DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 18 April 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3.Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
4.Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;
6.Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004;
7.Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432);
8.Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714);
9.Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Logo Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1150); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

Pasal 1

Menetapkan dan mengesahkan Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan ini merupakan petunjuk pelaksanaan bagi para pejabat struktural dan fungsional dalam melaksanakan tata naskah dinas di lingkungan satuan organisasi atau unit kerja masing-masing baik di Pusat maupun di Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.1.244.0534 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Obat dan Makanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 April 2016 KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN ttd. ROY A. SPARRINGA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 April 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 618 LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah dan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas, maka perlu mewujudkan keseragaman pemahaman dan pelaksanaan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas administrasi secara berdaya guna dan berhasil guna, maka Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.1.24.0214 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Obat dan Makanan perlu disempurnakan. B. Maksud dan Tujuan

a.Maksud Penyusunan Pedoman Tata Naskah Dinas ini dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
b.Tujuan Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Obat dan Makanan bertujuan menciptakan kelancaran komunikasi tulis yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan. C. Sasaran Sasaran penetapan pedoman tata naskah dinas di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan meliputi:
a.Tercapainya kesamaan pengertian dan pemahaman dalam penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
b.Terwujudnya keterpaduan penyelenggaraan tata naskah dinas dengan unsur lainnya dalam lingkup administrasi umum;
c.Terwujudnya kemudahan dan kelancaran dalam komunikasi tulis;
d.Tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tata naskah dinas. D. Asas Pedoman tata naskah dinas di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan ini disusun berdasarkan asas sebagai berikut:
1. 1.Efektif dan Efisien Penyelenggaraan tata naskah dinas perlu dilakukan secara efektif dan efisien dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan lugas.
2. 2.Pembakuan Naskah dinas diproses dan disusun menurut tata cara dan bentuk yang telah dibakukan.
3. 3.Pertanggungjawaban Penyelenggaraan tata naskah dinas dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kewenangan, dan keabsahan.
4. 4.Keterkaitan Kegiatan penyelenggaraan tata naskah dinas dilakukan dalam satu kesatuan sistem administrasi umum.
5. 5.Kecepatan dan Ketepatan Naskah dinas harus dapat diselesaikan secara cepat, tepat waktu, dan tepat sasaran dalam redaksional, prosedural, dan distribusi.
6. 6.Keamanan Tata naskah dinas harus aman dalam penyusunan, klasifikasi, penyampaian kepada yang berhak, distribusi, pemberkasan dan kearsipan. E. Ruang Lingkup Ruang lingkup pedoman tata naskah dinas di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan meliputi:
7. 1.pengaturan tentang jenis dan format naskah dinas;
8. 2.penyusunan naskah dinas;
9. 3.pejabat penanda tangan naskah dinas;
10. 4.penggunaan lambang negara dan logo dalam naskah dinas; serta
11. 5.pemberian nomor surat. F. Pengertian Umum Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
12. 1.Administrasi umum adalah rangkaian kegiatan administrasi yang meliputi tata naskah dinas, penamaan lembaga, singkatan dan akronim, kearsipan, serta tata ruang perkantoran.
13. 2.Naskah Dinas adalah komunikasi tulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan.
14. 3.Tata Naskah Dinas adalah penyelenggaraan komunikasi tulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas, serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
15. 4.Format adalah susunan dan bentuk naskah yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang negara, logo, dan cap dinas.
16. 5.Penanda Tangan Naskah Dinas adalah pejabat yang menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kedinasan pada jabatannya.
17. 6.Unit Kerja adalah satuan organisasi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan setingkat Eselon II di Pusat dan Balai Besar/Balai POM di daerah.
18. 7.Lambang Negara adalah gambar burung Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.
19. 8.Logo adalah gambar dan huruf sebagai identitas Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. A. Naskah Dinas Arahan Naskah Dinas Arahan merupakan naskah dinas yang memuat kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan yang harus dijadikan pedoman dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan berupa produk hukum yang bersifat pengaturan, penetapan dan penugasan. Naskah Dinas Arahan terdiri atas:
20. 1.Naskah Dinas Pengaturan Naskah Dinas Pengaturan terdiri atas peraturan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan surat edaran.
a.Peraturan Ketentuan lebih lanjut tentang Naskah Dinas Arahan berupa Peraturan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani Peraturan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2) Pengundangan Agar setiap orang mengetahuinya, peraturan yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM c.q. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang- undangan. 3) Pengabsahan Pengabsahan merupakan suatu pernyataan bahwa sebelum digandakan dan didistribusikan dengan sah, suatu Peraturan telah dicatat dan diteliti sehingga dapat diumumkan oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang hukum. Pengaturan pengabsahan ditentukan sebagai berikut: a) Pada ruang tanda tangan pejabat yang mengesahkan Peraturan, diketik ttd. (singkatan dari tertanda). b) Pengabsahan dicantumkan di bawah ruang tanda tangan sebelah kiri bawah, terdiri dari kata “Salinan sesuai dengan aslinya” dan ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat. 4) Distribusi dan Penyebarluasan Peraturan yang telah ditetapkan disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman. Pendistribusian peraturan diikuti dengan tindakan pengendalian. 5) Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan a) Seluruh halaman naskah Peraturan menggunakan kop dengan gambar lambang negara Burung Garuda Emas tanpa alamat. b) Naskah asli Peraturan dibuat 3 (tiga) rangkap dengan ketentuan:

(1)2 (dua) rangkap diparaf disetiap lembar/halaman oleh Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat. Pada ruang penandatanganan nama pejabat yang mengesahkan disebelah kiri di paraf oleh Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat dan sebelah kanan diparaf oleh Sekretaris Utama.
(2)1 (satu) rangkap lainnya tidak diparaf. c) Naskah asli dan salinan peraturan yang diparaf harus disimpan sebagai pertinggal.
1. b.Pedoman 1) Pengertian Pedoman adalah naskah dinas yang memuat acuan yang bersifat umum di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang perlu dijabarkan ke dalam petunjuk operasional dan penerapannya disesuaikan dengan tugas dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan Pedoman dibuat dalam rangka menindaklanjuti kebijakan yang lebih tinggi dan pengabsahannya ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Kepala Badan POM. 3) Susunan a) Lampiran Pedoman yang mengatur eksternal dan internal dicantumkan sebagai lampiran Peraturan, sedangkan pedoman yang hanya mengatur internal dicantumkan sebagai lampiran Keputusan. Pedoman dicantumkan sebagai lampiran Peraturan ditulis diatas kertas menggunakan logo lambang negara Burung Garuda Emas dan nama Badan Pengawas Obat dan Makanan serta tulisan lampiran “lampiran peraturan”, “nomor”, dan “tentang” dengan menggunakan huruf kapital serta ditempatkan di sebelah kanan rata kiri sedangkan Pedoman yang dicantumkan sebagai lampiran Keputusan ditulis diatas kertas dengan menggunakan logo Badan POM dan nama Badan Pengawas Obat dan Makanan serta tulisan lampiran “Lampiran Keputusan”, “nomor”, dan “tentang” dengan menggunakan huruf kapital serta ditempatkan di sebelah kanan rata kiri. b) Kepala Bagian kepala pedoman terdiri dari:
(1)tulisan “pedoman” dengan menggunakan huruf kapital dan dicantumkan di tengah atas;
(2)rumusan judul pedoman yang ditulis secara simetris dengan huruf kapital. c) Batang Tubuh Bagian batang tubuh pedoman terdiri dari
(1)pendahuluan, yang berisi latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dan pengertian umum;
(2)materi pedoman.
(3)penutup, yang terdiri dari hal yang harus diperhatikan dan penjabaran lebih lanjut. d) Kaki Bagian penutup pedoman terdiri atas:
(1)nama jabatan pejabat yang menandatangani, yang ditulis dalam huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma;
(2)tanda tangan;
(3)nama lengkap, yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar. CONTOH 1 A FORMAT PEDOMAN YANG DITANDATANGANI OLEH KEPALA BADAN POM LAMPIRAN PERATURAN KEPALA…….……… NOMOR ... TAHUN ... TENTANG……………..……………. PEDOMAN …………….…………… PEDOMAN .................................................... A. Latar Belakang ………………………………………………………………………………….................... B. Maksud dan Tujuan ………………………………………………………………………………….................... C. Sasaran ………………………………………………………………………………….................... D. Asas ………………………………………………………………………………….................... E. Ruang Lingkup ………………………………………………………………………………….................... F. Pengertian Umum ………………………………………………………………………………….................... A. …………………………………………………………………………………................... B. dan seterusnya A. …………………………………………………………………………………................... B. dan seterusnya NAMA JABATAN, Tanda tangan dan Cap Jabatan NAMA LENGKAP Lambang Negara NAMA INSTANSI umum Terdiri dari konsepsi dasar/ pokok- pokok- pokok/isi pedoman Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital TENTANG……………..……………. PEDOMAN …………….…………… A. Latar Belakang ………………………………………………………………………………….................... B. Maksud dan Tujuan ………………………………………………………………………………….................... C. Sasaran ………………………………………………………………………………….................... D. Asas ………………………………………………………………………………….................... E. Ruang Lingkup ………………………………………………………………………………….................... F. Pengertian Umum ………………………………………………………………………………….................... A. …………………………………………………………………………………................... B. dan seterusnya A. …………………………………………………………………………………................... B. dan seterusnya NAMA JABATAN, Tanda tangan dan Cap Jabatan NAMA LENGKAP
1. c.Petunjuk Pelaksanaan 1) Pengertian Petunjuk pelaksanaan adalah naskah dinas pengaturan yang memuat cara pelaksanaan kegiatan, termasuk urutan pelaksanaannya. 2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan dibuat dalam rangka menindaklanjuti kebijakan yang lebih tinggi dan pengabsahannya ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Kepala Badan POM. umum Terdiri dari konsepsi dasar/ pokok- pokok Isi Pedoman Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital 3) Susunan a) Lampiran Petunjuk pelaksanaan yang mengatur eksternal dan internal dicantumkan sebagai lampiran Peraturan, sedangkan Petunjuk pelaksanaan yang hanya mengatur internal dicantumkan sebagai lampiran Keputusan. Petunjuk pelaksanaan dicantumkan sebagai lampiran Peraturan ditulis diatas kertas menggunakan logo lambang negara Burung Garuda Emas dan nama Badan Pengawas Obat dan Makanan serta tulisan lampiran “lampiran peraturan”, “nomor”, dan “tentang” dengan menggunakan huruf kapital serta ditempatkan di sebelah kanan rata kiri sedangkan Petunjuk pelaksanaan yang dicantumkan sebagai lampiran Keputusan ditulis diatas kertas dengan menggunakan logo Badan POM dan nama Badan Pengawas Obat dan Makanan serta tulisan lampiran “lampiran Keputusan”, “nomor”, dan “tentang” dengan menggunakan huruf kapital serta ditempatkan di sebelah kanan rata kiri. b) Kepala Bagian judul petunjuk pelaksanaan terdiri dari:
(1)tulisan “petunjuk pelaksanaan” dengan huruf kapital, dicantumkan di tengah atas;
(2)rumusan judul petunjuk pelaksanaan, ditulis dengan huruf kapital dan dicantumkan secara simetris. c) Batang Tubuh Bagian batang tubuh petunjuk pelaksanaan terdiri dari:
(1)pendahuluan, yang memuat penjelasan umum, maksud dan tujuan petunjuk pelaksanaan, ruang lingkup, pengertian, dan hal lain yang dipandang perlu;
(2)batang tubuh materi petunjuk pelaksanaan, yang dengan jelas menunjukkan urutan tindakan, pengorganisasian, koordinasi, pengawasan dan pengendalian, serta hal lain yang dipandang perlu untuk dilaksanakan. d) Kaki Bagian penutup petunjuk pelaksanaan terdiri dari:
(1)nama jabatan pejabat yang menetapkan petunjuk pelaksanaan, yang ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma;
(2)tanda tangan pejabat yang menetapkan;
(3)nama lengkap pejabat yang menandatangani yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar. 4) Distribusi Distribusi dilakukan dengan menggunakan daftar distribusi yang berlaku. Contoh 2A...... CONTOH 2A FORMAT PETUNJUK PELAKSANAAN YANG DITANDATANGANI OLEH KEPALA BADAN POM LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA…….……… NOMOR ... TENTANG……………..……………. PETUNJUK PELAKSANAAN …………….…… A. Latar Belakang ………………………………………………………………………………….................... ………………………………………………………………………………….................... B. Maksud Dan Tujuan ………………………………………………………………………………….................... ………………………………………………………………………………….................... C. Ruang Lingkup ………………………………………………………………………………….................... ………………………………………………………………………………….................... D. Pengertian Umum ………………………………………………………………………………….................... ………………………………………………………………………………….................... A. …………………………………………………………………………………................... B. dan seterusnya
1. b.………………………………………………………………………………................. .
2. c.dan seterusnya NAMA JABATAN, Tanda tangan dan Cap Jabatan NAMA LENGKAP umum Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital Menunjukkan urutan tindakan, pengorganisasia n, koordinasi, pengendalian, dsb. Kop Badan POM CONTOH 2B FORMAT PETUNJUK PELAKSANAAN YANG DITANDATANGANI OLEH NON KEPALA BADAN POM LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA…….……… NOMOR ... TENTANG……………..……………. PETUNJUK PELAKSANAAN …………….…… E. Latar Belakang ………………………………………………………………………………….................... ………………………………………………………………………………….................... F. Maksud Dan Tujuan ………………………………………………………………………………….................... ………………………………………………………………………………….................... G. Ruang Lingkup ………………………………………………………………………………….................... ………………………………………………………………………………….................... H. Pengertian Umum ………………………………………………………………………………….................... ………………………………………………………………………………….................... C. …………………………………………………………………………………................... D. dan seterusnya
3. d.………………………………………………………………………………….............. .....
4. e.dan erusnya NAMA JABATAN, Tanda tangan dan Cap Jabatan NAMA LENGKAP
5. d.Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana, kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. SOP administrasi pemerintahan merupakan prosedur standar dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Ketentuan lebih lanjut tentang SOP Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) sebagaimana tercantum dalam QMS yang berlaku di Badan POM. PETUNJUK PELAKSANAAN ………………………………………………… umum Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital Menunjukkan urutan tindakan, pengorganisasia n, koordinasi, pengendalian, dsb. Kop Badan POM PETUNJUK PELAKSANAAN ………………………………………………… PETUNJUK PELAKSANAAN …………………………………………………
6. e.Surat Edaran 1) Pengertian Surat edaran adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. 2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan Kewenangan untuk menetapkan dan menandatangani surat edaran oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat Eselon I atau Pejabat Eselon II/Kepala Balai Besar/Balai POM yang ditunjuk sesuai dengan substansinya. 3) Susunan a) Kepala Bagian judul surat edaran terdiri dari:
(1)Surat edaran dibuat dengan menggunakan Kop naskah dinas Badan POM/Balai Besar POM/Balai POM;
(2)Tulisan “SURAT EDARAN”, ditulis dengan huruf kapital serta nomor surat edaran di bawahnya secara simetris;
(3)Kata “TENTANG”, yang dicantumkan di bawah frasa “SURAT EDARAN” ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
(4)Rumusan judul surat edaran, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris di bawah kata “TENTANG”. b) Batang Tubuh Bagian batang tubuh surat edaran terdiri dari:
(1)alasan tentang perlunya dibuat surat edaran;
(2)peraturan perundang-undangan atau naskah dinas lain yang menjadi dasar pembuatan surat edaran;
(3)pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap mendesak. c) Kaki Bagian penutup surat edaran terdiri dari:
(1)Tempat dan tanggal penetapan;
(2)Nama jabatan pejabat penandatangan, yang ditulis dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca koma;
(3)Tanda tangan pejabat penandatangan;
(4)Nama lengkap pejabat penandatangan, yang ditulis diawali dengan huruf kapital;
(5)Cap dinas. 4) Distribusi Surat edaran disampaikan dengan surat dinas/memorandum/nota dinas dari pejabat yang berwenang kepada pejabat dan pihak terkait lainnya. CONTOH 3A FORMAT SURAT EDARAN KOP Badan POM Kop Badan POM yang telah dicetak Daftar pejabat yang menerima SE Judul Surat Edaran yang ditulis dengan huruf kapital Memuat alasan tentang perlu diterapkannya Surat Edaran Memuat ketentuan peraturan perundang- undangan yang menjadi dasar ditetapkannya Surat Edaran Kota sesuai dengan instansi dan tanggal penandatanganan Nama Jabatan dan nama lengkap yang ditulis huruf kapital Memuat pemberitahua n tentang hal tertentu yang dianggap mendesak A. Latar Belakang ............................................................................................................................ B. Maksud dan Tujuan ................................................................... ........................................................ C. Ruang Lingkup ................................................................... ........................................................ D. Dasar ............................................................................................................................. E. Isi Surat Edaran ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. F. Penutup Ditetapkan di................................... pada tanggal ................................... NAMA JABATAN Tanda Tangan dan Cap jabatan NAMA LENGKAP Yth. 1. ........

2.........
3.dan seterusnya SURAT EDARAN NOMOR ........ TAHUN ......... TENTANG .......................................................................................
2.Naskah Dinas Penetapan (Keputusan ) Jenis naskah dinas penetapan hanya ada satu macam, yaitu Keputusan.

a.Pengertian Keputusan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan yang bersifat menetapkan, tidak bersifat mengatur, dan merupakan pelaksanaan kegiatan, yang digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan POM antara lain: 1) menetapkan/ mengubah status kepegawaian/ personal/ keanggotaan/ material/ peristiwa; 2) menetapkan/ mengubah/ membubarkan suatu kepanitiaan/ tim; 3) menetapkan pelimpahan wewenang; 4) menetapkan hal lain terkait pelaksanaan tugas dan fungsi.
b.Wewenang Penetapan dan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani Keputusan adalah pejabat yang berwenang berdasarkan lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.
c.Susunan 1) Kepala Bagian kepala Keputusan terdiri dari: a) Kop naskah dinas, yang dibuat dengan menggunakan Kop naskah dinas, yang berisi logo Badan Pengawas Obat dan Makanan/Balai Besar POM/Balai POM; b) Kata keputusan dan nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; c) Nomor Keputusan, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; d) Kata penghubung tentang, yang ditulis dengan huruf kapital; e) Judul Keputusan, yang ditulis dengan huruf kapital; f) Nama jabatan pejabat yang menetapkan Keputusan, yang ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma.
d.Konsiderans dan Dasar Hukum Bagian konsiderans dan dasar hukum Keputusan terdiri atas: 1) Kata “Menimbang”, yaitu konsiderans yang memuat alasan/tujuan/ kepentingan/pertimbangan tentang perlu ditetapkannya Keputusan; 2) Kata “Mengingat”, yaitu dasar hukum yang memuat peraturan perundang-undangan sebagai dasar pengeluaran Keputusan.
e.Diktum Bagian diktum Keputusan terdiri atas hal berikut: 1) Diktum dimulai dengan kata “memutuskan” yang ditulis dengan huruf kapital dan diikuti kata “menetapkan” di tepi kiri dengan huruf awal kapital. 2) Substansi kebijakan yang ditetapkan dicantumkan setelah kata “menetapkan” yang ditulis dengan huruf awal kapital. 3) Untuk keperluan tertentu, Keputusan dapat dilengkapi dengan Salinan dan Petikan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
f.Batang Tubuh Sistematika dan cara penulisan bagian batang tubuh Keputusan sama dengan ketentuan dalam penyusunan Peraturan, tetapi substansi Keputusan diuraikan bukan dalam pasal-pasal, melainkan diawali dengan bilangan bertingkat/ diktum Kesatu, Kedua, Ketiga, dan seterusnya.
g.Kaki Bagian penutup Keputusan terdiri dari: 1) Tempat dan tanggal penetapan Keputusan; 2) Jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma; 3) Tanda tangan pejabat yang menetapkan Keputusan; 4) Nama lengkap pejabat yang menandatangani Keputusan, yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar.
h.Pengabsahan 1) Pengabsahan merupakan suatu pernyataan bahwa sebelum digandakan dan didistribusikan dengan sah, suatu Keputusan telah dicatat dan diteliti sehingga dapat diumumkan oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang hukum atau administrasi umum atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan substansi Keputusan. 2) Pengabsahan dicantumkan di bawah ruang tanda tangan sebelah kiri bawah, yang terdiri atas kata “Salinan sesuai dengan aslinya”, nama jabatan, tanda tangan, nama pejabat penanda tangan, dan dibubuhi nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital.
i.Distribusi Keputusan yang telah ditetapkan didistribusikan kepada yang berkepentingan.
j.Hal yang Perlu Diperhatikan Pengertian, kewenangan, format, dan tata cara penulisan keputusan yang bersifat pengaturan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. CONTOH 4 FORMAT KEPUTUSAN YANG DITANDATANGANI OLEH NON KEPALA BADAN POM KOP Badan POM/Balai Besar POM/Balai POM KOP Badan POM/Balai Besar POM/Balai POM Kota sesuai dengan instansi dan tanggal penandatanganan Nama Jabatan dan nama lengkap yang ditulis huruf kapital Memuat substansi tentang kebijakan yang ditetapkan KEPUTUSAN ..................................... NOMOR .........TAHUN .............. TENTANG ............................................................................................................... NAMA JABATAN ................................... Menimbang : a. bahwa................ ;
b.bahwa................ ;
c.bahwa................ ; dst Mengingat : 1. ....................
1. 2..................... MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN ..................TENTANG ......................................... ...................................................................................................... KESATU : ............................................................................................................................. .............. KEDUA : ...................................................................................................................................... ..... KETIGA : ................................................................................................................... ........................ Ditetapkan di pada tanggal NAMA JABATAN ) )Tanda Tangan dan Cap Jabatan ) NAMA LENGKAP Penomoran yang berurutan dalam 1 tahun takwin Judul Keputusan ditulis dengan huruf kapital Memuat alasan tentang perlu diterapkannya Keputusan Memuat Ketentuan perundang- undangan yaang menjadi dasar ditetapkannya Keputusan- undsubstansi tentang kebijakan yang ditetapkan CONTOH 4.1 FORMAT KEPUTUSAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR ............................................ TENTANG JUDUL KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Menimbang : a. bahwa................ ;
b.bahwa................ ;
c.bahwa................ ; dst Mengingat : 1. Undang-Undang ...;
1. 2.dst MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG.....................

BAB I

JUDUL/ISI BAB

Pasal 1

Ayat

(1)...................
(2)dst Anak ayat (a)................... (b)................... Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya ....................................... dst Ditetapkan di pada tanggal ----------------------------------------------------- KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, ) ) ) Nama Pejabat KOP Badan POM

3.Naskah Dinas Penugasan

a.Instruksi 1) Pengertian Instruksi adalah naskah dinas yang memuat perintah atau arahan untuk melakukan pekerjaan atau melaksanakan tugas yang bersifat sangat penting. 2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani instruksi adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. 3) Susunan a) Kepala Bagian kepala Instruksi terdiri atas:

(1)Kop Instruksi menggunakan logo Badan Pengawas Obat dan Makanan;
(2)Kata “INSTRUKSI” dan nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
(3)Nomor instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
(4)Kata “TENTANG”, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
(5)Judul Instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
(6)Nama jabatan pejabat yang menetapkan instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca “koma” ditulis secara simetris. b) Konsiderans Bagian konsiderans instruksi berisi latar belakang penetapan instruksi dan dasar hukum sebagai landasan penetapan instruksi. c) Batang Tubuh Bagian batang tubuh instruksi memuat substansi Instruksi. d) Penutup Bagian penutup instruksi terdiri dari:
(1)Tempat (kota sesuai dengan alamat instansi) dan tanggal penetapan instruksi;
(2)Nama jabatan pejabat yang menetapkan instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma;
(3)Tanda tangan pejabat yang menetapkan instruksi;
(4)Nama lengkap pejabat yang menandatangani instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar. 4) Distribusi dan Tembusan Instruksi yang telah ditetapkan didistribusikan kepada yang berkepentingan. 5) Hal yang Perlu Diperhatikan a) Instruksi merupakan pelaksanaan kebijakan pokok sehingga instruksi harus merujuk pada suatu peraturan perundang- undangan. b) Wewenang penetapan dan penandatanganan instruksi tidak dapat dilimpahkan kepada pejabat lain. CONTOH 5A FORMAT INSTRUKSI Kop Badan POM yang telah dicetak Penomoran yang berurutan dalam 1 tahun takwin Judul Instruksi ditulis dengan huruf kapital Memuat alasan tentang perlu ditetapkannya Instruksi Daftar Pejabat yang menerima Instruksi Kota sesuai dengan instansi dan tanggal penandatanganan Nama Jabatan dan nama lengkap yang ditulis huruf kapital Memuat substansi tentang kebijakan yang ditetapkan INSTRUKSI KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR .................TAHUN ........................... TENTANG ............................................................................................. KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Dalam rangka .... ...................................................................................... dengan ini memberikan instruksi Kepada: 1. Nama/Jabatan Pegawai

2.Nama/Jabatan Pegawai
3.Nama/Jabatan Pegawai
4.Nama/Jabatan Pegawai Untuk: Kesatu : ... Kedua : ... Ketiga : ... Keempat : Melaksakan instruksi ini dengan penuh tanggungjawab. Instruksi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di pada tanggal --------------------------------------------------------------------------- KEPALA ............................., NAMA LENGKAP KOP Badan POM

b.Surat Perintah 1) Pengertian Surat Perintah adalah naskah dinas dari atasan atau pejabat yang berwenang yang ditujukan kepada bawahan atau pegawai lainnya yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. 2) Wewenang Pembuatan dan Penandatangan Surat Perintah dibuat dan ditandatangani oleh atasan atau pejabat yang berwenang berdasarkan lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. 3) Susunan a) Kepala Bagian kepala surat perintah terdiri dari:

(1)Kop Surat Perintah menggunakan logo Badan Pengawas Obat dan Makanan;
(2)Kata “SURAT PERINTAH”, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
(3)Nomor, yang berada di bawah tulisan surat perintah. b) Batang Tubuh Bagian batang tubuh surat perintah terdiri dari:
(1)Konsideran meliputi: (a) Kata “menimbang” berisi alasan ditetapkannya surat perintah; (b) Kata “mengingat” memuat ketentuan yang dijadikan landasan ditetapkannya surat perintah tersebut.
(2)Diktum dimulai dengan frasa “memberi perintah”, yang ditulis dengan huruf kapital diawal kata, diikuti kata “kepada” di tepi kiri serta nama dan jabatan pegawai yang mendapat perintah. Di bawah kata “kepada” ditulis kata “untuk” disertai perintah-perintah yang harus dilaksanakan. c) Penutup Bagian penutup surat perintah terdiri dari:
(1)Tempat dan tanggal surat perintah;
(2)Nama jabatan pejabat yang menandatangani, yang ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal unsurnya, dan diakhiri dengan tanda baca koma;
(3)Tanda tangan pejabat yang menugasi;
(4)Nama lengkap pejabat yang menandatangani surat perintah, yang ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal unsurnya;
(5)Cap dinas. 4) Distribusi dan Tembusan a) Surat perintah disampaikan kepada pihak yang mendapat perintah. b) Tembusan surat perintah disampaikan kepada pejabat/instansi yang terkait. 5) Hal yang Perlu Diperhatikan a) Bagian konsiderans memuat pertimbangan atau dasar. b) Jika perintah merupakan tugas kolektif, daftar pegawai yang ditugasi dimasukkan ke dalam lampiran yang terdiri dari kolom nomor urut, nama, pangkat, NIP, jabatan, dan keterangan. c) Surat perintah tidak berlaku lagi setelah tugas yang termuat selesai dilaksanakan. CONTOH 6A FORMAT SURAT PERINTAH KOP Badan POM yang telah dicetak Memuat Peraturan/ dasar ditetapkannya Surat Perintah Daftar Pejabat yang menerima perintah KOP Badan POM Penomoran Surat Perintah dalam satu tahun takwin Kota sesuai dengan instansi dan tanggal penandatanganan Nama Jabatan dan nama lengkap yang ditulis huruf awal kapital Memuat substansi arahan yang diperintahkan SURAT PERINTAH NOMOR ........... Menimbang : a. bahwa ...................................................................................................................
1. b.bahwa ................................................................................................................... Dasar : 1. ..............................................................................................................................
  1. 2............................................................................................................................... Memberi Perintah Kepada : 1. ..............................................................................................................................
  2. 2...............................................................................................................................
  3. 3............................................................................................................................... 4.dan seterusnya Untuk : 1. ..............................................................................................................................
  4. 2...............................................................................................................................
  5. 3............................................................................................................................... 4.dan seterusnya Nama Tempat, Tanggal Nama Jabatan Tanda Tangan dan Cap Instansi Nama Lengkap Tembusan:
  6. 1..............
  7. 2...............
2. c.Surat Tugas 1) Pengertian Surat tugas adalah naskah dinas dari atasan atau pejabat yang berwenang yang ditujukan kepada bawahan atau pegawai lainnya yang berisi penugasan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi. 2) Wewenang Pembuatan dan Penandatangan Surat tugas dibuat dan ditandatangani oleh atasan atau pejabat yang bewenang berdasarkan lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. 3) Susunan a) Kepala Bagian kepala Surat Tugas terdiri dari:
(1)Kop Surat Tugas menggunakan logo Badan Pengawas Obat dan Makanan;
(2)Kata “SURAT TUGAS”, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
(3)Nomor, yang berada di bawah tulisan surat tugas. b) Batang Tubuh Bagian batang tubuh surat tugas berisi hal berikut:
(1)Diktum dimulai dengan frasa “ yang bertanda tangan di bawah ini ... memerintahkan kepada nama tersebut dibawah ini”, dengan kolom yang terdiri Nomor, Nama, NIP, Pangkat, Jabatan/Golongan.
(2)tugas yang diberikan, tujuan, kendaraan, waktu dan biaya. c) Kaki Bagian kaki surat tugas terdiri dari:
(1)Tempat dan tanggal surat tugas;
(2)Nama jabatan pejabat yang menandatangani, yang ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal unsurnya, dan diakhiri dengan tanda baca koma;
(3)Tanda tangan pejabat yang memberi tugas;
(4)Nama lengkap pejabat yang menandatangani surat tugas, yang ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal unsurnya dan NIP;
(5)Cap dinas. 4) Distribusi dan Tembusan a) Surat Tugas disampaikan kepada yang mendapat tugas. b) Tembusan surat tugas disampaikan kepada pejabat/instansi yang terkait. 5) Hal yang perlu Diperhatikan a) Bagian konsiderans memuat pertimbangan atau dasar. b) Jika tugas merupakan tugas kolektif, daftar pegawai yang ditugasi dimasukkan ke dalam lampiran yang terdiri dari kolom nomor urut, nama, pangkat, NIP, jabatan dan keterangan. c) Surat tugas tidak berlaku lagi setelah tugas yang termuat selesai dilaksanakan. CONTOH 7A FORMAT SURAT TUGAS CONTOH 7B FORMAT SURAT TUGAS KOP Badan POM/BBPOM/B POM yang telah dicetak Memuat Peraturan/dasar ditetapkan Surat Perintah Daftar Pejabat yang menerima perintah Kota sesuai dengan instansi dan tanggal penandatanganan Nama Jabatan dan nama lengkap yang ditulis huruf awal kapital Memuat substansi arahan yang diperintahkan SURAT TUGAS NOMOR ........... .................................................................. Menimbang : a. bahwa ...................................................................................................................
1. b.bahwa ................................................................................................................... Dasar : 1. ..............................................................................................................................
  1. 2............................................................................................................................... Memberi Tugas Kepada : 1. ..............................................................................................................................
  2. 2...............................................................................................................................
  3. 3............................................................................................................................... 4.dan seterusnya Untuk : 1. ..............................................................................................................................
  4. 2...............................................................................................................................
  5. 3............................................................................................................................... 4.dan seterusnya Nama Tempat, Tanggal Nama Jabatan Tanda Tanan dan Cap Instansi Nama Lengkap Tembusan:
  6. 1..............
  7. 2............... KOP Badan POM/BBPOM/BPOM KOP Badan POM/BBPOM/B POM yang telah dicetak Memuat Peraturan/dasar ditetapkan Surat Perintah Daftar Pejabat yang menerima perintah Kota sesuai dengan instansi dan tanggal penandatanganan Nama Jabatan dan nama lengkap yang ditulis huruf awal kapital Memuat substansi arahan yang diperintahkan SURAT TUGAS NOMOR ........... .......................................................... Menimbang : a. bahwa ...................................................................................................................
2. b.bahwa ................................................................................................................... Dasar : 1. ..............................................................................................................................
  1. 2............................................................................................................................... Memberi Tugas Kepada: No Nama Pangkat / Golongan NIP Jabatan Keterangan Untuk : 1. ..............................................................................................................................
  2. 2...............................................................................................................................
  3. 3............................................................................................................................... 4.dan seterusnya Nama Tempat, Tanggal Nama Jabatan Tanda Tanan dan Cap Instansi Nama Lengkap Tembusan:
  4. 1..............
  5. 2............... KOP Badan POM/BBPOM/BPOM B. Naskah Dinas Korespondensi
  6. 1.Naskah Dinas Korespondensi Intern
3. a.Nota Dinas 1) Pengertian Nota dinas adalah naskah dinas intern yang dibuat oleh pejabat dalam melaksanakan tugas guna menyampaikan laporan, pemberitahuan, pernyataan, permintaan, atau penyampaian kepada pejabat lain. Nota dinas memuat hal yang bersifat rutin, berupa catatan ringkas yang tidak memerlukan penjelasan yang panjang, dapat langsung dijawab dengan disposisi oleh pejabat yang dituju. 2) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan Nota dinas dibuat oleh pejabat dalam satu lingkungan satuan organisasi sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. 3) Susunan a) Kepala Bagian kepala nota dinas terdiri dari
(1)Kop naskah dinas, yang berisi nama Badan Pengawas Obat dan Makanan dan unit Kerja ditulis dengan huruf kapital secara simetris di tengah atas;
(2)Kata “NOTA DINAS”, ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
(3)Kata “NOMOR”, ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
(4)Singkatan “Yth.”, ditulis dengan huruf awal kapital, diikuti dengan tanda baca titik;
(5)kata “Dari”, ditulis dengan huruf awal kapital;
(6)Kata “Lampiran”, yang ditulis dengan huruf awal kapital;
(7)kata “Hal”, ditulis dengan huruf awal kapital;
(8)kata “Tanggal”, ditulis dengan huruf awal kapital. b) Batang Tubuh Bagian batang tubuh nota dinas terdiri dari alinea pembuka, isi, dan penutup ditulis secara singkat, padat, dan jelas. c) Kaki Bagian kaki nota dinas terdiri dari tanda tangan, nama pejabat, dan tembusan (jika perlu). 4) Hal yang Perlu Diperhatikan a) Nota dinas tidak dibubuhi cap dinas. b) Tembusan nota dinas berlaku di lingkungan intern instansi. c) Penomoran nota dinas dilakukan dengan mencantumkan, Kode klasifikasi, kode unit kerja, bulan, tahun, dan nomor urut. Contoh Format Nota Dinas: BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BIRO UMUM NOTA DINAS NOMOR : ...................... Yth : Dari : Hal Tanggal : : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ............................................................................................................................. .................................. ............................................................................................................................. .................................. ............................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................BA RIS TERAKHIR )Tanda tangan ) ) Nama Lengkap Tembusan:

1....
2.... Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwin Memuat laporan, pemberitahuan, arahan, peringatan, saran, pernyataan atau permintaan berupa catatan ringkas terhadap suatu masalah Nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital, tidak dibubuhi cap dinas Nama Lembaga Nama Unit Kerja

b.Memorandum 1) Pengertian Memorandum adalah naskah dinas intern yang bersifat mengingatkan suatu masalah, menyampaikan arahan, peringatan, saran dan pendapat kedinasan. 2) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan Memorandum dibuat oleh pejabat dalam lingkungan instansi/unit kerja sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab. 3) Susunan a) Kepala Bagian kepala memorandum terdiri dari

(1)Kop naskah dinas, yang berisi nama Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Unit Kerja ditulis dengan huruf kapital secara simetris di tengah atas; kecuali memorandum yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, kop naskah dinas menggunakan logo Badan Pengawas Obat dan Makanan;
(2)Kata “MEMORANDUM”, ditulis di tengah dengan huruf kapital;
(3)Kata “NOMOR”, ditulis di bawah kata memorandum dengan huruf kapital;
(4)Singkatan “Yth.”, ditulis dengan huruf awal kapital;
(5)Kata “Dari”, ditulis dengan huruf awal kapital;
(6)Kata “Lampiran”, yang ditulis dengan huruf awal kapital;
(7)Kata “Hal”, yang ditulis dengan huruf awal kapital;
(8)Kata “Tanggal”, yang ditulis dengan huruf awal kapital. b) Batang Tubuh Batang tubuh memorandum terdiri dari alinea pembuka, alinea isi dan alinea penutup yang singkat, padat dan jelas. c) Kaki Bagian kaki memorandum terdiri dari tanda tangan dan nama pejabat serta tembusan jika diperlukan. 4) Hal yang Perlu Diperhatikan Memorandum tidak dibubuhi cap dinas; a) Tembusan memorandum berlaku di lingkungan intern instansi; b) Penomoran memorandum dilakukan dengan mencantumkan Kode klasifikasi, kode unit kerja, bulan, tahun, dan nomor urut. CONTOH 9 FORMAT MEMORANDUM KOPMEMORANDUM NOMOR : ...................... Yth : Dari : Hal Tanggal : : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ............................................................................................................................. .................................. ............................................................................................................................................... ................ ................................................................................................................... ............................................ ...........................................................................................................................BA RIS TERAKHIR Tanda tangan Nama Lengkap Tembusan:

1.......
2....... Penomoran yang berurutan dalaam satu tahun takwin Memuat materi yang bersifat mengingatkan suatu masalah atau menyampaikan saran/pendapat kedinasan Nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital tidak dibubuhi cap dinas
2.Naskah Dinas Korespondensi Ekstern Jenis naskah dinas korespondensi ekstern hanya ada satu macam, yaitu surat dinas.

a.Pengertian Surat dinas adalah naskah dinas pelaksanaan tugas pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, penyampaian naskah dinas atau barang, atau hal kedinasan lainnya kepada pihak lain di luar Badan Pengawas Obat dan Makanan.
b.Wewenang Penandatanganan Surat dinas ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya.
c.Susunan 1) Kepala Bagian kepala surat dinas terdiri dari: a) Kop surat dinas, yang berisi logo Badan Pengawas Obat dan Makanan secara simetris; b) Nomor, sifat, lampiran dan hal, diketik dengan huruf awal kapital di sebelah kiri di bawah kop surat dinas; c) Tempat dan tanggal pembuatan surat, diketik di sebelah kanan atas sejajar sebaris dengan nomor; d) Kata “Yth.”, ditulis di bawah “hal”, diikuti dengan nama jabatan yang dikirimi surat; e) Alamat surat, ditulis di bawah “Yth.” 2) Batang Tubuh Bagian batang tubuh surat dinas terdiri dari alinea pembuka, isi, dan penutup. 3) Kaki Bagian kaki surat dinas terdiri dari a) Nama jabatan, ditulis dengan huruf awal kapital, diakhiri tanda baca koma; b) Tanda tangan pejabat; c) Nama lengkap pejabat/ penanda tangan, ditulis dengan huruf awal kapital; d) Stempel/ cap dinas, yang digunakan sesuai dengan ketentuan; e) Tembusan, yang memuat nama jabatan pejabat penerima (jika ada).
d.Distribusi Surat dinas disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman. Pendistribusian surat dinas diikuti dengan tindakan pengendalian.
e.Hal yang Perlu Diperhatikan 1) Kop surat dinas hanya digunakan pada halaman pertama surat dinas; 2) Jika surat dinas disertai lampiran, pada kolom Lampiran dicantumkan jumlahnya; 3) Hal berisi pokok surat sesingkat mungkin yang ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap unsurnya, tanpa diakhiri tanda baca. CONTOH 10A FORMAT SURAT DINAS YANG DITANDA TANGANI OLEH KEPALA BADAN POM Nomor : Tempat (Tgl. Bln. Thn) Lampiran : Hal : Yth. ................................. ......................................... ......................................... ......................................(Alenia Pembuka).............................................................................. ............................................................................................................................................. .......................................(Alenia Isi)............................................................................. ............................................................................................................................................. ......................................(Alenia Penutup).............................................................................. ............................................................................................................................................. Tembusan
1. 1........................
2. 2........................
3. 3....................... Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ) (Tanda tangan dan Cap jabatan) ) ) Nama Lengkap Logo Badan POM yang telah dicetak Tempat dan tangal pembuatan surat Alamat tujuan yang ditulis di bagian kiri KOP Badan POM CONTOH 10 B FORMAT SURAT DINAS YANG DITANDA TANGANI OLEH NON KEPALA BADAN POM Nomor : Tempat (Tgl. Bln. Thn) Lampiran : Hal : Yth. ................................. ......................................... ......................................... ......................................(Alenia Pembuka).............................................................................. ............................................................................................................................................. .......................................(Alenia Isi)............................................................................. ............................................................................................................................................. ......................................(Alenia Penutup).............................................................................. ............................................................................................................................................. Tembusan
4. 1........................
5. 2........................
6. 3....................... Kepala .......................................... ) (Tanda tangan dan Cap jabatan) ) ) Nama Lengkap Logo Badan POM /BBPOM/ BPOM yang telah dicetak Tempat dan tangal pembuatan surat Alamat tujuan yang ditulis di bagian kiri Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital KOP Badan POM/BBPOM/BPOM
7. 3.Surat Undangan
a.Pengertian Surat undangan adalah surat dinas yang memuat undangan kepada pejabat/ pegawai yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan tertentu, seperti rapat, upacara dan pertemuan.
b.Kewenangan Surat undangan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya.
c.Susunan 1) Kepala Bagian kepala surat undangan terdiri dari: a) Kop surat undangan, yang berisi logo Badan Pengawas Obat dan Makanan; b) Nomor, sifat, lampiran dan hal, diketik di sebelah kiri di bawah kop surat undangan; c) Tempat dan tanggal pembuatan surat, diketik di sebelah kanan atas sejajar/sebaris dengan nomor; d) Kata “Yth.”, ditulis di bawah hal, yang diikuti dengan nama jabatan, dan alamat yang dikirimi surat (jika diperlukan). 2) Batang Tubuh Bagian batang tubuh surat undangan terdiri dari a) Alinea pembuka; b) Isi undangan, yang meliputi hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara; c) Alinea penutup. 3) Kaki Bagian Kaki surat undangan terdiri dari nama jabatan ditulis dengan huruf awal kapital, tanda tangan, dan nama pejabat ditulis dengan huruf awal kapital.
d.Hal yang Perlu Diperhatikan 1) Format surat undangan sama dengan format surat dinas, yang membedakan adalah bahwa pihak yang dikirimi surat pada surat undangan dapat ditulis pada lampiran; 2) Surat undangan untuk keperluan tertentu dapat berbentuk kartu. CONTOH 11A FORMAT SURAT UNDANGAN YANG DITANDA TANGANI OLEH KEPALA BADAN POM Nomor : Tempat, (Tgl,Bulan,Tahun) Lampiran Hal : : Yth................................. ......................................... .......................................... ......................(Alinea Pembuka dan isi).............................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. pada hari, tanggal : .............................................. waktu : pukul ..................................... tempat : .............................................. acara : ............................................. ............................................................(Alenia Penutup) ........................................................................... Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ) (Tanda Tangan dan Cap Dinas) ) ) Nama Lengkap Tembusan 1 ................ 2 ................ Logo Badan POM yang telah dicetak Tempat dan tanggal pembuatan surat Alamat tujuan yang ditulis di bagian kiri, dan jumlahnya cukup banyak dapat dibuat pada daftar lampiran Nama Jabatan dan nama lengkap yang ditulis huruf kapital KOP Badan POM CONTOH 11 B FORMAT SURAT UNDANGAN YANG DITANDA TANGANI OLEH NON KEPALA BADAN POM Nomor : Tempat, (Tgl,Bulan,Tahun) Lampiran Hal : : Yth................................. ......................................... .......................................... ......................(Alinea Pembuka dan isi).............................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. pada hari, tanggal : .............................................. waktu : pukul ..................................... tempat : .............................................. acara : ............................................. ............................................................(Alenia Penutup) ........................................................................... Nama Jabatan ) (Tanda Tangan dan Cap Dinas) ) ) Nama Lengkap Tembusan 1 ................ 2 ................ KOP Badan POM/BBPOM/BPOM Logo Badan POM/BBPO M/BPOM yang telah dicetak Tempat dan tanggal pembuatan surat Alamat tujuan yang ditulis di bagian kiri, dan jumlahnya cukup banyak dapat dibuat pada daftar lampiran Nama Jabatan dan nama lengkap yang ditulis huruf kapital Nomor : Tempat, (Tgl,Bulan,Tahun) Lampiran Hal : : Yth................................. ......................................... .......................................... ......................(Alinea Pembuka dan isi).............................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. pada hari, tanggal : .............................................. waktu : pukul ..................................... tempat : .............................................. acara : ............................................. ............................................................(Alenia Penutup) ........................................................................... Nama Jabatan ) (Tanda Tangan dan Cap Dinas) ) ) Nama Lengkap Tembusan 1 ................ 2 ................ KOP Badan POM/BBPOM/BPOM CONTOH 11C FORMAT LAMPIRAN SURAT UNDANGAN Lampiran Surat....................... Nomor : .................................. Tanggal: .................................. DAFTAR PEJABAT /PEGAWAI YANG DIUNDANG
1. 1................................................
2. 2...............................................
3. 3................................................
4. 4.................................................
5. 5.................................................
6. 6.................................................
7. 7................................................
8. 8..................................................
9. 9...................................................
10. 10.................................................. Nama Jabatan ) (Tanda Tangan dan Cap Dinas) ) ) Nama Lengkap CONTOH 11D FORMAT KARTU UNDANGAN Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Saudara pada acara .............................................................................. .................................................... ........................... Hari ........../ (tanggal) ......., pukul ....... WIB bertempat di ..........................  Harap hadir 30 menit sebelum Pakaian : .......................... Acara dimulai dan undangan Laki-laki : ........................... dibawa Perempuan : ............................  Konformasi TNI/Polri : ........................... ........................................ KOP Badan POM C. Naskah Dinas Khusus
11. 1.Surat Perjanjian Surat perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama tentang objek yang mengikat antar kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang disepakati bersama.
a.Perjanjian Dalam Negeri 1) Pengertian Kerja sama perjanjian dalam negeri antar instansi baik di pusat maupun daerah dibuat dalam bentuk Nota Kesepahaman atau Perjanjian Kerja Sama. 2) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan Perjanjian yang dilakukan antar instansi pemerintah di dalam negeri, baik di pusat maupun di daerah dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat yang diberikan kuasa untuk menandatangani. 3) Susunan a) Kepala Bagian kepala surat perjanjian kerjasama dalam negeri terdiri dari :

(1)Kop Badan Pengawas Obat dan Makanan yang diletakkan di sebelah kanan atau kiri atas, disesuaikan dengan penyebutan nama instansi dan logo instansi terkait;
(2)Nama instansi;
(3)Judul perjanjian; dan
(4)Nomor. b) Batang Tubuh Bagian batang tubuh surat perjanjian kerja sama memuat perjanjian, yang dituangkan dalam bentuk pasal-pasal. c) Kaki Bagian Kaki surat perjanjian kerja sama terdiri dari nama penanda tangan para pihak yang mengadakan perjanjian dan para saksi (jika dipandang perlu), dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bentuk dan format Nota Kesepahaman dan perjanjian kerjasama dapat disesuaikan dengan kesepakatan bersama antara para pihak yang melakukan kerjasama.
1. b.Perjanjian Internasional Proses pembuatan perjanjian internasional telah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. CONTOH 12A FORMAT PERJANJIAN ANTAR INSTANSI DALAM NEGERI CONTOH 12 B........... ) ) ) PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN ) DAN ) INSTANSI ............................................ TENTANG ) .............................................................. ) Nomor xxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxx ) ) Pada hari ini, ……… tanggal …..., bulan ……, tahun …….. bertempat di …… yang bertanda tangan di bawah ini
  1. 1.…………………, selanjutnya disebut sebagai PIHAK I.
  2. 2.…………………, selanjutnya disebut sebagai PIHAK II. bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang ……………….. yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

........................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA ........................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN ........................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................

Pasal 4

PEMBIAYAAN ........................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN ........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................... Logo Pihak Pertama Logo Pihak Kedua Judul perjanjian (nama naskah dinas,para pihak, objek perjanjian) Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwin Memuat identitas pihak yang mengadakan dan menandatan gani perjanjian Memuat materi perjanjian yang ditulis dalam bentuk pasal-pasal

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3.Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
4.Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;
6.Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004;
7.Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432);
8.Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714);
9.Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Logo Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1150); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

Pasal 1

Menetapkan dan mengesahkan Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

a.Maksud Penyusunan Pedoman Tata Naskah Dinas ini dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
b.Tujuan Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Obat dan Makanan bertujuan menciptakan kelancaran komunikasi tulis yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan. C. Sasaran Sasaran penetapan pedoman tata naskah dinas di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan meliputi:
a.Tercapainya kesamaan pengertian dan pemahaman dalam penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
b.Terwujudnya keterpaduan penyelenggaraan tata naskah dinas dengan unsur lainnya dalam lingkup administrasi umum;
c.Terwujudnya kemudahan dan kelancaran dalam komunikasi tulis;
d.Tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tata naskah dinas. D. Asas Pedoman tata naskah dinas di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan ini disusun berdasarkan asas sebagai berikut:
1. 1.Efektif dan Efisien Penyelenggaraan tata naskah dinas perlu dilakukan secara efektif dan efisien dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan lugas.
2. 2.Pembakuan Naskah dinas diproses dan disusun menurut tata cara dan bentuk yang telah dibakukan.
3. 3.Pertanggungjawaban Penyelenggaraan tata naskah dinas dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kewenangan, dan keabsahan.
4. 4.Keterkaitan Kegiatan penyelenggaraan tata naskah dinas dilakukan dalam satu kesatuan sistem administrasi umum.
5. 5.Kecepatan dan Ketepatan Naskah dinas harus dapat diselesaikan secara cepat, tepat waktu, dan tepat sasaran dalam redaksional, prosedural, dan distribusi.
6. 6.Keamanan Tata naskah dinas harus aman dalam penyusunan, klasifikasi, penyampaian kepada yang berhak, distribusi, pemberkasan dan kearsipan. E. Ruang Lingkup Ruang lingkup pedoman tata naskah dinas di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan meliputi:
7. 1.pengaturan tentang jenis dan format naskah dinas;
8. 2.penyusunan naskah dinas;
9. 3.pejabat penanda tangan naskah dinas;
10. 4.penggunaan lambang negara dan logo dalam naskah dinas; serta
11. 5.pemberian nomor surat. F. Pengertian Umum Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
12. 1.Administrasi umum adalah rangkaian kegiatan administrasi yang meliputi tata naskah dinas, penamaan lembaga, singkatan dan akronim, kearsipan, serta tata ruang perkantoran.
13. 2.Naskah Dinas adalah komunikasi tulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan.
14. 3.Tata Naskah Dinas adalah penyelenggaraan komunikasi tulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas, serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
15. 4.Format adalah susunan dan bentuk naskah yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang negara, logo, dan cap dinas.
16. 5.Penanda Tangan Naskah Dinas adalah pejabat yang menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kedinasan pada jabatannya.
17. 6.Unit Kerja adalah satuan organisasi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan setingkat Eselon II di Pusat dan Balai Besar/Balai POM di daerah.
18. 7.Lambang Negara adalah gambar burung Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.
19. 8.Logo adalah gambar dan huruf sebagai identitas Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. A. Naskah Dinas Arahan Naskah Dinas Arahan merupakan naskah dinas yang memuat kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan yang harus dijadikan pedoman dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan berupa produk hukum yang bersifat pengaturan, penetapan dan penugasan. Naskah Dinas Arahan terdiri atas:
20. 1.Naskah Dinas Pengaturan Naskah Dinas Pengaturan terdiri atas peraturan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan surat edaran.
a.Peraturan Ketentuan lebih lanjut tentang Naskah Dinas Arahan berupa Peraturan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani Peraturan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2) Pengundangan Agar setiap orang mengetahuinya, peraturan yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM c.q. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang- undangan. 3) Pengabsahan Pengabsahan merupakan suatu pernyataan bahwa sebelum digandakan dan didistribusikan dengan sah, suatu Peraturan telah dicatat dan diteliti sehingga dapat diumumkan oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang hukum. Pengaturan pengabsahan ditentukan sebagai berikut: a) Pada ruang tanda tangan pejabat yang mengesahkan Peraturan, diketik ttd. (singkatan dari tertanda). b) Pengabsahan dicantumkan di bawah ruang tanda tangan sebelah kiri bawah, terdiri dari kata “Salinan sesuai dengan aslinya” dan ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat. 4) Distribusi dan Penyebarluasan Peraturan yang telah ditetapkan disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman. Pendistribusian peraturan diikuti dengan tindakan pengendalian. 5) Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan a) Seluruh halaman naskah Peraturan menggunakan kop dengan gambar lambang negara Burung Garuda Emas tanpa alamat. b) Naskah asli Peraturan dibuat 3 (tiga) rangkap dengan ketentuan:

(1)2 (dua) rangkap diparaf disetiap lembar/halaman oleh Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat. Pada ruang penandatanganan nama pejabat yang mengesahkan disebelah kiri di paraf oleh Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat dan sebelah kanan diparaf oleh Sekretaris Utama.
(2)1 (satu) rangkap lainnya tidak diparaf. c) Naskah asli dan salinan peraturan yang diparaf harus disimpan sebagai pertinggal.
1. b.Pedoman 1) Pengertian Pedoman adalah naskah dinas yang memuat acuan yang bersifat umum di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang perlu dijabarkan ke dalam petunjuk operasional dan penerapannya disesuaikan dengan tugas dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan Pedoman dibuat dalam rangka menindaklanjuti kebijakan yang lebih tinggi dan pengabsahannya ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Kepala Badan POM. 3) Susunan a) Lampiran Pedoman yang mengatur eksternal dan internal dicantumkan sebagai lampiran Peraturan, sedangkan pedoman yang hanya mengatur internal dicantumkan sebagai lampiran Keputusan. Pedoman dicantumkan sebagai lampiran Peraturan ditulis diatas kertas menggunakan logo lambang negara Burung Garuda Emas dan nama Badan Pengawas Obat dan Makanan serta tulisan lampiran “lampiran peraturan”, “nomor”, dan “tentang” dengan menggunakan huruf kapital serta ditempatkan di sebelah kanan rata kiri sedangkan Pedoman yang dicantumkan sebagai lampiran Keputusan ditulis diatas kertas dengan menggunakan logo Badan POM dan nama Badan Pengawas Obat dan Makanan serta tulisan lampiran “Lampiran Keputusan”, “nomor”, dan “tentang” dengan menggunakan huruf kapital serta ditempatkan di sebelah kanan rata kiri. b) Kepala Bagian kepala pedoman terdiri dari:
(1)tulisan “pedoman” dengan menggunakan huruf kapital dan dicantumkan di tengah atas;
(2)rumusan judul pedoman yang ditulis secara simetris dengan huruf kapital. c) Batang Tubuh Bagian batang tubuh pedoman terdiri dari
(1)pendahuluan, yang berisi latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dan pengertian umum;
(2)materi pedoman.
(3)penutup, yang terdiri dari hal yang harus diperhatikan dan penjabaran lebih lanjut. d) Kaki Bagian penutup pedoman terdiri atas:
(1)nama jabatan pejabat yang menandatangani, yang ditulis dalam huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma;
(2)tanda tangan;
(3)nama lengkap, yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar. CONTOH 1 A FORMAT PEDOMAN YANG DITANDATANGANI OLEH KEPALA BADAN POM LAMPIRAN PERATURAN KEPALA…….……… NOMOR ... TAHUN ... TENTANG……………..……………. PEDOMAN …………….…………… PEDOMAN .................................................... A. Latar Belakang ………………………………………………………………………………….................... B. Maksud dan Tujuan ………………………………………………………………………………….................... C. Sasaran ………………………………………………………………………………….................... D. Asas ………………………………………………………………………………….................... E. Ruang Lingkup ………………………………………………………………………………….................... F. Pengertian Umum ………………………………………………………………………………….................... A. …………………………………………………………………………………................... B. dan seterusnya A. …………………………………………………………………………………................... B. dan seterusnya NAMA JABATAN, Tanda tangan dan Cap Jabatan NAMA LENGKAP Lambang Negara NAMA INSTANSI umum Terdiri dari konsepsi dasar/ pokok- pokok- pokok/isi pedoman Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital TENTANG……………..……………. PEDOMAN …………….…………… A. Latar Belakang ………………………………………………………………………………….................... B. Maksud dan Tujuan ………………………………………………………………………………….................... C. Sasaran ………………………………………………………………………………….................... D. Asas ………………………………………………………………………………….................... E. Ruang Lingkup ………………………………………………………………………………….................... F. Pengertian Umum ………………………………………………………………………………….................... A. …………………………………………………………………………………................... B. dan seterusnya A. …………………………………………………………………………………................... B. dan seterusnya NAMA JABATAN, Tanda tangan dan Cap Jabatan NAMA LENGKAP
1. c.Petunjuk Pelaksanaan 1) Pengertian Petunjuk pelaksanaan adalah naskah dinas pengaturan yang memuat cara pelaksanaan kegiatan, termasuk urutan pelaksanaannya. 2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan dibuat dalam rangka menindaklanjuti kebijakan yang lebih tinggi dan pengabsahannya ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Kepala Badan POM. umum Terdiri dari konsepsi dasar/ pokok- pokok Isi Pedoman Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital 3) Susunan a) Lampiran Petunjuk pelaksanaan yang mengatur eksternal dan internal dicantumkan sebagai lampiran Peraturan, sedangkan Petunjuk pelaksanaan yang hanya mengatur internal dicantumkan sebagai lampiran Keputusan. Petunjuk pelaksanaan dicantumkan sebagai lampiran Peraturan ditulis diatas kertas menggunakan logo lambang negara Burung Garuda Emas dan nama Badan Pengawas Obat dan Makanan serta tulisan lampiran “lampiran peraturan”, “nomor”, dan “tentang” dengan menggunakan huruf kapital serta ditempatkan di sebelah kanan rata kiri sedangkan Petunjuk pelaksanaan yang dicantumkan sebagai lampiran Keputusan ditulis diatas kertas dengan menggunakan logo Badan POM dan nama Badan Pengawas Obat dan Makanan serta tulisan lampiran “lampiran Keputusan”, “nomor”, dan “tentang” dengan menggunakan huruf kapital serta ditempatkan di sebelah kanan rata kiri. b) Kepala Bagian judul petunjuk pelaksanaan terdiri dari:
(1)tulisan “petunjuk pelaksanaan” dengan huruf kapital, dicantumkan di tengah atas;
(2)rumusan judul petunjuk pelaksanaan, ditulis dengan huruf kapital dan dicantumkan secara simetris. c) Batang Tubuh Bagian batang tubuh petunjuk pelaksanaan terdiri dari:
(1)pendahuluan, yang memuat penjelasan umum, maksud dan tujuan petunjuk pelaksanaan, ruang lingkup, pengertian, dan hal lain yang dipandang perlu;
(2)batang tubuh materi petunjuk pelaksanaan, yang dengan jelas menunjukkan urutan tindakan, pengorganisasian, koordinasi, pengawasan dan pengendalian, serta hal lain yang dipandang perlu untuk dilaksanakan. d) Kaki Bagian penutup petunjuk pelaksanaan terdiri dari:
(1)nama jabatan pejabat yang menetapkan petunjuk pelaksanaan, yang ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma;
(2)tanda tangan pejabat yang menetapkan;
(3)nama lengkap pejabat yang menandatangani yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar. 4) Distribusi Distribusi dilakukan dengan menggunakan daftar distribusi yang berlaku. Contoh 2A...... CONTOH 2A FORMAT PETUNJUK PELAKSANAAN YANG DITANDATANGANI OLEH KEPALA BADAN POM LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA…….……… NOMOR ... TENTANG……………..……………. PETUNJUK PELAKSANAAN …………….…… A. Latar Belakang ………………………………………………………………………………….................... ………………………………………………………………………………….................... B. Maksud Dan Tujuan ………………………………………………………………………………….................... ………………………………………………………………………………….................... C. Ruang Lingkup ………………………………………………………………………………….................... ………………………………………………………………………………….................... D. Pengertian Umum ………………………………………………………………………………….................... ………………………………………………………………………………….................... A. …………………………………………………………………………………................... B. dan seterusnya
1. b.………………………………………………………………………………................. .
2. c.dan seterusnya NAMA JABATAN, Tanda tangan dan Cap Jabatan NAMA LENGKAP umum Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital Menunjukkan urutan tindakan, pengorganisasia n, koordinasi, pengendalian, dsb. Kop Badan POM CONTOH 2B FORMAT PETUNJUK PELAKSANAAN YANG DITANDATANGANI OLEH NON KEPALA BADAN POM LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA…….……… NOMOR ... TENTANG……………..……………. PETUNJUK PELAKSANAAN …………….…… E. Latar Belakang ………………………………………………………………………………….................... ………………………………………………………………………………….................... F. Maksud Dan Tujuan ………………………………………………………………………………….................... ………………………………………………………………………………….................... G. Ruang Lingkup ………………………………………………………………………………….................... ………………………………………………………………………………….................... H. Pengertian Umum ………………………………………………………………………………….................... ………………………………………………………………………………….................... C. …………………………………………………………………………………................... D. dan seterusnya
3. d.………………………………………………………………………………….............. .....
4. e.dan erusnya NAMA JABATAN, Tanda tangan dan Cap Jabatan NAMA LENGKAP
5. d.Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana, kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. SOP administrasi pemerintahan merupakan prosedur standar dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Ketentuan lebih lanjut tentang SOP Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) sebagaimana tercantum dalam QMS yang berlaku di Badan POM. PETUNJUK PELAKSANAAN ………………………………………………… umum Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital Menunjukkan urutan tindakan, pengorganisasia n, koordinasi, pengendalian, dsb. Kop Badan POM PETUNJUK PELAKSANAAN ………………………………………………… PETUNJUK PELAKSANAAN …………………………………………………
6. e.Surat Edaran 1) Pengertian Surat edaran adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. 2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan Kewenangan untuk menetapkan dan menandatangani surat edaran oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat Eselon I atau Pejabat Eselon II/Kepala Balai Besar/Balai POM yang ditunjuk sesuai dengan substansinya. 3) Susunan a) Kepala Bagian judul surat edaran terdiri dari:
(1)Surat edaran dibuat dengan menggunakan Kop naskah dinas Badan POM/Balai Besar POM/Balai POM;
(2)Tulisan “SURAT EDARAN”, ditulis dengan huruf kapital serta nomor surat edaran di bawahnya secara simetris;
(3)Kata “TENTANG”, yang dicantumkan di bawah frasa “SURAT EDARAN” ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
(4)Rumusan judul surat edaran, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris di bawah kata “TENTANG”. b) Batang Tubuh Bagian batang tubuh surat edaran terdiri dari:
(1)alasan tentang perlunya dibuat surat edaran;
(2)peraturan perundang-undangan atau naskah dinas lain yang menjadi dasar pembuatan surat edaran;
(3)pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap mendesak. c) Kaki Bagian penutup surat edaran terdiri dari:
(1)Tempat dan tanggal penetapan;
(2)Nama jabatan pejabat penandatangan, yang ditulis dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca koma;
(3)Tanda tangan pejabat penandatangan;
(4)Nama lengkap pejabat penandatangan, yang ditulis diawali dengan huruf kapital;
(5)Cap dinas. 4) Distribusi Surat edaran disampaikan dengan surat dinas/memorandum/nota dinas dari pejabat yang berwenang kepada pejabat dan pihak terkait lainnya. CONTOH 3A FORMAT SURAT EDARAN KOP Badan POM Kop Badan POM yang telah dicetak Daftar pejabat yang menerima SE Judul Surat Edaran yang ditulis dengan huruf kapital Memuat alasan tentang perlu diterapkannya Surat Edaran Memuat ketentuan peraturan perundang- undangan yang menjadi dasar ditetapkannya Surat Edaran Kota sesuai dengan instansi dan tanggal penandatanganan Nama Jabatan dan nama lengkap yang ditulis huruf kapital Memuat pemberitahua n tentang hal tertentu yang dianggap mendesak A. Latar Belakang ............................................................................................................................ B. Maksud dan Tujuan ................................................................... ........................................................ C. Ruang Lingkup ................................................................... ........................................................ D. Dasar ............................................................................................................................. E. Isi Surat Edaran ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. F. Penutup Ditetapkan di................................... pada tanggal ................................... NAMA JABATAN Tanda Tangan dan Cap jabatan NAMA LENGKAP Yth. 1. ........

2.........
3.dan seterusnya SURAT EDARAN NOMOR ........ TAHUN ......... TENTANG .......................................................................................
2.Naskah Dinas Penetapan (Keputusan ) Jenis naskah dinas penetapan hanya ada satu macam, yaitu Keputusan.

a.Pengertian Keputusan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan yang bersifat menetapkan, tidak bersifat mengatur, dan merupakan pelaksanaan kegiatan, yang digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan POM antara lain: 1) menetapkan/ mengubah status kepegawaian/ personal/ keanggotaan/ material/ peristiwa; 2) menetapkan/ mengubah/ membubarkan suatu kepanitiaan/ tim; 3) menetapkan pelimpahan wewenang; 4) menetapkan hal lain terkait pelaksanaan tugas dan fungsi.
b.Wewenang Penetapan dan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani Keputusan adalah pejabat yang berwenang berdasarkan lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.
c.Susunan 1) Kepala Bagian kepala Keputusan terdiri dari: a) Kop naskah dinas, yang dibuat dengan menggunakan Kop naskah dinas, yang berisi logo Badan Pengawas Obat dan Makanan/Balai Besar POM/Balai POM; b) Kata keputusan dan nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; c) Nomor Keputusan, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; d) Kata penghubung tentang, yang ditulis dengan huruf kapital; e) Judul Keputusan, yang ditulis dengan huruf kapital; f) Nama jabatan pejabat yang menetapkan Keputusan, yang ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma.
d.Konsiderans dan Dasar Hukum Bagian konsiderans dan dasar hukum Keputusan terdiri atas: 1) Kata “Menimbang”, yaitu konsiderans yang memuat alasan/tujuan/ kepentingan/pertimbangan tentang perlu ditetapkannya Keputusan; 2) Kata “Mengingat”, yaitu dasar hukum yang memuat peraturan perundang-undangan sebagai dasar pengeluaran Keputusan.
e.Diktum Bagian diktum Keputusan terdiri atas hal berikut: 1) Diktum dimulai dengan kata “memutuskan” yang ditulis dengan huruf kapital dan diikuti kata “menetapkan” di tepi kiri dengan huruf awal kapital. 2) Substansi kebijakan yang ditetapkan dicantumkan setelah kata “menetapkan” yang ditulis dengan huruf awal kapital. 3) Untuk keperluan tertentu, Keputusan dapat dilengkapi dengan Salinan dan Petikan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
f.Batang Tubuh Sistematika dan cara penulisan bagian batang tubuh Keputusan sama dengan ketentuan dalam penyusunan Peraturan, tetapi substansi Keputusan diuraikan bukan dalam pasal-pasal, melainkan diawali dengan bilangan bertingkat/ diktum Kesatu, Kedua, Ketiga, dan seterusnya.
g.Kaki Bagian penutup Keputusan terdiri dari: 1) Tempat dan tanggal penetapan Keputusan; 2) Jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma; 3) Tanda tangan pejabat yang menetapkan Keputusan; 4) Nama lengkap pejabat yang menandatangani Keputusan, yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar.
h.Pengabsahan 1) Pengabsahan merupakan suatu pernyataan bahwa sebelum digandakan dan didistribusikan dengan sah, suatu Keputusan telah dicatat dan diteliti sehingga dapat diumumkan oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang hukum atau administrasi umum atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan substansi Keputusan. 2) Pengabsahan dicantumkan di bawah ruang tanda tangan sebelah kiri bawah, yang terdiri atas kata “Salinan sesuai dengan aslinya”, nama jabatan, tanda tangan, nama pejabat penanda tangan, dan dibubuhi nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital.
i.Distribusi Keputusan yang telah ditetapkan didistribusikan kepada yang berkepentingan.
j.Hal yang Perlu Diperhatikan Pengertian, kewenangan, format, dan tata cara penulisan keputusan yang bersifat pengaturan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. CONTOH 4 FORMAT KEPUTUSAN YANG DITANDATANGANI OLEH NON KEPALA BADAN POM KOP Badan POM/Balai Besar POM/Balai POM KOP Badan POM/Balai Besar POM/Balai POM Kota sesuai dengan instansi dan tanggal penandatanganan Nama Jabatan dan nama lengkap yang ditulis huruf kapital Memuat substansi tentang kebijakan yang ditetapkan KEPUTUSAN ..................................... NOMOR .........TAHUN .............. TENTANG ............................................................................................................... NAMA JABATAN ................................... Menimbang : a. bahwa................ ;
b.bahwa................ ;
c.bahwa................ ; dst Mengingat : 1. ....................
1. 2..................... MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN ..................TENTANG ......................................... ...................................................................................................... KESATU : ............................................................................................................................. .............. KEDUA : ...................................................................................................................................... ..... KETIGA : ................................................................................................................... ........................ Ditetapkan di pada tanggal NAMA JABATAN ) )Tanda Tangan dan Cap Jabatan ) NAMA LENGKAP Penomoran yang berurutan dalam 1 tahun takwin Judul Keputusan ditulis dengan huruf kapital Memuat alasan tentang perlu diterapkannya Keputusan Memuat Ketentuan perundang- undangan yaang menjadi dasar ditetapkannya Keputusan- undsubstansi tentang kebijakan yang ditetapkan CONTOH 4.1 FORMAT KEPUTUSAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR ............................................ TENTANG JUDUL KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Menimbang : a. bahwa................ ;
b.bahwa................ ;
c.bahwa................ ; dst Mengingat : 1. Undang-Undang ...;
1. 2.dst MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG.....................

BAB I

JUDUL/ISI BAB

Pasal 1

Ayat

(1)...................
(2)dst Anak ayat (a)................... (b)................... Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya ....................................... dst Ditetapkan di pada tanggal ----------------------------------------------------- KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, ) ) ) Nama Pejabat KOP Badan POM

3.Naskah Dinas Penugasan

a.Instruksi 1) Pengertian Instruksi adalah naskah dinas yang memuat perintah atau arahan untuk melakukan pekerjaan atau melaksanakan tugas yang bersifat sangat penting. 2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani instruksi adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. 3) Susunan a) Kepala Bagian kepala Instruksi terdiri atas:

(1)Kop Instruksi menggunakan logo Badan Pengawas Obat dan Makanan;
(2)Kata “INSTRUKSI” dan nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
(3)Nomor instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
(4)Kata “TENTANG”, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
(5)Judul Instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
(6)Nama jabatan pejabat yang menetapkan instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca “koma” ditulis secara simetris. b) Konsiderans Bagian konsiderans instruksi berisi latar belakang penetapan instruksi dan dasar hukum sebagai landasan penetapan instruksi. c) Batang Tubuh Bagian batang tubuh instruksi memuat substansi Instruksi. d) Penutup Bagian penutup instruksi terdiri dari:
(1)Tempat (kota sesuai dengan alamat instansi) dan tanggal penetapan instruksi;
(2)Nama jabatan pejabat yang menetapkan instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma;
(3)Tanda tangan pejabat yang menetapkan instruksi;
(4)Nama lengkap pejabat yang menandatangani instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar. 4) Distribusi dan Tembusan Instruksi yang telah ditetapkan didistribusikan kepada yang berkepentingan. 5) Hal yang Perlu Diperhatikan a) Instruksi merupakan pelaksanaan kebijakan pokok sehingga instruksi harus merujuk pada suatu peraturan perundang- undangan. b) Wewenang penetapan dan penandatanganan instruksi tidak dapat dilimpahkan kepada pejabat lain. CONTOH 5A FORMAT INSTRUKSI Kop Badan POM yang telah dicetak Penomoran yang berurutan dalam 1 tahun takwin Judul Instruksi ditulis dengan huruf kapital Memuat alasan tentang perlu ditetapkannya Instruksi Daftar Pejabat yang menerima Instruksi Kota sesuai dengan instansi dan tanggal penandatanganan Nama Jabatan dan nama lengkap yang ditulis huruf kapital Memuat substansi tentang kebijakan yang ditetapkan INSTRUKSI KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR .................TAHUN ........................... TENTANG ............................................................................................. KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Dalam rangka .... ...................................................................................... dengan ini memberikan instruksi Kepada: 1. Nama/Jabatan Pegawai

2.Nama/Jabatan Pegawai
3.Nama/Jabatan Pegawai
4.Nama/Jabatan Pegawai Untuk: Kesatu : ... Kedua : ... Ketiga : ... Keempat : Melaksakan instruksi ini dengan penuh tanggungjawab. Instruksi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di pada tanggal --------------------------------------------------------------------------- KEPALA ............................., NAMA LENGKAP KOP Badan POM

b.Surat Perintah 1) Pengertian Surat Perintah adalah naskah dinas dari atasan atau pejabat yang berwenang yang ditujukan kepada bawahan atau pegawai lainnya yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. 2) Wewenang Pembuatan dan Penandatangan Surat Perintah dibuat dan ditandatangani oleh atasan atau pejabat yang berwenang berdasarkan lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. 3) Susunan a) Kepala Bagian kepala surat perintah terdiri dari:

(1)Kop Surat Perintah menggunakan logo Badan Pengawas Obat dan Makanan;
(2)Kata “SURAT PERINTAH”, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
(3)Nomor, yang berada di bawah tulisan surat perintah. b) Batang Tubuh Bagian batang tubuh surat perintah terdiri dari:
(1)Konsideran meliputi: (a) Kata “menimbang” berisi alasan ditetapkannya surat perintah; (b) Kata “mengingat” memuat ketentuan yang dijadikan landasan ditetapkannya surat perintah tersebut.
(2)Diktum dimulai dengan frasa “memberi perintah”, yang ditulis dengan huruf kapital diawal kata, diikuti kata “kepada” di tepi kiri serta nama dan jabatan pegawai yang mendapat perintah. Di bawah kata “kepada” ditulis kata “untuk” disertai perintah-perintah yang harus dilaksanakan. c) Penutup Bagian penutup surat perintah terdiri dari:
(1)Tempat dan tanggal surat perintah;
(2)Nama jabatan pejabat yang menandatangani, yang ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal unsurnya, dan diakhiri dengan tanda baca koma;
(3)Tanda tangan pejabat yang menugasi;
(4)Nama lengkap pejabat yang menandatangani surat perintah, yang ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal unsurnya;
(5)Cap dinas. 4) Distribusi dan Tembusan a) Surat perintah disampaikan kepada pihak yang mendapat perintah. b) Tembusan surat perintah disampaikan kepada pejabat/instansi yang terkait. 5) Hal yang Perlu Diperhatikan a) Bagian konsiderans memuat pertimbangan atau dasar. b) Jika perintah merupakan tugas kolektif, daftar pegawai yang ditugasi dimasukkan ke dalam lampiran yang terdiri dari kolom nomor urut, nama, pangkat, NIP, jabatan, dan keterangan. c) Surat perintah tidak berlaku lagi setelah tugas yang termuat selesai dilaksanakan. CONTOH 6A FORMAT SURAT PERINTAH KOP Badan POM yang telah dicetak Memuat Peraturan/ dasar ditetapkannya Surat Perintah Daftar Pejabat yang menerima perintah KOP Badan POM Penomoran Surat Perintah dalam satu tahun takwin Kota sesuai dengan instansi dan tanggal penandatanganan Nama Jabatan dan nama lengkap yang ditulis huruf awal kapital Memuat substansi arahan yang diperintahkan SURAT PERINTAH NOMOR ........... Menimbang : a. bahwa ...................................................................................................................
1. b.bahwa ................................................................................................................... Dasar : 1. ..............................................................................................................................
  1. 2............................................................................................................................... Memberi Perintah Kepada : 1. ..............................................................................................................................
  2. 2...............................................................................................................................
  3. 3............................................................................................................................... 4.dan seterusnya Untuk : 1. ..............................................................................................................................
  4. 2...............................................................................................................................
  5. 3............................................................................................................................... 4.dan seterusnya Nama Tempat, Tanggal Nama Jabatan Tanda Tangan dan Cap Instansi Nama Lengkap Tembusan:
  6. 1..............
  7. 2...............
2. c.Surat Tugas 1) Pengertian Surat tugas adalah naskah dinas dari atasan atau pejabat yang berwenang yang ditujukan kepada bawahan atau pegawai lainnya yang berisi penugasan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi. 2) Wewenang Pembuatan dan Penandatangan Surat tugas dibuat dan ditandatangani oleh atasan atau pejabat yang bewenang berdasarkan lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. 3) Susunan a) Kepala Bagian kepala Surat Tugas terdiri dari:
(1)Kop Surat Tugas menggunakan logo Badan Pengawas Obat dan Makanan;
(2)Kata “SURAT TUGAS”, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
(3)Nomor, yang berada di bawah tulisan surat tugas. b) Batang Tubuh Bagian batang tubuh surat tugas berisi hal berikut:
(1)Diktum dimulai dengan frasa “ yang bertanda tangan di bawah ini ... memerintahkan kepada nama tersebut dibawah ini”, dengan kolom yang terdiri Nomor, Nama, NIP, Pangkat, Jabatan/Golongan.
(2)tugas yang diberikan, tujuan, kendaraan, waktu dan biaya. c) Kaki Bagian kaki surat tugas terdiri dari:
(1)Tempat dan tanggal surat tugas;
(2)Nama jabatan pejabat yang menandatangani, yang ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal unsurnya, dan diakhiri dengan tanda baca koma;
(3)Tanda tangan pejabat yang memberi tugas;
(4)Nama lengkap pejabat yang menandatangani surat tugas, yang ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal unsurnya dan NIP;
(5)Cap dinas. 4) Distribusi dan Tembusan a) Surat Tugas disampaikan kepada yang mendapat tugas. b) Tembusan surat tugas disampaikan kepada pejabat/instansi yang terkait. 5) Hal yang perlu Diperhatikan a) Bagian konsiderans memuat pertimbangan atau dasar. b) Jika tugas merupakan tugas kolektif, daftar pegawai yang ditugasi dimasukkan ke dalam lampiran yang terdiri dari kolom nomor urut, nama, pangkat, NIP, jabatan dan keterangan. c) Surat tugas tidak berlaku lagi setelah tugas yang termuat selesai dilaksanakan. CONTOH 7A FORMAT SURAT TUGAS CONTOH 7B FORMAT SURAT TUGAS KOP Badan POM/BBPOM/B POM yang telah dicetak Memuat Peraturan/dasar ditetapkan Surat Perintah Daftar Pejabat yang menerima perintah Kota sesuai dengan instansi dan tanggal penandatanganan Nama Jabatan dan nama lengkap yang ditulis huruf awal kapital Memuat substansi arahan yang diperintahkan SURAT TUGAS NOMOR ........... .................................................................. Menimbang : a. bahwa ...................................................................................................................
1. b.bahwa ................................................................................................................... Dasar : 1. ..............................................................................................................................
  1. 2............................................................................................................................... Memberi Tugas Kepada : 1. ..............................................................................................................................
  2. 2...............................................................................................................................
  3. 3............................................................................................................................... 4.dan seterusnya Untuk : 1. ..............................................................................................................................
  4. 2...............................................................................................................................
  5. 3............................................................................................................................... 4.dan seterusnya Nama Tempat, Tanggal Nama Jabatan Tanda Tanan dan Cap Instansi Nama Lengkap Tembusan:
  6. 1..............
  7. 2............... KOP Badan POM/BBPOM/BPOM KOP Badan POM/BBPOM/B POM yang telah dicetak Memuat Peraturan/dasar ditetapkan Surat Perintah Daftar Pejabat yang menerima perintah Kota sesuai dengan instansi dan tanggal penandatanganan Nama Jabatan dan nama lengkap yang ditulis huruf awal kapital Memuat substansi arahan yang diperintahkan SURAT TUGAS NOMOR ........... .......................................................... Menimbang : a. bahwa ...................................................................................................................
2. b.bahwa ................................................................................................................... Dasar : 1. ..............................................................................................................................
  1. 2............................................................................................................................... Memberi Tugas Kepada: No Nama Pangkat / Golongan NIP Jabatan Keterangan Untuk : 1. ..............................................................................................................................
  2. 2...............................................................................................................................
  3. 3............................................................................................................................... 4.dan seterusnya Nama Tempat, Tanggal Nama Jabatan Tanda Tanan dan Cap Instansi Nama Lengkap Tembusan:
  4. 1..............
  5. 2............... KOP Badan POM/BBPOM/BPOM B. Naskah Dinas Korespondensi
  6. 1.Naskah Dinas Korespondensi Intern
3. a.Nota Dinas 1) Pengertian Nota dinas adalah naskah dinas intern yang dibuat oleh pejabat dalam melaksanakan tugas guna menyampaikan laporan, pemberitahuan, pernyataan, permintaan, atau penyampaian kepada pejabat lain. Nota dinas memuat hal yang bersifat rutin, berupa catatan ringkas yang tidak memerlukan penjelasan yang panjang, dapat langsung dijawab dengan disposisi oleh pejabat yang dituju. 2) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan Nota dinas dibuat oleh pejabat dalam satu lingkungan satuan organisasi sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. 3) Susunan a) Kepala Bagian kepala nota dinas terdiri dari
(1)Kop naskah dinas, yang berisi nama Badan Pengawas Obat dan Makanan dan unit Kerja ditulis dengan huruf kapital secara simetris di tengah atas;
(2)Kata “NOTA DINAS”, ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
(3)Kata “NOMOR”, ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
(4)Singkatan “Yth.”, ditulis dengan huruf awal kapital, diikuti dengan tanda baca titik;
(5)kata “Dari”, ditulis dengan huruf awal kapital;
(6)Kata “Lampiran”, yang ditulis dengan huruf awal kapital;
(7)kata “Hal”, ditulis dengan huruf awal kapital;
(8)kata “Tanggal”, ditulis dengan huruf awal kapital. b) Batang Tubuh Bagian batang tubuh nota dinas terdiri dari alinea pembuka, isi, dan penutup ditulis secara singkat, padat, dan jelas. c) Kaki Bagian kaki nota dinas terdiri dari tanda tangan, nama pejabat, dan tembusan (jika perlu). 4) Hal yang Perlu Diperhatikan a) Nota dinas tidak dibubuhi cap dinas. b) Tembusan nota dinas berlaku di lingkungan intern instansi. c) Penomoran nota dinas dilakukan dengan mencantumkan, Kode klasifikasi, kode unit kerja, bulan, tahun, dan nomor urut. Contoh Format Nota Dinas: BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BIRO UMUM NOTA DINAS NOMOR : ...................... Yth : Dari : Hal Tanggal : : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ............................................................................................................................. .................................. ............................................................................................................................. .................................. ............................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................BA RIS TERAKHIR )Tanda tangan ) ) Nama Lengkap Tembusan:

1....
2.... Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwin Memuat laporan, pemberitahuan, arahan, peringatan, saran, pernyataan atau permintaan berupa catatan ringkas terhadap suatu masalah Nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital, tidak dibubuhi cap dinas Nama Lembaga Nama Unit Kerja

b.Memorandum 1) Pengertian Memorandum adalah naskah dinas intern yang bersifat mengingatkan suatu masalah, menyampaikan arahan, peringatan, saran dan pendapat kedinasan. 2) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan Memorandum dibuat oleh pejabat dalam lingkungan instansi/unit kerja sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab. 3) Susunan a) Kepala Bagian kepala memorandum terdiri dari

(1)Kop naskah dinas, yang berisi nama Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Unit Kerja ditulis dengan huruf kapital secara simetris di tengah atas; kecuali memorandum yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, kop naskah dinas menggunakan logo Badan Pengawas Obat dan Makanan;
(2)Kata “MEMORANDUM”, ditulis di tengah dengan huruf kapital;
(3)Kata “NOMOR”, ditulis di bawah kata memorandum dengan huruf kapital;
(4)Singkatan “Yth.”, ditulis dengan huruf awal kapital;
(5)Kata “Dari”, ditulis dengan huruf awal kapital;
(6)Kata “Lampiran”, yang ditulis dengan huruf awal kapital;
(7)Kata “Hal”, yang ditulis dengan huruf awal kapital;
(8)Kata “Tanggal”, yang ditulis dengan huruf awal kapital. b) Batang Tubuh Batang tubuh memorandum terdiri dari alinea pembuka, alinea isi dan alinea penutup yang singkat, padat dan jelas. c) Kaki Bagian kaki memorandum terdiri dari tanda tangan dan nama pejabat serta tembusan jika diperlukan. 4) Hal yang Perlu Diperhatikan Memorandum tidak dibubuhi cap dinas; a) Tembusan memorandum berlaku di lingkungan intern instansi; b) Penomoran memorandum dilakukan dengan mencantumkan Kode klasifikasi, kode unit kerja, bulan, tahun, dan nomor urut. CONTOH 9 FORMAT MEMORANDUM KOPMEMORANDUM NOMOR : ...................... Yth : Dari : Hal Tanggal : : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ............................................................................................................................. .................................. ............................................................................................................................................... ................ ................................................................................................................... ............................................ ...........................................................................................................................BA RIS TERAKHIR Tanda tangan Nama Lengkap Tembusan:

1.......
2....... Penomoran yang berurutan dalaam satu tahun takwin Memuat materi yang bersifat mengingatkan suatu masalah atau menyampaikan saran/pendapat kedinasan Nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital tidak dibubuhi cap dinas
2.Naskah Dinas Korespondensi Ekstern Jenis naskah dinas korespondensi ekstern hanya ada satu macam, yaitu surat dinas.

a.Pengertian Surat dinas adalah naskah dinas pelaksanaan tugas pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, penyampaian naskah dinas atau barang, atau hal kedinasan lainnya kepada pihak lain di luar Badan Pengawas Obat dan Makanan.
b.Wewenang Penandatanganan Surat dinas ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya.
c.Susunan 1) Kepala Bagian kepala surat dinas terdiri dari: a) Kop surat dinas, yang berisi logo Badan Pengawas Obat dan Makanan secara simetris; b) Nomor, sifat, lampiran dan hal, diketik dengan huruf awal kapital di sebelah kiri di bawah kop surat dinas; c) Tempat dan tanggal pembuatan surat, diketik di sebelah kanan atas sejajar sebaris dengan nomor; d) Kata “Yth.”, ditulis di bawah “hal”, diikuti dengan nama jabatan yang dikirimi surat; e) Alamat surat, ditulis di bawah “Yth.” 2) Batang Tubuh Bagian batang tubuh surat dinas terdiri dari alinea pembuka, isi, dan penutup. 3) Kaki Bagian kaki surat dinas terdiri dari a) Nama jabatan, ditulis dengan huruf awal kapital, diakhiri tanda baca koma; b) Tanda tangan pejabat; c) Nama lengkap pejabat/ penanda tangan, ditulis dengan huruf awal kapital; d) Stempel/ cap dinas, yang digunakan sesuai dengan ketentuan; e) Tembusan, yang memuat nama jabatan pejabat penerima (jika ada).
d.Distribusi Surat dinas disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman. Pendistribusian surat dinas diikuti dengan tindakan pengendalian.
e.Hal yang Perlu Diperhatikan 1) Kop surat dinas hanya digunakan pada halaman pertama surat dinas; 2) Jika surat dinas disertai lampiran, pada kolom Lampiran dicantumkan jumlahnya; 3) Hal berisi pokok surat sesingkat mungkin yang ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap unsurnya, tanpa diakhiri tanda baca. CONTOH 10A FORMAT SURAT DINAS YANG DITANDA TANGANI OLEH KEPALA BADAN POM Nomor : Tempat (Tgl. Bln. Thn) Lampiran : Hal : Yth. ................................. ......................................... ......................................... ......................................(Alenia Pembuka).............................................................................. ............................................................................................................................................. .......................................(Alenia Isi)............................................................................. ............................................................................................................................................. ......................................(Alenia Penutup).............................................................................. ............................................................................................................................................. Tembusan
1. 1........................
2. 2........................
3. 3....................... Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ) (Tanda tangan dan Cap jabatan) ) ) Nama Lengkap Logo Badan POM yang telah dicetak Tempat dan tangal pembuatan surat Alamat tujuan yang ditulis di bagian kiri KOP Badan POM CONTOH 10 B FORMAT SURAT DINAS YANG DITANDA TANGANI OLEH NON KEPALA BADAN POM Nomor : Tempat (Tgl. Bln. Thn) Lampiran : Hal : Yth. ................................. ......................................... ......................................... ......................................(Alenia Pembuka).............................................................................. ............................................................................................................................................. .......................................(Alenia Isi)............................................................................. ............................................................................................................................................. ......................................(Alenia Penutup).............................................................................. ............................................................................................................................................. Tembusan
4. 1........................
5. 2........................
6. 3....................... Kepala .......................................... ) (Tanda tangan dan Cap jabatan) ) ) Nama Lengkap Logo Badan POM /BBPOM/ BPOM yang telah dicetak Tempat dan tangal pembuatan surat Alamat tujuan yang ditulis di bagian kiri Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital KOP Badan POM/BBPOM/BPOM
7. 3.Surat Undangan
a.Pengertian Surat undangan adalah surat dinas yang memuat undangan kepada pejabat/ pegawai yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan tertentu, seperti rapat, upacara dan pertemuan.
b.Kewenangan Surat undangan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya.
c.Susunan 1) Kepala Bagian kepala surat undangan terdiri dari: a) Kop surat undangan, yang berisi logo Badan Pengawas Obat dan Makanan; b) Nomor, sifat, lampiran dan hal, diketik di sebelah kiri di bawah kop surat undangan; c) Tempat dan tanggal pembuatan surat, diketik di sebelah kanan atas sejajar/sebaris dengan nomor; d) Kata “Yth.”, ditulis di bawah hal, yang diikuti dengan nama jabatan, dan alamat yang dikirimi surat (jika diperlukan). 2) Batang Tubuh Bagian batang tubuh surat undangan terdiri dari a) Alinea pembuka; b) Isi undangan, yang meliputi hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara; c) Alinea penutup. 3) Kaki Bagian Kaki surat undangan terdiri dari nama jabatan ditulis dengan huruf awal kapital, tanda tangan, dan nama pejabat ditulis dengan huruf awal kapital.
d.Hal yang Perlu Diperhatikan 1) Format surat undangan sama dengan format surat dinas, yang membedakan adalah bahwa pihak yang dikirimi surat pada surat undangan dapat ditulis pada lampiran; 2) Surat undangan untuk keperluan tertentu dapat berbentuk kartu. CONTOH 11A FORMAT SURAT UNDANGAN YANG DITANDA TANGANI OLEH KEPALA BADAN POM Nomor : Tempat, (Tgl,Bulan,Tahun) Lampiran Hal : : Yth................................. ......................................... .......................................... ......................(Alinea Pembuka dan isi).............................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. pada hari, tanggal : .............................................. waktu : pukul ..................................... tempat : .............................................. acara : ............................................. ............................................................(Alenia Penutup) ........................................................................... Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ) (Tanda Tangan dan Cap Dinas) ) ) Nama Lengkap Tembusan 1 ................ 2 ................ Logo Badan POM yang telah dicetak Tempat dan tanggal pembuatan surat Alamat tujuan yang ditulis di bagian kiri, dan jumlahnya cukup banyak dapat dibuat pada daftar lampiran Nama Jabatan dan nama lengkap yang ditulis huruf kapital KOP Badan POM CONTOH 11 B FORMAT SURAT UNDANGAN YANG DITANDA TANGANI OLEH NON KEPALA BADAN POM Nomor : Tempat, (Tgl,Bulan,Tahun) Lampiran Hal : : Yth................................. ......................................... .......................................... ......................(Alinea Pembuka dan isi).............................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. pada hari, tanggal : .............................................. waktu : pukul ..................................... tempat : .............................................. acara : ............................................. ............................................................(Alenia Penutup) ........................................................................... Nama Jabatan ) (Tanda Tangan dan Cap Dinas) ) ) Nama Lengkap Tembusan 1 ................ 2 ................ KOP Badan POM/BBPOM/BPOM Logo Badan POM/BBPO M/BPOM yang telah dicetak Tempat dan tanggal pembuatan surat Alamat tujuan yang ditulis di bagian kiri, dan jumlahnya cukup banyak dapat dibuat pada daftar lampiran Nama Jabatan dan nama lengkap yang ditulis huruf kapital Nomor : Tempat, (Tgl,Bulan,Tahun) Lampiran Hal : : Yth................................. ......................................... .......................................... ......................(Alinea Pembuka dan isi).............................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. pada hari, tanggal : .............................................. waktu : pukul ..................................... tempat : .............................................. acara : ............................................. ............................................................(Alenia Penutup) ........................................................................... Nama Jabatan ) (Tanda Tangan dan Cap Dinas) ) ) Nama Lengkap Tembusan 1 ................ 2 ................ KOP Badan POM/BBPOM/BPOM CONTOH 11C FORMAT LAMPIRAN SURAT UNDANGAN Lampiran Surat....................... Nomor : .................................. Tanggal: .................................. DAFTAR PEJABAT /PEGAWAI YANG DIUNDANG
1. 1................................................
2. 2...............................................
3. 3................................................
4. 4.................................................
5. 5.................................................
6. 6.................................................
7. 7................................................
8. 8..................................................
9. 9...................................................
10. 10.................................................. Nama Jabatan ) (Tanda Tangan dan Cap Dinas) ) ) Nama Lengkap CONTOH 11D FORMAT KARTU UNDANGAN Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Saudara pada acara .............................................................................. .................................................... ........................... Hari ........../ (tanggal) ......., pukul ....... WIB bertempat di ..........................  Harap hadir 30 menit sebelum Pakaian : .......................... Acara dimulai dan undangan Laki-laki : ........................... dibawa Perempuan : ............................  Konformasi TNI/Polri : ........................... ........................................ KOP Badan POM C. Naskah Dinas Khusus
11. 1.Surat Perjanjian Surat perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama tentang objek yang mengikat antar kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang disepakati bersama.
a.Perjanjian Dalam Negeri 1) Pengertian Kerja sama perjanjian dalam negeri antar instansi baik di pusat maupun daerah dibuat dalam bentuk Nota Kesepahaman atau Perjanjian Kerja Sama. 2) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan Perjanjian yang dilakukan antar instansi pemerintah di dalam negeri, baik di pusat maupun di daerah dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat yang diberikan kuasa untuk menandatangani. 3) Susunan a) Kepala Bagian kepala surat perjanjian kerjasama dalam negeri terdiri dari :

(1)Kop Badan Pengawas Obat dan Makanan yang diletakkan di sebelah kanan atau kiri atas, disesuaikan dengan penyebutan nama instansi dan logo instansi terkait;
(2)Nama instansi;
(3)Judul perjanjian; dan
(4)Nomor. b) Batang Tubuh Bagian batang tubuh surat perjanjian kerja sama memuat perjanjian, yang dituangkan dalam bentuk pasal-pasal. c) Kaki Bagian Kaki surat perjanjian kerja sama terdiri dari nama penanda tangan para pihak yang mengadakan perjanjian dan para saksi (jika dipandang perlu), dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bentuk dan format Nota Kesepahaman dan perjanjian kerjasama dapat disesuaikan dengan kesepakatan bersama antara para pihak yang melakukan kerjasama.
1. b.Perjanjian Internasional Proses pembuatan perjanjian internasional telah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. CONTOH 12A FORMAT PERJANJIAN ANTAR INSTANSI DALAM NEGERI CONTOH 12 B........... ) ) ) PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN ) DAN ) INSTANSI ............................................ TENTANG ) .............................................................. ) Nomor xxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxx ) ) Pada hari ini, ……… tanggal …..., bulan ……, tahun …….. bertempat di …… yang bertanda tangan di bawah ini
  1. 1.…………………, selanjutnya disebut sebagai PIHAK I.
  2. 2.…………………, selanjutnya disebut sebagai PIHAK II. bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang ……………….. yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :