DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 3 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Ringkasan

Peraturan Kepala Kepolisian ini mengatur mengenai Pembinaan terhadap Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Melakukan Pelanggaran Disiplin atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sasaran Pembinaan terhadap PNPP yang melakukan Pelanggaran disiplin atau KEPP dengan status: a. dalam proses pemeriksaan; b. menjalani putusan hukuman; dan c. dalam masa pengawasan. Metode penyampaian materi Pembinaan dapat berupa: a. ceramah; b. tanya jawab; c. konseling; d. diskusi; dan e. praktik.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa terhadap pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan Pelanggaran disiplin atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilakukan pembinaan oleh fungsi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia guna mempersiapkan dan mengembalikan sikap, mental dan kepribadian serta mencegah melakukan pelanggaran berulang;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pembinaan terhadap Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Melakukan Pelanggaran Disiplin atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia; Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBINAAN TERHADAP PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN ATAU KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA Draft bersih Hasil Rapat Akhir 15 Sept 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka keamanan dalam negeri.
2.Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.
3.Pembinaan adalah kegiatan untuk memulihkan dan meningkatkan kualitas ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sikap dan perilaku Pegawai Negeri Pada Polri.
4.Pegawai Negeri Pada Polri yang selanjutnya disingkat PNPP adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil Polri.
5.Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma atau aturan moral, baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman sikap, perilaku dan perbuatan pejabat Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab serta kehidupan sehari-hari.
6.Peraturan Disiplin adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan PNPP.
7.Divisi Profesi dan Pengamanan Polri yang selanjutnya disebut Divpropam Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang pertanggungjawaban Profesi dan Pengamanan internal pada tingkat Markas Besar Polri yang berada di bawah Kapolri.
8.Bagian Rehabilitasi Personel Divpropam Polri yang selanjutnya disebut Bagrehabpers Divpropam Polri adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf yang berada di bawah Kepala Divpropam Polri.
9.Bidang Profesi dan Pengamanan Polda yang selanjutnya disebut Bidpropam Polda adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang pertanggungjawaban Profesi dan Pengamanan internal pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
10.Subbagian Rehabilitasi Personel Bidpropam Polda yang selanjutnya disebut Subbagrehabpers Bidpropam Polda adalah unsur pelaksana yang bertugas melaksanakan penerimaan pengaduan keberatan dari PNPP, registrasi dan penelitian terhadap perkara disiplin dan/atau KEPP, dan penetapan putusan rehabilitasi, serta Pembinaan dan pemulihan profesi.
11.Kepolisian Resor yang selanjutnya disebut Polres adalah unsur pelaksana tugas kewilayahan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
12.Pelanggaran adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh PNPP yang bertentangan dengan Peraturan Disiplin dan KEPP.
13.Terduga Pelanggar adalah PNPP yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga telah melakukan Pelanggaran disiplin dan/atau KEPP.
14.Terhukum adalah terduga pelanggar yang telah mendapatkan putusan hukuman disiplin yang bersifat tetap.
15.Pelanggar adalah setiap pejabat Polri yang karena kesalahannya telah dinyatakan terbukti melakukan Pelanggaran melalui sidang Komisi Kode Etik Polri.

Pasal 2

(1)Sasaran Pembinaan terhadap PNPP yang melakukan Pelanggaran disiplin atau KEPP dengan status:
1. a.dalam proses pemeriksaan;
2. b.menjalani putusan hukuman; dan
3. c.dalam masa pengawasan.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di:
1. a.ruang Pembinaan pada fungsi Profesi dan Pengamanan Polri;
2. b.satuan kerja terduga pelanggar bertugas; atau
3. c.tempat lain yang ditentukan.

Pasal 3

(1)Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh:
1. a.Bagrehabpers Divpropam Polri, pada tingkat Markas Besar Polri;
2. b.Subbagrehabpers Bidpropam Polda, pada tingkat Kepolisian Daerah; dan
3. c.Seksi Profesi dan Pengamanan, pada tingkat Polres.
(2)Penanggung jawab Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
1. a.Kepala Divpropam Polri, pada tingkat Markas Besar Polri;
2. b.Kepala Bidpropam Polda, pada tingkat Kepolisian Daerah; dan
3. c.Kepala Polres, pada tingkat Polres.
(3)Dalam melakukan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan satuan kerja terkait.

BAB II

PEMBINAAN DALAM PROSES PEMERIKSAAN

Pasal 4

(1)Dalam proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.pemeriksaan pendahuluan;
2. b.sidang disiplin atau sidang Komisi Kode Etik Polri; dan
3. c.sidang banding.
(2)Pembinaan dalam proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap PNPP yang diduga melakukan Pelanggaran disiplin atau KEPP dan dimutasikan pada satuan kerja tertentu.
(3)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam seminggu.

Pasal 5

Dalam melaksanakan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 fungsi Profesi dan Pengamanan Polri melaksanakan kegiatan:

a.pendataan terhadap PNPP yang akan dibina;
b.penyusunan rencana terkait waktu, tempat, materi dan narasumber yang akan dilibatkan;
c.penerbitan surat perintah pelaksanaan kegiatan Pembinaan;
d.pembuatan surat permohonan narasumber;
e.pembuatan surat permohonan menghadirkan peserta;
f.penyampaian materi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
g.pembuatan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
h.pendistribusian laporan; dan
i.pengarsipan.

BAB III

PEMBINAAN DALAM MENJALANI PUTUSAN HUKUMAN

Pasal 6

(1)Menjalani putusan hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dilaksanakan terhadap PNPP yang menjalankan putusan:
1. a.sidang Komisi Kode Etik Polri dengan sanksi kewajiban pelanggar untuk mengikuti Pembinaan rohani, mental, dan pengetahuan profesi selama 1 (satu) bulan; atau
2. b.sidang disiplin atau sidang Komisi Kode Etik Polri yang ditempatkan di satuan kerja tertentu.
(2)Pembinaan terhadap PNPP yang sedang menjalani putusan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan minimal 1 (satu) minggu sekali.

Pasal 7

(1)Terhadap PNPP yang sudah mengikuti Pembinaan atas sanksi putusan sidang Komisi Kode Etik Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, diberikan surat keterangan telah menjalani sanksi Pembinaan.
(2)Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dibuat dalam bentuk format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kapolri ini.

Pasal 8

(1)Dalam melaksanakan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, fungsi Profesi dan Pengamanan Polri melaksanakan kegiatan:
1. a.pendataan terhadap PNPP yang akan dibina;
2. b.penyusunan rencana terkait waktu, tempat, materi dan narasumber yang akan dilibatkan;
3. c.penerbitan surat perintah pelaksanaan kegiatan Pembinaan;
4. d.pembuatan surat undangan rapat koordinasi kepada satuan kerja narasumber;
5. e.pelaksanaan rapat koordinasi dengan fungsi terkait mengenai materi Pembinaan;
6. f.pembuatan laporan hasil rapat koordinasi;
7. g.pembuatan surat permohonan narasumber;
8. h.pembuatan surat permohonan menghadirkan peserta;
9. i.penyampaian materi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
10. j.penerbitan surat keterangan telah menjalani sanksi Pembinaan;
11. k.pembuatan surat penghadapan kembali kepada kepala kesatuan kerja tempat pelanggar bertugas paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pelanggar selesai mengikuti Pembinaan atas sanksi putusan sidang Komisi Kode Etik Polri, dengan melampirkan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf j;
12. l.pembuatan laporan hasil pelaksanaan Pembinaan atas sanksi putusan sidang Komisi Kode Etik Polri;
13. m.pendistribusian laporan hasil pelaksanaan Pembinaan atas sanksi putusan sidang Komisi Kode Etik Polri; dan
14. n.pengarsipan.
(2)Dalam melaksanakan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, fungsi Profesi dan Pengamanan Polri melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IV

PEMBINAAN DALAM MASA PENGAWASAN

Pasal 9

Dalam masa pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dilakukan Pembinaan kepada Pelanggar/Terhukum yang telah selesai menjalani sanksi putusan sidang sampai diterbitkan administrasi rehabilitasi.

Pasal 10

(1)Pembinaan dalam masa pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan minimal 1 (satu) hari.
(2)PNPP yang telah mengikuti Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Surat Keterangan Pembinaan Masa Pengawasan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…