Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 3A Tahun 2011
- Nomor
- 3A
- Tahun
- 2011
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 15
menetapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Manajemen Teknis Pengembangan Standar.
Bsiy) BADAN STANDARDISASI NASIONAL
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG MANAJEMEN TEKNIS PENGEMBANGAN STANDAR
Manajemen Teknis Pengembangan Standar Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disebut MTPS adalah Manajemen Teknis yang beranggotakan para pemangku kepentingan yang membidangi kegiatan pengembangan standardisasi.
MTPS mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Badan Standardisasi Nasional dalam rangka menetapkan kebijakan dan strategi untuk memperlancar pengelolaan kegiatan Pengembangan SNI, agar SNI memberikan manfaat sebesar mungkin bagi pengguna. Pasal 3. ... thvnu aMVBWIAK HUKUM VIVmbiMUn 8K-aK\iViuunui K.BUN li« MTPS m.iloe BSISO BADAN STANDARDISASI NASIONAL
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, MTPS menyelenggarakan fungsi:
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya MTPS dapat berkoordinasi dengan Panitia Teknis/Subpanitia Teknis, Instansi Pemerintah (regulator), Komite Akreditasi Nasional (KAN), Masyarakat Standardisasi Indonesia (MASTAN), Manajemen Teknis Penilaian Kesesuaian (MTPK), Tenaga Ahli Standardisasi (TAS), Panitia Teknis Penilaian Kesesuaian (PT PK) dan pihak lain yang dianggap perlu.
CHyPILB 8AR\fiA01AN HUKUH\PembtMlan 8K4K\ftrtiumii Kfi mn itii WTW rrv.dot BSN^ BADAN STANDARDISASI NASIONAL .4_
Tata keija MTPS disusun dan ditetapkan oleh Ketua MTPS
D:\nLS 6ARI\eACUAN f|UKlrH\taBbUAlBn SK4lK\ftmurmit Kft DSH lift Um BSfO BADAN STANDARDiSASI NASIONAL
Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas MTPS dibebankan pada anggaran Badan Standardisasi Nasional
Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 13/PER/BSN/1/2008 tentang Komisi Manajemen Teknis Pengembangan Standar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal ditetapkannya Peraturan ini. ^ Pasal 10 r-S Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Februari 2011 KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, BAMBANG SETIADI Divms aua\ttMIAN nUKVU^Hmitniuui 8K-SK\ftnIunui Ka IMK Itg UTPS m.ioc BSN^ BADAN STANDARDISASI NASiONAL
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan