DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 23 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Ringkasan

Peraturan Kepala Kepolisian ini mengatur mengenai Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penerbitan STNK-BD Polri dan TNK-BD Polri dilaksanakan terhadap Ranmor Dinas Polri yang terdiri atas: a. Ranmor Polri; b. Ranmor pinjam pakai; dan c. Ranmor sewa.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penggunaan kendaraan bermotor dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak sebatas pada kendaraan Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun termasuk juga kendaraan hasil pinjam pakai dan sewa, kendaraan bermotor dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut perlu dilengkapi bentuk dan kode penomoran yang menunjukkan identitas sebagai bukti legitimasi pengoperasian, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dinas;
c.bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
d.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia; Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERBITAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DINAS DAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2.Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.
3.Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil.
4.Kendaraan Bermotor Dinas Polri yang selanjutnya disebut Ranmor Dinas Polri adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel yang digunakan oleh Pegawai Negeri pada Polri.
5.Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas Polri yang selanjutnya disebut STNK-BD Polri adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor dinas Polri yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas Ranmor dan masa berlaku termasuk pengesahannya.
6.Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas Polri yang selanjutnya disebut TNK-BD Polri adalah tanda regident kendaraan bermotor dinas Polri yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian dan dipasang pada Ranmor.
7.Asisten Kapolri Bidang Logistik yang selanjutnya disebut Aslog Kapolri merupakan pimpinan pada Satuan Kerja Bidang Logistik di tingkat markas besar Polri yang bertugas membina dan menyelenggarakan manajemen Logistik.
8.Kepala Biro Logistik Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Karolog kepolisian Polda merupakan Pimpinan pada Biro Logistik kepolisian daerah yang bertugas membina dan menyelenggarakan manajemen Logistik.

Pasal 2

(1)Penerbitan STNK-BD Polri dan TNK-BD Polri dilaksanakan terhadap Ranmor Dinas Polri yang terdiri atas:
1. a.Ranmor Polri;
2. b.Ranmor pinjam pakai; dan
3. c.Ranmor sewa.
(2)STNK-BD Polri dan TNK-BD Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti legitimasi pengoperasian Ranmor Dinas Polri.
(3)STNK-BD Polri dan TNK-BD Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh:
1. a.Aslog Kapolri, untuk tingkat pusat; dan
2. b.Karolog Polda, untuk tingkat kewilayahan.

Pasal 3

(1)STNK-BD Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 minimal memuat data:
1. a.pada bagian depan:
  1. 1.kopstuk markas besar Polri;
  2. 2.nomor seri;
  3. 3.tulisan STNK-BD Polri;
  4. 4.nomor polisi;
  5. 5.jenis kendaraan;
  6. 6.merek/tipe;
  7. 7.tahun pembuatan/CC;
  8. 8.jumlah roda;
  9. 9.warna;
  10. 10.nomor mesin;
  11. 11.nomor rangka;
  12. 12.bahan bakar;
  13. 13.nomor polisi lama;
  14. 14.nomor registrasi;
  15. 15.diberikan kepada;
  16. 16.masa berlaku;
  17. 17.hologram gambar lambang Tribrata untuk satuan kerja markas besar Polri dan Satker Kewilayahan; dan
  18. 18.tanda tangan pejabat yang berwenang mengesahkan;
2. b.pada bagian belakang:
  1. 1.pada sisi kanan terdapat gambar lambang Tribrata serta tulisan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dan STNK-BD Polri;
  2. 2.pada sisi kiri terdapat tulisan: a) dasar; b) nomor polisi; c) tanggal; dan d) perhatian yang memuat ketentuan tentang arahan dalam berkendara dan perawatan kepemilikan kendaraan dinas milik negara serta larangan perubahan/ pencoretan nomor registrasi pada STNK- BD Polri.
(2)Spesifikasi teknis STNK-BD Polri ditetapkan dengan keputusan Kapolri.

Pasal 4

TNK-BD Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 minimal memuat data:

a.kode satuan kerja;
b.nomor urut registrasi; dan
c.kode daerah hukum bagi satuan kewilayahan.

Pasal 5

(1)Kode satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas 2 (dua) angka yang ditempatkan pada bagian akhir TNK-BD Polri dan diberikan sesuai dengan satuan kerja pengguna kendaraan bermotor dinas yang telah di registrasi.
(2)Kode satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kapolri.

Pasal 6

(1)Nomor urut registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, mengikuti nomor registrasi dari Satuan Kerja induk masing-masing.
(2)Nomor urut registrasi kendaraan bermotor dinas ditempatkan sebelum kode satuan kerja.
(3)Pengaturan nomor urut registrasi kendaraan bermotor dinas dikelompokkan sesuai dengan kode Satuan Kerja.
(4)Nomor urut registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat markas besar Polri ditetapkan dengan keputusan Kapolri.
(5)Nomor urut registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat kewilayahan ditetapkan dengan keputusan Kepala Kepolisian Daerah.

Pasal 7

(1)Kode daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, berupa angka romawi yang ditempatkan pada TNK-BD Polri dan diberikan sesuai dengan satuan kerja pengguna kendaraan bermotor dinas yang telah di registrasi.
(2)Kode daerah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kapolri.

Pasal 8

STNK-BD Polri dan TNK-BD Polri yang sudah diterbitkan dicatat pada pangkalan data yang dikelola oleh:

a.Slog Polri, untuk tingkat pusat; dan
b.Rolog Polda, untuk tingkat Kewilayahan.

Pasal 9

(1)STNK-BD Polri dan TNK-BD Polri yang telah diterbitkan tidak dapat disalahgunakan berupa:
1. a.dipindahtangankan;
2. b.diperbanyak;
3. c.dipinjampakaikan ke pihak lain;
4. d.digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya; dan/atau
5. e.digunakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Apabila terjadi penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat yang menerbitkan STNK-BD Polri dan TNK-BD Polri berhak membatalkan STNK-BD Polri dan TNK-BD Polri, setelah:
1. a.menemukan langsung adanya penyalahgunaan; dan/atau
2. b.laporan anggota Polri dari fungsi teknis terkait dan/atau pengemban fungsi pengawasan internal Polri.

Pasal 10

Spesifikasi teknis TNK-BD Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…