DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023

Nomor: 6
Tahun: 2023
Ditetapkan: 30 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Ringkasan

Peraturan Kepala Kepolisian ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kehumasan di lingkungan Polri diemban oleh seluruh pegawai negeri pada Polri dengan melakukan: internalisasi kehumasan dalam kehidupan sehari-hari; dan intensifikasi kebiasaan baru.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa komunikasi yang baik menjadi kewajiban seluruh pegawai negeri pada kepolisian negara Republik Indonesia, baik secara langsung ataupun melalui media sebagai pengemban fungsi kehumasan dengan dikoordinasikan oleh fungsi hubungan masyarakat kepolisian negara Republik Indonesia;
c.bahwa penyelenggaraan kehumasan dilaksanakan secara harmonis, dengan memedomani peraturan perundang-undangan dan selaras dengan kebijakan pemerintah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia; Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2.Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
3.Hubungan Masyarakat Polri selanjutnya disebut Humas Polri adalah salah satu fungsi di lingkungan Polri yang memiliki tugas membina dan menyelenggarakan fungsi hubungan masyarakat di lingkungan Polri, mengelola informasi, data dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat.
4.Kepala Divisi Humas Polri selanjutnya disebut Kadivhumas Polri adalah unsur pimpinan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri serta dalam pelaksanaan tugas sehari- hari di bawah kendali Wakil Kapolri.
5.Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut Kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
6.Agenda Setting Humas Polri adalah strategi komunikasi yang digunakan oleh Humas Polri untuk mempengaruhi persepsi publik tentang Polri dengan cara memilih dan menekankan isu-isu tertentu tentang Polri.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 2

Kehumasan di lingkungan Polri diemban oleh seluruh pegawai negeri pada Polri.

Pasal 3

Dalam mengemban kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 seluruh pegawai negeri pada Polri melakukan:

a.internalisasi kehumasan dalam kehidupan sehari-hari; dan
b.intensifikasi kebiasaan baru.

Pasal 4

(1)Internalisasi kehumasan dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan dengan memberikan pemahaman terkait hal ikhwal kehumasan kejahatan siber, dan literasi digital.
(2)Pemahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara aktif oleh masing-masing pegawai negeri pada Polri saat beraktivitas di dunia nyata maupun maya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan intensifikasi kebiasaan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b pegawai negeri pada Polri dapat mengajak keluarganya untuk:

a.menampilkan kegiatan positif melalui media umum dan/atau media sosial yang dimilikinya;
b.memberi respons atau reaksi positif terhadap konten unggahan maupun pemberitaan terkait Polri melalui like, share atau comment pada media sosial; dan
c.tidak ikut serta menyebarluaskan unggahan serta pemberitaan negatif tentang Polri atau yang belum pasti kebenarannya.

Pasal 6

Penyelenggaraan kehumasan di Lingkungan Polri dikoordinasikan oleh fungsi Humas.

Pasal 7

(1)Fungsi Humas harus memiliki kompetensi kehumasan minimal meliputi:
1. a.public speaking Humas Polri;
2. b.editor;
3. c.pembuat berita;
4. d.juru foto;
5. e.juru rekam;
6. f.operator layanan informasi terpadu;
7. g.operator pemantauan;
8. h.analis media;
9. i.operator media sosial;
10. j.operator pengelola opini publik; dan
11. k.operator drone.
(2)Kompetensi kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan melalui pendidikan dan/atau pelatihan di bidang kehumasan yang diselenggarakan oleh Polri atau lembaga lain.
(3)Lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan badan hukum yang bekerja sama dengan Polri.

Pasal 8

Fungsi Humas melaksanakan kegiatan minimal berupa:

a.agenda Setting Humas Polri;
b.wawancara mendadak;
c.jumpa pers;
d.war room system management;
e.amplifikasi dan viralisasi;
f.pembuatan produk kreatif;
g.peliputan; dan
h.pendataan dan pelayanan informasi.

Pasal 9

(1)Agenda Setting Humas Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
1. a.kemampuan mengelola isu di tengah masyarakat; dan
2. b.mengelola, memilah dan menganalisis berita yang dianggap penting terkait kegiatan, kejadian, perkembangan situasi Kamtibmas dan lain-lain tentang Kepolisian secara sistematis dan profesional.
(2)Agenda Setting Humas Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
1. a.meningkatkan citra Polri;
2. b.membangun kepercayaan publik;
3. c.mewujudkan informasi yang baik;
4. d.menentukan isu yang penting bagi masyarakat; dan
5. e.membentuk opini masyarakat.
(3)Agenda Setting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh fungsi Humas dari tingkat markas besar Polri sampai dengan kepolisian resor.

Pasal 10

Wawancara Mendadak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, minimal meliputi materi:

a.terkait isu, kegiatan, peristiwa yang menjadi topik terkini; dan
b.keberhasilan, kinerja Polri dan/atau berita positif.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…