DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 11 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Ringkasan

Peraturan Kepala Kepolisian ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Pusat Informasi Kriminal Nasional. Penyelenggaraan Piknas, meliputi: a. jenis data kriminal; b. penyelenggara Piknas; c. tahapan penyelenggaraan Piknas; d. pembinaan Piknas; dan e. kerja sama.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan Pusat Informasi Kriminal Nasional memerlukan tata kelola dan manajemen sistem informasi kriminal nasional dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
c.bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pusat Informasi Kriminal Nasional di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah dicabut dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pencabutan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pusat Informasi Kriminal Nasional di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Pusat Informasi Kriminal Nasional; Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PUSAT INFORMASI KRIMINAL NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.Pusat Informasi Kriminal Nasional yang selanjutnya disebut Piknas adalah sistem jaringan dari dokumentasi kriminal yang memuat baik data kejahatan dan pelanggaran maupun kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas serta registrasi dan identifikasi lalu lintas.
2.Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
3.Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.
4.Pusat Informasi Kriminal Nasional Badan Reserse Kriminal Polri yang selanjutnya disebut Pusiknas Bareskrim Polri adalah kesatuan organisasi Polri yang mempunyai tugas pokok membina dan menyelenggarakan sistem informasi kriminal nasional yang meliputi pengumpulan, pengolahan, pengamanan dan penyajian data serta informasi kriminal nasional.
5.Kepala Pusiknas Bareskrim Polri yang selanjutnya disebut Kapusiknas adalah pimpinan Pusiknas yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Reserse Kriminal Polri yang bertugas menyelenggarakan sistem Informasi Kriminal Nasional.
6.Informasi Kriminal adalah data kriminal yang telah diolah dan diberi perspektif mengenai proses penanganan kejahatan dan pelanggaran yang disajikan secara elektronik.
7.Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut Kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
8.Deoxyribo Nucleic Acid yang selanjutnya disingkat DNA adalah salah satu jenis asam nukleat yang memiliki kemampuan pewarisan sifat.

Pasal 2

Penyelenggaraan Piknas, meliputi:

a.jenis data kriminal;
b.penyelenggara Piknas;
c.tahapan penyelenggaraan Piknas;
d.pembinaan Piknas; dan
e.kerja sama.

BAB II

JENIS DATA KRIMINAL

Pasal 3

(1)Data kriminal terdiri atas:
1. a.data kejahatan dan pelanggaran;
2. b.data lalu lintas;
3. c.data gangguan Kamtibmas;
4. d.data profil pelaku kejahatan dan pelanggaran; dan
5. e.data barang bukti yang dipergunakan dalam proses penegakan hukum.
(2)Data kriminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengelolaan oleh Pusiknas Bareskrim Polri.
(3)Dalam melakukan pengelolaan terhadap data kriminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusiknas Bareskrim Polri berwenang:
1. a.menetapkan jenis dan standar data kriminal yang berlaku di lingkungan Polri;
2. b.memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data kriminal dari sumber data kriminal;
3. c.menetapkan kebijakan pertukaran data kriminal di lingkungan Polri; dan
4. d.melakukan validasi dan pengendalian mutu meliputi data kriminal serta seluruh sistem informasi kriminal yang berlaku di lingkungan Polri.

Pasal 4

(1)Data kriminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dikategorikan ke dalam:
1. a.kejahatan dan pelanggaran konvensional;
2. b.kejahatan dan pelanggaran transnasional;
3. c.kejahatan dan pelanggaran terhadap kekayaan negara;
4. d.kejahatan dan pelanggaran berimplikasi kontingensi; dan
5. e.kejahatan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
(2)Data kriminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari satuan kerja di lingkungan Polri.
(3)Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkam dalam pangkalan data melalui sistem informasi yang terintegrasi.

Pasal 5

(1)Data kejahatan dan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, berupa:
1. a.data laporan polisi atau laporan kejadian;
2. b.data penyelidikan;
3. c.data penyidikan;
4. d.data penyelesaian perkara;
5. e.data cegah dan tangkal;
6. f.data pencarian orang;
7. g.data pencarian barang;
8. h.data orang hilang;
9. i.data temuan barang; dan
10. j.data pelaku kejahatan dan pelaku pelanggaran.
(2)Data lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, berupa:
1. a.data pengemudi kendaraan bermotor.
2. b.data registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
3. c.data pelanggaran lalu lintas; dan
4. d.data kecelakaan lalu lintas.
(3)Data gangguan Kamtibmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, berupa:
1. a.data gangguan terhadap orang;
2. b.data gangguan terhadap barang;
3. c.data gangguan terhadap hewan;
4. d.data gangguan terhadap lingkungan hidup;
5. e.data gangguan terhadap sarana dan fasilitas; dan
6. f.data bencana.
(4)Data profil pelaku kejahatan dan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, berupa:
1. a.nama lengkap;
2. b.foto pelaku;
3. c.nomor induk kependudukan;
4. d.tempat dan tanggal lahir;
5. e.pekerjaan;
6. f.pendidikan;
7. g.suku;
8. h.alamat;
9. i.nomor surat izin mengemudi;
10. j.nomor pokok wajib pajak;
11. k.nomor paspor;
12. l.data perlintasan;
13. m.data cegah dan tangkal;
14. n.data kartu izin tinggal tetap;
15. o.data kartu izin tinggal sementara;
16. p.data sidik jari;
17. q.data biometrik wajah;
18. r.data Interpol notice; dan/atau
19. s.data DNA.
(5)Data Barang Bukti yang dipergunakan dalam proses penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, berupa:
1. a.nomor laporan polisi;
2. b.jenis barang bukti;
3. c.jumlah barang bukti; dan
4. d.kondisi barang bukti.

BAB III

PENYELENGGARA PUSAT INFORMASI KRIMINAL NASIONAL

Pasal 6

(1)Piknas diselenggarakan oleh Pusiknas Bareskrim Polri.
(2)Dalam menyelenggarakan Piknas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh satuan kerja di lingkungan Polri.

Pasal 7

Satuan kerja di lingkungan Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berasal dari bagian yang menyelenggarakan pembinaan operasional.

Pasal 8

(1)Pusiknas Bareskrim Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dalam menyelenggarakan Piknas dapat didukung oleh tenaga ahli di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
(2)Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kapolri.

BAB IV

TAHAPAN PENYELENGGARAAN PUSAT INFORMASI KRIMINAL NASIONAL

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan Piknas dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.pengumpulan data kriminal;
2. b.pengolahan data kriminal;
3. c.pengamanan data kriminal; dan
4. d.penyajian informasi kriminal.
(2)Penyelenggaraan Piknas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem informasi yang didukung dengan jaringan intra dan sistem penghubung layanan.
(3)Penyelenggaraan Piknas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pengumpulan data kriminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan:
1. a.mengintegrasikan sistem informasi yang dimiliki oleh satuan kerja di lingkungan Polri; dan
2. b.kerja sama dengan kementerian/lembaga.
(2)Pengumpulan data kriminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk digital atau dokumen fisik.
(3)Data kriminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirimkan kepada Pusiknas Bareskrim Polri paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu bulan.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024