DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 27 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Ringkasan

Peraturan Kepala Kepolisian ini mengatur mengenai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. PIPK di lingkungan Polri dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: a. Penerapan PIPK; b. Penilaian PIPK; dan c. Reviu PIPK. Reviu PIPK diselenggarakan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan LK telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengendalian keuangan menggunakan sistem pengendalian intern yang memadai dalam penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui pengendalian intern atas pelaporan keuangan secara mandiri oleh satuan kerja di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c.bahwa Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan telah diatur oleh peraturan perundang-undangan mengenai keuangan namun dalam pelaksanaan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia membutuhkan peraturan yang lebih teknis;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kepolisian Negara Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

1.Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan yang selanjutnya disingkat PIPK adalah pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
2.Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
3.Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
4.Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah satuan kerja di lingkungan Polri yang bertugas melaksanakan pengawasan intern dan bertanggung jawab kepada pimpinan APIP.
5.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari Unit Organisasi Polri yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program dan kegiatan Polri, dan selaku kuasa pengguna anggaran yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat Satker.
6.Pelaporan Keuangan Polri yang selanjutnya disebut Pelaporan Keuangan adalah keseluruhan proses yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan.
7.Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat LK adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Satker selaku entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
8.Identifikasi Risiko adalah serangkaian proses analisis untuk mengetahui faktor-faktor dalam transaksi akun yang berpotensi memiliki kesalahan dalam penerapannya.
9.Rancangan Pengendalian adalah upaya yang dilakukan dalam menyusun rencana pengendalian risiko secara efektif dan tepat untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi pada proses dan/atau transaksi akun.
10.Penerapan PIPK adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap Satker untuk memberikan keyakinan bahwa pelaporan keuangan Satker dilaksanakan dengan pengendalian intern yang memadai.
11.Tim Penerap PIPK yang selanjutnya disebut Tim Penerap adalah tim kerja yang ditunjuk untuk membantu Kepala Satker dalam mengimplementasikan pengendalian intern atas tata kelola keuangan Satker sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai keuangan.
12.Penilaian PIPK adalah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan pengendalian dalam mendukung keandalan Pelaporan Keuangan.
13.Tim Penilai PIPK yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim kerja yang ditunjuk untuk membantu Kepala Satker dalam melaksanakan penilaian PIPK.
14.Laporan Hasil Kompilasi Penilaian PIPK Tingkat Pusat yang selanjutnya disebut LHKP-P adalah laporan yang merupakan kompilasi dari LHKP-W dan berisi kesimpulan atas penilaian efektivitas pelaksanaan PIPK pada Polri.
15.Laporan Hasil Kompilasi Penilaian PIPK Tingkat Wilayah yang selanjutnya disebut LHKP-W adalah laporan yang merupakan kompilasi dari LHP dan berisi kesimpulan atas penilaian efektivitas pelaksanaan PIPK pada Markas Besar I/II dan/atau Kepolisian Daerah.
16.Laporan Hasil Penilaian PIPK Satker yang selanjutnya disebut LHP adalah laporan yang berisi mengenai pelaksanaan PIPK pada Satker dan berisi kesimpulan atas hasil penilaian efektivitas pelaksanaan PIPK pada Satker.
17.Reviu PIPK adalah penelaahan atas penyelenggaraan PIPK oleh auditor APIP yang kompeten.
18.Catatan Hasil Reviu PIPK yang selanjutnya disebut CHR adalah dokumen yang berisi simpulan yang didapatkan dari suatu proses reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan.

Pasal 2

PIPK di lingkungan Polri bertujuan:

a.mewujudkan tata kelola keuangan Polri yang lebih baik;
b.mewujudkan sistem pengendalian intern yang memadai dalam proses penyusunan laporan keuangan Satker; dan
c.meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran Satker yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 3

PIPK di lingkungan Polri dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a.Penerapan PIPK;
b.Penilaian PIPK; dan
c.Reviu PIPK.

BAB II

PENERAPAN PIPK

Pasal 4

(1)Penerapan PIPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
1. a.Penerapan PIPK tingkat pusat; dan
2. b.Penerapan PIPK tingkat Satker.
(2)Penerapan PIPK tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Tim Penerap tingkat pusat berdasarkan keputusan Kapolri.
(3)Tim Penerap tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
1. a.ketua;
2. b.sekretaris; dan
3. c.anggota.
(4)Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan oleh pejabat pada Pusat Keuangan Polri.
(5)Pejabat pada Pusat Keuangan Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas dan bertanggung jawab atas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Polri.
(6)Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh Perwira Menengah/Pembina pada Pusat Keuangan Polri.
(7)Perwira Menengah/Pembina pada Pusat Keuangan Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertugas dan bertanggung jawab atas penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah dalam penyusunan LK Polri/Pusat.
(8)Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilaksanakan oleh 3 (tiga) orang personel Pusat Keuangan Polri yang ditunjuk oleh Ketua Tim Penerap tingkat pusat.

Pasal 5

Tim Penerap tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), bertugas:

a.menyusun matriks Identifikasi Risiko dan kecukupan Rancangan Pengendalian risiko; dan
b.memberi saran masukan kepada Tim Penilai tingkat pusat dalam proses penentuan akun signifikan yang berpotensi salah saji material atau menurut pertimbangan pembina fungsi keuangan perlu dievaluasi.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Tim Penerap tingkat pusat melakukan kegiatan:

a.menyusun rencana pembuatan matriks Identifikasi Risiko dan Kecukupan rancangan pengendalian risiko;
b.melakukan kerja sama dengan Tim Penilai tingkat pusat, pihak internal maupun eksternal Polri lainnya dalam menentukan akun signifikan;
c.menelaah komponen-komponen pengendalian dalam matriks Identifikasi risiko dan kecukupan Rancangan Pengendalian risiko, dengan melakukan minimal langkah-langkah:
1. 1.mengidentifikasi proses dan/atau transaksi utama Pelaporan Keuangan;
2. 2.mengidentifikasi risiko utama;
3. 3.mengidentifikasi pengendalian utama;
4. 4.mendokumentasikan proses utama dan pengendalian utama yang berkaitan; dan
5. 5.memahami teknologi informasi dan komunikasi beserta risiko-risikonya;
d.melengkapi isi komponen pengendalian pada matriks Identifikasi risiko dan kecukupan Rancangan Pengendalian risiko;
e.menyampaikan matriks Identifikasi Risiko dan kecukupan Rancangan Pengendalian risiko kepada tim penilai tingkat pusat untuk dinilai efektivitas rancangan pengendalian yang telah disusun;
f.memperbaiki matriks Identifikasi Risiko dan kecukupan Rancangan Pengendalian risiko sebagaimana saran dan koreksi dari Tim Penilai tingkat pusat; dan
g.menyerahkan kembali matriks Identifikasi Risiko dan kecukupan Rancangan Pengendalian risiko yang telah diperbaiki kepada tim penilai tingkat pusat.

Pasal 7

(1)Penerapan PIPK Tingkat Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Tim Penerap tingkat Satker berdasarkan keputusan Kepala Satker.
(2)Tim Penerap tingkat Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.ketua;
2. b.sekretaris; dan
3. c.anggota.
(3)Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh pejabat perencanaan Satker.
(4)Pejabat perencanaan Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas menyusun rencana program dan anggaran Satker.
(5)Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh pejabat keuangan Satker.
(6)Pejabat keuangan Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertugas menyusun LK Satker.
(7)Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh:
1. a.1 (satu) personel sumber daya manusia;
2. b.1 (satu) operator logistik; dan
3. c.1(satu) personel yang ditugaskan sebagai pengelola teknologi informasi.

Pasal 8

Tim Penerap tingkat Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), bertugas:

a.mengoordinasikan penerapan peraturan, standar yang berlaku maupun kebijakan pimpinan dalam pengendalian intern pengelolaan keuangan Satker; dan
b.mendorong penggunaan keuangan Satker telah diamankan dari kerugian akibat adanya pemborosan, penyalahgunaan wewenang, kesalahan administrasi, kecurangan, dan/atau sebab-sebab lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai keuangan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Tim Penerap tingkat Satker melakukan kegiatan:

a.menyusun rencana penerapan PIPK di lingkungan Satker;
b.melakukan koordinasi dengan Tim Penilai Tingkat Wilayah dalam penerapan PIPK;
c.melakukan sosialisasi PIPK, dan/atau matriks Identifikasi Risiko dan kecukupan Rancangan Pengendalian risiko yang telah ditetapkan oleh tim penilai tingkat pusat;
d.mengoordinir personel Satker untuk melaksanakan penerapan PIPK;
e.membuat dokumentasi pelaksanaan komponen pengendalian intern di lingkungan Satker;
f.membuat dokumentasi pelaksanaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Satker; dan
g.menindaklanjuti saran masukan dari Tim Penilai Tingkat Satker.

BAB III

PENILAIAN PIPK

Pasal 10

(1)Penilaian PIPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
1. a.Penilaian PIPK tingkat pusat;
2. b.Penilaian PIPK tingkat wilayah; dan
3. c.Penilaian PIPK tingkat Satker.
(2)Penilaian PIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk LHKP-P, LHKP-W dan LHP yang menyimpulkan efektivitas penerapan PIPK dalam 3 (tiga) tingkatan penilaian, meliputi:
1. a.efektif;
2. b.efektif dengan pengecualian; atau
3. c.mengandung kelemahan material.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…