DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PROFIL KESEHATAN MENTAL BAB III BENTUK PELAYANAN KESEHATAN MENTAL BAB IV PELAKSANA PELAYANAN KESEHATAN MENTAL BAB V STRUKTUR, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB TPKM POLRI BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan kompeten sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan pelayanan kesehatan mental yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan guna tercapainya kesejahteraan mental, menjaga hubungan harmonis antara anggota Polri, keluarga, dan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelayanan kesehatan mental merupakan bagian dari pemenuhan hak personel Polri dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok kepolisian;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelayanan Kesehatan Mental di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia; Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAYANAN KESEHATAN MENTAL DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.Pelayanan Kesehatan Mental Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kegiatan yang diberikan untuk mendukung kesehatan serta kesejahteraan mental dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2.Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
3.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.
4.Pegawai Negeri pada Polri yang selanjutnya disingkat PNPP adalah Anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil pada Polri.
5.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Polri yang selanjutnya disingkat PPPK Polri adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas kepolisian.
6.Peserta Pendidikan Pembentukan Polri yang selanjutnya disingkat Peserta Diktuk Polri adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat dan telah lulus seleksi untuk mengikuti pendidikan pembentukan anggota Polri.
7.Tim Penguji Kesehatan Mental Polri yang selanjutnya disebut TPKM Polri adalah suatu tim yang bertugas dan berwenang memutuskan sehat atau tidaknya mental PNPP untuk melaksanakan tugas dan fungsi kepolisian berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi.
8.Tugas Kepolisian adalah kegiatan yang dilakukan oleh personel Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum.
9.Operasi Kepolisian adalah serangkaian kegiatan Polri yang diorganisir secara khusus dalam rangka pencegahan, penanggulangan dan penindakan terhadap gangguan Kamtibmas yang diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran/target operasi, cara bertindak, kekuatan personel, dukungan logistik dan anggaran tertentu.

Pasal 2

Pelayanan kesehatan mental di lingkungan Polri berasaskan:

a.kemanusiaan yaitu menjunjung tinggi martabat dan hak asasi manusia;
b.profesionalitas yaitu sesuai standar keilmuan, kode etik profesi dengan menjunjung tinggi tanggung jawab serta integritas;
c.kerahasiaan yaitu tidak dapat diakses pihak lain tanpa izin;
d.non-diskriminasi yaitu adil, setara, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan;
e.akuntabilitas yaitu dapat dipertanggungjawabkan; dan
f.kesejahteraan mental yaitu mewujudkan kondisi optimal psikologis, emosional, sosial, dan spiritual personel Polri.

Pasal 3

Pelayanan kesehatan mental bertujuan:

a.mewujudkan pemenuhan hak personel Polri atas kesehatan mental;
b.meningkatkan ketahanan fisiologis, psikologis, dan sosial personel Polri;
c.mendeteksi dini, dan menanggulangi gangguan kesehatan mental akibat beban tugas;
d.menyediakan pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif;
e.melindungi personel Polri dari stigma, diskriminasi, dan pelanggaran kerahasiaan data kesehatan mental; dan
f.memperkuat profesionalisme Polri melalui peningkatan kesehatan mental personel.

Pasal 4

Pelayanan kesehatan mental di lingkungan Polri meliputi:

a.profil kesehatan mental;
b.bentuk pelayanan kesehatan mental;
c.pelaksana pelayanan kesehatan mental;
d.struktur, tugas, dan tanggung jawab TPKM Polri;
e.fasilitas pelayanan kesehatan mental; dan
f.pengawasan dan pengendalian.

BAB II

PROFIL KESEHATAN MENTAL

Pasal 5

(1)Profil kesehatan mental Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan integrasi antarindikator dari aspek fisiologis, aspek psikologis dan aspek sosial yang menandakan kategori kesehatan mental.
(2)Profil kesehatan mental sebagaimana ayat (1) dapat diperoleh dengan menggunakan pengukuran berbasis fisiologis dan/atau psikometri.

Pasal 6

(1)Pengukuran berbasis fisiologis merupakan proses mengukur dengan penggunaan parameter fisik yang memengaruhi kondisi kesehatan mental.
(2)Pengukuran berbasis psikometri merupakan proses mengukur menggunakan instrumen psikometri dan/atau alat tes psikologi untuk menilai dan mendeteksi kondisi kesehatan mental.

Pasal 7

(1)Pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menggunakan parameter, instrumen, dan/atau alat tes psikologi yang tervalidasi secara ilmiah dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.
(2)Pengukuran kesehatan mental dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun atau sesuai kebutuhan penugasan.

Pasal 8

(1)Hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:
1. a.hasil yang berkaitan dengan kesehatan mental; dan/atau
2. b.hasil yang menunjukkan adanya indikasi penyakit fisik yang dapat menyebabkan gangguan mental.
(2)Hasil pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dirujuk kepada tim medis untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
(3)Hasil pengukuran digunakan untuk:
1. a.deteksi dini terhadap potensi gangguan kesehatan mental personel Polri;
2. b.dasar penyusunan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan mental; dan
3. c.data dukung dalam perencanaan pola pembinaan karier personel Polri.
(4)Tim medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tenaga kesehatan profesional yang berwenang memberikan perawatan kesehatan dan/atau pengobatan secara medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas kategori:
1. a.baik;
2. b.sedang;
3. c.kurang; dan
4. d.sangat kurang.
(2)Kategori baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi kesehatan mental yang ditandai dengan kemampuan individu dalam menjaga keseimbangan aspek fisiologis, psikologis, dan sosial, sehingga tetap berada dalam keadaan produktif.
(3)Kategori sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi kesehatan mental yang ditandai dengan adanya gejala awal permasalahan, namun masih dalam batas kemampuan individu untuk melakukan upaya pencegahan, penyesuaian, dan/atau perbaikan agar tidak berkembang menjadi gangguan yang lebih berat.
(4)Kategori kurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi kesehatan mental yang ditandai dengan timbulnya gangguan yang memerlukan penanganan profesional melalui upaya penyembuhan atau pemulihan, pengurangan penderitaan, pengendalian disabilitas, serta pengelolaan gejala setelah adanya diagnosis dari tenaga profesional kesehatan mental yang berwenang.
(5)Kategori sangat kurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kondisi kesehatan mental yang memerlukan penanganan segera melalui layanan kuratif dan/atau rehabilitatif secara intensif.
(6)Hasil pengukuran kesehatan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen rahasia yang wajib disimpan oleh Biro Psikologi SSDM Polri sebagai rekam kesehatan mental personel Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kerahasiaan data.

Pasal 10

(1)Hasil pengukuran kesehatan mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan dokumen rahasia yang wajib disimpan oleh Biro Psikologi Staf Sumber Daya Manusia Polri sebagai rekam kesehatan mental personel Polri
(2)Hasil pengukuran kesehatan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diakses dan dimanfaatkan setelah mendapat izin dari Kapolri.
(3)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Kepala Biro Psikologi Staf Sumber Daya Manusia Polri melalui Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…