DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 7 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Hubungan Tata Cara Kerja di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan peraturan perundang- undangan, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan www.peraturan.go.id 2018, No.381 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Hubungan Tata Cara Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia; Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG HUBUNGAN TATA CARA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepolisian ini yang dimaksud dengan:

1.Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2.Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
3.Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri.
4.Kepala Polda yang selanjutnya disebut Kapolda adalah pimpinan Polri di daerah dan bertanggung jawab kepada Kapolri.
5.Hubungan Tata Cara Kerja yang selanjutnya disingkat HTCK adalah mekanisme hubungan kerja antarsatuan fungsi di lingkungan organisasi Polri secara vertikal, www.peraturan.go.id 2018, No.381 horizontal dan diagonal atau Polri dengan instansi di luar Polri yang dilaksanakan secara lintas sektoral.
6.Satuan Fungsi yang selanjutnya disebut Satfung adalah bagian dari unit organisasi Polri yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
7.Kepala Satfung yang selanjutnya disebut Kasatfung adalah pimpinan Satfung pada unit organisasi Polri.
8.Hubungan Vertikal adalah hubungan kerja antara unsur pimpinan dengan unsur-unsur dibawahnya dan/atau sebaliknya secara berjenjang berdasarkan struktur organisasi Polri.
9.Hubungan Horizontal adalah hubungan kerja antar sesama unsur pada struktur organisasi Polri dalam rangka koordinasi dan kelancaran kerja dalam bentuk sejajar atau setingkat.
10.Hubungan Diagonal adalah hubungan kerja lintas unsur satuan fungsi pada struktur organisasi Polri dalam rangka koordinasi dan kelancaran kerja.
11.Hubungan Lintas Sektoral adalah hubungan kerja antara Polri dengan lembaga negara, lembaga pemerintah maupun non pemerintah, lembaga organisasi internasional, organisasi non pemerintah/ swadaya masyarakat baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang bersifat koordinasi dan/atau kerja sama.
12.Jiwa Korsa adalah rasa hormat, kesetiaan, kesadaran, dan semangat kebersamaan terhadap negara dan Polri.

Pasal 2

HTCK Polri bertujuan:

a.terwujudnya ketertiban dan keteraturan hubungan tata cara kerja dalam pelaksanaan tugas unit organisasi Polri secara vertikal, horizontal, diagonal dan lintas sektoral;
b.mengoptimalkan fungsi dan peran Satfung pada unit organisasi Polri guna pencapaian sasaran yang telah direncanakan; dan
c.meningkatkan kecepatan dan ketepatan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas. www.peraturan.go.id 2018, No.381

Pasal 3

HTCK Polri dilaksanakan dengan prinsip:

a.prosedural, yaitu dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara, kaidah dan norma yang berlaku dalam suatu organisasi;
b.efektif dan efisien, yaitu dilakukan secara cepat, tepat dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi organisasi Polri;
c.akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan;
d.transparan, yaitu dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan norma dan etika yang berlaku pada masing-masing satuan fungsi dalam organisasi Polri dan instansi di luar Polri; dan
e.proporsional, yaitu dilaksanakan secara berimbang berdasarkan sasaran, tujuan dan target yang diharapkan.

Pasal 4

Susunan organisasi tingkat Markas Besar Polri:

a.unsur pimpinan:
1. 1.Kapolri; dan
2. 2.Wakil Kapolri;
b.unsur pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayanan:
1. 1.Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri;
2. 2.Staf Operasi (Sops) Polri;
3. 3.Staf Perencanaan Umum dan Anggaran (Srena) Polri;
4. 4.Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri;
5. 5.Staf Logistik (Slog) Polri;
6. 6.Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri;
7. 7.Divisi Hukum (Divkum) Polri;
8. 8.Divisi Hubungan Masyarakat (Divhumas) Polri;
9. 9.Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri;
10. 10.Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Div TIK) Polri;
11. 11.Staf Ahli (Sahli) Kapolri;
12. 12.Staf Pribadi Pimpinan (Spripim) Polri; www.peraturan.go.id 2018, No.381
13. 13.Sekretariat Umum (Setum) Polri; dan
14. 14.Pelayanan Markas (Yanma) Polri;
c.unsur pelaksana tugas pokok:
1. 1.Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri;
2. 2.Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri;
3. 3.Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri;
4. 4.Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri;
5. 5.Korps Brigade Mobil (Korbrimob) Polri; dan
6. 6.Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT) Polri;
d.unsur pendukung:
1. 1.Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri;
2. 2.Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Polri;
3. 3.Pusat Keuangan (Puskeu) Polri;
4. 4.Pusat Kedokteran Kesehatan (Pusdokkes) Polri; dan
5. 5.Pusat Sejarah (Pusjarah) Polri;
e.pelaksana tingkat kewilayahan meliputi Polda-Polda.

BAB II

BENTUK HUBUNGAN

Pasal 5

HTCK Kapolri dengan Wakil Kapolri bersifat vertikal, meliputi:

a.Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan strategis maupun teknis kepolisian;
b.Kapolri memimpin Polri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dan pembinaan kemampuan Polri;
c.Wakil Kapolri membantu Kapolri dalam melaksanakan tugasnya mengendalikan pelaksanaan tugas sehari-hari seluruh Satfung markas besar Polri dan kewilayahan; www.peraturan.go.id 2018, No.381
d.Wakil Kapolri mewakili Kapolri dalam hal Kapolri berhalangan;
e.Wakil Kapolri melaksanakan tugas lain atas perintah Kapolri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
f.Wakil Kapolri dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapolri.

Pasal 6

(1)HTCK Kapolri dengan unsur dibawahnya bersifat vertikal:
1. a.Kapolri memimpin organisasi Polri dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dan pembinaan kemampuan Polri;
2. b.Kapolri memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan tugas unsur yang berada di bawahnya;
3. c.Kapolri memberikan arahan dan petunjuk atas kebijakan strategis maupun teknis kepada unsur- unsur yang berada di bawahnya;
4. d.unsur yang berada di bawah Kapolri memberikan laporan, saran, dan/atau pertimbangan sesuai dengan bidang tugas masing-masing baik diminta atau tidak kepada Kapolri; dan
5. e.unsur yang berada di bawah Kapolri bertanggungjawab kepada Kapolri dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakil Kapolri.
(2)HTCK Kapolri dengan tiap Satfung pada unsur dibawahnya tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Pasal 7

(1)HTCK Kasatfung di lingkungan organisasi tingkat markas besar Polri dengan unsur dibawahnya bersifat vertikal: www.peraturan.go.id 2018, No.381
1. a.Kasatfung memimpin Satfung masing-masing dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dan pembinaan fungsi kepolisian;
2. b.Kasatfung pada tiap unsur memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan tugas unsur yang berada dibawahnya;
3. c.Kasatfung pada tiap-tiap unsur memberikan arahan dan petunjuk teknis kepada unsur yang berada dibawahnya;
4. d.unsur yang berada di bawah Kasatfung memberikan laporan, saran, dan/atau pertimbangan sesuai dengan bidang tugas masing-masing kepada Kasatfung baik diminta atau tidak diminta; dan
5. e.unsur yang berada dibawah Kasatfung bertanggung jawab kepada Kasatfung.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai HTCK Kasatfung dengan unsur dibawahnya diatur dengan Peraturan Kasatfung.

Pasal 8

HTCK Kapolda dengan Wakil Kapolda bersifat vertikal:

a.Kapolda menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan strategis dan teknis kepolisian tingkat Polda;
b.Kapolda memimpin Polda dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dan pembinaan kemampuan kepolisian;
c.Wakil Kapolda membantu Kapolda dalam melaksanakan tugasnya mengendalikan pelaksanaan tugas sehari-hari seluruh Satfung tingkat Polda dan Jajarannya;
d.Wakil Kapolda mewakili Kapolda dalam hal Kapolda berhalangan;
e.Wakil Kapolda melaksanakan tugas lain atas perintah Kapolda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan www.peraturan.go.id 2018, No.381
f.Wakil Kapolda dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapolda.

Pasal 9

(1)HTCK Kapolda dengan unsur yang berada dibawahnya sesuai struktur organisasi tingkat Polda bersifat vertikal:
1. a.Kapolda memimpin pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dan pembinaan kemampuan di tingkat Polda;
2. b.Kapolda memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan tugas unsur yang berada dibawahnya;
3. c.Kapolda memberikan arahan dan petunjuk atas kebijakan strategis dan teknis kepada unsur yang berada dibawahnya;
4. d.unsur yang berada di bawah Kapolda memberikan laporan, saran, dan/atau pertimbangan sesuai dengan bidang tugas masing-masing baik diminta atau tidak kepada Kapolda; dan
5. e.unsur yang berada di bawah Kapolda bertanggung jawab kepada Kapolda dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakil Kapolda.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai HTCK Kapolda dengan unsur dibawahnya diatur dengan Peraturan Kapolda.

Pasal 10

HTCK antar unsur pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayanan bersifat horizontal, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:

a.penyusunan kebijakan dan strategi di bidang pengawasan, operasi kepolisian, perencanaan umum dan anggaran, sumber daya manusia, logistik, hukum, kehumasan, hubungan internasional, teknologi informasi www.peraturan.go.id 2018, No.381 dan elektronika serta pelayanan umum dan ketatausahaan;
b.penyusunan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta pelaporan bidang pengawasan, operasi kepolisian, perencanaan umum dan anggaran, sumber daya manusia, logistik, hukum, kehumasan, hubungan internasional, teknologi informasi dan elektronika serta pelayanan umum dan ketatausahaan; dan
c.pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Hubungan Tata Cara Kerja di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan peraturan perundang- undangan, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepolisian ini yang dimaksud dengan:

1.Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2.Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
3.Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri.
4.Kepala Polda yang selanjutnya disebut Kapolda adalah pimpinan Polri di daerah dan bertanggung jawab kepada Kapolri.
5.Hubungan Tata Cara Kerja yang selanjutnya disingkat HTCK adalah mekanisme hubungan kerja antarsatuan fungsi di lingkungan organisasi Polri secara vertikal, www.peraturan.go.id 2018, No.381 horizontal dan diagonal atau Polri dengan instansi di luar Polri yang dilaksanakan secara lintas sektoral.
6.Satuan Fungsi yang selanjutnya disebut Satfung adalah bagian dari unit organisasi Polri yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
7.Kepala Satfung yang selanjutnya disebut Kasatfung adalah pimpinan Satfung pada unit organisasi Polri.
8.Hubungan Vertikal adalah hubungan kerja antara unsur pimpinan dengan unsur-unsur dibawahnya dan/atau sebaliknya secara berjenjang berdasarkan struktur organisasi Polri.
9.Hubungan Horizontal adalah hubungan kerja antar sesama unsur pada struktur organisasi Polri dalam rangka koordinasi dan kelancaran kerja dalam bentuk sejajar atau setingkat.
10.Hubungan Diagonal adalah hubungan kerja lintas unsur satuan fungsi pada struktur organisasi Polri dalam rangka koordinasi dan kelancaran kerja.
11.Hubungan Lintas Sektoral adalah hubungan kerja antara Polri dengan lembaga negara, lembaga pemerintah maupun non pemerintah, lembaga organisasi internasional, organisasi non pemerintah/ swadaya masyarakat baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang bersifat koordinasi dan/atau kerja sama.
12.Jiwa Korsa adalah rasa hormat, kesetiaan, kesadaran, dan semangat kebersamaan terhadap negara dan Polri.

Pasal 2

HTCK Polri bertujuan:

a.terwujudnya ketertiban dan keteraturan hubungan tata cara kerja dalam pelaksanaan tugas unit organisasi Polri secara vertikal, horizontal, diagonal dan lintas sektoral;
b.mengoptimalkan fungsi dan peran Satfung pada unit organisasi Polri guna pencapaian sasaran yang telah direncanakan; dan
c.meningkatkan kecepatan dan ketepatan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas. www.peraturan.go.id 2018, No.381

Pasal 3

HTCK Polri dilaksanakan dengan prinsip:

a.prosedural, yaitu dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara, kaidah dan norma yang berlaku dalam suatu organisasi;
b.efektif dan efisien, yaitu dilakukan secara cepat, tepat dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi organisasi Polri;
c.akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan;
d.transparan, yaitu dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan norma dan etika yang berlaku pada masing-masing satuan fungsi dalam organisasi Polri dan instansi di luar Polri; dan
e.proporsional, yaitu dilaksanakan secara berimbang berdasarkan sasaran, tujuan dan target yang diharapkan.

Pasal 4

Susunan organisasi tingkat Markas Besar Polri:

a.unsur pimpinan:
1. 1.Kapolri; dan
2. 2.Wakil Kapolri;
b.unsur pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayanan:
1. 1.Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri;
2. 2.Staf Operasi (Sops) Polri;
3. 3.Staf Perencanaan Umum dan Anggaran (Srena) Polri;
4. 4.Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri;
5. 5.Staf Logistik (Slog) Polri;
6. 6.Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri;
7. 7.Divisi Hukum (Divkum) Polri;
8. 8.Divisi Hubungan Masyarakat (Divhumas) Polri;
9. 9.Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri;
10. 10.Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Div TIK) Polri;
11. 11.Staf Ahli (Sahli) Kapolri;
12. 12.Staf Pribadi Pimpinan (Spripim) Polri; www.peraturan.go.id 2018, No.381
13. 13.Sekretariat Umum (Setum) Polri; dan
14. 14.Pelayanan Markas (Yanma) Polri;
c.unsur pelaksana tugas pokok:
1. 1.Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri;
2. 2.Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri;
3. 3.Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri;
4. 4.Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri;
5. 5.Korps Brigade Mobil (Korbrimob) Polri; dan
6. 6.Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT) Polri;
d.unsur pendukung:
1. 1.Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri;
2. 2.Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Polri;
3. 3.Pusat Keuangan (Puskeu) Polri;
4. 4.Pusat Kedokteran Kesehatan (Pusdokkes) Polri; dan
5. 5.Pusat Sejarah (Pusjarah) Polri;
e.pelaksana tingkat kewilayahan meliputi Polda-Polda.

BAB II

BENTUK HUBUNGAN

Pasal 5

HTCK Kapolri dengan Wakil Kapolri bersifat vertikal, meliputi:

a.Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan strategis maupun teknis kepolisian;
b.Kapolri memimpin Polri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dan pembinaan kemampuan Polri;
c.Wakil Kapolri membantu Kapolri dalam melaksanakan tugasnya mengendalikan pelaksanaan tugas sehari-hari seluruh Satfung markas besar Polri dan kewilayahan; www.peraturan.go.id 2018, No.381
d.Wakil Kapolri mewakili Kapolri dalam hal Kapolri berhalangan;
e.Wakil Kapolri melaksanakan tugas lain atas perintah Kapolri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
f.Wakil Kapolri dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapolri.

Pasal 6

(1)HTCK Kapolri dengan unsur dibawahnya bersifat vertikal:
1. a.Kapolri memimpin organisasi Polri dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dan pembinaan kemampuan Polri;
2. b.Kapolri memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan tugas unsur yang berada di bawahnya;
3. c.Kapolri memberikan arahan dan petunjuk atas kebijakan strategis maupun teknis kepada unsur- unsur yang berada di bawahnya;
4. d.unsur yang berada di bawah Kapolri memberikan laporan, saran, dan/atau pertimbangan sesuai dengan bidang tugas masing-masing baik diminta atau tidak kepada Kapolri; dan
5. e.unsur yang berada di bawah Kapolri bertanggungjawab kepada Kapolri dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakil Kapolri.
(2)HTCK Kapolri dengan tiap Satfung pada unsur dibawahnya tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Pasal 7

(1)HTCK Kasatfung di lingkungan organisasi tingkat markas besar Polri dengan unsur dibawahnya bersifat vertikal: www.peraturan.go.id 2018, No.381
1. a.Kasatfung memimpin Satfung masing-masing dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dan pembinaan fungsi kepolisian;
2. b.Kasatfung pada tiap unsur memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan tugas unsur yang berada dibawahnya;
3. c.Kasatfung pada tiap-tiap unsur memberikan arahan dan petunjuk teknis kepada unsur yang berada dibawahnya;
4. d.unsur yang berada di bawah Kasatfung memberikan laporan, saran, dan/atau pertimbangan sesuai dengan bidang tugas masing-masing kepada Kasatfung baik diminta atau tidak diminta; dan
5. e.unsur yang berada dibawah Kasatfung bertanggung jawab kepada Kasatfung.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai HTCK Kasatfung dengan unsur dibawahnya diatur dengan Peraturan Kasatfung.

Pasal 8

HTCK Kapolda dengan Wakil Kapolda bersifat vertikal:

a.Kapolda menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan strategis dan teknis kepolisian tingkat Polda;
b.Kapolda memimpin Polda dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dan pembinaan kemampuan kepolisian;
c.Wakil Kapolda membantu Kapolda dalam melaksanakan tugasnya mengendalikan pelaksanaan tugas sehari-hari seluruh Satfung tingkat Polda dan Jajarannya;
d.Wakil Kapolda mewakili Kapolda dalam hal Kapolda berhalangan;
e.Wakil Kapolda melaksanakan tugas lain atas perintah Kapolda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan www.peraturan.go.id 2018, No.381
f.Wakil Kapolda dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapolda.

Pasal 9

(1)HTCK Kapolda dengan unsur yang berada dibawahnya sesuai struktur organisasi tingkat Polda bersifat vertikal:
1. a.Kapolda memimpin pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dan pembinaan kemampuan di tingkat Polda;
2. b.Kapolda memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan tugas unsur yang berada dibawahnya;
3. c.Kapolda memberikan arahan dan petunjuk atas kebijakan strategis dan teknis kepada unsur yang berada dibawahnya;
4. d.unsur yang berada di bawah Kapolda memberikan laporan, saran, dan/atau pertimbangan sesuai dengan bidang tugas masing-masing baik diminta atau tidak kepada Kapolda; dan
5. e.unsur yang berada di bawah Kapolda bertanggung jawab kepada Kapolda dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakil Kapolda.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai HTCK Kapolda dengan unsur dibawahnya diatur dengan Peraturan Kapolda.

Pasal 10

HTCK antar unsur pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayanan bersifat horizontal, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:

a.penyusunan kebijakan dan strategi di bidang pengawasan, operasi kepolisian, perencanaan umum dan anggaran, sumber daya manusia, logistik, hukum, kehumasan, hubungan internasional, teknologi informasi www.peraturan.go.id 2018, No.381 dan elektronika serta pelayanan umum dan ketatausahaan;
b.penyusunan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta pelaporan bidang pengawasan, operasi kepolisian, perencanaan umum dan anggaran, sumber daya manusia, logistik, hukum, kehumasan, hubungan internasional, teknologi informasi dan elektronika serta pelayanan umum dan ketatausahaan; dan
c.pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.