DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 8 Tahun 2013

Nomor: 8
Tahun: 2013
Ditetapkan: 15 Februari 2013
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Indonesia, Badan Standardisasi Nasional

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentxian

Mengingat

Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, dipandang perlu mengatur Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan dalam Acara Resmi yang diselenggarakan oleh Badan Standardisasi Nasional;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Keprotokolan Badan Standardisasi Nasional;

1.Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5166)
2.Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
3.Keputusan. ... r\ BSN^ BADAN STANDARDISASI NASIONAL
3.Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;
4.Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-I/HK,35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Keija Badan Standardisasi Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badsin Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2011; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG KEPROTOKOLAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
2.Keprotokolan adalah serangkaian aturan dalam Acara Resmi BSN yang meliputi aturan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya. 3.Acara. ... D:\SK-SK\3013\Pedooian PreielQ)ler\<liaft pedonuui preteloiler.ctoc BSN^ BADAN STANDARDISASI NASIONAL
3.Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh BSN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintahan serta undangan lainnya.
4.Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, pejabat BSN, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Resmi BSN.
5.Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam Acara Resmi BSN.
6.Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, dan Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Resmi yang diselenggarakan oleh BSN.
7.Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang.
8.Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.
9.Tokoh Masyarakat Tertentu adalah tokoh masyarakat yang berdasarkan kedudukan sosialnya mendapat pengaturan Keprotokolan. D:\SK-SK\3O13\Pe<l0raan Pn(ekoter\draA pedamm prolokoler.doe BSN^ BADAN STANDARDISASI NASIONAL

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan Keprotokolan bertujuan untuk:

a.memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, pejabat BSN, perwakilan negara asing dan/atau organisasi intemasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan, organisasi dan masyarakat;
b.memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara yang diselenggarakan BSN agar berjalsin tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun intemasional; dan
c.menciptakan hubimgan baik dalam tata pergaulan antar lembaga.

Pasal 3

(1)Ruang lingkup pengaturan keprotokolan di lingkungan BSN ini meliputi:
1. a.Tata Tempat;
2. b.Tata Upacara;
3. c.Tata Penghormatan.
(2)Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan hanya dalam Acara Resmi yang diselenggarakan oleh BSN bagi:
1. a.Pejabat Negara;
2. b.Pejabat Pemerintahan;
3. c.perwakilan negara asing dan/atau organisasi intemasional; dan d.Tokoh Masyarakat Tertentu. D:\5K.SK\2013\fedoinan ftatokolcr\draft pedDtDBn pcotokiiler.dM: fisyo BADAN STANDARDISASI NASIONAL

BAB III

ACARA RESMI

Pasal 4

(1)Penyelenggaxaan Acara Resmi dilaksanakan sesuai dengan aturan Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan.
(2)Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
(3)Dalam hal teijadi situasi dan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan terlaksananya atau berlangsungnya Acara Resmi, pelaksanaan acara dimaksud menyesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu tersebut.
(4)Penyesuaian pelaksanaan Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskain oleh inspektur upacara.

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan Keprotokolan Acara Resmi di BSN dilaksanakan oleh Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha.
(2)Penyelenggaraan Acara Resmi diselenggarakan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan/atau dapat di luar Ibukota Negara Republik Indonesia.

BAB IV

TATA TEMPAT

Pasal 6

Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi intemasional, Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Resmi mendapat tempat sesuai dengan pengaturan Tata Tempat. Pasal 7. ... O:\SK-SK\20l3\Msman Protolcoler\diaft pedoamn pro(okaler.doe BSK> BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Pasal 7

(1)Tata Tempat dalam Acara Resmi yang diselenggarakan oleh BSN ditentukan dengan urutan:
1. a.Presiden Republik Indonesia;
2. b.Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. c.mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia;
4. d.Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI);
5. e.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI);
6. f.Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia(DPD RI);
7. g.Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia(BPK RI);
8. h.Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia(MA RI);
9. i.Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia(MK RI); j, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY RI);
10. k.duta besar/Kepala Perwakilan negara asing dan Organisasi Internasional;
  1. 1.Wakil Ketua MPR RI, Wakil Ketua DPR RI, Wakil Ketua DPD RI, Gubemur Bank Indonesia, Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum, Wakil Ketua BPK RI, Wakil Ketua MA RI, Wakil Ketua MK RI, dan Wakil Ketua KY RI;
11. m.menteri, pejabat setingkat menteri, anggota DPR RI, dan anggota DPD RI, serta Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh
12. n.Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU);
13. o.pemimpin partai politik yang memiliki wakil di DPR RI;
14. p.anggota BPK RI, Ketua Muda dan Hakim Agung MA RI, Hakim MK RI, dan anggota KY RI; q.pemimpin. ... 0:\SK-SK\20I3\Pedon)iin Pn>ula>Ier\<lnilt pedoman pralokoter.doe BSN^ BADAN STANDARDiSASI NASIONAL
15. q.pemimpin lembaga negara yang ditetapkan sebagai Pejabat Negara, pemimpin lembaga negara lainnya yang ditetapkan dengan undang-undang, Deputi Gubemur Senior dan Deputi Gubemur Bank Indonesia, serta Wakil Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum;
16. r.gubemur kepala daerah; s, pemilik tanda jasa dan tanda kehormatan tertentu;
17. t.pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, Wakil Menteri, Wakil Kepala Staf TNI AD, AL, dan AU, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Wakil Gubemur, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, pejabat eselon I atau yang disetarakan;
18. u.bupati/walikota dan Ketua DPRD kabupaten/kota; dan V, Pimpinan tertinggi representasi organisasi keagamaan tingkat nasional yang secara faktual diakui keberadaannya oleh Pemerintah dan masyarakat.
(2)Tata Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diadakan di luar Ibukota Negara Republik Indonesia diatur dengan berpedoman pada urutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

Tata Tempat bagi Pejabat BSN yang menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan Acara Resmi baik yang diadakan di Pusat atau di Daerah ditentukan sebagai berikut:

a.Apabila Acara Resmi tersebut dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden, Kepala BSN mendampingi Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b.Apabila tidak dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden, Kepala BSN mendampingi Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tertinggi kedudukannya. Pasal 9. ... D:\SK-SK\2Q13\Pedaman ProtokaIer\cln>ft pedoman jirotakiilar.dae fisiyo BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Pasal 9

(1)Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Resmi dapat didampingi istri atau suami.
(2)Istri atau suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menempati urutan sesuai Tata Tempat suami atau istri.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentxian

Mengingat

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Keprotokolan Badan Standardisasi Nasional;

1.Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5166)
2.Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
3.Keputusan. ... r\ BSN^ BADAN STANDARDISASI NASIONAL
3.Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;
4.Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-I/HK,35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Keija Badan Standardisasi Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badsin Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2011; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG KEPROTOKOLAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
2.Keprotokolan adalah serangkaian aturan dalam Acara Resmi BSN yang meliputi aturan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya. 3.Acara. ... D:\SK-SK\3013\Pedooian PreielQ)ler\<liaft pedonuui preteloiler.ctoc BSN^ BADAN STANDARDISASI NASIONAL
3.Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh BSN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintahan serta undangan lainnya.
4.Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, pejabat BSN, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Resmi BSN.
5.Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam Acara Resmi BSN.
6.Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, dan Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Resmi yang diselenggarakan oleh BSN.
7.Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang.
8.Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.
9.Tokoh Masyarakat Tertentu adalah tokoh masyarakat yang berdasarkan kedudukan sosialnya mendapat pengaturan Keprotokolan. D:\SK-SK\3O13\Pe<l0raan Pn(ekoter\draA pedamm prolokoler.doe BSN^ BADAN STANDARDISASI NASIONAL

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan Keprotokolan bertujuan untuk:

a.memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, pejabat BSN, perwakilan negara asing dan/atau organisasi intemasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan, organisasi dan masyarakat;
b.memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara yang diselenggarakan BSN agar berjalsin tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun intemasional; dan
c.menciptakan hubimgan baik dalam tata pergaulan antar lembaga.

Pasal 3

(1)Ruang lingkup pengaturan keprotokolan di lingkungan BSN ini meliputi:
1. a.Tata Tempat;
2. b.Tata Upacara;
3. c.Tata Penghormatan.
(2)Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan hanya dalam Acara Resmi yang diselenggarakan oleh BSN bagi:
1. a.Pejabat Negara;
2. b.Pejabat Pemerintahan;
3. c.perwakilan negara asing dan/atau organisasi intemasional; dan d.Tokoh Masyarakat Tertentu. D:\5K.SK\2013\fedoinan ftatokolcr\draft pedDtDBn pcotokiiler.dM: fisyo BADAN STANDARDISASI NASIONAL

BAB III

ACARA RESMI

Pasal 4

(1)Penyelenggaxaan Acara Resmi dilaksanakan sesuai dengan aturan Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan.
(2)Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
(3)Dalam hal teijadi situasi dan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan terlaksananya atau berlangsungnya Acara Resmi, pelaksanaan acara dimaksud menyesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu tersebut.
(4)Penyesuaian pelaksanaan Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskain oleh inspektur upacara.

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan Keprotokolan Acara Resmi di BSN dilaksanakan oleh Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha.
(2)Penyelenggaraan Acara Resmi diselenggarakan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan/atau dapat di luar Ibukota Negara Republik Indonesia.

BAB IV

TATA TEMPAT

Pasal 6

Pasal 7

(1)Tata Tempat dalam Acara Resmi yang diselenggarakan oleh BSN ditentukan dengan urutan:
1. a.Presiden Republik Indonesia;
2. b.Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. c.mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia;
4. d.Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI);
5. e.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI);
6. f.Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia(DPD RI);
7. g.Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia(BPK RI);
8. h.Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia(MA RI);
9. i.Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia(MK RI); j, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY RI);
10. k.duta besar/Kepala Perwakilan negara asing dan Organisasi Internasional;
  1. 1.Wakil Ketua MPR RI, Wakil Ketua DPR RI, Wakil Ketua DPD RI, Gubemur Bank Indonesia, Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum, Wakil Ketua BPK RI, Wakil Ketua MA RI, Wakil Ketua MK RI, dan Wakil Ketua KY RI;
11. m.menteri, pejabat setingkat menteri, anggota DPR RI, dan anggota DPD RI, serta Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh
12. n.Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU);
13. o.pemimpin partai politik yang memiliki wakil di DPR RI;
14. p.anggota BPK RI, Ketua Muda dan Hakim Agung MA RI, Hakim MK RI, dan anggota KY RI; q.pemimpin. ... 0:\SK-SK\20I3\Pedon)iin Pn>ula>Ier\<lnilt pedoman pralokoter.doe BSN^ BADAN STANDARDiSASI NASIONAL
15. q.pemimpin lembaga negara yang ditetapkan sebagai Pejabat Negara, pemimpin lembaga negara lainnya yang ditetapkan dengan undang-undang, Deputi Gubemur Senior dan Deputi Gubemur Bank Indonesia, serta Wakil Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum;
16. r.gubemur kepala daerah; s, pemilik tanda jasa dan tanda kehormatan tertentu;
17. t.pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, Wakil Menteri, Wakil Kepala Staf TNI AD, AL, dan AU, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Wakil Gubemur, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, pejabat eselon I atau yang disetarakan;
18. u.bupati/walikota dan Ketua DPRD kabupaten/kota; dan V, Pimpinan tertinggi representasi organisasi keagamaan tingkat nasional yang secara faktual diakui keberadaannya oleh Pemerintah dan masyarakat.
(2)Tata Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diadakan di luar Ibukota Negara Republik Indonesia diatur dengan berpedoman pada urutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

Tata Tempat bagi Pejabat BSN yang menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan Acara Resmi baik yang diadakan di Pusat atau di Daerah ditentukan sebagai berikut:

a.Apabila Acara Resmi tersebut dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden, Kepala BSN mendampingi Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b.Apabila tidak dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden, Kepala BSN mendampingi Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tertinggi kedudukannya. Pasal 9. ... D:\SK-SK\2Q13\Pedaman ProtokaIer\cln>ft pedoman jirotakiilar.dae fisiyo BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Pasal 9

(1)Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Resmi dapat didampingi istri atau suami.
(2)Istri atau suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menempati urutan sesuai Tata Tempat suami atau istri.

Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 8 Tahun 2013

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pasal 3

ACARA RESMI

Pasal 4

Pasal 5

TATA TEMPAT

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pasal 3

ACARA RESMI

Pasal 4

Pasal 5

TATA TEMPAT

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2010