DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2026

Nomor: 2
Tahun: 2026
Ditetapkan: 8 April 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, wewenang penempatan PNS dan Tim Penilai Kinerja PNS, tata cara penempatan PNS melalui mutasi, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memastikan peningkatan produktivitas dan efektivitas kerja, serta pencapaian tujuan organisasi, perlu penempatan Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan berdasarkan kesesuaian kompetensi, kualifikasi, kinerja, dan kebutuhan organisasi;
c.bahwa Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pusat Statistik sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta berdasarkan ketentuan Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pusat Statistik; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4.Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 4);
5.Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 429) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 683);
6.Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 676); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Penempatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disebut Penempatan PNS adalah proses menempatkan PNS Badan Pusat Statistik pada unit kerja dan/atau wilayah kerja di lingkungan Badan Pusat Statistik melalui mutasi dan penugasan.
3.Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.
4.Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
5.BPS Provinsi adalah instansi vertikal BPS yang membawahi BPS Kabupaten/Kota serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS.
6.Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan BPS yang selanjutnya disebut PPK adalah Kepala BPS yang mempunyai kewenangan penetapan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai dan pembinaan manajemen pegawai di BPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Pejabat yang Berwenang di lingkungan BPS yang selanjutnya disingkat PyB adalah Sekretaris Utama BPS yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai di BPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
8.Unit Kerja di lingkungan BPS yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah unit yang terdiri atas biro, direktorat, inspektorat, pusat pendidikan dan pelatihan, politeknik statistika STIS, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota.
9.Masa Kerja untuk penempatan yang selanjutnya disebut Masa Kerja adalah kurun waktu tertentu selama menjadi pegawai pada Unit Kerja terakhir, tidak termasuk cuti di luar tanggungan negara dan tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 2

(1)Peraturan Badan ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan Penempatan PNS yang merupakan bagian dari manajemen karier PNS di lingkungan BPS.
(2)Penempatan PNS di lingkungan BPS bertujuan untuk:
1. a.menjaga keselarasan dinamika kebutuhan organisasi;
2. b.menjamin pelaksanaan Penempatan PNS di lingkungan BPS berbasis meritokrasi;
3. c.meningkatkan kinerja PNS di lingkungan BPS; dan
4. d.menghindari terjadinya konflik kepentingan.

Pasal 3

(1)Penempatan PNS dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan, dan pola karier;
2. b.tidak terdapat konflik kepentingan; dan
3. c.adanya kebutuhan organisasi.
(2)Penempatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Mutasi dan/atau promosi.
(3)Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

WEWENANG PENEMPATAN PNS DAN TIM PENILAI KINERJA PNS

Pasal 4

(1)PPK berwenang untuk melaksanakan Penempatan PNS.
(2)Dalam melaksanakan kewenangan Penempatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK dapat melimpahkan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

(1)Penempatan PNS dilaksanakan setelah mendapatkan pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS.
(2)Tim penilai kinerja PNS dibentuk dan bertanggung jawab kepada PyB.
(3)Tim penilai kinerja PNS terdiri atas:
1. a.tim penilai kinerja BPS; dan
2. b.tim penilai kinerja BPS Provinsi.
(4)Tim penilai kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berjumlah gasal minimal 5 (lima) orang.
(5)Komposisi tim penilai kinerja PNS di BPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
1. a.pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi sumber daya manusia;
2. b.pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengawasan;
3. c.pejabat pimpinan tinggi madya terkait di lingkungan BPS; dan
4. d.pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia.
(6)Komposisi tim penilai kinerja PNS di BPS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
1. a.pejabat pimpinan tinggi pratama BPS Provinsi;
2. b.pejabat administrator dan/atau pejabat fungsional ahli madya BPS Provinsi atau BPS Kabupaten/Kota; dan
3. c.pejabat fungsional ahli madya atau ahli muda yang membidangi sumber daya manusia.
(7)Hasil pertimbangan tim penilai kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh PyB kepada PPK melalui Wakil Kepala BPS.

BAB III

TATA CARA PENEMPATAN PNS MELALUI MUTASI

Pasal 6

Penempatan PNS melalui Mutasi dilaksanakan berdasarkan mekanisme:

a.Mutasi oleh organisasi; atau
b.Mutasi atas permintaan sendiri.

Pasal 7

(1)Mutasi oleh organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dapat berupa Mutasi tugas dan/atau lokasi, dengan ketentuan:
1. a.antar Unit Kerja di lingkungan BPS sesuai dengan kebutuhan yang tersedia; dan
2. b.antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi dan/atau antar Unit Kerja sesuai dengan kebutuhan yang tersedia.
(2)Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
(3)Mutasi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, harus memenuhi persyaratan:
1. a.tidak sedang dalam proses hukuman disiplin;
2. b.memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan sesuai jabatan; dan
3. c.terdapat kebutuhan pegawai pada Unit Kerja tujuan.

Pasal 8

(1)Mutasi atas permintaan sendiri, meliputi:
1. a.Mutasi secara reguler; dan
2. b.Mutasi dengan alasan khusus.
(2)Pelaksanaan Mutasi PNS atas permintaan sendiri dilakukan dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Pasal 9

(1)Mutasi PNS atas permintaan sendiri secara reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a didasarkan pada permohonan pegawai.
(2)Mutasi atas permintaan sendiri dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan di Unit Kerja asal dan/atau Unit Kerja tujuan.

Pasal 10

(1)Permohonan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat diajukan oleh:
1. a.PNS yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3); dan/atau
2. b.PNS yang telah bekerja minimal 2 (dua) tahun pada Unit Kerja.
(2)Permohonan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan paling banyak 2 (dua) Unit Kerja yang dituju.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…