DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Ringkasan

Peraturan Kepala Kapolri ini mengatur mengenai Penindakan Aksi Penyerangan Terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan Penindakan adalah suatu tindakan atau upaya yang dilakukan oleh kepolisian untuk menghentikan, mengendalikan terhadap suatu perbuatan yang dianggap melanggar hukum. Sedangkan Aksi Penyerangan adalah suatu tindakan agresif yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan maksud melukai, merusak atau menguasai.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam melaksanakan tugasnya, sering dihadapkan pada situasi yang mengancam atau membahayakan diri pribadi, keluarga, lingkungan dan fasilitas lain yang dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga dibutuhkan langkah- langkah untuk penanganan dan penindakan agar dapat mencegah dampak yang tidak meluas;
c.bahwa tindakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dilaksanakan secara tegas dan terukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penindakan Aksi Penyerangan Terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia; Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENINDAKAN AKSI PENYERANGAN TERHADAP KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.Penindakan adalah suatu tindakan atau upaya yang dilakukan oleh kepolisian untuk menghentikan, mengendalikan terhadap suatu perbuatan yang dianggap melanggar hukum.
2.Aksi Penyerangan adalah suatu tindakan agresif yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan maksud melukai, merusak atau menguasai.
3.Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
4.Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi Kepolisian.
5.Tindakan Kepolisian adalah upaya paksa dan/atau tindakan lain yang dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan untuk mencegah, menghambat atau menghentikan tindakan pelaku penyerangan yang mengancam keselamatan atau membahayakan jiwa raga, harta benda atau kehormatan kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat.
6.Tegas dan Terukur adalah serangkaian tindakan kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri, baik perseorangan maupun dalam ikatan kesatuan secara profesional, proporsional dan tanpa ragu-ragu, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 2

Penindakan Aksi Penyerangan terhadap Polri, meliputi penyerangan pada:

a.markas kepolisian;
b.ksatrian;
c.asrama/rumah dinas Polri;
d.satuan pendidikan; dan
e.rumah sakit Polri/klinik/fasilitas kesehatan.

Pasal 3

Penyerangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan dengan sasaran:

a.personel;
b.materiil; dan
c.gedung.

Pasal 4

(1)Personel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
1. a.anggota Polri;
2. b.pegawai negeri sipil Polri;
3. c.pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
4. d.keluarga Polri;
5. e.tahanan Polri;
6. f.tamu Polri; dan
7. g.orang lain yang perlu dilindungi.
(2)Materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
1. a.persenjataan dan amunisi;
2. b.alat peralatan keamanan/alat material khusus;
3. c.kendaraan;
4. d.peralatan/perlengkapan kantor; dan
5. e.dokumen.
(3)Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:
1. a.pos penjagaan/gerbang;
2. b.gedung perkantoran;
3. c.gudang persenjataan;
4. d.gudang logistik;
5. e.sarana prasarana perkantoran;
6. f.ruang tahanan; dan
7. g.fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Pasal 5

Penindakan Aksi Penyerangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan melalui Tindakan Kepolisian.

Pasal 6

Tindakan Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:

a.peringatan;
b.penangkapan;
c.pemeriksaan/penggeledahan;
d.pengamanan barang/benda yang digunakan untuk melakukan aksi penyerangan; dan/atau
e.penggunaan senjata api secara Tegas dan Terukur.

Pasal 7

Peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, merupakan pemberitahuan lisan dengan meneriakkan ucapan secara jelas dan tegas untuk menghentikan aksinya dan/atau meletakkan barang/benda yang digunakan untuk melakukan aksi penyerangan.

Pasal 8

Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan untuk aksi penyerang yang:

a.tidak mengindahkan peringatan petugas Polri;
b.menjadi provokator dan/atau agitator dalam aksi penyerangan; dan
c.merusak fasilitas Polri.

Pasal 9

(1)Pemeriksaan/penggeledahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan terhadap penyerang yang telah dilakukan penangkapan.
(2)Dalam hal pada saat pemeriksaan/penggeledahan ditemukan barang/benda yang terkait dengan penyerangan dan/atau membahayakan, dilakukan penyitaan.

Pasal 10

(1)Pengamanan barang/benda yang digunakan untuk melakukan aksi penyerangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, merupakan penguasaan sementara oleh petugas Polri.
(2)Barang/benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diserahkan kepada penyidik untuk kepentingan penegakan hukum.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…