DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 5 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Penyesuaian Lulusan Program Pendidikan Strata Dua dan Strata Tiga Kedinasan dengan Lulusan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah dan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjaga keberlangsungan proses penyelenggaraan Program Pendidikan Strata Dua dan Strata Tiga kedinasan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian serta meningkatkan animo dan motivasi belajar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pendidikan akademik Program Pendidikan Strata Dua dan Strata Tiga kedinasan, serta jalur Pendidikan vokasi sekolah staf dan pimpinan tinggi dan sekolah staf dan pimpinan menengah, perlu dilakukan Penyesuaian lulusannya dengan lulusan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah dan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi;
c.bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyetaraan Lulusan Program Pendidikan Strata Dua dan Strata Tiga Kedinasan dengan Lulusan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah dan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi telah dicabut dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyetaraan Lulusan Program Pendidikan Strata Dua dan Strata Tiga Kedinasan dengan Lulusan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah dan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penyesuaian Lulusan Program Pendidikan Strata Dua dan Strata Tiga Kedinasan dengan Lulusan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah dan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia; Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYESUAIAN LULUSAN PROGRAM PENDIDIKAN STRATA DUA DAN STRATA TIGA KEDINASAN DENGAN LULUSAN SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN MENENGAH DAN SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2.Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.
3.Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri yang selanjutnya disebut Lemdiklat Polri adalah unsur pendukung sebagai pelaksana pendidikan pembentukan dan pengembangan yang berada di bawah Kapolri.
4.Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian yang selanjutnya disebut STIK adalah lembaga pendidikan Akademis Polri yang menyelenggarakan pendidikan akademis program sarjana, program magister, dan program doktoral ilmu kepolisian.
5.Program Pendidikan Magister kedinasan yang selanjutnya disebut Prodi S-2 Kedinasan adalah pendidikan pascasarjana program magister/master yang dilaksanakan di dalam dan luar negeri dengan biaya dinas dan/atau beasiswa, memiliki kerja sama dengan Polri/Pemerintah Republik Indonesia dan mendapat surat perintah dari Kapolri.
6.Program Pendidikan Doktor Kedinasan yang selanjutnya disebut Prodi S-3 Kedinasan adalah program pendidikan pascasarjana program doktoral/philosophy degree yang dilaksanakan di dalam dan luar negeri dengan biaya dinas dan/atau beasiswa, memiliki kerja sama dengan Polri/Pemerintah Republik Indonesia dan mendapat surat perintah dari Kapolri.
7.Penyesuaian adalah proses untuk menyesuaikan lulusan Prodi S-2 dan S-3 Kedinasan dengan lulusan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi dan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah melalui Program Penyesuaian.
8.Program Penyesuaian adalah program yang diselenggarakan oleh Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah dan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Lemdiklat Polri melalui pemberian materi tertentu dalam rangka penyesuaian lulusan Prodi S-2 dan S-3 Kedinasan dengan lulusan pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah dan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi.
9.Beasiswa adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri pada Polri sebagai bantuan biaya belajar dari Kementerian/Lembaga, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Negara Donor, Pihak Swasta, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dan Pemerintah Daerah.
10.Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disebut Sespimti adalah pendidikan pengembangan yang diselenggarakan oleh Polri untuk meningkatkan kemampuan personel berpangkat Komisaris Besar Polisi agar memiliki kompetensi sebagai manajer dan pemimpin Polri tingkat tinggi.
11.Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah yang selanjutnya disebut Sespimmen adalah pendidikan pengembangan yang diselenggarakan bagi Perwira Menengah Polri agar memiliki kemampuan manajerial tingkat menengah dan sebagai pimpinan staf yang profesional.

Pasal 2

Penyesuaian lulusan Prodi S-2 dan S-3 Kedinasan dengan lulusan Sespimmen dan Sespimti bertujuan untuk:

a.menjaga keberlangsungan proses penyelenggaraan Prodi S-2 dan S-3 Kedinasan STIK;
b.meningkatkan kualitas sumber daya manusia Polri;
c.meningkatkan animo dan motivasi belajar bagi perwira Polri yang memenuhi persyaratan; dan
d.memberikan kesempatan yang sama dalam pengembangan karier.

Pasal 3

Penyesuaian lulusan Prodi S-2 dan S-3 Kedinasan dengan lulusan Sespimmen dan Sespimti dilaksanakan dengan prinsip:

a.keadilan, yaitu diperolehnya pengembangan karier lulusan S-2 dan S-3 Kedinasan yang sama dengan lulusan Sespimmen dan Sespimti;
b.persamaan hak, yaitu pengakuan terhadap lulusan Prodi S-2 dan S-3 Kedinasan yang disesuaikan dengan lulusan Sespimmen dan Sespimti;
c.akuntabilitas, yaitu penyesuaian lulusan Prodi S-2 dan S-3 Kedinasan dalam dan luar negeri dengan lulusan Sespimmen dan Sespimti dapat dipertanggungjawabkan; dan
d.integratif, yaitu penyesuaian diselenggarakan secara terpadu dalam materi pelajaran sesuai jenis dan jenjang pendidikan.

Pasal 4

(1)Lulusan Prodi S-2 Kedinasan yang dapat disesuaikan dengan lulusan Sespimmen meliputi:
1. a.Prodi S-2 STIK; dan
2. b.Prodi S-2 Kedinasan dalam dan luar negeri.
(2)Lulusan Prodi S-3 Kedinasan yang dapat disesuaikan dengan lulusan Sespimti meliputi:
1. a.Prodi S-3 STIK; dan
2. b.Prodi S-3 Kedinasan dalam dan luar negeri.

Pasal 5

(1)Prodi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, adalah Prodi yang memiliki kriteria:
1. a.terakreditasi A/Unggul pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk Prodi dalam negeri; dan
2. b.terdata pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bagi Prodi luar negeri.
(2)Lulusan Prodi S-2 dan S-3 Kedinasan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuktikan dengan surat keputusan penyetaraan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Pasal 6

Prodi S-2 dan S-3 Kedinasan dalam dan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan keputusan Kapolri.

BAB II

ASPEK PENYESUAIAN

Pasal 7

(1)Perwira Polri yang dapat disesuaikan dengan lulusan Sespimmen adalah lulusan Prodi S-2 Kedinasan.
(2)Perwira Polri yang dapat disesuaikan dengan lulusan Sespimti adalah lulusan Prodi S-3 Kedinasan.

Pasal 8

(1)Penyesuaian Lulusan Prodi S-2 Kedinasan dan S-3 Kedinasan dengan lulusan Sespimmen dan Sespimti dilaksanakan dengan mengikuti Program Penyesuaian.
(2)Program Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sespim Lemdiklat Polri.
(3)Program Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 3 (tiga) bulan.
(4)Program Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada waktu penyelenggaraan pendidikan Sespimmen dan Sespimti Polri.

Pasal 9

(1)Program Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dilaksanakan dengan pemberian materi.
(2)Materi Program Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau kebutuhan organisasi Polri.
(3)Materi Program Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Lemdiklat Polri.

Pasal 10

Peserta Program Penyesuaian yang telah selesai mengikuti Program Penyesuaian dan dinyatakan lulus diberikan sertifikat kelulusan Program Penyesuaian.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…