DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011

Nomor: 20
Tahun: 2011
Ditetapkan: 24 Oktober 2011
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Ringkasan

Perka Polri ini mengatur mengenai Sumpah atau Janji Pejabat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Setiap pejabat Polri wajib mengangkat sumpah atau janji sesuai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan ketentuan dalam peraturan ini.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya Kepolisian Negara Republik Indonesia berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pejabat di lingkungannya dalam mengubah pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set), serta mempunyai komitmen untuk tidak melakukan praktek korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima gratifikasi, yang dapat merusak sendi- sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
c.bahwa salah satu usaha untuk menjamin terwujudnya pejabat di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersih, jujur, dan sadar www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.677 2 akan tanggung jawabnya serta mempunyai kesetiaan dan ketaatan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta bermental baik, dilakukan suatu kesanggupan untuk menaati keharusan atau untuk tidak melakukan larangan yang ditentukan, yang diikrarkan dalam bentuk sumpah atau janji di hadapan atasan yang berwenang menurut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
d.bahwa seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia mulai dari pangkat tertinggi sampai dengan terendah, merupakan pejabat publik yang wajib diambil sumpah atau janji sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Sumpah atau Janji Pejabat di Lingkungan Kepolisian Negara Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3.Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG SUMPAH ATAU JANJI PEJABAT DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.6773

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2.Pejabat Polri adalah anggota Polri yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.
3.Sumpah atau Janji adalah suatu pernyataan dan kesanggupan untuk menaati keharusan serta tidak melakukan larangan, yang diikrarkan di hadapan atasan yang berwenang menurut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4.Pejabat Pengangkat Sumpah atau Janji adalah Pejabat Polri yang mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di hadapan pejabat pengambil sumpah atau janji.
5.Pejabat Pengambil Sumpah atau Janji adalah Pejabat Polri yang membimbing atau membacakan teks sumpah atau janji yang diikuti oleh pejabat pengangkat sumpah atau janji.
6.Kepala Satuan Fungsi yang selanjutnya disingkat Kasatfung adalah Pejabat Polri yang memimpin pada fungsi pengawasan, perencanaan, pembinaan, atau operasional.

Pasal 2

Tujuan peraturan ini:

a.sebagai pedoman dalam pengangkatan sumpah atau janji pejabat di lingkungan Polri;
b.terselenggaranya tata cara pengangkatan sumpah atau janji secara tertib, teratur, dan khidmat; dan
c.terwujudnya komitmen bagi pejabat Polri dalam melakukan perubahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set), serta tidak melakukan praktek korupsi, kolusi, nepotisme, dan gratifikasi.

Pasal 3

Tujuan pengangkatan sumpah atau janji, untuk:

a.melaksanakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.677 4
b.mendayagunakan peran pengawasan eksternal dari tokoh masyarakat dan masyarakat;
c.membangun tanggung jawab antara pejabat pengambil dengan pejabat pengangkat sumpah atau janji;
d.meningkatkan kesadaran bahwa tanggung jawab jabatan yang diemban merupakan amanah;
e.mengubah pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) bagi seluruh Pejabat Polri;
f.mewujudkan Pejabat Polri yang profesional, bermoral, humanis, dan dipercaya masyarakat; dan
g.mewujudkan organisasi Polri sebagai penyelenggara fungsi pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik (clean government and good governance).

Pasal 4

Prinsip-prinsip peraturan ini:

a.legalitas, yaitu pengangkatan sumpah atau janji dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.profesional, yaitu pengangkatan sumpah atau janji dilaksanakan guna meningkatkan komitmen dan kemampuan tugas pejabat di lingkungan Polri;
c.akuntabel, yaitu pengangkatan sumpah atau janji dapat dipertanggungjawabkan secara moral sesuai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
d.jujur, yaitu pengangkatan sumpah atau janji dilakukan berdasarkan hati nurani secara tulus dan ikhlas dalam menjalankan peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab yang akan diemban; dan
e.disiplin, yaitu untuk meningkatkan kesadaran, ketaatan, dan kepatuhan terhadap kewajiban yang harus dijalankan sesuai norma- norma yang berlaku.

BAB II

PEJABAT PENGANGKAT DAN PENGAMBIL SUMPAH ATAU JANJI

Pasal 5

Setiap pejabat Polri wajib mengangkat sumpah atau janji sesuai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan ketentuan dalam peraturan ini.

Pasal 6

(1)Pengangkatan sumpah atau janji Pejabat Polri dilaksanakan oleh: www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.6775
1. a.Pejabat Polri;
2. b.Pejabat yang baru diangkat menjadi anggota Polri; dan
3. c.Pejabat Polri yang melaksanakan mutasi jabatan.
(2)Pejabat Polri yang melaksanakan mutasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib mengangkat sumpah atau janji kembali pada saat akan mengemban tugas, dan tanggung jawab jabatan yang baru.

Pasal 7

(1)Pejabat pengambil sumpah atau janji pada tingkat Mabes Polri, meliputi:
1. a.Kapolri/Wakapolri;
2. b.Kasatfung; atau
3. c.Pejabat Polri yang ditunjuk sebagai inspektur upacara pengangkatan sumpah atau janji.
(2)Pejabat pengambil sumpah atau janji pada lembaga pendidikan di lingkungan Polri, meliputi:
1. a.Kapolri atau pejabat Polri yang ditunjuk oleh Kapolri, khusus pengangkatan sumpah atau janji pada upacara penutupan pendidikan pembentukan;
2. b.Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol);
3. c.Gubernur Akademi Kepolisian (Gubernur Akpol);
4. d.Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (Ka STIK);
5. e.Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan (Kasespim);
6. f.Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Kasespimti);
7. g.Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Kasespimmen);
8. h.Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama (Kasespimma);
9. i.Kepala Sekolah Pembentukan Perwira (Kasetukpa);
10. j.Kepala Pusat Pendidikan di lingkungan Lemdikpol;
11. k.Kepala Sekolah Polisi Negara (Ka SPN); atau
12. l.Pejabat Polri di lingkungan lembaga pendidikan masing-masing yang ditunjuk sebagai inspektur upacara pengangkatan sumpah atau janji.
(3)Pejabat pengambil sumpah atau janji pada tingkat Polda, meliputi:
1. a.Kapolda/Wakapolda;
2. b.Kasatfung; atau
3. c.Pejabat Polri yang ditunjuk sebagai inspektur upacara pengangkatan sumpah atau janji. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.677 6
(4)Pejabat pengambil sumpah atau janji pada tingkat Polres, meliputi:
1. a.Kapolres/Wakapolres;
2. b.Kasatfung; dan
3. c.Pejabat Polri yang ditunjuk sebagai inspektur upacara pengangkatan sumpah atau janji.
(5)Pejabat pengambil sumpah atau janji pada tingkat Polsek, yaitu Kapolsek/Wakapolsek.

Pasal 8

Pejabat pengambil sumpah atau janji wajib menunjukkan sikap dan perilaku sebagai:

a.suri tauladan (lead by example) bagi lingkungan kerjanya dalam berperilaku dan bertutur kata yang jujur, bertanggung jawab, disiplin, adil, dan bijak dalam pelaksanaan tugas;
b.pemimpin dan pelayan (servant leadership), senantiasa bersikap memberikan pelayanan yang baik kepada orang yang dipimpinnya dan masyarakat, serta bukan meminta untuk dilayani;
c.konsultan (consulting), dapat memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, dan konsultasi bagi bawahannya dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme dan produktivitas;
d.penjamin kualitas kinerja (quality assurance), dapat memberikan jaminan kemampuan dan kualitas kinerja yang mengarah kepada profesionalisme, serta pertanggungjawaban keuangan kesatuan/anggota yang diambil sumpah atau janji; dan
e.anti KKN dan gratifikasi, tidak melakukan praktek korupsi, kolusi, nepotisme dan melaporkan gratifikasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jabatan.

Pasal 9

Pejabat yang telah mengangkat sumpah atau janji wajib:

a.memahami dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung di dalam sumpah atau janji yang telah diucapkan;
b.menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawab jabatan secara ikhlas tanpa mengharapkan imbalan;
c.mempunyai komitmen untuk tidak melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme;
d.tidak melakukan gratifikasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jabatan; dan
e.melaporkan pelaksanaan tugasnya baik secara lisan dan/atau tertulis kepada atasan secara berjenjang, sebagai bentuk pertanggungjawaban jabatan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.6777

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 10

(1)Pengangkatan dan pengambilan sumpah atau janji Pejabat Polri dilaksanakan sesuai tata upacara yang berlaku di lingkungan Polri, dan dalam suasana khidmat.
(2)Pengangkatan dan pengambilan sumpah atau janji dapat dilaksanakan pada:
1. a.upacara serah terima jabatan;
2. b.upacara yang diselenggarakan secara khusus untuk pengangkatan dan pengambilan sumpah atau janji; dan
3. c.pengambilan sumpah atau janji pertama sebagai anggota Polri.
(3)Upacara pengangkatan dan pengambilan sumpah atau janji dilaksanakan di tempat terbuka atau di dalam ruangan.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PEJABAT PENGANGKAT DAN PENGAMBIL SUMPAH ATAU JANJI

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

PELAKSANAAN

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PEJABAT PENGANGKAT DAN PENGAMBIL SUMPAH ATAU JANJI

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

PELAKSANAAN

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021