeklarasikan adanya potensi Benturan Kepentingan yang disebabkan antara lain kepentingan pribadi atau hubungan afiliasi dinilai sebagai salah satu mekanisme yang efektif dalam mencegah terjadinya Benturan Kepentingan dan menekan dampak yang dapat ditimbulkan. Untuk itu perlu disediakan mekanisme pengungkapan atau pendeklarasian serta pelaporan dengan prosedur yang memudahkan proses pengungkapan adanya Benturan Kepentingan tersebut. Unit Kerja wajib menyampaikan Laporan Benturan Kepentingan kepada Inspektur Badan Pengawas Obat dan Makanan tiap semester atau tiap saat ketika terjadi Benturan Kepentingan. Format Laporan Benturan Kepentingan dituangkan dalam format terlampir pada Sub Lampiran 4. D. Mendorong Tanggung Jawab Pribadi dan Sikap Keteladanan Pegawai wajib menjaga integritas sehingga dapat menjadi teladan bagi Pegawai lainnya. Disamping itu, Pegawai harus mewujudkan komitmen dan profesionalitasnya dalam penerapan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan. Atasan wajib melaksanakan fungsi pembinaan kepada Pegawai di lingkungan Unit Kerjanya dalam rangka penanganan Benturan Kepentingan melalui keteladanan, penyampaian pesan integritas dan nilai etika secara berkala, dan penerapan pengawasan Atasan dalam rangka upaya mencegah terjadinya Benturan Kepentingan, serta membangun komitmen untuk melaporkan Benturan Kepentingan. E. Menciptakan dan Membina Budaya Organisasi yang Tidak Toleran terhadap Benturan Kepentingan Pegawai wajib menciptakan iklim yang mendorong terlaksananya kebijakan dan praktik manajemen yang tidak toleran terhadap Benturan Kepentingan. Upaya untuk menciptakan sistem pengawasan dan mekanisme Benturan Kepentingan secara efektif telah menjadi hal yang wajib dikedepankan. Inspektorat Badan Pengawas Obat dan Makanan melaksanakan pembinaan dan monitoring kepada seluruh Unit Kerja untuk mengetahui efektivitas implementasi pedoman ini. Dalam rangka kendali mutu hasil monitoring perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: A. Tujuan Menjelaskan tentang tujuan monitoring penanganan Benturan Kepentingan yang dilakukan yaitu antara lain untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, memberikan masukan tentang kebutuhan yang diperlukan, mendapatkan gambaran tingkat capaian/perkembangan, metode yang digunakan dalam penanganan Benturan Kepentingan, tambahan informasi tentang adanya kesulitan dan hambatan selama kegiatan, dan memberikan umpan balik bagi sistem yang dibangun. B. Sasaran Sasaran yang ingin dicapai dalam penanganan Benturan Kepentingan yaitu tidak dilanggarnya tingkat risiko yang dapat ditoleransi atas terjadinya Benturan Kepentingan yang dihadapi Unit Kerja. C. Pendekatan yang Digunakan Pendekatan yang digunakan dalam penanganan Benturan Kepentingan yaitu dengan pendekatan sistem. Oleh karena itu, rekomendasi hasil monitoring penanganan Benturan Kepentingan diarahkan pada upaya perbaikan sistem sehingga setiap kejadian yang menimbulkan Benturan Kepentingan dapat diantisipasi dengan baik dan dapat meminimalisasi timbulnya kejadian yang berulang di waktu akan datang, serta dapat menghindari timbulnya dampak signifikan dari adanya Benturan Kepentingan. D. Waktu dan Jadwal Monitoring penanganan Benturan Kepentingan dilaksanakan tiap triwulan. Tim monitoring penanganan Benturan Kepentingan adalah Inspektorat Badan Pengawas Obat dan Makanan. E. Pelaporan Laporan hasil monitoring atas penanganan Benturan Kepentingan di Unit Kerja sekurang-kurangnya menyajikan informasi mengenai:
14. 1.Apakah Unit Kerja telah melaksanakan identifikasi/pemetaan Benturan Kepentingan dan merumuskan prosedur penanganannya?
15. 2.Apakah Unit Kerja telah melaksanakan sosialisasi terkait dengan hasil identifikasi Benturan Kepentingan dan prosedur penanganannya kepada Pegawai di lingkungannya?
16. 3.Apakah Unit Kerja telah mengimplementasikan hasil identifikasi Benturan Kepentingan beserta prosedur penanganannya?
17. 4.Apakah Unit Kerja telah melakukan evaluasi internal atas penanganan Benturan Kepentingan?
18. 5.Apakah Unit Kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi internal atas penanganan Benturan Kepentingan? Inspektorat Badan Pengawas Obat dan Makanan menyusun laporan hasil monitoring penanganan Benturan Kepentingan. Laporan tersebut disampaikan kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN ttd. PENNY K. LUKITO Sub Lampiran 1 Hasil Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan Unit Kerja/Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan: … No. Nama Pegawai yang Terkait Jabatan Pegawai yang Terkait Uraian Benturan Kepentingan Penyebab Prosedur Penanganan/ Pencegahan Sub Lampiran 2 Contoh Hasil Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. Nama Pegawai yang Terkait Jabatan Pegawai yang Terkait Uraian Benturan Kepentingan Penyebab Prosedur Penanganan/ Pencegahan
19. 1.Susi Pejabat Struktural/ Pejabat Fungsional Bekerja di sarana produksi, sarana distribusi, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi obyek pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan
a.Hubungan afiliasi
b.Vested interest
c.Penyalahguna an wewenang
a.Membuat Surat Pernyataan Potensi Benturan kepentingan
b.Menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan kepada Atasan dan Inspektur Badan Pengawas Obat dan Makanan
c.Mengundurkan diri dari jabatannya di sarana
d.Menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada Pemilik Sarana ditembuskan kepada Atasan dan Inspektur Badan Pengawas Obat dan Makanan
1. 2.Ale Pejabat Struktural/ Pejabat Fungsional Menjadi pemilik sarana produksi, sarana distribusi, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan yang
a.Hubungan afiliasi
b.Vested interest
c.Penyalahguna an wewenang
a.Membuat Surat Pernyataan Potensi Benturan kepentingan
b.Menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan kepada Atasan dan No. Nama Pegawai yang Terkait Jabatan Pegawai yang Terkait Uraian Benturan Kepentingan Penyebab Prosedur Penanganan/ Pencegahan menjadi obyek pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan Inspektur Badan Pengawas Obat dan Makanan
c.Mengalihkan status kepemilikan sarana
d.Menyampaikan bukti pengalihan status kepemilikan sarana kepada Atasan dan Inspektur Badan Pengawas Obat dan Makanan
1. 3.Gita Kepala Seksi Melakukan evaluasi dan juga melakukan pembinaan di Pihak Ketiga yang sama
a.Hubungan afiliasi
b.Keterbatasan SDM
c.Vested interest
d.Penyalahguna an wewenang
a.Tidak memberikan penugasan
b.Pemutakhiran ketentuan penugasan, pembinaan dan evaluasi
c.Penguatan mekanisme supervisi, reviu dan penelaahan yang transparan
d.Membuat Surat Pernyataan Potensi Benturan kepentingan
e.Menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan kepada Atasan dan Inspektur Badan Pengawas Obat dan Makanan
f.Pemisahan fungsi
1. 4.Rini Pengawas Farmasi dan Evaluasi tidak objektif karena
a.Vested interest
b.Penyalahguna
a.Keteladanan Atasan No. Nama Pegawai yang Terkait Jabatan Pegawai yang Terkait Uraian Benturan Kepentingan Penyebab Prosedur Penanganan/ Pencegahan Makanan dipengaruhi Atasan an wewenang
c.Tekanan Atasan
b.Meningkatkan kualitas Quality Assurance
c.Penguatan mekanisme supervisi, reviu dan penelaahan yang transparan
1. 5.Citra Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Proses pengadaan barang/jasa yang tidak transparan atau tidak profesional sehingga menguntungkan Pihak Ketiga
a.Hubungan afiliasi
b.Keterbatasan SDM
c.Potensi gratifikasi
d.Vested interest
e.Penyalahguna an wewenang
a.Pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan
b.Penggantian Pegawai
1. 6.Dina Direktur/Kep ala Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan Penggunaan fasilitas jabatan untuk kepentingan pribadi
a.Hubungan afiliasi
b.Vested interest
c.Penyalahgun aan wewenang
a.Keteladanan Atasan
b.Pemutakhiran ketentuan pemanfaatan aset
1. 7.Farah Kepala Sub direktorat/ Kepala Bidang/ Kepala Bagian Pembiaran tidak melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan
a.Hubungan afiliasi
b.Tekanan Atasan
a.Penyempurnaan ketentuan tindak lanjut hasil pemeriksaan
b.Pemberian sanksi
1. 8.Dita Auditor/Insp ektur/Penyid ik/Asesor Melakukan pemeriksaan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur Hubungan afiliasi Tidak memberikan penugasan No. Nama Pegawai yang Terkait Jabatan Pegawai yang Terkait Uraian Benturan Kepentingan Penyebab Prosedur Penanganan/ Pencegahan
2. 9.Hadi Bendahara Penerima Bendahara Penerima berperan sebagai Petugas yang mengevaluasi Surat Keterangan Impor/Surat Keterangan Ekspor Keterbatasan SDM Penggantian Pegawai/ pemisahan fungsi
3. 10.Amel Kepala Bidang Pemdik Pejabat yang melakukan monitoring, evaluasi dan analisa hasil pengawasan melakukan pengawasan pada sarana produksi, sarana distribusi, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan Keterbatasan SDM
a.Pemutakhiran ketentuan penugasan, monitoring, evaluasi dan analisa hasil pengawasan
b.Penugasan Pegawai lain untuk pengawasan
c.Supervisi Atasan Sub Lampiran 3 SURAT PERNYATAAN POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN Kepada Yth.:
1. 1.Kepala Unit Kerja/Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan
2. 2.Inspektur Badan Pengawas Obat dan Makanan di Tempat Saya yang bertandatangan dibawah ini, Nama : NIP : Jabatan : Pangkat/Golongan : Unit Kerja : menyatakan bahwa untuk menjaga profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas di Badan Pengawas Obat dan Makanan, saya menyatakan ada/tidak adanya*) potensi benturan kepentingan (conflict of interest) berupa: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Pada Unit Kerja/Pihak Ketiga (pilih salah satu): ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. …………, …………. 20… Nama…………………….. NIP. ………………………. Sub Lampiran 4 Laporan Benturan Kepentingan Kepada Yth. Inspektur Badan Pengawas Obat dan Makanan di Tempat Merujuk pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, berikut disampaikan Laporan Benturan Kepentingan: Nama : ……………………………………………………. Jabatan : ……………………………………………………. Unit Kerja : ……………………………………………………. Uraian Benturan Kepentingan : ……………………………………………………. Penyebab : ……………………………………………………. Prosedur Penanganan/Pencegahan : ……………………………………………………. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih. ………………, ………….. 20… Kepala Unit Kerja/Balai Besar/ Balai Pengawas Obat dan Makanan, Pelapor, Nama…………. NIP. ………….. Nama…………. NIP. ………….. Sub Lampiran 5 DAFTAR ISI LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL BAGI UNIT KERJA COVER KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Peraturan Perundang-undangan yang terkait BAB II MONITORING PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN 2.1 Pencapaian Tahun N – 1 2.2 Pencapaian Semester I Tahun N 2.3 Pencapaian Semester II Tahun N 2.4 Resume Pencapaian Tahun N – 1 dan Tahun N BAB III ANALISIS DAN EVALUASI 3.1 Analisis 3.2 Kendala 3.3 Evaluasi BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 4.1 Kesimpulan 4.2 Saran 4.3 Rencana Tindak Lanjut

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan pemahaman yang seragam dalam penanganan benturan kepentingan, perlu pedoman penanganan benturan kepentingan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9.Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup;
10.Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 322);
11.Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
12.Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714);
13.Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 465);
14.Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

Pasal 1

Pasal 2

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 3

(1)Setiap Pegawai harus menaati Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan.
(2)Setiap Pegawai yang menghadapi situasi atau kondisi benturan kepentingan harus melaporkan keadaan tersebut kepada atasan langsung.
(3)Setiap Pegawai yang mengetahui adanya pelanggaran atas Peraturan Kepala Badan ini wajib melaporkan pelanggaran tersebut kepada Pimpinan unit.

Pasal 4

(1)Pimpinan Unit kerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan wajib melakukan:
1. a.identifikasi potensi benturan kepentingan dan merancang kegiatan penanganannya; dan
2. b.monitoring dan evaluasi internal secara berkala setiap triwulan terhadap hasil identifikasi benturan kepentingan;
(2)Identifikasi potensi benturan kepentingan, monitoring dan evaluasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaporkan secara berkala kepada Inspektorat Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 5

Identifikasi Benturan Kepentingan dan kegiatan penanganannya didokumentasikan sesuai ketentuan Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 6

Inspektorat Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan pembinaan dan monitoring kepada seluruh Unit Kerja dalam rangka penyelenggaraan penanganan Benturan Kepentingan.

Pasal 7

Pasal 8

1.Pedoman ini dimaksudkan sebagai kerangka acuan untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi Benturan Kepentingan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
2.Tujuan penyusunan pedoman ini adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan bagi Unit Kerja dan Pegawai di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melaksanakan penanganan Benturan Kepentingan.
3.Pedoman penanganan Benturan Kepentingan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Unit Kerja dan Pegawai di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam:

a.Menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengetahui, mencegah, dan mengatasi situasi perbuatan Benturan Kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan.
b.Mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara.
c.Menegakkan integritas.
d.Menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. C. Pengertian Umum
1. 1.Pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja, dan Pegawai lainnya yang digaji bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
2. 2.Atasan Langsung bagi Pegawai yang selanjutnya disebut Atasan adalah pejabat setingkat eselon II atau yang lebih tinggi yang merupakan pejabat di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
3. 3.Pihak Ketiga adalah orang-perseorangan atau korporasi atau badan hukum atau instansi atau lembaga lainnya. Benturan kepentingan sering pula dimaknai sebagai konflik kepentingan (conflict of interest). B. Bentuk Situasi Benturan Kepentingan Beberapa bentuk situasi Benturan Kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi Pegawai antara lain:
4. 1.Situasi yang menyebabkan Pegawai menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah, cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan Pemberi.
5. 2.Situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan dan/atau aset Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
6. 3.Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan dan/atau rahasia Badan Pengawas Obat dan Makanan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
7. 4.Situasi perangkapan jabatan di internal atau eksternal Badan Pengawas Obat dan Makanan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya.
8. 5.Situasi dimana Pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan.
9. 6.Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi.
10. 7.Situasi dimana keputusan/kebijakan dipengaruhi pihak lain yang membutuhkan.
11. 8.Situasi bekerja di luar pekerjaan pokoknya.
12. 9.Situasi yang memungkinkan penyalahgunaan wewenang.
13. 10.Situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia barang/jasa untuk menang dalam proses pengadaan barang/jasa.
14. 11.Situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Pegawai dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan Pegawai sehubungan dengan jabatannya. C. Sumber Penyebab Beberapa sumber penyebab terjadinya Benturan Kepentingan antara lain:
15. 1.Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma- cuma dan fasilitas lainnya.
16. 2.Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Pegawai yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya organisasi.
17. 3.Kepentingan pribadi (vested interest), yaitu keinginan/kebutuhan Pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.
18. 4.Perangkapan jabatan, yaitu Pegawai memegang jabatan lain di internal atau eksternal Badan Pengawas Obat dan Makanan yang memiliki Benturan Kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya, sehingga terdapat potensi tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.
19. 5.Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh Pegawai dengan Pihak Ketiga, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya. Pegawai yang berpotensi menghadapi Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya dan/atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan, yang sekiranya akan berdampak pada menurunnya kualitas keputusan yang akan diambil, dilarang untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan tersebut. Seluruh Unit Kerja wajib melaksanakan identifikasi potensi Benturan Kepentingan tiap semester yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi baik di tingkat strategis (eselon I) maupun di tingkat manajerial operasional (eselon II dan eselon III di bawahnya). Namun apabila terdapat perubahan identifikasi potensi benturan kepentingan pada tahun berjalan agar segera dilaporkan. Hasil identifikasi potensi Benturan Kepentingan disampaikan kepada Inspektorat Badan Pengawas Obat dan Makanan dan dituangkan dalam format terlampir pada Sub Lampiran 1. Contoh hasil identifikasi potensi Benturan Kepentingan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan terlampir pada Sub Lampiran 2.
20. 1.Pegawai yang dirinya berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan dilarang untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan tersebut. Selanjutnya Atasan memutuskan bahwa Pegawai yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan agar tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penugasan tersebut, kecuali berdasarkan hasil penilaian risiko oleh Atasan disimpulkan bahwa risiko dapat diterima, maka Atasan dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut.
21. 2.Pegawai yang berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada Atasan dan Inspektur Badan Pengawas Obat dan Makanan.
22. 3.Pegawai juga wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan apabila memiliki hubungan sedarah dalam garis keturunan lurus atau ke samping, maupun hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus atau ke samping dengan Atasan. Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan dituangkan dalam format terlampir pada Sub Lampiran 3. B. Faktor Pendukung Beberapa faktor pendukung keberhasilan penanganan Benturan Kepentingan antara lain:
23. 1.Komitmen dan keteladanan Atasan.
24. 2.Partisipasi dan keterlibatan para penyelenggara negara.
25. 3.Perhatian khusus atas hal tertentu.
26. 4.Beberapa langkah preventif untuk menghindari situasi Benturan Kepentingan.
27. 5.Penegakan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan.
28. 6.Pemantauan dan evaluasi. C. Mekanisme Penanganan Apabila terjadi situasi Benturan Kepentingan, maka Pegawai wajib melaporkan hal tersebut melalui:
29. 1.Atasan dan Inspektur Badan Pengawas Obat dan Makanan Pelaporan melalui Atasan dan Inspektur Badan Pengawas Obat dan Makanan, apabila pelapor adalah Pegawai yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi Benturan Kepentingan. Pelaporan dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan kepada Atasan dan Inspektur Badan Pengawas Obat dan Makanan. Prosedur penanganan Benturan Kepentingan sebagai berikut:
a.Pelapor menyampaikan laporan adanya potensi Benturan Kepentingan kepada Atasan dan Inspektur Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya Atasan melakukan penelahaan awal atas laporan potensi Benturan Kepentingan dan mengambil kesimpulan kebenaran ada/tidaknya Benturan Kepentingan.
b.Selanjutnya Atasan meneliti lebih lanjut potensi dampak yang dapat ditimbulkan dari adanya Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas. Kemudian Atasan melakukan analisis dapat atau tidaknya Benturan Kepentingan dikendalikan/dikelola.
c.Sekiranya Benturan Kepentingan dapat dikendalikan, maka Atasan melakukan tindakan pencegahan yang diperlukan.
d.Namun sekiranya Benturan Kepentingan tersebut tidak dapat dikendalikan, maka Atasan wajib melaksanakan penilaian risiko terhadap pelaksanaan kegiatan yang didalamnya terdapat Benturan Kepentingan yang tidak dapat dikendalikan.
e.Keputusan dilanjutkan atau tidaknya kegiatan tersebut berdasarkan pertimbangan tingkat risiko yang dapat atau tidak dapat ditoleransi.
f.Selanjutnya Atasan memberikan putusan tindakan pencegahan penanganan potensi Benturan Kepentingan untuk yang tidak dapat dikendalikan. Atas setiap keputusan yang telah dilaksanakan wajib dimonitor pelaksanaannya.
1. 2.Sistem Pelaporan Pelanggaran/Whistle Blowing System (WBS) Pelaporan melalui WBS dilakukan apabila pelapor adalah Pegawai atau Pihak Ketiga yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pelapor menggunakan fasilitas WBS yang ada dalam situs Badan Pengawas Obat dan Makanan. D. Sanksi terhadap Benturan Kepentingan Setiap Pegawai yang terbukti melakukan tindakan Benturan Kepentingan dan tidak melaporkannya, maka akan diberikan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan. A. Pemutakhiran Kode Etik, yang mengatur larangan berikut:
2. 1.Dilarang bekerja di sarana produksi, sarana distribusi, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi obyek pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
3. 2.Dilarang menjadi pemilik sarana produksi, sarana distribusi, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi obyek pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
4. 3.Dilarang ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya Benturan Kepentingan.
5. 4.Dilarang memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau Pihak Ketiga dibebankan pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.
6. 5.Dilarang memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki Benturan Kepentingan.
7. 6.Dilarang melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset negara untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan.
8. 7.Dilarang menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) dan/atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya.
9. 8.Dilarang mengizinkan Pihak Ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pegawai.
10. 9.Dilarang menerima refund atau keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari Pihak Ketiga dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan.
11. 10.Dilarang bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Badan Pengawas Obat dan Makanan.
12. 11.Dilarang memanfaatkan informasi dan data rahasia Badan Pengawas Obat dan Makanan/Negara untuk kepentingan di luar Badan Pengawas Obat dan Makanan.
13. 12.Dilarang baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang pada saat dilaksanakan perbuatan tersebut untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama. B. Pemutakhiran Standard Operating Procedure (SOP) Upaya pencegahan terjadinya Benturan Kepentingan yang disebabkan oleh kelemahan sistem dapat dilakukan dengan pemutakhiran SOP. Dengan pemutakhiran SOP diharapkan dapat mengantisipasi dan dapat memberikan arahan baku langkah-langkah yang perlu dilakukan jika dihadapkan pada Benturan Kepentingan. C. Laporan Benturan Kepentingan Kesadaran untuk mengungkap dan mendeklarasikan adanya potensi Benturan Kepentingan yang disebabkan antara lain kepentingan pribadi atau hubungan afiliasi dinilai sebagai salah satu mekanisme yang efektif dalam mencegah terjadinya Benturan Kepentingan dan menekan dampak yang dapat ditimbulkan. Untuk itu perlu disediakan mekanisme pengungkapan atau pendeklarasian serta pelaporan dengan prosedur yang memudahkan proses pengungkapan adanya Benturan Kepentingan tersebut. Unit Kerja wajib menyampaikan Laporan Benturan Kepentingan kepada Inspektur Badan Pengawas Obat dan Makanan tiap semester atau tiap saat ketika terjadi Benturan Kepentingan. Format Laporan Benturan Kepentingan dituangkan dalam format terlampir pada Sub Lampiran 4. D. Mendorong Tanggung Jawab Pribadi dan Sikap Keteladanan Pegawai wajib menjaga integritas sehingga dapat menjadi teladan bagi Pegawai lainnya. Disamping itu, Pegawai harus mewujudkan komitmen dan profesionalitasnya dalam penerapan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan. Atasan wajib melaksanakan fungsi pembinaan kepada Pegawai di lingkungan Unit Kerjanya dalam rangka penanganan Benturan Kepentingan melalui keteladanan, penyampaian pesan integritas dan nilai etika secara berkala, dan penerapan pengawasan Atasan dalam rangka upaya mencegah terjadinya Benturan Kepentingan, serta membangun komitmen untuk melaporkan Benturan Kepentingan. E. Menciptakan dan Membina Budaya Organisasi yang Tidak Toleran terhadap Benturan Kepentingan Pegawai wajib menciptakan iklim yang mendorong terlaksananya kebijakan dan praktik manajemen yang tidak toleran terhadap Benturan Kepentingan. Upaya untuk menciptakan sistem pengawasan dan mekanisme Benturan Kepentingan secara efektif telah menjadi hal yang wajib dikedepankan. Inspektorat Badan Pengawas Obat dan Makanan melaksanakan pembinaan dan monitoring kepada seluruh Unit Kerja untuk mengetahui efektivitas implementasi pedoman ini. Dalam rangka kendali mutu hasil monitoring perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: A. Tujuan Menjelaskan tentang tujuan monitoring penanganan Benturan Kepentingan yang dilakukan yaitu antara lain untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, memberikan masukan tentang kebutuhan yang diperlukan, mendapatkan gambaran tingkat capaian/perkembangan, metode yang digunakan dalam penanganan Benturan Kepentingan, tambahan informasi tentang adanya kesulitan dan hambatan selama kegiatan, dan memberikan umpan balik bagi sistem yang dibangun. B. Sasaran Sasaran yang ingin dicapai dalam penanganan Benturan Kepentingan yaitu tidak dilanggarnya tingkat risiko yang dapat ditoleransi atas terjadinya Benturan Kepentingan yang dihadapi Unit Kerja. C. Pendekatan yang Digunakan Pendekatan yang digunakan dalam penanganan Benturan Kepentingan yaitu dengan pendekatan sistem. Oleh karena itu, rekomendasi hasil monitoring penanganan Benturan Kepentingan diarahkan pada upaya perbaikan sistem sehingga setiap kejadian yang menimbulkan Benturan Kepentingan dapat diantisipasi dengan baik dan dapat meminimalisasi timbulnya kejadian yang berulang di waktu akan datang, serta dapat menghindari timbulnya dampak signifikan dari adanya Benturan Kepentingan. D. Waktu dan Jadwal Monitoring penanganan Benturan Kepentingan dilaksanakan tiap triwulan. Tim monitoring penanganan Benturan Kepentingan adalah Inspektorat Badan Pengawas Obat dan Makanan. E. Pelaporan Laporan hasil monitoring atas penanganan Benturan Kepentingan di Unit Kerja sekurang-kurangnya menyajikan informasi mengenai:
14. 1.Apakah Unit Kerja telah melaksanakan identifikasi/pemetaan Benturan Kepentingan dan merumuskan prosedur penanganannya?
15. 2.Apakah Unit Kerja telah melaksanakan sosialisasi terkait dengan hasil identifikasi Benturan Kepentingan dan prosedur penanganannya kepada Pegawai di lingkungannya?
16. 3.Apakah Unit Kerja telah mengimplementasikan hasil identifikasi Benturan Kepentingan beserta prosedur penanganannya?
17. 4.Apakah Unit Kerja telah melakukan evaluasi internal atas penanganan Benturan Kepentingan?
18. 5.Apakah Unit Kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi internal atas penanganan Benturan Kepentingan? Inspektorat Badan Pengawas Obat dan Makanan menyusun laporan hasil monitoring penanganan Benturan Kepentingan. Laporan tersebut disampaikan kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN ttd. PENNY K. LUKITO Sub Lampiran 1 Hasil Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan Unit Kerja/Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan: … No. Nama Pegawai yang Terkait Jabatan Pegawai yang Terkait Uraian Benturan Kepentingan Penyebab Prosedur Penanganan/ Pencegahan Sub Lampiran 2 Contoh Hasil Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. Nama Pegawai yang Terkait Jabatan Pegawai yang Terkait Uraian Benturan Kepentingan Penyebab Prosedur Penanganan/ Pencegahan
19. 1.Susi Pejabat Struktural/ Pejabat Fungsional Bekerja di sarana produksi, sarana distribusi, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi obyek pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan
a.Hubungan afiliasi
b.Vested interest
c.Penyalahguna an wewenang
a.Membuat Surat Pernyataan Potensi Benturan kepentingan
b.Menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan kepada Atasan dan Inspektur Badan Pengawas Obat dan Makanan
c.Mengundurkan diri dari jabatannya di sarana
d.Menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada Pemilik Sarana ditembuskan kepada Atasan dan Inspektur Badan Pengawas Obat dan Makanan
1. 2.Ale Pejabat Struktural/ Pejabat Fungsional Menjadi pemilik sarana produksi, sarana distribusi, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan yang
a.Hubungan afiliasi
b.Vested interest
c.Penyalahguna an wewenang
a.Membuat Surat Pernyataan Potensi Benturan kepentingan
b.Menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan kepada Atasan dan No. Nama Pegawai yang Terkait Jabatan Pegawai yang Terkait Uraian Benturan Kepentingan Penyebab Prosedur Penanganan/ Pencegahan menjadi obyek pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan Inspektur Badan Pengawas Obat dan Makanan
c.Mengalihkan status kepemilikan sarana
d.Menyampaikan bukti pengalihan status kepemilikan sarana kepada Atasan dan Inspektur Badan Pengawas Obat dan Makanan
1. 3.Gita Kepala Seksi Melakukan evaluasi dan juga melakukan pembinaan di Pihak Ketiga yang sama
a.Hubungan afiliasi
b.Keterbatasan SDM
c.Vested interest
d.Penyalahguna an wewenang
a.Tidak memberikan penugasan
b.Pemutakhiran ketentuan penugasan, pembinaan dan evaluasi
c.Penguatan mekanisme supervisi, reviu dan penelaahan yang transparan
d.Membuat Surat Pernyataan Potensi Benturan kepentingan
e.Menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan kepada Atasan dan Inspektur Badan Pengawas Obat dan Makanan
f.Pemisahan fungsi
1. 4.Rini Pengawas Farmasi dan Evaluasi tidak objektif karena
a.Vested interest
b.Penyalahguna
a.Keteladanan Atasan No. Nama Pegawai yang Terkait Jabatan Pegawai yang Terkait Uraian Benturan Kepentingan Penyebab Prosedur Penanganan/ Pencegahan Makanan dipengaruhi Atasan an wewenang
c.Tekanan Atasan
b.Meningkatkan kualitas Quality Assurance
c.Penguatan mekanisme supervisi, reviu dan penelaahan yang transparan
1. 5.Citra Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Proses pengadaan barang/jasa yang tidak transparan atau tidak profesional sehingga menguntungkan Pihak Ketiga
a.Hubungan afiliasi
b.Keterbatasan SDM
c.Potensi gratifikasi
d.Vested interest
e.Penyalahguna an wewenang
a.Pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan
b.Penggantian Pegawai
1. 6.Dina Direktur/Kep ala Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan Penggunaan fasilitas jabatan untuk kepentingan pribadi
a.Hubungan afiliasi
b.Vested interest
c.Penyalahgun aan wewenang
a.Keteladanan Atasan
b.Pemutakhiran ketentuan pemanfaatan aset
1. 7.Farah Kepala Sub direktorat/ Kepala Bidang/ Kepala Bagian Pembiaran tidak melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan
a.Hubungan afiliasi
b.Tekanan Atasan
a.Penyempurnaan ketentuan tindak lanjut hasil pemeriksaan
b.Pemberian sanksi
1. 8.Dita Auditor/Insp ektur/Penyid ik/Asesor Melakukan pemeriksaan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur Hubungan afiliasi Tidak memberikan penugasan No. Nama Pegawai yang Terkait Jabatan Pegawai yang Terkait Uraian Benturan Kepentingan Penyebab Prosedur Penanganan/ Pencegahan
2. 9.Hadi Bendahara Penerima Bendahara Penerima berperan sebagai Petugas yang mengevaluasi Surat Keterangan Impor/Surat Keterangan Ekspor Keterbatasan SDM Penggantian Pegawai/ pemisahan fungsi
3. 10.Amel Kepala Bidang Pemdik Pejabat yang melakukan monitoring, evaluasi dan analisa hasil pengawasan melakukan pengawasan pada sarana produksi, sarana distribusi, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan Keterbatasan SDM
a.Pemutakhiran ketentuan penugasan, monitoring, evaluasi dan analisa hasil pengawasan
b.Penugasan Pegawai lain untuk pengawasan
c.Supervisi Atasan Sub Lampiran 3 SURAT PERNYATAAN POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN Kepada Yth.:
1. 1.Kepala Unit Kerja/Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan
2. 2.Inspektur Badan Pengawas Obat dan Makanan di Tempat Saya yang bertandatangan dibawah ini, Nama : NIP : Jabatan : Pangkat/Golongan : Unit Kerja : menyatakan bahwa untuk menjaga profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas di Badan Pengawas Obat dan Makanan, saya menyatakan ada/tidak adanya*) potensi benturan kepentingan (conflict of interest) berupa: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Pada Unit Kerja/Pihak Ketiga (pilih salah satu): ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. …………, …………. 20… Nama…………………….. NIP. ………………………. Sub Lampiran 4 Laporan Benturan Kepentingan Kepada Yth. Inspektur Badan Pengawas Obat dan Makanan di Tempat Merujuk pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, berikut disampaikan Laporan Benturan Kepentingan: Nama : ……………………………………………………. Jabatan : ……………………………………………………. Unit Kerja : ……………………………………………………. Uraian Benturan Kepentingan : ……………………………………………………. Penyebab : ……………………………………………………. Prosedur Penanganan/Pencegahan : ……………………………………………………. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih. ………………, ………….. 20… Kepala Unit Kerja/Balai Besar/ Balai Pengawas Obat dan Makanan, Pelapor, Nama…………. NIP. ………….. Nama…………. NIP. ………….. Sub Lampiran 5 DAFTAR ISI LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL BAGI UNIT KERJA COVER KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Peraturan Perundang-undangan yang terkait BAB II MONITORING PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN 2.1 Pencapaian Tahun N – 1 2.2 Pencapaian Semester I Tahun N 2.3 Pencapaian Semester II Tahun N 2.4 Resume Pencapaian Tahun N – 1 dan Tahun N BAB III ANALISIS DAN EVALUASI 3.1 Analisis 3.2 Kendala 3.3 Evaluasi BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 4.1 Kesimpulan 4.2 Saran 4.3 Rencana Tindak Lanjut