DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 3 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Ringkasan

Peraturan Kepala Kepolisian ini mengatur mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Polri bertujuan untuk mendapatkan legalitas Penyidik di lingkungan Polri. Penyidik di lingkungan Polri terdiri atas: a. Penyidik; dan b. Penyidik Pembantu. Pengangkatan Penyidik Polri dilaksanakan setelah calon Penyidik memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas di bidang Penyidikan, memerlukan legalitas Penyidik sebagai syarat formal melalui pengangkatan Penyidik yang dilakukan melalui prosedur tertib administrasi menurut hukum acara pidana berupa pengangkatan dan pemberhentian serta pengambilan sumpah dan janji sebagai Penyidik yang dibuktikan dengan terbitnya keputusan dari pejabat yang berwenang;
c.bahwa rekrutmen dan seleksi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia telah dicabut dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian ini yang dimaksud dengan:

1.Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2.Markas Besar Polri yang selanjutnya disebut Mabes Polri adalah kesatuan organisasi Polri pada tingkat pusat.
3.Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
4.Wakil Kapolri yang selanjutnya disebut Wakapolri adalah unsur pimpinan Polri yang bertugas membantu Kapolri dalam mengendalikan pelaksanaan tugas sehari-hari seluruh satuan staf Mabes Polri dan jajarannya serta bertanggung jawab kepada Kapolri.
5.Kepala Badan Reserse Kriminal Polri yang selanjutnya disebut Kabareskrim Polri adalah unsur pimpinan pada Bareskrim Polri yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolri.
6.Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri.
7.Kepala Polda yang selanjutnya disebut Kapolda adalah pimpinan Polri di daerah dan bertanggung jawab kepada Kapolri.
8.Penyidik adalah Pejabat Polri yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan Penyidikan.
9.Penyidik Pembantu adalah Pejabat Polri yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas Penyidikan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
11.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari Unit Organisasi Polri yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program dan kegiatan Polri, dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 2

Pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Polri bertujuan untuk mendapatkan legalitas Penyidik di lingkungan Polri.

Pasal 3

Pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Polri dilaksanakan dengan prinsip:

a.legalitas, yaitu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.transparan, yaitu dilaksanakan secara terbuka dengan melakukan pengawasan dan pengendalian;
c.prosedural, yaitu dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan Kapolri ini; dan
d.akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan tindakannya secara yuridis, teknis dan administrasi.

Pasal 4

Penyidik di lingkungan Polri terdiri atas:

a.Penyidik; dan
b.Penyidik Pembantu.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 5

(1)Penyidik diangkat dan diberhentikan oleh Kapolri.
(2)Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keputusan Kapolri.
(3)Keputusan Kapolri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penandatanganannya dapat didelegasikan kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 6

Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), meliputi:

a.Wakapolri; dan
b.Kabareskrim Polri.

Pasal 7

Pengangkatan dan pemberhentian Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) untuk kepangkatan Komisaris Besar Polisi sampai dengan Komisaris Jenderal Polisi berdasarkan Keputusan Kapolri yang ditandatangani oleh Kapolri, dan petikannya ditandatangani oleh Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi Bareskrim Polri.

Pasal 8

(1)Wakapolri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mengangkat dan memberhentikan Penyidik dengan kepangkatan Ajun Komisaris Besar Polisi dan Komisaris Polisi.
(2)Keputusan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik dengan kepangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani oleh Wakapolri atas nama Kapolri, dan petikannya ditandatangani oleh Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi Bareskrim Polri.

Pasal 9

(1)Kabareskrim Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mengangkat dan memberhentikan Penyidik dengan kepangkatan dari Brigadir Polisi Dua sampai dengan Ajun Komisaris Polisi.
(2)Keputusan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik dengan kepangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani oleh Kabareskrim Polri atas nama Kapolri, dan petikannya ditandatangani oleh Kabagbinfung Rorenmin Bareskrim Polri.

BAB III

MEKANISME

Pasal 10

Pengangkatan Penyidik Polri dilaksanakan setelah calon Penyidik memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PELAKSANAAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

MEKANISME

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PELAKSANAAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

MEKANISME

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024