Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 6 Tahun 2016
- Nomor
- 6
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 13
menetapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional ten tang Manajemen Teknis Pengembangan Standar;
D:\SK Kris\Perka\2016\perka yg sudah di undangkan\Perka MTPS_BT_Edit Kemenkumham (6).doc
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG MANAJEMEN TEKNIS PENGEMBANGAN STANDAR.
Manajemen Teknis Pengembangan Standar Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disebut MTPS adalah komisi kebijakan dibidang Pengembangan Standar, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi Nasional.
MTPS mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Badan Standardisasi Nasional dalam rangka menetapkan kebijakan dan strategi untuk memperlancar pengelolaan kegiatan Pengembangan SNI, agar SNI memberikan manfaat sebesar mungkin bagi pengguna.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, MTPS menyelenggarakan fungsi:
D:\SK Kris\Perka\2016\perka yg sudah di undangkan\Perka MTPS_BT_Edit Kemenkumham (6).doc
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya MTPS dapat berkoordinasi dengan Instansi Pemerintah, Komite Akreditasi Nasional, Masyarakat Standardisasi Indonesia, Manajemen Teknis Penerapan Standar, Tenaga Ahli Standardisasi, dan pihak lain yang dianggap perlu.
Tata kerja MTPS disusun dan ditetapkan oleh Ketua MTPS.
D:\SK Kris\Perka\2016\perka yg sudah di undangkan\Perka MTPS_BT_Edit Kemenkumham (6).doc
D:\SK Kris\Perka\2016\perka yg sudah di undangkan\Perka MTPS_BT_Edit Kemenkumham (6).doc
Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi MTPS bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 3A Tahun 2011 tentang Manajemen Teknis Pengembangan Standar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan