DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 27 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pemberian tunjangan kinerja, waktu kehadiran dan tata cara pengelolaan kehadiran, pemotongan tunjangan kinerja, pencatatan dan pembayaran dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

2.Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
3.Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 190);
4.Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);
5.Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 429);
6.Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 87 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Statistika STIS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1522); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
3.Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disebut Pegawai adalah PNS dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan Pusat Statistik.
4.Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
5.Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai yang besarannya didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan capaian kinerja Pegawai.
6.Jam Kerja adalah rentang waktu yang digunakan Pegawai untuk bekerja di kantor atau tempat lainnya yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Kinerja Pegawai adalah prestasi/kemampuan kerja yang diperlihatkan oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

(1)Pegawai, selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.
(2)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kelas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan komponen:
1. a.capaian Kinerja Pegawai; dan
2. b.disiplin Pegawai.
(2)Nilai capaian Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada penilaian Kinerja bulanan Pegawai.
(3)Komponen disiplin Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada kehadiran dan hukuman disiplin Pegawai.
(4)Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

(1)Pegawai dengan status sebagai calon PNS diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran Tunjangan Kinerja sesuai dengan penempatan dalam kelas jabatan di lingkungan Badan Pusat Statistik.
(2)Tunjangan Kinerja bagi calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung sejak tanggal ditetapkan surat pernyataan melaksanakan tugas oleh pejabat yang berwenang.
(3)Pegawai dengan status sebagai PPPK diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus persen) dari besaran Tunjangan Kinerja sesuai dengan penempatan dalam kelas jabatan di lingkungan Badan Pusat Statistik.

Pasal 5

(1)Bagi Pegawai yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.
(2)Dalam hal tunjangan profesi lebih besar daripada Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya, Pegawai diberikan tunjangan profesi pada jenjangnya dan tidak diberikan Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya.
(3)Bagi Pegawai yang diangkat sebagai Pejabat Fungsional Dosen dan belum mendapatkan Tunjangan Profesi, Tunjangan Kinerja diberikan sesuai dengan kelas jabatannya.

Pasal 6

(1)Pegawai yang melaksanakan tugas belajar dan dibebaskan dari jabatan diberikan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan:
1. a.jenjang pendidikan doktoral (S3), diberikan Tunjangan Kinerja dalam kelas jabatan 7 (tujuh);
2. b.jenjang pendidikan magister (S2), diberikan Tunjangan Kinerja dalam kelas jabatan 6 (enam); dan
3. c.jenjang pendidikan sarjana (S1) atau sarjana terapan (D4), diberikan Tunjangan Kinerja dalam kelas jabatan 5 (lima).
(2)Dalam hal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi waktu kelulusan yang ditentukan, Pegawai diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) dari kelas jabatan sesuai jenjang pendidikan yang sedang dijalani, sepanjang Pegawai masih dalam status tugas belajar atau perpanjangan tugas belajar.
(3)Pegawai yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu, dapat diberikan perpanjangan kembali dengan perubahan status izin belajar dan diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kelas jabatan sesuai jenjang pendidikan yang sedang dijalani.

Pasal 7

(1)Pelaksana tugas dan pelaksana harian yang berasal dari internal Badan Pusat Statistik diberikan tambahan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Pegawai yang diangkat sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian tidak mendapat tunjangan struktural pada jabatannya sebagai pelaksana tugas dan/atau pelaksana harian;
2. b.Pegawai setingkat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas dan/atau pelaksana harian menerima tambahan Tunjangan Kinerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari Tunjangan Kinerja pada jabatan yang dirangkapnya;
3. c.Pegawai satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap dan/atau berhalangan sementara yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas dan/atau pelaksana harian menerima tambahan Tunjangan Kinerja sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada jabatan definitifnya dengan Tunjangan Kinerja pada jabatan yang dirangkapnya; dan
4. d.menjabat sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
(2)Pembayaran tambahan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan pembayaran Tunjangan Kinerja berikutnya.
(3)Dalam hal Pegawai ditunjuk sebagai pelaksana tugas dan/atau pelaksana harian pada lebih dari 1 (satu) jabatan, diberikan salah satu tambahan Tunjangan Kinerja yang jumlahnya lebih besar.
(4)Pengenaan pajak penghasilan atas tambahan Tunjangan Kinerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Pelaksana Tugas Kepala Badan Pusat Statistik yang berasal dari eksternal Badan Pusat Statistik diberikan tambahan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.pejabat/pegawai yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Pusat Statistik tidak mendapat tunjangan struktural pada jabatannya sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Pusat Statistik;
2. b.pejabat/pegawai yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Pusat Statistik berdasarkan Keputusan Presiden diberikan tambahan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tunjangan Kinerja pada jabatan Kepala Badan Pusat Statistik; dan
3. c.menjabat sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
(2)Pembayaran tambahan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan pembayaran Tunjangan Kinerja berikutnya.
(3)Pengenaan pajak penghasilan atas tambahan Tunjangan Kinerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada:
1. a.Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
2. b.Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
3. c.Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai pegawai;
4. d.Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
5. e.Pegawai yang menjadi pegawai pada badan layanan umum yang telah mendapatkan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terhitung sejak surat keputusan pemberhentian sementara ditetapkan.
(3)Tunjangan Kinerja dapat diberikan kembali kepada Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terhitung sejak adanya keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan tidak bersalah.
(4)Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada Pegawai yang cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terhitung sejak tanggal surat keputusan cuti di luar tanggungan negara berlaku secara efektif.
(5)Tunjangan Kinerja dapat diberikan kembali kepada Pegawai yang cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terhitung sejak tanggal surat keputusan pengaktifan kembali sebagai PNS setelah cuti di luar tanggungan negara berlaku secara efektif.

BAB III

WAKTU KEHADIRAN DAN TATA CARA PENGELOLAAN KEHADIRAN

Pasal 10

(1)Jam kerja Pegawai terdiri atas:
1. a.jam kerja umum; dan
2. b.jam kerja bulan Ramadan.
(2)Setiap Pegawai wajib memenuhi jam kerja umum selama 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit per hari dengan ketentuan:
1. a.hari Senin - Kamis : pukul 07.30 – 16.00; istirahat : pukul 12.00 – 13.00; dan
2. b.hari Jumat : pukul 07.30 – 16.30; istirahat : pukul 11.30 – 13.00.
(3)Jam kerja bulan Ramadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pegawai yang bekerja di Provinsi Daerah Khusus Jakarta diberikan toleransi keterlambatan masuk kerja sampai dengan 30 (tiga puluh) menit yang diberikan paling banyak 8 (delapan) kali setiap bulan dan wajib mengganti waktu keterlambatan secara proporsional.
(5)Toleransi keterlambatan masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…