Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah pilar utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan. Kehadiran Polri sangat signifikan untuk memastikan stabilitas negara, supremasi hukum, dan lingkungan kondusif bagi pembangunan nasional. Ruang lingkup tugas Polri mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program, mulai dari penegakan hukum pidana, pembuatan SIM dan SKCK, hingga program pencegahan kejahatan dan pembinaan masyarakat. Polri juga berperan krusial dalam penanganan terorisme, narkoba, kejahatan siber, serta pengamanan Pemilu.
2 pejabat aktifDiperbarui 4 minggu lalu
Kepemimpinan
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah pilar utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada warga negara. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan untuk menjamin stabilitas negara, supremasi hukum, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan. Tanpa Polri, potensi kekacauan sosial dan pelanggaran hukum akan meningkat drastis, mengancam hak-hak fundamental warga negara dan integritas bangsa.
Ruang lingkup tugas Polri
DokumenLihat semua
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024
Peraturan Kepala Kepolisian ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Pusat Informasi Kriminal Nasional. Penyelenggaraan Piknas, meliputi: a. jenis data kriminal; b. penyelenggara Piknas; c. tahapan penyelenggaraan Piknas; d. pembinaan Piknas; dan e. kerja sama.
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan Kepala Kepolisian ini mengatur mengenai Penanganan Tempat Kejadian Perkara Tindak Pidana Terorisme. Penanganan TKP Tindak Pidana Terorisme merupakan bagian dari proses penyidikan tindak pidana. Penanganan TKP Tindak Pidana Terorisme dimaksud dilaksanakan oleh Personel Densus 88 AT Polri dan dapat melibatkan satuan kerja kepolisian lainnya.
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024
Peraturan Kepala Kepolisian ini mengatur mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Polri bertujuan untuk mendapatkan legalitas Penyidik di lingkungan Polri. Penyidik di lingkungan Polri terdiri atas: a. Penyidik; dan b. Penyidik Pembantu. Pengangkatan Penyidik Polri dilaksanakan setelah calon Penyidik memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS BAB III PENGELOLAAN ARSIP ELEKTRONIK BAB IV SUMBER DAYA KEARSIPAN BAB V KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
Peraturan Kepala Kepolisian ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kehumasan di lingkungan Polri diemban oleh seluruh pegawai negeri pada Polri dengan melakukan: internalisasi kehumasan dalam kehidupan sehari-hari; dan intensifikasi kebiasaan baru.
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017
Perka Polri ini mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016
Perka Polri ini mengatur mengenai Administrasi Kepangkatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Golongan Kepangkatan Polri terdiri dari: a. Perwira; b. Bintara; dan c. Tamtama. Sifat Pangkat Anggota Polri terdiri dari: a. Pangkat Efektif; b. Pangkat Lokal; dan c. Pangkat Tituler.
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan Kepala Kepolisian ini mengatur mengenai Pengukuran Indeks Profesionalitas Sumber Daya Manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia. Target Pengukuran Indeks Profesionalitas SDM Polri meliputi: a. anggota Polri; b. PNS Polri; dan c. PPPK Polri. Satuan kerja di lingkungan Polri mulai dari tingkat Mabes Polri sampai dengan tingkat Kepolisian Resor, melaksanakan Pengukuran Indeks Profesionalitas SDM Polri melalui satuan pengemban fungsi sumber daya manusia.

