DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Ringkasan

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Renstra Polri adalah dokumen Perencanaan Polri untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. 2. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian. 4. Manual Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Penunjang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Manual IKU dan IKP Polri adalah dokumen yang berisi penjelasan detail tentang indikator kinerja yang mencakup definisi, formula, target kinerja, satuan pengukuran, polarisasi, periode pemantauan, dimensi, sumber data, penghimpun data, pengampu akuntabilitas dan pengesahan. 5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2025- 2029; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
4.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA STRATEGIS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Renstra Polri adalah dokumen Perencanaan Polri untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
2.Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
3.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
4.Manual Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Penunjang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Manual IKU dan IKP Polri adalah dokumen yang berisi penjelasan detail tentang indikator kinerja yang mencakup definisi, formula, target kinerja, satuan pengukuran, polarisasi, periode pemantauan, dimensi, sumber data, penghimpun data, pengampu akuntabilitas dan pengesahan.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Pasal 2

(1)Renstra Polri merupakan dokumen perencanaan strategis Polri yang disusun dengan memedomani RPJMN sesuai dengan periode pemerintahan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dijadikan sebagai acuan/pedoman dalam penyusunan Renstra Satker tingkat Mabes Polri, Renstra Satker tingkat Polda dan Renstra Polres jajaran.
(2)Renstra Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.visi;
2. b.misi;
3. c.tujuan;
4. d.sasaran strategis;
5. e.arah kebijakan;
6. f.strategi;
7. g.kerangka regulasi;
8. h.kerangka kelembagaan;
9. i.target kinerja;
10. j.kerangka pendanaan; dan
11. k.kerangka pendanaan prioritas nasional pada Polri.
(3)Penjelasan Renstra Polri dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

Pasal 3

(1)Sasaran Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d diukur pencapaiannya dengan menggunakan manual IKU dan IKP Polri.
(2)Manual IKU dan IKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan indikator kinerja.
(3)Penjelasan pengukuran manual IKU dan IKP Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

Pasal 4

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2025 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA ttd. LISTYO SIGIT PRABOWO Paraf:

1.konseptor/Plt. Kabagjakum: …..
2.Karojakstra : …..
3.Waastamarena Kapolri : …..
4.Astamarena Kapolri : …..
5.Kadivkum Polri : …..
6.Kasetum Polri : …..
7.Wakapolri : ….. LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025-2029 PENJELASAN RENSTRA POLRI DALAM KURUN WAKTU 5 (LIMA) TAHUN A. PENDAHULUAN
1.Kondisi Umum Kondisi umum menjelaskan hasil evaluasi pencapaian program dan kegiatan yang didasarkan pada sasaran dan/atau indikator kinerja yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya. Selain itu, kondisi umum menggambarkan aspirasi masyarakat dalam pemenuhan layanan dan regulasi yang dilakukan oleh Polri.

a.Evaluasi capaian Renstra Polri tahun 2020-2024. Kinerja Polri pada periode 2020-2024 menjadi acuan bagi Renstra Polri pada periode 2025-2029. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, kinerja Polri akan digambarkan dalam empat aspek utama yaitu, indeks keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), indeks pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas), indeks penegakan hukum (Gakkum), dan kualitas pelayanan publik yang dilakukan Polri bagi masyarakat luas. Pertama, indeks keamanan dan ketertiban masyarakat mencerminkan kinerja Polri dalam memberikan jaminan dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di dalam negeri. Kinerja ini akan berdampak pada kontribusi Polri pada pembangunan nasional di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (Polhukhankam). Kinerja Indeks Kamtibmas masyarakat cenderung mengalami penurunan selama tiga tahun berturut-turut, dikarenakan capaian kinerja pada indeks Harkamtibmas dan indeks Gakkum cenderung mengalami penurunan kinerja meskipun telah mencapai target sepanjang periode 2020-2024. Hal ini disebabkan karena indeks Kamtibmas terhubung secara linier dan berjenjang pada setiap komponen yang ada di dalam indeks Harkamtibmas dan indeks Gakkum. Grafik 1. Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2020-2023 Grafik di atas menunjukkan bahwa indeks Kamtibmas mendapatkan nilai melebihi target yang telah ditetapkan, meskipun terjadi penurunan realisasi capaian kinerja sepanjang periode 2020-2023. Hal ini dimungkinkan terjadi karena target yang ditetapkan cenderung lebih rendah dibandingkan kemampuan yang dimiliki Polri. Keberhasilan Polri dalam mewujudkan kondisi Kamtibmas yang aman dan kondusif, didukung oleh beberapa program/kegiatan yang dilakukan Polri, di antaranya: (1) melakukan imbauan disiplin pengguna jalan untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas;

(2)mengimplementasikan strategi Bhabinkamtibmas melalui desa sentuhan, desa pantauan dan desa binaan serta meningkatkan jumlah FKPM/Pokdar; (3) meningkatkan respons time kehadiran Polri di TKP; (4) mengoptimalkan pengamanan di jalur perairan; (5) pengamanan objek vital dan target rentan; (6) penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintegritas tinggi dengan pelaksanaan operasi Madago Raya dan melakukan BKO Polda Papua; (7) reduksi potensi gangguan Kamtibmas
(8)meningkatkan patroli rutin di jalur aktivitas masyarakat yang menggunakan moda transportasi laut; dan
(9)penggelaran/menempatkan kapal-kapal patroli polisi di titik-titik rawan kejahatan di wilayah perairan. Sepanjang periode 2020-2024, Polri telah berhasil menjaga situasi Kamtibmas tepat kondusif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Pada tahun 2020-2021 Polri melakukan operasi yustisi dengan TNI dan Pemerintah daerah untuk menegakkan protokol kesehatan di seluruh wilayah Indonesia, melakukan edukasi dan mendistribusikan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak pandemi. Selain itu, pada tahun 2020 juga Polri berhasil mengamankan pelaksanaan Pilkada serentak 2020, mengendalikan aksi unjuk rasa terhadap protes Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dan menjaga stabilitas keamanan secara umum. Pada 2021, Polri berhasil menurunkan gangguan Kamtibmas dengan pendekatan kemitraan melalui peran aktif Bhabinkamtibmas dan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda melalui kegiatan seperti sistem keamanan lingkungan (Siskamling), patroli dialogis, dan problem solving untuk mencegah gangguan Kamtibmas. Peran tersebut 3,1 3,2 3,2 3,3 4,23 3,91 3,79 3,39 0 1 2 3 4 5 2020 2021 2022 2023 Target Realisasi didukung dan dipertegas dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas. Pada tahun 2022, Polri terus memperkuat peran Bhabinkamtibmas dalam melakukan menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif, serta mendorong masyarakat berkolaborasi dalam menciptakan suasana yang kondusif di berbagai daerah. Pada 2023-2024, Polri berhasil menjaga kondisi dan situasi Kamtibmas tepat kondusif di seluruh wilayah Indonesia melalui Operasi Mantap Brata 2023-2024 untuk memastikan kondisi tetap kondusif menjelang dan selama periode pemilihan umum. Kedua, kondisi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat mencerminkan kinerja Polri dalam melakukan upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan terjadinya tindak kejahatan. Kinerja ini diukur dari 10 indikator kinerja yang menjadi pembentuk indeks Harkamtibmas, di mana kinerja Indeks Harkamtibmas telah mencapai target sepanjang periode 2020-2023 meskipun pada periode yang sama juga cenderung mengalami penurunan berturut-turut karena sebagian besar kinerja indikator pembentuk Indeks Harkamtibmas berada pada rentang 90–100%. Grafik 2. Indeks Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2020-2023 Grafik di atas menunjukkan bahwa indeks Harkamtibmas mendapatkan nilai melebihi target, meskipun terjadi penurunan realisasi capaian kinerja sepanjang periode 2020-2023. Hal ini dimungkinkan terjadi karena target yang ditetapkan cenderung lebih rendah dibandingkan kemampuan yang dimiliki Polri. Penurunan kinerja indeks Harkamtibmas disebabkan karena kinerja Road Safety Index, di mana peningkatan jumlah kendaraan bermotor (4,08%) dan populasi penduduk (1,30%) berkontribusi meningkatkan jumlah laka (15,63%) dan korban laka yang meninggal dunia (6,43%) sepanjang periode 2020-2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa berkendara di jalan raya menjadi tidak aman disebabkan karena jumlah Lakalantas dan korban yang meninggal dunia meningkat dengan signifikan. 62 63 64 65 80,67 84,98 75,34 65,62 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2020 2021 2022 2023 Target Realisasi 23.259 25.266 24.778 27.895 100.028 103.645 137.851 152.008 2020 2021 2022 2023 Korban Meninggal Dunia Jumlah Laka Grafik 3. Jumlah Laka dan Korban Meninggal Dunia 2020-2023 Polri sudah melakukan beberapa upaya yang dapat menurunkan jumlah kecelakaan lalu lintas dan fatalitas korban meninggal dunia dengan (1) menyelenggarakan operasi Lalu Lintas yang tematik, (2) menyelenggarakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli Lalu lintas, (3) melakukan kajian blackspot dan trouble spot kecelakaan lalu-lintas dan angkutan jalan pada daerah rawan kecelakaan lalu lintas dan membangun komunitas di area tersebut; (4) melaksanakan giat penindakan pelanggaran secara selektif di daerah rawan kecelakaan lalu lintas, (5) penanganan kecelakaan lalu lintas menonjol dengan pemanfaatan teknologi Traffic Accident Analysis (TAA), (6) membangun sistem uji SIM yang berbasis pada kompetensi keselamatan, (7) sosialisasi dan kampanye tentang budaya tertib berlalu lintas, (8) melanjutkan program “Stop Pelanggaran, Kecelakaan dan Keselamatan untuk Kemanusiaan”, dan (9) koordinasi dengan instansi terkait dan stakeholder untuk menangani permasalahan yang terjadi di jalan maupun kendaraan dan orang yang melintas yang dapat menyebabkan kecelakaan dan menyosialisasikan keselamatan lalu lintas. Selain itu, penurunan kinerja indeks Harkamtibmas juga disebabkan karena kinerja crime rate, di mana jumlah kasus kejahatan yang terjadi meningkat dengan sangat signifikan sebanyak 40,28%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sepanjang periode 2020-2023 wilayah Indonesia khususnya di kota-kota besar menjadi tidak aman. Hal ini didukung oleh banyaknya tindak kejahatan atau kasus hukum yang terjadi baik di lingkungan tempat tinggal ataupun tidak, serta yang dilakukan oleh orang terdekat, keluarga ataupun tidak. Meskipun begitu, masyarakat tetap menilai Polri memiliki kinerja yang baik dalam pelaksanaan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu sebesar 77,7%. Hal ini juga didukung oleh tingginya masyarakat yang menilai kinerja “persentase penduduk yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya” dengan hasil di atas 110%, yang menandakan bahwa semakin banyak orang yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya. Grafik 4. Jumlah Kasus Kejahatan Tahun 2020-2023 247.218 237.371 335.254 615.488 2020 2021 2022 2023 Jumlah kasus kejahatan Secara umum, sepanjang periode 2020-2024 Polri telah melakukan upaya terbaik dalam pelaksanaan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada tahun 2020-2024, Polri juga berperan dalam pengendalian pandemi Covid-19 melalui penegakan protokol kesehatan dan dukungan pelaksanaan vaksinasi, pemulihan ekonomi nasional melalui pengamanan distribusi logistik dan bantuan sosial dan pengamanan perayaan natal dan tahun baru untuk pengawasan arus mudik dan mencegah kerumunan, serta pengamanan agenda strategis nasional melalui pelaksanaan pengamanan Presidensi KTT G20 Indonesia, pengamanan Pemilu, pengamanan Pilkada, Operasi Lilin, Operasi Ketupat, Operasi Madago Raya, Operasi Zebra, Operasi Mantap Brata dan berbagai program pembangunan. Pada tahun 2023-2024, fokus utama Polri dalam pelaksanaan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat meliputi mendukung program pemerintah dalam menjaga harga bahan pokok dan mencegah aksi spekulasi pasar, dan pemberantasan kejahatan siber, Narkoba, dan terorisme. Selain itu, Polri juga telah menerapkan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) untuk mendukung penegakan hukum berlalu lintas berbasis teknologi. Ketiga, Penegakan hukum secara berkeadilan mencerminkan kinerja Polri dalam dalam menyelesaikan suatu tindak kejahatan atau kasus hukum. Kinerja ini dari 8 indikator kinerja yang menjadi pembentuk indeks Gakkum, di mana kinerja Indeks Gakkum telah mencapai target sepanjang periode 2020-2023 meskipun pada periode yang sama juga cenderung mengalami penurunan berturut-turut karena sebagian besar kinerja indikator pembentuk Indeks Gakkum cenderung mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dengan penurunan berkisar pada rentang 10–20 Poin. Grafik 5. Indeks Penegakan Hukum Tahun 2020-2023 62 63 64 65 89,42 69,62 76,37 70,58 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2020 2021 2022 2023 Target Realisasi Grafik di atas menunjukkan bahwa indeks Gakkum mendapatkan nilai melebihi target, meskipun terjadi fluktuasi dan cenderung terus mengalami penurunan realisasi kinerja sepanjang periode 2020-2023. Secara umum, kinerja Polri dalam bidang penegakan hukum menunjukkan hasil yang baik dengan rata-rata penyelesaian atau penanganan perkara tindak pidana atau kejahatan secara keseluruhan cenderung lebih banyak dibandingkan target yang ditetapkan, yaitu di atas 100% sepanjang periode 2020-2023. Keberhasilan tersebut didukung oleh berbagai macam upaya, di antaranya melakukan Interview, Surveillance, Undercover, lidik online dan cyber patrol yang hasilnya menjadi data pendukung yang dapat dijadikan landasan dan bahan informasi dalam rangka proses penyidikan lebih lanjut, memutus mata rantai dan mengungkap jaringan peredaran Narkoba, menyamakan persepsi dengan JPU terhadap perkara yang ditangani guna mempercepat penyelesaian perkara, kolaborasi dan kerja sama dengan instansi/badan/lembaga penegak hukum di luar negeri terkait penanganan kejahatan ekonomi dan khusus yang bersifat transnasional, pembentukan Satgas TPPO Bareskrim Polri, melaksanakan pelatihan Traffic Accident Analysis (TAA) dan sertifikasi penyidik Laka Lantas sampai dengan tingkat Kewilayahan, dan meningkatkan patroli rutin di jalur aktivitas masyarakat yang menggunakan moda transportasi laut. Kinerja penegakan hukum terkesan buruk karena masyarakat menilai penanganan atau penyelesaian kasus hukum masih tebang pilih sehingga muncul fenomena “No Viral No Justice” di media sosial yang menjadi tekanan bagi citra dan kinerja Polri. Semakin banyak perkara yang ditangani setelah menjadi “No Viral No Justice” dapat menurunkan kepercayaan dan kepuasan Masyarakat terhadap pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan Polri. Hal ini didukung oleh kajian yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada tahun 2024 yang menemukan bahwa 34,4% masyarakat menilai kinerja penegakan hukum yang dilakukan Polri buruk. Sepanjang periode 2020-2024 Polri menghadapi beberapa kasus hukum yang terus muncul berkaitan dengan “No Viral No Justice”, diantaranya kasus perundungan dan penganiayaan audrey, kasus kematian tragis Novia Widyasari, kasus Ferdy Sambo dan pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat, kasus penganiayaan Mario Dandy, kasus vina cirebon, kasus penganiayaan Brandoville, kasus penganiayaan dokter koas dan kasus penganiayaan karyawan toko roti. Maraknya kasus hukum yang terjadi namun ditangani setelah kasus tersebut viral di media sosial berdampak pada citra Polri dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, di mana citra Polri dari pada tahun 2021 sebesar 78,7% turun menjadi menjadi 48,5% pada tahun 2022. Selain itu, penurunan kinerja penegakan hukum Polri juga didukung oleh tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan penegakan hukum mengalami penurunan kinerja pada periode 2021-2023, yaitu 84,53 pada tahun 2021 menjadi 66,65 pada tahun 2023. Grafik 6. Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Polri pada Aspek Penegakan Hukum Tahun 2020-2023 Terakhir, kualitas pelayanan publik Polri mencerminkan kinerja Polri dalam memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat luas. Kinerja pelayanan publik dilihat dari indeks kepuasan layanan kepolisian yang berfokus pada 5 fungsi operasional kepolisian, yaitu Lalu Lintas, Intelkam, Binmas, Sabhara, dan Reskrim dari tingkat pusat hingga kewilayahan. Secara umum, kinerja pelayanan publik Polri dinilai baik dengan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kepolisian yang terus meningkat. Grafik 7. Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian Tahun 2020-2023 Grafik di atas menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian mendapatkan nilai melebihi target dan cenderung mengalami peningkatan kinerja sepanjang periode 2020-2023. Peningkatan kinerja pelayanan publik Polri didukung oleh upaya Polri dalam memperkuat kualitas layanan kepolisian berbasis teknologi yang dilakukan secara online melalui pembuatan SIM, SKCK, dan pelaporan masyarakat. Upaya tersebut merupakan bagian dari 16 Program Prioritas Kapolri khususnya pada program 77 84,53 81,11 66,65 2020 2021 2022 2023 Kepuasan Masyarakat 76 77 78 79 80,98 83,13 85,56 85,77 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 2020 2021 2022 2023 Target Realisasi transformasi pelayanan publik dan transformasi pengawasan. Transformasi tersebut berperan penting dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan publik kepolisian dan menyampaikan pengaduan kepada Polri sebagai bentuk pengawasan eksternal yang diperlukan dalam perbaikan kinerja Polri. Melalui program transformasi tersebut Polri juga berkomitmen untuk menyediakan layanan publik yang prima dan mekanisme pengawasan yang memudahkan bagi masyarakat pencari keadilan. Secara umum, kualitas pelayanan publik Polri terus meningkat melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), di mana berbagai inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi (e-government) telah diterapkan pada unit kerja di lingkungan Polri.
1. b.Aspirasi Stakeholder Dalam penyusunan rencana strategis Polri, pemangku kepentingan (stakeholder), baik eksternal maupun internal merupakan faktor yang sangat penting dan sentral. Pemangku kepentingan ini dapat diidentifikasi sebagai individu, kelompok, unit organisasi yang memiliki kepentingan dan dapat memberikan pengaruh pada rencana strategis Polri. 1) hasil kajian yang dilakukan oleh Kompas pada tahun 2024 terkait citra Polri menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Polri cenderung mengalami fluktuasi sepanjang periode Oktober 2019 sampai Juni 2024. Namun, citra Polri cenderung mengalami peningkatan sejak periode Oktober 2022. Hal ini terlihat dari peningkatan citra Polri di mata masyarakat yaitu sebesar 48,5% pada Oktober 2022 menjadi 73,1% pada Juni 2024. Peningkatan tersebut didukung oleh transformasi organisasi yang dilakukan Polri melalui Program Presisi. Grafik 8. Tren Citra Polri Sumber: Litbang Kompas. “Jajak Pendapat Kompas: HUT Ke-78 Bhayangkara, Tantangan Saat Citra Polri Menguat”. Kompas.id, 1 Juli 2024. 66,8% 71,9% 71,0% 78,7% 77,5% 74,8% 65,7% 48,5% 49,9% 61,6% 66,8% 71,6% 73,1% Okt 2019Agu 2020Jan 2021Apr 2021 Okt2021 Jan 2022Jun 2022Okt 2022Jan 2023Mei 2023Agu 2023Des 2023Jun 2024 Tren Citra Polri Citra Polri Grafik 9. Penilaian Masyarakat terhadap Polri dalam Menjalankan Tugas Pokok Polri Sumber: Litbang Kompas. “Jajak Pendapat Kompas: HUT Ke-78 Bhayangkara, Tantangan Saat Citra Polri Menguat”. Kompas.id, 1 Juli 2024. Citra tersebut menjadi fondasi yang kuat untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan kinerja Polri dalam rangka melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat Indonesia di masa mendatang. Selain itu, dalam kajian yang sama hasil penilaian masyarakat atas terhadap Polri dalam menjalankan tugas pokok Polri yang berfokus pada pelayanan masyarakat (pembuatan SIM, SKCK, pelaporan kejahatan, dan pelayanan masyarakat lainnya); memberikan perlindungan masyarakat (pengayoman); menegakkan hukum; memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri dinilai memiliki kinerja yang baik. Hal ini terlihat dari penilaian masyarakat yang menilai baik terhadap kinerja Polri sebesar 84,9% pada aspek pelayanan, 79,1% pada aspek pengayoman, 63,2% pada aspek penegakan hukum, dan 77,7% pada aspek Harkamtibmas. Secara umum, Polri dinilai telah memberikan pelayanan masyarakat dengan baik. Hasil ini didukung oleh transformasi pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh Polri melalui digitalisasi pelayanan masyarakat. Sedangkan tugas pokok Polri pada aspek penegakan hukum dinilai kurang optimal karena masih Polri masih dinilai tidak tegas dan transparan dalam penanganan kasus hukum oleh masyarakat. 15,90% 15,00% 17,80% 16,40% 61,80% 48,20% 61,30% 68,50% 13,60% 30,20% 17,00% 9,90% 6,50% 4,20% 1,60% 3,00% 2,20% 2,40% 2,30% 2,20% Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat Menegakan Hukum Memberikan perlindungan (pengayom) masyarakat Memberikan pelayanan masyarakat (Pembuatan SIM, SKCK, Pelaporan Kejahatan, dll) Penilaian Masyarakat terhadap Polri (Kepolisian: Polsek, Polres, Polda) dalam menjalankan Tugas Pokok Polri Sangat Baik Baik Buruk Sangat Buruk Tidak Tahu Grafik 10. Harapan Masyarakat terhadap Polri Sumber: Litbang Kompas. “Jajak Pendapat Kompas: HUT Ke-78 Bhayangkara, Tantangan Saat Citra Polri Menguat”. Kompas.id, 1 Juli 2024. Penilaian masyarakat terhadap Polri dalam menjalankan tugas pokoknya juga mencakup harapan masyarakat terhadap Polri. Harapan tersebut terbagi ke dalam 4 (empat) poin, yaitu: a) Polri melaksanakan penegakan hukum yang jauh dari intervensi pihak lain; b) Polri bersikap adil dalam penegakan hukum; c) Polri memiliki integritas tinggi dan sikap profesional; d) Polri melakukan pembenahan budaya organisasi melalui pembangunan etika, disiplin, dan perilaku Polri. Berdasarkan hasil survei di atas, maka Polri perlu menekankan beberapa inisiatif strategi yang mampu meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Inisiatif terhadap dapat dilakukan dengan meningkatkan internalisasi budaya Polri (Tribrata dan Catur Prasetya) dalam mewujudkan personel Polri yang berintegritas dan profesional, menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat, meningkatkan penegakan hukum yang lebih tegas dan lebih adil, lebih mengayomi masyarakat, dan mengoptimalkan penerapan proses penegakan hukum berbasis sains (Scientific Crime Investigation). 2) stakeholder lain seperti Presiden RI, Jaksa Agung, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan memiliki sejumlah ekspektasi terhadap Polri, yaitu a) Polri terus memberikan pelayanan yang terbaik sebagai pelindung dan pengayom masyarakat dalam menyukseskan pembangunan nasional untuk menjamin terciptanya masyarakat yang tenteram, adil, dan sejahtera; b) Polri harus membangun komunikasi publik yang baik, menjadi teladan, serta membangun etika pelayanan yang berorientasi kepada rakyat; c) personel Polri adalah insan Bhayangkara yang menjunjung tinggi Tribrata Polri yang solid secara internal dan sinergis secara eksternal; d) Polri terus bersinergi dalam upaya penegakan hukum yang prediktif, transparan, Lebih tegas menegakan hukum 28% Bersikap Adil 19% Lebih Mengayomi 17% Lebih berintegritas dan profesional (dalam kedisiplinan dan etika) 17% Kinerja semakin baik 10% Pelayanan lebih cepat 6% Lainnya 1% Tidak Tahu 2% HARAPAN MASYARAKAT TERHADAP POLRI berkeadilan dan efektif mendukung percepatan transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045; e) mendukung semua program pemerintah seperti pengentasan kemiskinan hingga peningkatan investasi; f) Polri perlu menjadi institusi yang humanis, melalui pendekatan yang lebih empati dan memahami kebutuhan masyarakat; g) mengembangkan kapasitas baik di ranah institusi maupun personal bertalenta digital; h) memperkuat penguasaan teknologi dan komitmen pimpinan dalam memberikan layanan dan perlindungan terbaik bagi masyarakat melalui penerapan SPBE; i) Polri lebih cermat dalam melakukan pengawasan terhadap penyusunan anggaran Satker dan menyusun kajian tentang pedoman pengelolaan keuangan RSB Polri. Harapan lainnya dari stakeholder yaitu j) membangun sarana pengaduan kejahatan siber yang terintegrasi, mudah, dan dapat dianalisis sesuai kebutuhan; k) meningkatkan kualitas penerapan sistem manajemen TIK Polri secara terpadu melalui SDP dan SPBE; l) menyusun strategi pemenuhan kebutuhan Bhabinkamtibmas pada masing-masing Polda dengan mempertimbangkan posisi kelembagaan; m) meningkatkan pengamanan fisik BMN yang didukung dengan identifikasi khusus berupa fisik kode inventaris barang yang melekat pada BMN; n) penghapusan atas NRKB pilihan yang telah habis masa berlakunya dari daftar regident Ranmor sesuai ketentuan; dan o) melakukan review dan revisi Peraturan Aslog Kapolri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perhitungan Alokasi Kupon Dukungan dan Susut BBM.
  1. 2.Potensi dan Permasalahan Identifikasi potensi dan permasalahan merupakan langkah bagi organisasi untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan tantangan yang akan dihadapi. Hal ini perlu dilakukan agar organisasi dapat menentukan langkah- langkah strategis yang realistis untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi organisasi.
2. a.Potensi dan Permasalahan Internal Hasil analisis kekuatan dari berbagai dimensi dapat dipaparkan dan dipetakan ke dalam susunan rantai nilai proses aktivitas utama (core process) Polri yang terdiri atas cegah dini, cegah, dan penindakan. Pada proses cegah dini, terdapat 3 (tiga) poin rangkuman kekuatan yang dimiliki oleh institusi Polri. Pertama, sudah bakunya Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Kode Etik Profesi Polri sebagai panduan objektif kinerja Polri dalam penyimpangan. Kedua, penguatan atas budaya integritas, kejujuran dan kehormatan pada pelaksanaan setiap tugas kepolisian melalui Sasaran Strategis Grand Strategy Polri periode I (2025-2029). Ketiga, tingginya tingkat kebanggaan SDM Polri terhadap instansi Polri dapat melahirkan loyalitas dan identitas organisasi yang memperkuat usaha pencegahan dini Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban nasional. Pada proses cegah, terdapat 2 (dua) poin rangkuman kekuatan yang dimiliki oleh institusi Polri. Pertama, Polri tergabung dalam beragam organisasi regional dan internasional untuk mengoptimalkan tindakan pencegahan kejahatan, seperti Interpol (sejak 1954), Aseanapol (sejak 1981), UNPOL (sejak 1989), JCLEC (sejak 2004) dan lain-lain. Kedua, terdapat 3.603 SDM Polri yang bertugas membina karier di luar struktur Polri pada 119 Kementerian/Lembaga/ Pemda/Instansi/BUMN/Swasta yang dapat menjadi modal sosial Polri dalam memastikan kondusivitas Kamtibmas Nasional. Pada proses penindakan, terdapat 2 (dua) poin rangkuman kekuatan yang dimiliki oleh institusi Polri. Pertama, jaringan struktur organisasi Polri yang tersebar di 38 provinsi Indonesia memudahkan untuk koordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penegakan hukum. Kedua, setiap fungsi dari proses penyelidikan, penyidikan dan penegakan hukum di Polri telah didukung oleh teknologi digital yang memudahkan Polri untuk bekerja secara efektif dan efisien. 1) analisis kelemahan internal berdasarkan rantai nilai Beberapa analisis kelemahan dari berbagai dimensi dapat dipaparkan dan dipetakan ke dalam susunan rantai nilai proses aktivitas utama (core process) Polri yang terdiri atas cegah dini, cegah, dan penindakan. Pada proses cegah dini terdapat satu poin rangkuman kelemahan yang dimiliki oleh institusi Polri, yaitu belum optimalnya internalisasi budaya integritas (zona WBK dan WBBM) hingga ke level Polres. Saat ini baru ada 113 WBK dan 19 WBBM dari total 508 Polres di seluruh Indonesia. Pada proses cegah juga terdapat satu poin rangkuman kelemahan yang dimiliki oleh institusi Polri, yaitu masih terdapat 12 Kota/Kabupaten yang belum memiliki infrastruktur Polres dan baru 4 dari 12 Kota/Kabupaten tersebut yang sudah mengusulkan untuk pembangunan Polres. Hal ini tentu berpotensi menyulitkan tugas pencegahan kejahatan di Kota/Kabupaten terkait. Pada proses penindakan terdapat 3 (tiga) poin rangkuman kelemahan yang dimiliki oleh institusi Polri. Pertama, budaya mekanistik merintangi keterbukaan saluran komunikasi dan transparansi arus informasi Polri, sehingga berpotensi menghambat proses penyelidikan, penyidikan, dan penegakan hukum. Kedua, diperlukan penguatan pondasi penanganan perkara berbasis ilmiah (scientific crime investigation). Ketiga, penguatan ketegasan dan keadilan dalam penanganan perkara dinilai perlu ditingkatkan. Selain itu, terdapat 4 (empat) poin rangkuman kelemahan Polri yang memiliki pengaruh terhadap ketiga proses aktivitas utama (core process) Polri. Pertama, belum berjalannya fungsi koordinasi dan kolaborasi pada kegiatan operasional Polri lintas Satker secara digital maupun secara teknis operasional, mulai dari fungsi pencegahan dini hingga ke penindakan. Kedua, belum tersedianya pengimplementasian sistem penghargaan dan hukuman berbasis risiko serta kinerja dan belum optimalnya standar kompetensi baku yang konsisten di setiap fungsi dan jenjang karier SDM Polri. Ketiga, kuantitas dan kualitas SDM Polri dinilai belum selaras dengan beban kerja di lapangan, disertai dengan kurangnya perhatian dan kepedulian unsur pimpinan pada mekanisme Waskat anggotanya. Keempat, kurangnya dukungan saran dan prasarana peningkatan kompetensi personel, termasuk Sarpras mandiri seperti e-learning dan e-library. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa poin kekuatan dan kelemahan sebagai berikut: a) kekuatan
(1)sudah bakunya Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Kode Etik Profesi Polri;
(2)dukungan pimpinan atas internalisasi nilai-nilai budaya integritas, kejujuran, dan kehormatan;
(3)jaringan komunikasi dan tergabungnya Polri dengan struktur organisasi nasional, regional, bahkan internasional;
(4)Polri telah memiliki Master Plan TIK dan Komite TIK;
(5)tingginya tingkat kebanggaan personel terhadap instansi Polri. b) kelemahan
(1)budaya mekanistik (mahluk hidup seolah-olah adalah mesin) merintangi keterbukaan komunikasi dan transparansi arus informasi di internal Polri;
(2)belum optimalnya pembudayaan Zona Integritas (WBK dan WBBM) hingga ke level Polres (SPKT, SIM dan SKCK);
(3)tumpang tindih tugas dan fungsi di struktur internal Polri;
(4)belum terbentuknya Polres di seluruh Kota/ Kabupaten;
(5)belum ada sistem dan data yang terintegrasi antar satuan kerja;
(6)sistem penghargaan dan hukuman (reward and punishment) yang belum optimal;
(7)mekanisme transfer pengetahuan yang belum optimal dengan frekuensi rotasi personel yang tinggi;
(8)kuantitas dan kualitas SDM Polri belum selaras dengan beban kerja;
(9)ketiadaan standar kompetensi baku dan konsisten di setiap fungsi dan jenjang karier anggota Polri;
(10)kurangnya perhatian unsur pimpinan pada mekanisme Waskat;
(11)kurangnya koordinasi dan kolaborasi antar satuan kerja (silo);
(12)terbatasnya Sarpras peningkatan kompetensi personel, termasuk Sarpras yang bersifat mandiri;
(13)belum tersedianya MEPE hingga ke satuan terkecil.
1. b.Potensi dan Permasalahan Eksternal Analisis terhadap potensi dan permasalahan eksternal dilakukan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi Polri. Analisis tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai fakta eksternal, di antaranya sosial/ demografi, teknologi, ekonomi, dan politik. Potensi dan permasalahan eksternal Polri dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) dimensi sosial/demografi dalam dimensi sosial/demografi, terdapat 3 (tiga) fenomena kunci yang memiliki dampak terhadap organisasi Polri, yaitu: a) bonus demografi pada tahun 2022, Indonesia tercatat sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 dunia, yaitu sebesar 277 juta jiwa. Dengan tingkat fertilitas 2%, pertumbuhan penduduk diperkirakan akan melambat di bawah 1% selama kurun waktu 2025- 2045, sehingga jumlah penduduk diperkirakan sebanyak 324,05 juta jiwa pada tahun 2045. Jumlah penduduk yang besar ini adalah potensi peluang sekaligus ancaman bagi bangsa Indonesia. Grafik 11. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia Sumber: BPS Berdasarkan sebaran penduduk per pulau, penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Dengan luas sekitar 7% dari total wilayah Indonesia, Pulau Jawa dihuni oleh 151,6 juta jiwa atau 56,10% dari total penduduk Indonesia, diikuti oleh Sumatera (21,68%), Sulawesi (7,36%), Kalimantan (6,15%), Bali-Nusa Tenggara (5,54%), dan terakhir Maluku-Papua (3,17%). Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebesar 136,66 juta jiwa atau 50,58% dan penduduk wanita sebesar 133,54 juta jiwa atau 49,42%. Sehingga rasio laki-laki dan perempuan adalah 102:100. Sedangkan berdasarkan kelompok usia, mayoritas penduduk Indonesia berada pada kelompok usia produktif (15-64 tahun) dengan persentase 70,72%. Sementara kelompok usia 65 tahun ke atas (usia lanjut) berjumlah 5,95%. Sehingga Indonesia masih berada dalam masa bonus demografi. Dengan sebaran profil penduduk ini, sekitar 50% penduduk Indonesia dapat dikategorikan sebagai kaum rentan (wanita, Lansia dan anak-anak), yang mana mereka perlu memperoleh perlindungan intensif. Terkait bonus demografi, terdapat 70,72% usia produktif yang membutuhkan lapangan pekerjaan memadai. Jika jumlah lapangan pekerjaan tidak mencukupi, maka bonus demografi akan berubah menjadi beban demografi yang dapat melahirkan potensi kerawanan kriminalitas, bahkan instabilitas negara. Polri perlu memperhatikan fenomena ini untuk mengembangkan upaya yang relevan dalam rangka mengantisipasi potensi peningkatan gangguan keamanan akibat adanya potensi beban demografi jika pemerintah kurang maksimal dalam memanfaatkan bonus demografi. Gambar 1. Eksekutif Summary Sensus Penduduk 2020 Grafik ….. b) tren positif Indeks Pembangunan Manusia Indonesia pada tahun 2020, akibat pandemi Covid-19, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mengalami perlambatan yang cukup berarti dengan hanya tumbuh sebesar 0,03%, melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 0,74%. Perlambatan ini disebabkan oleh penurunan dimensi standar hidup layak, sementara dimensi umur panjang, hidup sehat, dan pengetahuan masih memiliki tren yang meningkat. Meski pertumbuhannya cenderung melambat, seluruh dimensi ini masih mencerminkan perbaikan taraf kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Di tahun 2021 pertumbuhan IPM Indonesia sudah mulai meningkat sebesar 0,49%. Peningkatan ini disebabkan oleh membaiknya standar hidup layak rakyat Indonesia akibat tangguhnya kinerja perekonomian nasional yang semakin menguat. Grafik 12 . Indeks Pembangunan Indonesia dan Pertumbuhannya Meski IPM Indonesia telah mengalami pertumbuhan, perlu diperhatikan juga laju pertumbuhannya masih di bawah rata-rata laju pertumbuhan di tahun-tahun sebelumnya. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi Polri, mengingat angka IPM berkaitan dengan kualitas SDM yang perlu direkrut untuk mengantisipasi kebutuhan organisasi di masa depan. Hal lain terkait kualitas pembangunan manusia Indonesia yang perlu diperhatikan oleh Polri adalah kehadiran fenomena multi generasi selama periode 2025-2029. Pada periode tersebut terdapat 3 (tiga) generasi yang perlu menjadi perhatian dalam angkatan kerja di Indonesia, yaitu Generasi X, Generasi Y (milenial), dan Generasi Z. Setiap generasi memiliki karakteristik kekuatan dan kelemahannya masing-masing yang harus dipertimbangkan Polri dalam siklus pengelolaan SDM Polri. Gambar 2. Hasil Pendataan Generasi Sensus Penduduk 2020 Berdasarkan riset dari Barclays, Universitas Liverpool, terdapat sejumlah perbedaan karakteristik dari setiap generasi. Adapun karakteristik yang perlu dipertimbangkan oleh Polri adalah sebagai berikut:
(1)generasi X lahir pada tahun 1965-1980. Sikap Generasi X cenderung lebih fleksibel dan terbuka terhadap peluang karier di berbagai organisasi ataupun industri. Generasi ini cenderung membangun portofolio keterampilan dan juga pengalaman dari berbagai tempat kerja. Sehingga mereka cenderung memiliki karier yang mencakup beberapa posisi di berbagai organisasi, membangun kompetensi, dan jaringan secara luas;
(2)generasi Y (milenial) lahir pada tahun 1981-1996. Generasi Y cenderung lebih tertarik untuk menciptakan sesuatu yang baru menggunakan teknologi digital, seperti mendirikan start-up atau memanfaatkan media digital untuk pemasaran. Tumbuh di era perkembangan internet dan teknologi digital, generasi ini cukup adaptif atas teknologi baru. Generasi ini dikenal dengan keberaniannya dalam berinovasi melalui pemanfaatan teknologi digital;
(3)generasi Z lahir pada tahun 1997-2012. Generasi Z sangat adaptif terhadap teknologi dan mampu menangani berbagai tugas dan peran dalam waktu bersamaan. Generasi ini terbiasa dengan teknologi yang memungkinkan mereka untuk mengerjakan beberapa tugas sekaligus. Generasi Z cenderung memiliki banyak minat, mampu beradaptasi dengan cepat, dan tidak ragu untuk berpindah karier demi pertumbuhan dan keseimbangan kerja dan hidup yang lebih baik; c) fenomena generasi strawberry Terminologi generasi strawberry seringkali diatributkan kepada mereka yang mudah menyerah atau kurang memiliki keuletan dalam menghadapi tantangan. Mereka dianalogikan dengan buah strawberry karena karakteristik mereka yang lembut dan rentan terhadap tekanan sebagaimana buah strawberry yang mudah memar. Karakteristik generasi strawberry sudah mulai terdeteksi di antara karyawan baru Polri. Salah satu contoh adalah munculnya fenomena pengunduran diri karyawan baru Polri hanya karena alasan penempatan di luar daerah. Mengingat semakin tingginya dinamika ketidakpastian akibat disrupsi teknologi yang dapat mengarah pada keengganan untuk mengatasi tantangan dalam kehidupan, maka Polri membutuhkan pendekatan untuk mengatasi kerentanan mental generasi strawberry. Sifat kurangnya daya juang dapat dialami oleh siapa pun, namun karakteristik generasi strawberry umumnya ditemukan pada sebagian Generasi Z. Mengingat komposisi Generasi Z yang melingkupi 27,94% dari total jumlah penduduk Indonesia berdasarkan sensus 2020, maka kelompok penduduk ini perlu menjadi perhatian Polri, baik dalam konteks sebagai angkatan kerja calon personel Polri ataupun sebagai masyarakat yang harus dilayani oleh Polri; 2) dimensi teknologi dalam dimensi teknologi, terdapat 3 (tiga) fenomena nasional yang memiliki dampak terhadap kinerja Polri, yaitu: a) tren teknologi digital dan potensi kejahatan siber McKinsey memperkirakan bahwa hingga tahun 2025, sekitar 50% pekerjaan harian telah dapat diotomasi dan lebih dari 75% data organisasi akan tersedia di Cloud Computing. Hal ini menandakan bahwa kecanggihan teknologi diperkirakan dapat memindahkan beban kerja keseharian manusia kepada mesin hingga 50%. Dari perspektif positif kondisi ini dapat membuat organisasi bekerja lebih efisien dan efektif, sedangkan dari perspektif negatif kondisi ini dapat menandakan bahwa banyak lapangan pekerjaan yang hilang bagi manusia. Dengan demikian, Polri harus segera mempersiapkan diri untuk menyambut potensi dari dampak positif dan/atau dampak negatif perkembangan teknologi tersebut secara proporsional. McKinsey juga memperkirakan pada tahun 2027, 10% GDP global akan terkorelasi dengan teknologi blockchain, dengan proyeksi Indonesia sebagai 4 besar perekonomian dunia di tahun 2030. Hal ini menandakan adanya potensi besar bahwa sebagian kontribusi teknologi blockchain tersebut akan berkorelasi dengan GDP Indonesia. Maka dari itu, penting bagi Polri untuk mulai mempelajari segala potensi pemanfaatan dan risiko terkait teknologi blockchain bagi efektivitas dan efisiensi operasional Polri. Menurut European Strategy and Policy Analysis System (ESPAS), pada tahun 2030 diperkirakan 125 miliar perangkat akan terhubung ke internet dengan 75% penduduk dunia telah memiliki konektivitas mobile dan 60% penduduk dunia telah terpapar akses internet broadband. Dunia juga diperkirakan akan mengalami hyper-connectivity baik secara fisik ataupun digital. Maka Polri perlu memastikan kembali tingkat keamanan digitalisasi internal instansi Polri. McKinsey juga memperkirakan sampai tahun 2030, 80% populasi global telah terkoneksi dengan internet 5G. Artinya masyarakat akan semakin leluasa untuk memanfaatkan internet demi kepentingannya. Maka dari itu, Polri perlu bersiap sebaik mungkin dengan beragam kemajuan teknologi digital guna menghadapi berbagai bentuk kejahatan di ruang siber yang mungkin terjadi. Ini berarti, penting bagi Polri untuk semakin memperhatikan variabel keamanan siber. Keamanan siber (cyber) merupakan tindakan perlindungan aset digital dari peristiwa berbahaya seperti kesalahan manusia dan teknis, kejahatan individu dan pengguna yang tidak sah. Keamanan informasi berguna mencegah akses, penggunaan, pengungkapan, modifikasi, atau penghancuran informasi yang tidak sah dalam bentuk apa pun pada sistem TI. Risiko siber pihak ketiga adalah masalah unik karena sebagian besar organisasi menyadari ancaman signifikan yang ditimbulkannya, namun banyak yang gagal menerapkan mitigasi risiko yang memadai. Organisasi yang siap dalam menghadapi risiko di ruang siber, memiliki keterhubungan yang kuat antara adanya kesadaran (awareness) akan masalah dan kemampuan untuk mengelola dan mengatasinya; b) perkembangan teknologi digital bagi organisasi sektor publik Perkembangan teknologi digital memberikan peluang bagi organisasi sektor publik untuk melakukan transformasi digital dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Inti dari transformasi digital adalah bergerak dari aplikasi ad-hoc digital menuju merancang dan mengimplementasikan teknologi digital di seluruh organisasi. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam risalah terkait digital government, menjabarkan tentang bagaimana pemerintahan suatu negara dapat secara optimal memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk menegakkan tata kelola organisasi yang baik. Pada prinsipnya transformasi digital menekankan bahwa organisasi publik mesti berupaya memberikan pelayanan yang mampu beradaptasi sesuai kebutuhan masyarakat. Implementasi transformasi digital pada pemerintahan perlu mempertimbangkan tujuan publik, keamanan dan privasi data (data security and privacy), aksesibilitas layanan digital (digital service accessibility) dan literasi digital publik (public digital literacy). Kepercayaan publik (public trust) merupakan inti dari transformasi digital pada sektor publik, baik sebagai pendorong maupun efek dari transformasi tersebut. Teknologi digital merupakan penggerak strategis (strategic driver) untuk menciptakan sektor publik yang terbuka, inovatif, partisipatif dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Transformasi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan inklusivitas sosial dan akuntabilitas pemerintah, serta menyatukan kontribusi organisasi pemerintah dan non-pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan. Teknologi digital yang terus mengalami perkembangan signifikan, menuntut Polri untuk secara dinamis merancang dan mengatur portofolio inisiatif digitalnya. Tata kelola transformasi digital yang efektif diharapkan mampu memenuhi berbagai macam kebutuhan pemangku kepentingan organisasi, sehingga transformasi digital dapat memberikan dampak bagi setiap stakeholder. Terdapat beberapa prinsip utama kesuksesan transformasi digital yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan transformasi digital pada sektor publik, seperti:
(1)sentralisasi informasi bersama, memusatkan informasi tentang inisiatif digital;
(2)desentralisasi tata kelola inisiatif digital dari waaktu ke waktu, seiring perkembangan digital, memungkinkan tata kelola inisiatif terpusat menjadi desentralisasi;
(3)desentralisasi ide dan sentralisasi evaluasi ide; desentralisasi ide akan meningkatkan munculnya ide-ide kreatif. Namun, evaluasi atas ide-ide tersebut harus disentralisasikan. Sentralisasi ini berfungsi untuk memastikan adanya optimalisasi sinergi dari setiap ide yang lahir dalam proses transformasi;
(4)penilaian Key Performance Indicator (KPI); memastikan penggunaan KPI untuk mengukur dampak riil yang ingin dicapai setiap inisiatif. Penetapan KPI bergantung pada prioritas strategis mencakup visi, kesuksesan, dan tujuan implementasi organisasi di masa depan;
(5)fokus pada kompatibilitas, konsistensi, dan integrasi berkelanjutan; memastikan kompatibilitas data, konsistensi teknis, dan integrasi berkelanjutan dari inisiatif baru dengan sistem yang ada. memastikan inisiatif digital baru terintegrasi dalam aturan, sistem, dan kemampuan TI organisasi yang ada;
(6)penerapan mapping system “sesuai dengan tujuan”; menerapkan sistem pemetaan “sesuai dengan tujuan” yang mengenali potensi nilai dan tingkat kelayakan untuk setiap inisiatif;
(7)analisis skenario; evaluasi skenario yang berbeda secara proaktif dalam mengelola inisiatif digital menuju dampak skala penuh. Transformasi digital yang dilakukan pada sektor publik memungkinkan Polri untuk dapat lebih efektif dan efisien dalam penciptaan nilai publik. Salah satunya dengan percepatan pengambilan keputusan berbasis data dan informasi secara real-time dan akurat. Dalam dimensi data, terdapat sejumlah fase perkembangan data yang harus dikelola oleh Polri, yaitu (1) fase pengumpulan data, (2) penyimpanan data, (3) pengamanan dan pengolahan data (4) fase pembagian, kurasi, dan penerbitan data, serta yang terakhir adalah (5) fase penggunaan dan pemanfaatan kembali data. Dengan melakukan pengelolaan data sesuai fase perkembangan tersebut, maka Polri dapat memperoleh manfaat berupa:
(1)pengambilan keputusan yang lebih cepat, akurat, dan komprehensif;
(2)peningkatan pengalaman bagi seluruh stakeholder saat menerima layanan Polri;
(3)efisiensi administrasi bagi kinerja Polri;
(4)peningkatan perlindungan data dan privasi; dan
(5)memperkuat mitigasi risiko terkait potensi penyalahgunaan data dan sistem informasi. c) fenomena tsunami informasi istilah “tsunami informasi” terinspirasi oleh Alvin Toffler, seorang futurologis dalam “Future Shock” (1970). Beliau menggambarkan kebingungan masyarakat modern dalam menghadapi gelombang informasi yang semakin membesar namun minim pengelolaan. Toffler menggunakan istilah “information overload” yang menjadi dasar bagi istilah “tsunami informasi” di masa modern ini. Fenoma tsunami informasi dipicu oleh konten digital yang bertumbuh secara eksponensial, kecepatan dan kemudahan akses informasi, pertumbuhan produser konten digital yang signifikan, serta algoritma internet yang menghasilkan ilusi kedekatan pengguna internet dengan informasi apa pun yang disajikan di ruang digitalnya. Paparan informasi yang berlebihan terhadap kelompok masyarakat yang kurang memiliki kesadaran diri dan sikap kritis terhadap informasi akan menimbulkan kebingungan. Kesadaran diri dan sikap kritis merupakan benteng untuk mencegah dampak buruk dari tsunami informasi. Dengan adanya fenomena tsunami informasi ini, tantangan terbesar bagi Polri adalah pemeliharaan Kamtibmas dari bahaya berita hoaks dan adu domba yang dapat menghasilkan polarisasi di tengah masyarakat dan menimbulkan kekacauan; 3) dimensi ekonomi dalam dimensi ekonomi, terdapat 3 (tiga) fenomena nasional yang memiliki dampak terhadap kinerja SSDM Polri, yaitu: a) tantangan perekonomian global terdapat beberapa megatrend global yang berpotensi untuk mempengaruhi kinerja Polri dalam menghadirkan keamanan dan ketertiban nasional, yaitu:
(1)arus demografi global pada tahun 2030, penduduk dunia diperkirakan berjumlah 8,5 miliar orang. Di mana 80% di antara mereka akan bertempat tinggal di perkotaan. Sehingga menurut analisis European Strategy and Policy Analysis System (ESPAS), area perkotaan diperkirakan akan menyumbangkan setidaknya 70% dari total produksi dunia dan 35% dari pertumbuhan produksi dunia (GDP). Selain itu, 12% penduduk dunia diperkirakan akan berusia lebih dari 65 tahun akibat semakin tingginya angka harapan hidup manusia sebagai dampak membaiknya sistem medis dan kesadaran hidup sehat masyarakat dunia. Proporsi penduduk senior ini meningkat 50% dari proporsi 8% penduduk Lansia dunia saat ini. Sehingga ini akan menjadi tantangan prdoduktivitas dunia pada tahun 2030;
(2)perubahan iklim menurut analisis ESPAS, pada tahun 2030 secara agregat bumi kita hanya mampu memberi ruang kenaikan suhu maksimum sebesar 1,5°. Peningkatan lebih dari 1,5° akan menyebabkan berbagai bencana serius seperti banjir, panas ekstrem, bahkan kelaparan akibat kelangkaan pangan. Pada 2030, kondisi peningkatan iklim saat ini diproyeksikan memberi kerugian sekitar USD 1,9 triliun bagi perekonomian dunia;
(3)kiblat dunia baru Jika saat ini kiblat dunia berada di barat dengan ukuran pendapatan negara dan kekuatan militer, maka berkat kemajuan teknologi yang diperkirakan pada tahun 2030 akan menciptakan dunia tanpa “buffering”, yakni kemunculan negara raksasa baru yang akan mendominasi kiblat percaturan dunia termasuk di sisi ekonomi. Selain itu, di masa depan ancaman ketidakpastian akan semakin rumit dan rutin yang menyebabkan tidak ada satu negarapun yang mampu menghadapi ancaman ketidakpastian seorang diri. Kejadian yang sulit diprediksi dan diantisipasi diperkirakan akan semakin sering terjadi. Oleh karenanya, negara disarankan meningkatkan ketangguhan dirinya dalam menghadapi ancaman ketidakpastian; b) stagnasi pertumbuhan ekonomi Indonesia Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2 dekade terakhir (2001-2022) mengalami pertumbuhan positif dengan kenaikan Gross National Income (GNI) sebanyak 6,5 kali lipat, serta statistik pertumbuhan ekonomi Indonesia yang memiliki kecenderungan stabil, ditambah menurunnya angka kemiskinan dan ketimpangan sosial adalah bukti prestasi kinerja perekonomian Indonesia dalam kurun waktu tersebut. Namun, terdapat sejumlah variabel makro ekonomi yang memberikan indikasi berbeda terkait arah pergerakan ekonomi Indonesia untuk lima tahun ke depan, seperti menurunnya proporsi kelas menengah pada perekonomian Indonesia, berkurangnya jumlah total serapan pekerjaan formal yang tersedia, hingga beban hutang jatuh tempo Indonesia dalam 5 tahun ke depan yang menurut data Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mencapai Rp 3.748,24 triliun. Terkait jumlah serapan pekerjaan formal, data BPS memperlihatkan penurunan signifikan dalam jumlah serapan pekerjaan formal. Dari total 15,61 juta lapangan pekerjaan formal pada periode 2009- 2014, menjadi hanya 8,55 juta serapan pekerjaan formal pada periode 2014-2019, dan hanya tersisa 2 juta serapan pekerja formal pada periode 2019-2024. Senada dengan data ini, BPS juga memperlihatkan data penurunan proporsi jumlah penduduk dengan tingkat perekonomian kelas menengah. Dari proporsi 23% atas total penduduk pada tahun 2018 menjadi hanya tersisa 18,82% pada tahun 2023. Keadaan ini membutuhkan stimulus ekonomi dari pemerintah Indonesia untuk dapat membalikkan keadaan. Namun hingga periode 2025-2029, APBN Indonesia terbebani oleh hutang negara yang jatuh tempo hingga Rp 3.748,24 triliun, dengan rincian Rp 800,33 triliun pada tahun 2025, Rp 803,19 triliun pada tahun 2026, Rp 802,61 triliun pada tahun 2027, Rp 719,81 triliun pada tahun 2028, dan Rp 622,3 triliun pada tahun 2029. Dengan RAPBN Indonesia tahun 2025 yang bernilai Rp 3.613,1 triliun, maka cicilan hutang Indonesia telah menelan 22,15% dari total RAPBN. Hal ini akan membatasi gerak langkah pemerintah Indonesia guna memberikan stimulus pendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia. Beragam indikator inilah yang dapat menahan pertumbuhan perekonomian Indonesia secara cukup signifikan. Implikasi dari hal ini, International Monetory Fund (IMF) hanya memproyeksikan pertumbuhan perekonomian Indonesia pada rentang 5%. Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi 5% tersebut, IMF memprediksikan Indonesia akan memiliki Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita hanya sebesar USD 7.520 pada tahun 2029. Angka tersebut hanya mencapai 44,87% dari PDB per kapita dunia yang diproyeksikan senilai USD 16.760 dan hanya 10,81% dari PDB per kapita rata-rata negara maju yang diproyeksikan senilai USD 69.590. Artinya IMF memprediksikan rata-rata penghasilan penduduk Indonesia pada tahun 2029 hanya sekitar setengah dari rata-rata penghasilan penduduk dunia dan sekitar sepersepuluh dari rata-rata penghasilan penduduk negara maju. Pertumbuhan ekonomi secara nasional yang hanya di kisaran 5% hingga 2029 berpotensi untuk memperkecil penyerapan tenaga kerja. Sektor industri dengan tingkat pertumbuhan yang lebih rendah akan berpotensi untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. Kenaikan angka pengangguran sebagai implikasi dari hal ini dapat memberikan dampak terhadap kondisi Kamtibmas, yang perlu diantisipasi dengan tepat oleh Polri; c) dinamika kelas menengah Indonesia Terjadi perubahan tren persentase kelas menengah pada proporsi rakyat Indonesia. Sebelumnya tren tersebut meningkat hingga mencapai 23% pada tahun 2018 namun berbalik menurun setelah pandemi menjadi hanya sebesar 18,82% pada tahun 2023. Kondisi ini disinyalir terjadi karena sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan yang terbukti dari statistik penurunan jumlah serapan tenaga kerja sektor formal dari 8.551.456, serapan pada periode 2014-2019 menjadi hanya sekitar 2.006.071 serapan pada periode 2019- 2024, turun sebesar 76,54%. Sebenarnya penurunan jumlah serapan pekerja sektor formal dapat berarti positif jika diiringi peningkatan geliat perekonomian sektor non formal sehingga mengindikasikan bangkitnya perekonomian rakyat (usaha mikro) dan menguatkan karakteristik kewirausahaan peluang dalam tubuh bangsa Indonesia. Namun, fenomena yang terjadi di Indonesia adalah fenomena kewirausahaan terpaksa, yaitu fenomena kelahiran para pengusaha yang terpaksa menjadi pengusaha akibat sulitnya mendapatkan pekerjaan, tanpa dibekali ilmu dan pengetahuan yang cukup untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi peluang. Akibat rendahnya serapan pekerja sektor formal dan fenomena kewirausahaan terpaksa ini, maka munculah dua fenomena baru yang meresahkan pereknomian nasional Indonesia, yaitu fenomena makan tabungan (Mantab) dan fenomena peningkatan rasio ketergantungan bangsa Indonesia. Rasio ketergantungan mengukur seberapa besar beban yang harus ditanggung oleh rakyat produktif (bekerja dan berkarya) terhadap rakyat tidak produktif. Berdasarkan prediksi BPS, beban rakyat produktif di tahun 2045 dapat mencapai lebih dari 50%. Artinya bonus demografi yang selama ini kita pikir dapat membawa kegemilangan Indonesia Emas berpotensi menjelma menjadi beban demografi yang dapat menyeret Indonesia ke dalam lembah kemiskinan. Tentu saja proyeksi ini dapat mempengaruhi kondisi Kamtibmas rakyat Indonesia. Terkait pemerataan kesejahteraan, gini rasio Indonesia masih menunjukkan tingkat kesenjangan sedang (0,379). Artinya distribusi pendapatan telah merata secara moderat dengan perbedaan pendapatan antar rumah tangga yang cukup signifikan. Hal ini tentu berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas akibat kecemburuan dan kesenjangan sosial, khususnya di daerah dengan tingkat kesenjangan tinggi daerah perkotaan seperti di Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Sulawesi Barat, serta di daerah pedesaan di Gorontalo, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya dan Papua Selatan. d) dimensi politik dalam dimensi politik, terdapat 4 (empat) fenomena nasional yang memiliki dampak terhadap kinerja SSDM Polri, yaitu:
(1)Pemilu serentak (Pilkada) 2024 Tahun 2024 menjadi momen penting dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, pada tahun yang sama akan diselenggarakan kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pemilu akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPR dan DPRD provinsi dan Kabupaten/Kota. Sementara Pilkada akan diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh Indonesia. Pesta demokrasi berskala masif ini perlu dikawal dengan saksama. Sejumlah potensi permasalahan penyelenggaraan Pemilu di tahun itu perlu diantisipasi secara tepat. Polri melalui segenap jajarannya diharapkan menjaga netralitas, integritas, dan profesionalitas seluruh anggotanya demi lahirnya kepastian hukum agar pesta demokrasi dapat berjalan dengan tertib, aman, dan lancar. Sehingga mengharumkan nama dan mengangkat posisi Indonesia dalam kancah internasional. Terdapat sejumlah potensi permasalahan terkait penyelenggaraan Pemilu yang perlu dikawal Polri secara tepat, diantaranya politik uang, penyebaran hoaks, hate speech, polarisasi rakyat, dan intervensi politikus pada penegakan hukum demi kepentingan politik praktis. Menghadapi isu-isu ini, penting bagi Polri untuk menjaga netralitas, integritas, serta profesionalitas dirinya dalam penyelenggaraan Pemilu tersebut. Demi memastikan stabilitas Kamtibmas selama periode politik, Polri melaksanakan Operasi Mantap Brata yang melibatkan 434.000 personel, kemudian membentuk 9 satuan tugas (Satgas) khusus guna pengamanan ketertiban, pencegahan, penindakan dan pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Selain itu, Polri berkoordinasi aktif dan intensif dengan seluruh aparat penegak hukum lainnya dan elemen terkait seperti Tentara Negara Indonesia (TNI), Kejaksaan, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Intelijen Negara (BIN). Semua ini dilakukan Polri untuk memastikan stabilitas Kamtibmas rakyat Indonesia selama periode pesta demokrasi. Terkait dengan netralitas penegakan hukum, Polri mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 280

melarang penggunaan kekuasaan atau pengaruh untuk menguntungkan ataupun merugikan peserta Pemilu. Penanganan kasus hukum peserta Pemilu harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan tidak boleh mengganggu hak-hak politik peserta Pemilu;

(2)pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur Pada bulan Februari tahun 2022, DPR RI menetapkan Undang-Undang Ibu Kota Negara yang selanjutnya direvisi pada bulan Oktober tahun 2023, dalam rangka percepatan pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta menjadi Ibu Kota Negara baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Pemindahan Ibu Kota Negara merupakan suatu proses memindahkan baik status Ibu Kota Negara, maupun memindahkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN), baik pemindahan sebagian ataupun seluruh sumber daya manusia aparatur sipil negara, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam hal memastikan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan dapat terlaksana dengan lancar. Jarak tempuh lokasi Ibu Kota Negara baru kurang lebih 99 kilometer dengan perjalanan via tol Palaran dari Samarinda. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mencakup Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Tahap pengembangan pembangunan direncanakan dalam interval tahun 2024 sampai 2045 dengan alokasi anggaran mencapai Rp 467 triliun berskema 20% APBN, dan 80% Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Kawasan inti akan dibangun dengan dana APBN. Tahun 2024, PUPR menganggarkan Rp 46 triliun untuk memulai pembangunan IKN termasuk menyiapkan waduk dan intake untuk pemenuhan IKN. Pembangunan KIPP pada tahun 2022 hingga 2024 mencakup tiga klaster, yakni kawasan inti pemerintahan, kawasan inti pendidikan, dan kawasan inti kesehatan. Sedangkan pada tahun 2025-2029 direncanakan infrastruktur utama telah selesai dikembangkan, khususnya infrastruktur transportasi primer dan sekunder. Terkait dengan pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN, Polri berkewajiban untuk mempersiapkan personel, infrastruktur, serta sarana dan prasarana untuk memastikan kesiapan Polri mendukung keamanan dan ketertiban di IKN yang terjaga dan terpelihara secara optimal. Terkait persiapan ini, Polri selama tahun 2023-2024 telah memindahkan 1.667 personelnya dan mempersiapkan redistribusi personel dari berbagai Polda ke Polda Kalimantan Timur dan Polda lainnya yang menjadi penyangga IKN;
(3)pemekaran wilayah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemekaran Wilayah Indonesia, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui untuk sebuah wilayah dapat menyandang status sebagai wilayah provinsi. Adapun tahapan tersebut adalah sebagai berikut: (a) tahapan pengajuan dan persiapan: pada awalnya, ada pengajuan dari daerah tertentu yang ingin menjadi daerah otonom baru, biasanya didasarkan pada pertimbangan politik, ekonomi, sosial, dan geografis. Persiapan awal termasuk penyusunan rencana dan tinjauan kelayakan; (b) evaluasi kelayakan: pemerintah melakukan evaluasi terhadap permintaan pemekaran daerah yang diajukan. Evaluasi meliputi berbagai aspek seperti kondisi ekonomi, populasi, geografis, dan potensi sumber daya alam; (c) pengesahan UU Pemekaran: Jika dianggap layak dan memenuhi persyaratan, usulan pemekaran daerah tersebut diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dipertimbangkan dan disahkan menjadi undang-undang; (d) pelaksanaan dan pembentukan daerah otonom baru: setelah disahkan menjadi undang-undang, proses pembentukan daerah otonom baru dimulai. Ini meliputi pembentukan struktur pemerintahan, administrasi, dan proses transisi untuk menjadi daerah otonom yang mandiri. Dengan demikian, sebuah daerah baru dapat menyandang status sebagai wilayah provinsi apabila telah dinilai layak secara politik, ekonomi, sosial, dan geografis. Maka hanya daerah yang telah sukses dalam perkembangan pembangunan yang akan diizinkan menyandang status sebagai wilayah provinsi. Tantangan selanjutnya adalah bagi seluruh instansi pemerintah, termasuk Polri untuk mendukung penuh perkembangan pembangunan daerah dengan membangun infrastruktur layanan Polri di wilayah terkait secara mumpuni. Dari 38 Provinsi, sudah tersedia 38 infrastruktur Polda. Sementara dari 416 Kabupaten dan 98 Kota, baru terdapat 509 infrastruktur Polres. Sedangkan dari 8.506 Kelurahan serta 74.961 desa, hanya terdapat 4.872 Polsek di seluruh wilayah hukum Berdasarkan data tersebut, Polri memiliki pekerjaan rumah untuk membangun dan mempersiapkan personel, sarana, dan prasarana pengelolaan SDM Polri yang mencakup seluruh Polda, Polres, dan Polsek, khususnya di daerah 3TP (Terdepan, Tertinggal, Terluar, dan Perbatasan);
(4)revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada bulan Juni 2024, Indonesia mendapatkan kabar dari Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia terkait agenda revisi UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terkait agenda tersebut terdapat 5 (lima) poin yang menjadi perhatian bagi masyarakat Indonesia, yaitu: (a) perluasan kewenangan Polri mencakup kewenangan ruang siber, penyadapan, intelijen keamanan (Intelkam), penyelidikan/ pengamanan/penggalangan (Lidikpanggal) intelijen, pemeriksaan aliran dana dan terkait penggalian informasi terkait tugas; (b) dinamika kewenangan lembaga pengawas Polri, seperti Kompolnas; (c) dinamika PAM Swakarsa; (d) dinamika penambahan Batas Usia Pensiun (BUP) Polri; (e) dinamika penambahan Batas Usia Pensiun (BUP) Kapolri. Dari berbagai isu terkait, Polri berkepentingan untuk selalu mengikuti dinamika cakupan kewenangan Polri yang berubah berdasarkan revisi undang–undang ini. Hal ini karena di dalam dinamikanya, poin-poin tersebut akan memengaruhi arah kebijakan strategis serta teknis sistem kerja Polri, sesuai dengan tugas dan kewenangan Polri yang diamanahkan oleh revisi undang-undang terkait. Berdasarkan analisis yang telah disampaikan sebelumnya, maka terdapat beberapa poin peluang dan ancaman sebagai berikut: (a) peluang (i) potensi angkatan kerja yang melimpah dampak dari bonus demografi; (ii) peningkatan kualitas SDM Indonesia melalui tren positif indeks pembangunan manusia Indonesia; (iii) kemajuan teknologi digital; (iv) peran strategis Polri pada perhelatan pesta demokrasi Pilkada; (b) ancaman (i) kehadiran generasi strawberry pada angkatan kerja; (ii) fenomena tsunami informasi di masyarakat; (iii) ancaman kejahatan siber yang semakin canggih; (iv) stagnasi pertumbuhan ekonomi Indonesia; (v) dinamika pada perekonomian kelas menengah Indonesia; (vi) pemekaran wilayah provinsi di Indonesia; (vii) pemindahan Ibu Kota Negara; (viii) revisi Undang-Undang Kepolisian.

3.Analisis SWOT Berdasarkan poin-poin kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dilakukan analisis yang kemudian menghasilkan strategi yang dapat diimplementasikan oleh Polri. Strategi-strategi tersebut adalah Strategi S-O, strategi W-O, strategi S-T, dan strategi W-T. Berdasarkan poin-poin kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dilakukan analisis yang kemudian menghasilkan strategi yang dapat diimplementasikan oleh Polri. Strategi-strategi tersebut adalah Strategi S-O, strategi W-O, strategi S-T, dan strategi W-T. Strategi S-O merupakan strategi yang dibuat dengan memanfaatkan kekuatan (strengths) internal yang dimiliki Polri guna mengambil keuntungan dari peluang (opportunities) eksternal yang ada. Strategi S-O tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a.penguatan fungsi intelijen untuk secara preemptif dan preventif menanggulangi ganguan Kamtibmas;
b.penguatan kompetensi dan kapabilitas TI Polri;
c.peningkatan kompetensi berbasis nilai-nilai “Tribrata” dan “Catur Satya” bagi setiap personel Polri;
d.optimalisasi kegiatan dan operasi Kamtibmas di lokasi rawan, bencana, wabah, dan ataupun lokasi strategis di Indonesia;
e.penjagaan dan pemeliharaan Kamtibmas secara humanis dan berkeadilan. Strategi S-T merupakan strategi yang disusun guna memanfaatkan kekuatan (strengths) yang dimiliki Polri untuk menghadapi ancaman (threats) yang berasal dari lingkungan eksternal Polri. Strategi S-T tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:
a.penguatan sinergisitas dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan;
b.penciptaan ekosistem riset dan pengembangan Polri yang kolaboratif dan berdayaguna;
c.penguatan fungsi satuan kewilayahan sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan bagi masyarakat serta di daerah 3T dengan pemolisian komunitas/community policing;
d.sosialisasi dan internalisasi kesadaran Kamtibmas ke seluruh masyarakat Indonesia;
e.mendorong keterlibatan peran aktif anggota Polri dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
f.optimalisasi penjagaan dan penguatan citra positif Polri demi penjagaan Kamtibmas. Strategi W-O merupakan strategi yang disusun dengan mengatasi kelemahan (weaknesses) internal Polri untuk mengambil keuntungan dari peluang (opportunities) eksternal yang ada. Strategi W-O tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:
a.pengembangan sistem manajemen berbasis data secara optimal;
b.penguatan sistem manajemen dan tata kelola organisasi;
c.pengembangan modal sosial Polri dalam penjagaan dan pemeliharaan Kamtibmas;
d.optimalisasi daya guna sumber daya fisik (sarana, prasarana dan infrastruktur) Polri;
e.harmonisasi cipta kondisi di dunia digital untuk mendukung Kamtibmas di masyarakat. Strategi W-T merupakan strategi yang disusun dengan mengatasi kelemahan (weaknesses) internal Polri untuk menghadapi ancaman (threats) yang berasal dari lingkungan eksternal Polri. Strategi W-T tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:
a.harmonisasi regulasi dan kebijakan demi efektivitas dan efisiensi kinerja Polri;
b.meningkatkan kualitas dan iklim kerja di lingkungan Polri;
c.optimalisasi pemeliharaan dan perawatan SDM Polri dalam segala dimensi (fisik, mental, dan spiritual);
d.peningkatan kualitas serta dampak program dan kegiatan Polri;
e.peningkatan kualitas serta jangkauan di semua unit pelayanan dan SDM Polri hingga ke wilayah 3T (Terluar, Terpencil, Tertinggal);
f.rasionalisasi dan idealisasi struktur serta komposisi proporsi personel Polri. B. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Guna menjawab berbagai tantangan dengan memperhatikan lingkungan strategis dan analisis SWOT sebagaimana disebutkan di atas, Polri menetapkan dan menjalankan Visi, Misi dan Tujuan sebagai suatu institusi dan kelembagaan yang mandiri, berwawasan global, berorientasi nasional dan bertindak lokal, penuh dengan koordinasi dan meningkatkan sinergisitas dalam memberikan dan melaksanakan pencegahan kejahatan dan penegakan hukum kepada masyarakat. Dengan visi, misi dan tujuan yang diarahkan untuk bersinergi maka akan membangkitkan dan mendorong seluruh insan Kepolisian Indonesia menjadi semakin cerdas, berbudaya dan diimbangi dengan akhlak dan moral yang tinggi serta mampu meningkatkan daya kreativitas dan penuh inovatif dalam menghadapi tantangan tugas dan kehidupan masyarakat ke depan. Polri dalam menjabarkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia berpedoman pada:
1. 1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 6 ayat (1);
2. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan;
3. 3.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029. Penjabaran Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden di Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:
4. 1.Visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Aman, Tertib dan Berkeadilan, melalui Kepolisian yang Berorientasi pada Masyarakat”. Makna: Redaksional visi mencakup secara eksplisit aspirasi yang bersifat eksternal maupun internal. Visi Polri menunjukkan aspirasi yang ingin diwujudkan pada tahun 2029, sejalan dengan pentahapan Grand Strategy Polri 2025-2045. Penguatan fondasi organisasi Polri diharapkan dapat memberikan dampak pada kondisi nasional, yakni Indonesia Maju. Indonesia Maju akan memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, apabila hal itu dicapai dengan aman, tertib, dan berkeadilan. Aman dan tertib terefleksi dari penurunan kasus- kasus kriminal dalam segala bentuknya. Sedangkan berkeadilan menunjukkan upaya penegakan hukum yang mengedepankan prinsip “equality before the law”. Kepolisian yang berorientasi masyarakat atau Citizen-centric Policing adalah pendekatan pemolisian yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban dengan menekankan kolaborasi dan pelayanan yang erat antara kepolisian dan masyarakat yang selaras dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Pendekatan ini berfokus pada sinergi antara Polisi dan komunitas untuk mengidentifikasi, memahami dan mengatasi masalah keamanan serta sosial. Kepolisian yang berorientasi masyarakat juga bertujuan untuk menciptakan hubungan yang lebih kuat dan saling mendukung antara Polisi dan masyarakat. Melalui kepolisian yang berorientasi masyarakat, Polri dapat lebih efektif dalam mengatasi masalah keamanan dan ketertiban serta berkontribusi pada pembangunan komunitas yang lebih baik.
5. 2.Misi “Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat”. Makna: Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga serta mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; serta menegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, terpercaya dan menjamin tercapainya lingkungan hidup berkelanjutan. “Melindungi..” bermakna Polri berperan dalam melindungi warga negara dari berbagai ancaman, baik itu kejahatan, bencana alam atau situasi darurat lainnya. Tugas ini mencakup pencegahan kejahatan, penegakan hukum dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. “...Mengayomi...” bermakna dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, Polri melakukannya dengan cara yang penuh perhatian dan empati. Dengan mengayomi, Polri berusaha untuk membangun hubungan yang harmonis dan saling percaya dengan masyarakat, sehingga tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan tertib. “...Melayani...” bermakna Polri harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, yakni: memberikan bantuan dalam situasi darurat, memberikan informasi yang dibutuhkan, serta memastikan bahwa hak-hak warga negara dihormati dan dilindungi. Polri diharapkan untuk bersikap ramah, responsif, dan profesional dalam setiap interaksi dengan masyarakat.
6. 3.Tujuan Tujuan Polri merupakan penjabaran Visi dan Misi Polri dan dilengkapi dengan rencana sasaran strategis dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas Presiden. Tujuan ini sejalan dengan Visi dan Misi Polri pada periode jangka menengah, menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh Polri pada periode jangka menengah, dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki oleh Polri. Dapat mengarahkan perumusan Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi, serta Program dan Kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Polri. Adapun tujuan Polri yang akan dituju pada tahun 2029 yaitu “Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Terkendali, melalui Kepolisian yang Berintegritas, Modern, dan Akuntabel”.
7. 4.Sasaran Strategis Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Polri dan mengacu kepada Sasaran Impact (SI) yaitu Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Terkendali melalui Kepolisian yang Berintegritas, Modern dan Akuntabel, maka ditetapkan sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Polri selama Tahun 2025-2029. Adapun Sasaran Strategis Polri Tahun 2025-2029 adalah:
a.Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Responsif dan Prediktif;
b.Penegakan Hukum yang Humanis, Akuntabel, dan Berkeadilan;
c.Pengembangan dan Pengelolaan SDM Polri yang Kompeten, Berintegritas dan Adaptif secara Terpadu dan Menyeluruh;
d.Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Berdaya guna dan Modern;
e.Tata Kelola yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel. Sasaran Strategis Polri Tahun 2025-2029 merupakan ukuran pencapaian dari Tujuan Polri yang akan dicapai ditahun 2029.
1. 5.Penahapan Kebijakan
a.Tahun 2025 Menyempurnakan sistem manajemen kinerja dan budaya kerja menjadikan organisasi dan SDM Polri yang adaptif, kompeten dan berintegritas;
b.Tahun 2026 Meningkatkan sistem manajemen kinerja dan budaya kerja dalam Yanlik Polri yang terintegrasi dengan prosedur kerja yang efektif, efisien dan terukur berbasis TI serta didukung Almatsus Polri yang modern;
c.Tahun 2027 Meningkatkan sistem manajemen kinerja dan budaya kerja dalam Yanlik Polri yang berorientasi pada kepercayaan masyarakat guna menjadikan organisasi dan SDM Polri yang adaptif, kompeten dan berintegritas;
d.Tahun 2028 Mewujudkan pelayanan publik kepolisian yang adaptif dengan kebutuhan masyarakat, serta percepatan akuntabilitas kinerja birokrasi Polri dan budaya kerja Polri yang jelas, efektif dan efisien yang berbasis TI menjadikan organisasi dan SDM Polri yang adaptif, kompeten dan berintegritas serta sejahtera;
e.Tahun 2029 Inovasi layanan publik kepolisian yang profesional dan berbasis TI dalam rangka memudahkan akses seluas-luasnya bagi masyarakat dalam menggunakan platform layanan kepolisian.
1. 6.Janji Presiden (Asta Cita) di Polri Adapun titik hubung Janji Presiden (Asta Cita) di Polri adalah:
a.penegakan hukum terhadap kejahatan terhadap perempuan dan anak (PPA), korupsi, Narkoba, TPPU, siber, judi online, TPPO, keamanan laut, penyelundupan barang, dan terorisme;
b.meningkatkan layanan kepolisian kepada masyarakat;
c.meningkatkan sinergisitas dan kerjasama antar lembaga penegak hukum dan TNI;
d.melaksanakan pendampingan dan pengamanan kegiatan MBG;
e.mengembangkan profesionalisme dan kesejahteraan anggota Polri, Reformasi Birokrasi guna menekan budaya koruptif dan tindakan yang berlebihan. C. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
1. 1.Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Dalam transformasi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045, Kepolisian RI berperan besar dalam butir ke-4 misi agenda pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, dengan agenda Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia. Pelaksanaan misi tersebut digambarkan pada 5 (lima) Proyek Prioritas, yaitu:
a.Penguatan Keamanan Dalam Negeri, Penguatan Intelijen dan Penanggulangan Terorisme;
b.Penguatan Keamanan Laut dan Hidro-Oseanografi;
c.Penguatan Keamanan Siber, Sandi dan Sinyal;
d.Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
e.Penguatan Keamanan Insani, Perlindungan WNI dan BHI, Keimigrasian dan Narkoba. Selanjutnya terkait dengan arah kebijakan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia memiliki 5 (lima) sasaran utama, yaitu:
a.terwujudnya supremasi hukum nasional yang berkeadilan, berkepastian hukum, bermanfaat dan berlandaskan HAM;
b.terwujudnya keselamatan bangsa, kedaulatan, dan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman, damai dan mandiri serta aktif menjaga perdamaian dunia;
c.terjaminnya kebebasan sipil dan hak-hak politik; kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik; serta terbukanya partisipasi untuk semua pihak;
d.terwujudnya kesinambungan fiskal dan stabilitas harga melalui transformasi tata kelola keuangan negara disertai optimalisasi bauran kebijakan; serta
e.terwujudnya kebijakan luar negeri yang adaptif guna menjadi negara kunci di kawasan yang kuat dan berpengaruh. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini adalah salah satu lembaga pemerintahan yang memiliki fungsi dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Mendukung tercapainya sasaran utama kedua yaitu terwujudnya keselamatan bangsa, kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman, damai dan mandiri serta aktif menjaga perdamaian dunia melalui beberapa arah kebijakan berikut:
a.transformasi kelembagaan keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi yang terintegrasi berdasarkan payung hukum tunggal disertai dengan pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaannya;
b.transformasi tata kelola dan kelembagaan serta kapasitas dan kapabilitas, yang di antaranya pada fungsi intelijen, dalam melakukan deteksi dini, pencegahan, penanggulangan dan pemulihan dalam menghadapi kompleksitas permasalahan keamanan dalam negeri termasuk ancaman terorisme;
c.transformasi keamanan dalam negeri dengan pendekatan yang berbasis modal sosial dan kearifan lokal, serta meningkatkan peran negara dalam menghadapi dampak kompleksitas ancaman seperti perubahan iklim dan bencana dengan pembangunan pusat pelatihan misi kemanusiaan di Indonesia bagian barat dan timur;
d.reformasi sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang adaptif, kolaboratif, dan sinergi antara lembaga keamanan dan penegakan hukum, masyarakat yang partisipatif, dan industri jasa keamanan nasional;
e.transformasi lembaga kepolisian menuju organisasi sipil yang akuntabel, transparan, dan terpercaya;
f.transformasi pelayanan kepolisian yang berbasis digital satu platform nasional dan pemenuhan jumlah Polwan menjadi 30%-40% untuk mendukung pelayanan kepolisian yang humanis dan sensitif gender;
g.transformasi tata kelola dan strategi pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan Narkoba dengan keseimbangan pendekatan berbasis psiko-sosiologis dan teknologi;
h.transformasi kelembagaan dan tata kelola perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri melalui ketersediaan akses informasi dan pusat layanan yang responsif;
i.penguatan keamanan siber antara lain meliputi perlindungan warga negara di ranah siber melalui pengaturan tata kelola pertanggungjawaban pemilik sistem elektronik serta transformasi tata kelola keamanan siber yang proaktif, preemptive dan terintegrasi di tingkat individu, masyarakat, bangsa, dan negara, dan kolaborasi identifikasi, proteksi, deteksi, respons dan pemulihan insiden siber nasional. Untuk dapat melaksanakan dan mengimplementasikan arahan dari agenda supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia tersebut dan mencapai visi Indonesia pada tahun 2045, maka disusun beberapa penahapan. Pada penahapan I (pertama) 2025-2029 adalah penguatan transformasi, Kepolisian RI memiliki peran dalam agenda supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, yaitu pada supremasi hukum serta penguatan stabilitas politik, dan keamanan nasional yang mencakup pembaruan substansi hukum, pengembangan budaya hukum dan transformasi kelembagaan hukum yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan perdamaian berlandaskan Pancasila, transformasi tata kelola keamanan dalam negeri, keamanan laut, keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan insani dan keamanan siber sebagai pilar-pilar keamanan nasional.
1. 2.Arah Kebijakan dan Strategi Polri Arah kebijakan dan strategi Polri akan diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi Nasional yang telah ditetapkan pada RPJPN. Untuk memperkuat analisis, arah kebijakan dan strategi Polri diformulasikan dengan mempertimbangkan kondisi Polri saat ini dan kondisi yang ingin dicapai oleh Polri pada tahun 2029. Arah kebijakan Polri periode 2025-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut:
a.Sasaran Strategis “Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Responsif dan Prediktif” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut: 1) peningkatan fungsi intelijen dalam deteksi dini dan pencegahan ancaman dan gangguan serta memperkuat sistem keamanan negara secara responsif dan prediktif; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polri merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut: a) penguatan fungsi intelijen di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan lingkungan dalam negeri serta meningkatkan kolaborasi lintas fungsi dan layanan publik melalui data sharing (termasuk pemberitahuan potensi ancaman kepada fungsi terkait); (G.S) b) meningkatkan peran deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi ancaman dan gangguan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan lingkungan di dalam dan luar negeri dengan mengoptimalkan pengumpulan data intelijen/ informasi dengan mengembangkan penyimpanan data digital terpadu/terpusat yang mengintegrasikan berbagai sumber input; (G.S) c) mengoptimalkan operasi intelijen (penyelidikan, pengamanan dan penggalangan) terhadap potensi gangguan Kamtibmas secara konvensional dan siber; (Asta Cita) d) meningkatkan keamanan siber di lingkungan kepolisian; e) mengoptimalkan kegiatan kontra intelijen pencegahan terorisme, tindak pidana pencucian uang, serangan siber, perjudian online dan transaksi cryptocurrency; (Asta Cita) f) meningkatkan peran deteksi dini serta pencegahan tindak pidana penyelundupan orang dan barang ilegal; (Asta Cita) g) meningkatkan peran deteksi dini dan pengawasan terhadap potensi tindak pidana pencucian uang dan kebocoran keuangan negara; (Asta Cita) 2) peningkatan upaya keamanan dalam pencegahan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya secara responsif dan prediktif; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polri merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut: a) meningkatkan kesadaran Kamtibmas di masyarakat melalui keterlibatan stakeholder terkait, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam cegah tangkal Kamtibmas; b) menumbuhkembangkan paradigma dan perilaku yang berorientasi masyarakat (citizen-centric) dengan menanamkan prinsip-prinsip pemolisian masyarakat (community policing); (G.S, Quickwins) c) mengoptimalkan pembinaan/penyuluhan terhadap penanggulangan bahaya judi dan judi online, kejahatan transnasional, dan penyelundupan barang ilegal; (Asta Cita) d) memperkuat sistem manajemen pengamanan objek vital nasional dan objek vital lainnya yang rentan; e) mengoptimalkan pencegahan aksi terorisme, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya dengan cara memperkuat sinergisitas dengan institusi penegak hukum lainnya (zero terorist attack); (Asta Cita) f) meningkatkan efektivitas layanan masyarakat melalui Smart Policing (misalnya, Smart Police Stations, hotline terintegrasi, police superapp, panic button); (G.S, Quickwins) g) mengoptimalkan penanggulangan ancaman gangguan Kamtibmas yang berintensitas tinggi di dalam negeri; 3) peningkatan pemeliharaan keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di wilayah yuridiksi laut Indonesia, ALKI, dan Choke Point secara responsif dan prediktif; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polri merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut: a) mengoptimalkan pengamanan perairan dan udara guna mendeteksi ancaman keamanan dan keselamatan di laut Indonesia; (Asta Cita) b) meningkatkan kolaborasi dan peran aktif masyarakat pesisir dalam mendukung pengamanan laut; 4) peningkatan disiplin berlalu lintas melalui kegiatan Kamseltibcarlantas; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polri merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut: a) meningkatkan kesadaran, keselamatan, ketertiban, kelancaran dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya; (G.S) b) meningkatkan reliabilitas dan transparansi layanan administrasi lalu lintas dengan memperluas model layanan berbasis digital; (G.S, Quickwins) c) mengintegrasikan sistem komunikasi dan koordinasi penanganan permasalahan lalu lintas dari tingkat Polsek sampai tingkat Mabes Polri; d) meningkatkan kolaborasi dan sinergi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan dan pemeliharaan sarana prasarana lalu lintas serta untuk menyempurnakan regulasi dan kebijakan lalu lintas; (G.S) e) meningkatkan Turjawali di tengah masyarakat guna meningkatkan keamanan dan ketertiban di jalan raya; 5) peningkatan kehadiran Polri di wilayah perbatasan dan pulau terluar, serta di lokasi prioritas dan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang telah ditetapkan oleh BNPP; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polri merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut: a) meningkatkan kehadiran Polri di wilayah Kecamatan Perbatasan Prioritas (KPP) dan kecamatan deliniasi PPKP (Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan) dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN); b) meningkatkan kegiatan pelacakan dan penangkalan serta penegakan hukum terhadap keluar masuknya orang dan barang di wilayah PLBN baik di darat maupun laut; 6) peningkatan sistem kerja sama untuk memperkuat peran Polri dalam Harkamtibmas yang responsif dan prediktif; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polri merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut: a) meningkatkan kerja sama dan sinergisitas dengan institusi pemerintah dan swasta untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat; b) meningkatkan peran dan kerja sama internasional dalam penanganan kejahatan transnasional dan misi perdamaian internasional; c) meningkatkan sumber informasi dan networking yang memadai melalui Interpol; d) memperkuat integrasi data kriminal WNI/WNA melalui koordinasi dengan Kantor Perwakilan RI di luar negeri; e) meningkatkan kolaborasi dengan instansi luar negeri terkait dalam memberikan bantuan hukum kepada WNI di luar negeri; f) meningkatkan sinergisitas dengan masyarakat dan aparat penegak hukum lainnya dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat; g) memperkuat sinergisitas antar insitusi aparat penegakan hukum dalam pencegahan aksi terorisme, kelompok radikal, dan gangguan Kamtibmas lainnya; 7) penguatan kegiatan operasional Polri berbasis teknologi dan data analytics; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polri merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut: a) mengembangkan manajemen operasi kepolisian (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan) yang berbasis data analytics guna meningkatkan kecepatan dan efektivitas respons Polisi dengan menerapkan mekanisme berbasis tingkat ancaman/ kebutuhan penanganan kejadian; (G.S) b) mengelola data analytics dari media konvensional dan digital secara efektif dalam penguatan kegiatan operasional kepolisian dan membangun kepercayaan publik; c) meningkatkan penanggulangan berita negatif (hoaks) yang dapat mengganggu Kamtibmas berdasarkan media analytics; d) memperkuat sistem informasi Polri berbasis “Big Data Polri” dalam operasional Polri dengan memperhatikan INA Digital; e) melakukan pemutakhiran data kepolisian yang ter “update” secara akurat dan tepat waktu; f) meningkatkan kualitas dan pemanfaatan hasil Litbang Polri dalam pelaksanaan kegiatan operasional Polri; g) menyempurnakan kemudahan dan reliabilitas tindak lanjut pengaduan masyarakat (misalnya, hotline, police superapp, Whats App for business); (G.S) h) meningkatkan kecepatan dan efektivitas respons Polisi berbasis tingkat ancaman/gangguan; (G.S) 8) meningkatkan kehadiran Polri ditengah masyarakat secara optimal dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban nasional; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polri merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut: a) mendukung pengamanan pelaksanaan program pemerintah (Posyandu, penurunan stunting serta swasembada pangan); b) meningkatkan kehadiran Polri di tengah masyarakat dalam menjaga Harkamtibmas; c) meningkatkan keamanan dan ketertiban kawasan pariwisata; (Asta Cita) d) menjaga keamanan jalur logistik dan transportasi nasional; (Asta Cita) e) menciptakan ruang publik dan fasilitas umum yang aman bagi penyandang disabilitas dan kelompok difabel; (Asta Cita) f) mendukung dan meningkatkan dukungan keamanan di kompetesi olahraga, kesenian dan budaya secara profesional dan berstandar internasional; (Asta Cita). g) mendukung dan memastikan tercapainya penyaluran subsidi kepada masyarakat secara tepat guna bagi masyarakat yang membutuhkan; (Asta Cita) h) menjunjung tinggi nilai Bhineka Tunggal Ika dan hak yang sama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat; (Asta Cita) i) mendukung penanggulangan dan penanganan bencana secara profesional; (Asta Cita) 9) meningkatkan kegiatan sadar Kamtibmas bagi masyarakat; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polri merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut: a) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b) meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi, penyelundupan manusia dan barang ilegal; c) memperkuat keterlibatan stakeholder terkait, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam cegah tangkal Kamtibmas dan mewujudkan desa/kelurahan sadar Kamtibmas; 10) peningkatan pelaksanaan operasional Kepolisian termasuk pengamanan pembangunan di Ibu Kota Negara Baru; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polri merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut: a) memperkuat kegiatan operasi kepolisian di tingkat Mabes hingga ke wilayah; b) melaksanakan kegiatan keselamatan dan reintegrasi di wilayah rawan, bencana dan wabah; c) menyiapkan kegiatan operasi pengamanan sebelum, saat dan pasca pemindahan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur; d) meningkatkan efektivitas pengamanan Markas Besar Polri pusat maupun kewilayahan; 11) peningkatan kegiatan pre-emptif dan preventif dalam perlindungan perempuan dan anak; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polri merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut: a) meningkatkan sosialisasi terkait tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak; (Asta Cita) b) menyelenggarakan layanan pengaduan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak.
b.Sasaran Strategis “Penegakan Hukum yang Humanis, Akuntabel dan Berkeadilan” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut: 1) peningkatan pengungkapan 4 (empat) jenis kejahatan secara transparan, akuntabel, dan berbasis ilmiah (Scientific Criminal Investigation); untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polri merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut: a) meningkatkan kapabilitas penyidik dan penguatan kelembagaan penegakan hukum dalam rangka ungkap kasus; b) melaksanakan sertifikasi bagi penyidik siber Polri guna mendukung penguatan pengamanan infrastruktur siber; (Asta Cita) c) mempercepat pengungkapan kasus dan penyelesaian perkara tindak pidana 4 (empat) jenis kejahatan serta penanganan dan penegakan hukum kasus-kasus keamanan negara (terkait kejahatan terhadap ideologi negara), lingkungan hidup (termasuk Karhutla), terorisme, siber, Illegal Mining, Illegal Fishing, korupsi, Narkoba termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta penyelundupan manusia dan barang; (Asta Cita) d) mengoptimalkan pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana terorisme di dalam negeri; (Asta Cita) e) mengoptimalkan dukungan penanggulangan terorisme dalam rangka meminimalisir risiko (penyelamatan sandera, penjinakan bom dan lain-lain); (Asta Cita) f) meningkatkan pemberantasan kasus-kasus perjudian serta menutup akses ke situs judi (termasuk judi online); (Asta Cita) g) menangani kekhawatiran penduduk berjalan keluar di malam hari; h) memperkuat penerapan Scientific Crime Investigation (SCI) dalam pengolahan tempat kejadian perkara; i) mengoptimalkan pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkoba dan penyelundupan orang maupun barang; (Asta Cita) j) meningkatkan keberhasilan dalam pengungkapan kejahatan di laut Indonesia; (Asta Cita) k) memperkuat penegakan hukum yang adil, transparan, legal, humanis dan setara serta menyempurnakan proses pelaporan perkara melalui mekanisme dan sistem pelaporan terpadu di seluruh Polri agar SOP dan Sistem Manajemen kasus terintegrasi; (G.S, Quickwins) l) mengoptimalkan penanganan kejahatan transnasional di wilayah perbatasan; m) menyelenggarakan dukungan pemeriksaan identifikasi DNA (Kemenlu); n) memperkuat penerapan “keadilan restoratif serta peran mediasi” dalam penyelesaian konflik di masyarakat dan penegakan hukum terbatas; 2) peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal nasional yang terintegrasi; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polri merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut: a) mengintegrasikan sistem data dan informasi kriminal antar satker Polri dan aparat penegak hukum serta memperkuat adaptivitas penanganan kejahatan Polri melalui pusat analisis tindak kejahatan dan Kerja Sama Internasional; (G.S) b) mengembangkan standardisasi data kriminal nasional; c) mengembangkan sistem informasi kriminal nasional yang terintegrasi; d) memperkuat digitalisasi di lingkungan penegakan hukum guna menyempurnakan proses pelaporan perkara melalui mekanisme dan platform pelaporan terpadu di lingkungan Polri; (G.S) 3) percepatan penanganan tindak pidana yang melibatkan perempuan dan anak secara humanis dan berkeadilan; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polri merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut: a) melaksanakan penindakan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan menerapkan pendekatan “keadilan restoratif" terhadap perempuan dan anak serta kaum disabilitas yang menjadi pelaku; (Asta Cita) b) mengoptimalkan pelayanan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak; (KemenPPA) 4) memberikan pelayanan penegakan hukum yang adil, transparan, humanis, dan akuntabel; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polri merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut: a) menyediakan fasilitas rehabilitasi medis tindak pidana Narkoba; b) membangun sistem penegakan hukum yang terbuka dan akuntabel; c) mengoptimalkan SP2HP dalam penangan perkara. 5) peningkatan sistem kerja sama untuk memperkuat peran Polri dalam penegakan hukum yang transparan, akuntabel, humanis, dan adil; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polri merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut: a) meningkatkan kolaborasi dan sinergisitas antar organisasi dalam pemeliharaan dan peningkatan keamanan, serta penegakan hukum di laut; (Asta Cita) b) meningkatkan kerja sama nasional internasional di bidang penyelidikan dan penyidikan; c) memperkuat sinergisitas antar institusi aparat penegakan hukum dalam penanggulangan aksi terorisme, kelompok radikal, dan gangguan Kamtibmas lainnya.
c.Sasaran Strategis “Pengembangan dan Pengelolaan SDM Polri yang Kompeten, Berintegritas dan Adaptif secara Terpadu dan Menyeluruh” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut: 1) peningkatan kapabilitas dan kapasitas SDM Polri yang jujur, bermartabat, dan berintegritas secara terpadu dan menyeluruh; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polri merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut: a) menyiapkan program diklat yang sesuai dengan tantangan tugas dan kebutuhan terkini; b) meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan Polri yang berorientasi pada pelayanan publik serta memperhatikan kepuasan masyarakat; c) meningkatkan relevansi kurikulum dan bahan ajar diklat dengan tantangan tugas; d) meningkatkan jumlah SDM Polri yang memiliki sertifikasi kompetensi; (Asta Cita) e) mengembangkan program kerja sama Diklat dalam dan luar negeri; f) meningkatkan jumlah pendidik yang telah memiliki sertifikasi kompetensi; g) memperkuat kapasitas, kapabilitas dan integritas SDM Polri yang berorientasi pelayanan masyarakat yang optimal; h) menanamkan dan mengimplementasikan nilai- nilai bhayangkara dalam diri personel Polri; i) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM dalam pelaksanaan kegiatan operasional Polri berbasis teknologi dan data analytics; j) memperkuat kapabilitas dan kompetensi penyidik/ penyidik pembantu dalam perlindungan perempuan dan anak; (Asta Cita) 2) pengelolaan SDM secara profesional, akuntabel dan terintegrasi; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polri merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut: a) meningkatkan pemenuhan jabatan berdasarkan standar jabatan dan kompetensi serta menarik minat dan mempertahankan talenta terbaik dengan mengartikulasikan kembali Employee Value Proposition (EVP) Polri; (G.S) b) memperkuat implementasi merit system, menyempurnakan sistem pengembangan karier dengan menerapkan personalized learning serta rotasi sesuai dengan kebutuhan personel dan organisasi; (G.S) c) menerapkan system reward and punishment berbasis kinerja; d) menyempurnakan sistem meritokrasi dan kolaborasi antar fungsi dengan merancang ulang sistem manajemen kinerja secara menyeluruh (termasuk memperkenalkan konsep shared KPIs dan mentorship); (G.S) e) meningkatkan proporsi Polwan; (RPJMN) f) meningkatkan kesejahteraan SDM Polri (Asta Cita); g) meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi SDM Polri secara adil dan transparan sesuai dengan aturan yang berlaku; h) melaksanakan kebijakan zero growth dalam rekrutmen kepolisian dengan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH) dan sesuai dengan Analisis kebutuhan dengan merevitalisasi strategi rekrutmen proaktif (termasuk mengintegrasikan badan pengembangan eksternal dan internal sebagai sumber calon personel); (G.S) i) memperkuat implementasi pemenuhan personel berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK); j) melakukan kajian dan pemenuhan kebutuhan personel untuk pembentukan Polda baru dalam rangka pemekaran provinsi; k) meningkatkan kesehatan SDM Polri secara fisik, psikis, dan mental; 3) pemindahan personel Polri ke Ibu Kota Negara Baru; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polri merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut: a) mempersiapkan personel Mabes Polri yang akan pindah ke Ibu Kota Negara Baru; b) menyusun tahapan pemindahan personel Mabes Polri ke Ibu Kota Negara Baru;
d.Sasaran Strategis “Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Berdaya Guna dan Modern” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut: 1) modernisasi sarana dan prasarana Polri; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polri merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut: a) memetakan dan menyempurnakan prioritas dan kebutuhan sarana prasarana Polri tahun 2025-2029 dalam pemenuhan Almatsus Polri untuk mendukung manajemen logistik dan fasilitas berbasis MEPE untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kesiapan operasional; (G.S) b) meningkatkan keselarasan TI dengan organisasi melalui penyempurnaan dan penerapan arsitektur TI POLRI (I.T Enterprise Architecture); (G.S) c) mempersiapkan dan mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana Polri di Ibu Kota Negara Baru; d) melakukan modernisasi sarana prasarana operasional pelayanan kepolisian sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) di tingkat Mabes sampai ke wilayah Perbatasan dan PPKT; (Asta Cita) e) melakukan modernisasi sarana dan prasarana operasional keamanan perairan (kapal patroli laut); f) mengoptimalkan kemampuan digital dengan mengembangkan Data Digital Platform and Software (DDPS) serta pengembangan Artificial Intelligence (AI) Kepolisian yang terintegrasi dalam Satu Data Polri; g) membangun dan memperkuat kapabilitas analitik Big Data/Single Data Entry Polri untuk meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan strategis dan operasional Polri; (G.S) h) membangun dan mengimplementasikan smart security di seluruh Markas Kepolisian; i) menyiapkan pembangunan ruang dan fasilitas kerja bagi SDM Polri berkebutuhan khusus; j) mengembangkan tata kelola dan sistem kearsipan dan naskah dinas yang modern; k) memperkuat sistem data dan informasi hukum Polri; l) meningkatkan sarana dan prasarana keamanan siber di lingkungan Polri; m) mengintegrasikan sistem informasi dan komunikasi kepolisian dari tingkat Polsek sampai tingkat Mabes Polri dalam rangka Harkamtibmas dan Gakkum; n) meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam pembangunan sarana, prasarana dan infrastruktur Kepolisian; (Asta Cita) 2) mengoptimalkan hasil Litbang Polri; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polri merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut: a) mengoptimalkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pengambilan kebijakan; b) meningkatkan kolaborasi dan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di lingkungan Polri; c) meningkatkan lingkup peralatan sertifikasi; d) mengembangkan sistem penelitian yang terintegrasi di lingkungan Polri; 3) pengelolaan aset kepolisian yang akuntabel, terbuka, modern dan terintegrasi; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polri merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut: a) menyempurnakan sistem manajemen logistik dan fasilitas untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kesiapan operasional; (G.S) b) menerapkan sistem pengelolaan dan membangun rumah dinas/flat/barak dan rusun bagi personel Polri; c) meningkatkan efektivitas dan optimalisasi pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana Polri; d) menyediakan dan meningkatkan kualitas dan fasilitas Kesehatan (rumah sakit/FKTP) dan layanan Kesehatan yang memadai bagi anggota Polri hingga tingkat Polres; e) meningkatkan kualitas dan fasilitas kesehatan Polri (Rumah Sakit Bhayangkara) di seluruh Polda yang paripurna dalam mendukung tugas dan fungsi Polri serta program nasional; f) melanjutkan pembangunan ruang pelayanan khusus perempuan dan anak.
e.Sasaran Strategis “Tata Kelola yang Bersih, Transparan dan Akuntabel” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut: 1) peningkatan pelayanan publik yang prima dan kedekatan dengan masyarakat; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polri merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut: a) meningkatkan kualitas sesuai standard pelayanan publik Polri serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis Polri dengan menstandardisasi, menyempurnakan dan memastikan pelaksanaan SOP; (G.S) b) menyederhanakan proses pelayanan publik bagi masyarakat; (Asta Cita) c) meningkatkan kemudahan akses terhadap pelayanan data dan informasi kriminal nasional; d) meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan Markas Besar Polri; e) memperkuat keterlibatan Polri dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan dengan pendekatan secara personal serta meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui redesain interaksi kepolisian dan masyarakat; (G.S) f) meningkatkan pengelolaan citra Polri di masyarakat; g) memperkuat kerja sama antara masyarakat, TNI dan DPR yang dapat mendukung kinerja Polri; h) menyelenggarakan pelayanan Kesehatan dilakukan dengan kendali mutu dan biaya, disertai sarana dan prasarana Faskes yang memadai (BPJS Kesehatan); i) meningkatkan efektivitas sistem pengaduan masyarakat; (Quickwins) 2) penguatan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan Polri; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polri merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut: a) membangun sistem penerapan budaya integritas, nilai-nilai kejujuran dan kehormatan pada setiap pelaksanaan tugas kepolisian dengan memedomani kode etik Polri; b) mendorong perubahan budaya dengan merumuskan dan menginternalisasi nilai-nilai budaya organisasi yang adaptif, berintegritas, dan berorientasi masyarakat; (G.S) c) meningkatkan manajemen kinerja Polri dari tingkat Mabes sampai dengan Polsek dengan standard pelayanan di UPP Polri; d) melakukan pengkajian dan penataan tusi (tugas dan fungsi) Polri di tingkat Mabes sampai Kewilayahan guna mengonsolidasikan fungsi-fungsi tertentu di organisasi Polri dengan menciptakan model shared services; (G.S) e) memperkuat kelembagaan dan tata kelola organisasi Polri di tingkat Mabes sampai Kewilayahan mewujudkan kapabilitas dan ukuran organisasi yang optimal (rasionalisasi organisasi) dengan menerapkan Strategic Workforce Planning; (G.S) f) meningkatkan akuntabilitas dan agility dari organisasi dengan menyempurnakan model tata kelola dan model operasional; (G.S) g) melakukan pengkajian dan penyederhanaan birokrasi yang lebih ramping dan tepat ukuran (right sizing), pengaturan organisasi yang memprioritaskan keberadaan jabatan fungsional dalam pengaturan susunan organisasi, dan pengalihan jabatan struktural eselon III ke bawah ke dalam jabatan fungsional, khususnya di tingkat Mabes Polri; h) melakukan pengkajian pembentukan satuan wilayah pada wilayah pemekaran; i) meningkatkan reformasi kelembagaan dan birokrasi Polri yang andal guna meningkatkan adaptabilitas dan kelincahan organisasi dengan menyempurnakan sistem tata kelola; (G.S) j) memperkuat implementasi manajemen risiko hingga ke tingkat wilayah guna menciptakan budaya berbasis kepatuhan dan risiko dengan memperkuat kerangka kerja pengawasan, kepatuhan dan manajemen risiko Polri;(G.S) 3) penguatan perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akuntabel; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polri merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut: a) meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Polri; b) melakukan penyelarasan kinerja Polri sampai ke tingkat wilayah dan jajaran pelaksana serta merancang ulang sistem manajemen kinerja dan metode penilaian kinerja; (G.S) c) membangun alokasi anggaran pada klasifikasi jenis belanja secara proporsional; d) memperkuat akuntabilitas kinerja dan anggaran Polri; e) memperkuat sistem dan kualitas pelaporan keuangan Polri yang akuntabel, terintegrasi dan bersifat real time; 4) penguatan regulasi dan sistem pengawasan yang efektif; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polri merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut: a) meningkatkan kualitas penanganan komplain/ pengaduan masyarakat secara efektif dan terpercaya; b) meningkatkan mekanisme pengelolaan bantuan hukum untuk kejahatan lintas negara dalam penanganan kejahatan lintas negara; c) meningkatkan efektivitas harmonisasi dan penyelarasan regulasi pemerintah ke tingkat Polri; d) mempercepat proses pemenuhan regulasi di lingkungan Polri; e) meningkatkan kepatuhan terhadap penerapan regulasi di lingkungan Polri.
1. 3.Kerangka Regulasi Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 merupakan salah satu delivery mechanism dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selain kerangka pendanaan dan kerangka kelembagaan. Renstra Polri merupakan alat untuk mencapai tujuan pembangunan jangka menengah yang dilaksanakan oleh Polri, selain berisi perencanaan strategis juga berisi tentang instrumen strategis yang berfungsi untuk memecahkan permasalahan yang penting, mendesak dan memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran strategis yang tersusun dalam kerangka regulasi Polri. Kerangka regulasi pada Renstra Polri berisi tentang kebutuhan regulasi di lingkungan Polri yang berbentuk peraturan- peraturan, Standard Operating Procedures (SOP) dan pedoman- pedoman yang direncanakan akan dibuat/disusun selama 5 (lima) tahun ke depan yang sejalan dengan kebijakan-kebijakan Polri Tahun 2025-2029. Dari isu strategis di bidang keamanan nasional dan penegakan hukum nasional terhadap Polri dalam membangun Polri secara berkelanjutan, serta dalam mendukung kinerja Polri yang optimal, maka disusun kerangka/draf regulasi Polri berdasarkan prioritas, antara lain yaitu:
a.menyusun dan memperbarui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Audit Kinerja dan Audit dengan Tujuan Tertentu;
b.menyusun Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait Tata Cara Permintaan Bantuan Hukum untuk Kejahatan Lintas Negara;
c.memperkuat Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi terhadap Pakaian Dinas Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Alat Peralatan Pertahanan Keamanan untuk Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
d.merevisi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Satuan Musik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
e.menyusun Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait Tata Kelola (Integrasi) Pusat Data Kriminal;
f.menyusun Peraturan Kepolisian terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Polri;
g.menyusun Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait Pengelolaan BMN di Lingkungan Polri;
h.menyusun Peraturan Kepolisian terkait Prosedur Penindakan Tindak Pidana Terorisme;
i.menyusun Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait Pengelolaan Tempat Kejadian Perkara Tindak Pidana Terorisme;
j.menyusun dan memperbarui Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum;
k.menyusun dan memperbarui Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengamanan, Pengawasan dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial;
l.menyusun dan memperbarui Perkabaintelkam Polri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Manajemen Informasi Sistem Baintelkam Polri (Misbik) menjadi Peraturan Kabaintelkam Polri tentang Sistem Informasi Manajemen Baintelkam Polri;
m.menyusun dan memperbarui Skep Kapolri Nomor: SKep/991/XII/2005, tanggal 30 Desember 2005 tentang Sistem Pembinaan Alat Khusus Intelijen menjadi Peraturan Kepolisian tentang Sistem Pembinaan Alat Khusus Intelijen Kepolisian;
n.menyusun dan memperbarui Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Operasional Intelijen Keamanan Polri;
o.menyusun Peraturan Polri tentang Pengawasan Fungsional Orang Asing;
p.menyusun Peraturan Kapolri tentang Sistem Pembinaan Intelijen Khusus;
q.menyusun Peraturan Kabaintlekam Polri tentang Hubungan Tata Cara Kerja Jabatan Fungsional Analis Intelijen Kepolisian;
r.menyusun Peraturan Kabaintelkam Polri tentang Sistem Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Analis Intelijen Kepolisian;
s.menyusun Peraturan Kabaintelkam Polri tentang Sistem Informasi Manajemen Pegawai Baintelkam Polri;
t.menyusun Peraturan Kabaintelkam Polri tentang Penyelenggaraan Disposisi Elektronik Baintelkam Polri;
u.menyusun dan memperbarui Peraturan Kepala Divisi Hukum tentang Sisdikum;
v.menyusun Peraturan Asisten Logistik tentang Penerimaan, Penyimpanan, Pendistribusian Barang di Lingkungan Polri;
w.menyusun Peraturan Kadensus 88 AT Polri tentang Pelaksanaan Deradikalisasi dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme;
x.menyusun Peraturan Kadensus 88 AT Polri tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme;
y.menyusun Peraturan Kadensus 88 AT Polri tentang Pengamanan dan Pengawalan Tindak Pidana Terorisme;
z.menyusun Peraturan Kadensus 88 AT Polri tentang Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana Terorisme; aa. menyusun Peraturan Kadensus 88 AT Polri tentang Persyaratan Pegawai di Lingkungan Densus 88 AT Polri; bb. menyusun Peraturan Kadensus 88 AT Polri tentang Tata Kelola Hibah di Lingkungan Densus 88 AT Polri; cc. menyusun Peraturan Kadensus 88 AT Polri tentang Tata Kelola Penyimpanan, Distribusi dan Penghapusan BMN di Lingkungan Densus 88 AT Polri; dd. menyusun Peraturan Kadensus 88 AT Polri tentang Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Densus 88 AT Polri. No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target
1. 1.menyusun dan memperbarui Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Audit Kinerja dan Audit dengan Tujuan Tertentu; pada Perkap tersebut belum mengatur secara jelas dan pasti terkait metodologi dan substansi pengawasan dan tugas pengawas. Itwasum Polri  BPKP  Kemenkum RI 2025
2. 2.menyusun Peraturan Kepala Kepolisian terkait Tata Cara Permintaan Bantuan Hukum untuk Kejahatan Lintas Negara; Perlu adanya peraturan yang jelas mengenai peran Divhubinter, serta memperjelas tata cara permintaan bantuan hukum untuk kejahatan lintas negara dalam penanganan kejahatan lintas negara. Divhubinter Polri  Kemenkum RI  Kemenlu RI 2025
3. 3.memperkuat Peraturan Kepala Kepolisian Negara perlengkapan di lingkungan K/L dapat Puslitbang Polri  Kemenkum RI 2025 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi terhadap Pakaian Dinas Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara dan Alat Peralatan Pertahanan Keamanan untuk Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara di sertifikasi di Polri.
4. 4.menyusun dan memperbarui Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Satuan Musik Kepolisian Negara Yanma Polri  Kemenkum RI 2026
5. 5.menyusun Peraturan Kepala Kepolisian terkait Tata Kelola (Integrasi) Pusat Data Kriminal; Bareskrim Polri  Kemenkum RI  TNI  BNPT  Kejaksaan RI 2026
6. 6.menyusun Peraturan Kepolisian terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Polri;  terbentuknya payung hukum yang mengatur tentang Pengadaan Barang/jasa di lingkungan Polri;  optimalisasi TKDN;  penguatan UKPBJ Polri;  pengaturan tentang pengadaan barang/jasa yang bersifat khusus. Slog Polri  LKPP  Stamarena Polri 2026
7. 7.menyusun Peraturan Kepala Kepolisian terkait Pengelolaan BMN di Lingkungan Polri;  terbentuknya payung hukum yang mengatur tentang Pengelolaan BMN di lingkungan Polri;  mengoptimalkan pengelolaan BMN Polri mulai dari perencanaan sampai dengan penghapusan. Slog Polri  Kemenkeu  BPK RI 2027
8. 8.menyusun Peraturan Kepolisian terkait Prosedur Penindakan Tindak Pidana Terorisme;  kerahasiaan Tupoksi Densus 88 AT Polri khususnya dalam penegakkan hukum;  berkembangnya modus dan operandi dari pelaku tindak pidana terorisme; Direktorat Penyidikan Densus 88 AT Polri  Divkum Polri  Kumham  Korbrimob Polri 2025 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target  perkembangan teknologi yang diiringi dengan perubahan CB Polri dalam menanggulangi TP Terorisme.
9. 9.menyusun Peraturan Kepala Kepolisian terkait Pengelolaan Tempat Kejadian Perkara Tindak Pidana Terorisme;  terbentuknya payung hukum yang mengatur tentang TKP tindak pidana terorisme;  pengaturan tentang asistensi dari Densus 88 AT Polri kepada satuan kewilayahan pada saat TKP TP Terorisme. Direktorat Penindakan Densus 88 AT Polri  Divkum Polri  Kumham  Korbrimob Polri  Bareskrim Polri 2025
10. 10.menyusun dan memperbarui Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tatacara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum; Baintelkam Polri  Kemenkum RI 2025
11. 11.menyusun dan memperbarui Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengamanan, Pengawasan dan Pengendalian bahan Peledak Komersial; Baintelkam Polri  Kemenkum RI 2026
12. 12.menyusun dan memperbarui Perkabaintelkam Polri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Manajemen Informasi Sistem Baintelkam Polri (Misbik) Menjadi Peraturan Kabaintelkam Polri tentang Sistem Informasi Manajemen Baintelkam Polri; Baintelkam Polri  Kemenkum RI 2026
13. 13.menyusun dan memperbarui Skep Kapolri Nomor: Skep/991/XII/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Sistem Pembinaan Alat Khusus Intelijen Menjadi Peraturan Kepolisian tentang Sistem Pembinaan Alat Khusus Intelijen Kepolisian; Baintelkam Polri  Kemenkum RI 2026
14. 14.menyusun dan memperbarui Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Operasional Intelijen Keamanan Polri; Baintelkam Polri  Setum Polri  Divkum Polri 2025 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target
15. 15.menyusun Peraturan Kepolisian tentang Pengawasan Fungsional Orang Asing; Baintelkam Polri  Setum Polri  Divkum Polri 2025
16. 16.menyusun Peraturan Kapolri tentang Sistem Pembinaan Intelijen Khusus; Baintelkam Polri  Setum Polri  Divkum Polri 2025
17. 17.menyusun Peraturan Kabaintelkam Polri tentang Hubungan Tata Cara Kerja Jabatan Fungsional Analis Intelijen Kepolisian; Baintelkam Polri  Setum Polri  Divkum Polri 2025
18. 18.menyusun Peraturan Kabaintelkam Polri tentang Sistem Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Analis Intelijen Kepolisian; Baintelkam Polri  Setum Polri  Divkum Polri 2025
19. 19.menyusun Peraturan Kabaintelkam Polri tentang Sistem Informasi Manajemen Pegawai Baintelkam Polri; Baintelkam Polri  Setum Polri  Divkum Polri 2025
20. 20.menyusun Peraturan Kabaintelkam Polri tentang Penyelenggaraan Disposisi Elektronik Baintelkam Polri; Baintelkam Polri  Setum Polri  Divkum Polri 2025
21. 21.menyusun dan memperbarui Peraturan Kepala Divisi Hukum tentang Sisdikum; Divkum Polri  Kemenkum 2025
22. 22.menyusun Peraturan Asisten Logistik tentang Penerimaan, Penyimpanan, Pendistribusian Barang di Lingkungan Polri; terbentuknya payung hukum yang mengatur tentang Penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian barang di lingkungan Polri. Slog Polri  Setum Polri  Divkum Polri 2025
23. 23.menyusun Peraturan Kadensus 88 AT tentang Pelaksanaan Deradikalisasi dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme; terbentuknya payung hukum yang mengatur tentang pelaksanaan Deradikalisasi dalam penanggulangan tindak pidana terorisme. Densus 88 AT Polri  Setum Polri  Divkum Polri 2025
24. 24.menyusun Peraturan Kadensus 88 AT tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme;  dalam pencegahan penyebaran paham radikal terorisme perlu dilakukan secara terencana dan berkesinambu ngan melalui kontra ideologi, kontra radikal dan kontra narasi, maka perlu di atur peraturan yang mengatur; Densus 88 AT Polri  Setum Polri  Divkum Polri 2025 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target  rencana perkaden tentang pencegahan tindak pidana terorisme ini merupakan peraturan baru yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pencegahan tindak pidana teorirsme.
25. 25.menyusun Peraturan Kadensus 88 AT tentang Pengamanan dan Pengawalan Tindak Pidana Terorisme; terbentuknya payung hukum yang mengatur tentang Pengamanan dan Pengawalan Tindak Pidana Terorisme. Densus 88 AT Polri  Setum Polri  Divkum Polri 2025
26. 26.menyusun Peraturan Kadensus 88 AT tentang Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana Terorisme; terbentuknya payung hukum yang mengatur tentang Barang Bukti Tindak Pidana Terorisme. Densus 88 AT Polri  Setum Polri  Divkum Polri 2025
27. 27.menyusun Peraturan Kadensus 88 AT tentang Persyaratan Pegawai di Lingkungan Polri;  bahwa ada penambahan struktur pada Bagwassidik TP Terorisme maka akan disusun Peraturan yang mengatur Terkait Pengawasan Penyidikan pada TP Terorisme;  rencana perkaden tentang pengawasan penyidikan tindak pidana terorisme ini merupakan peraturan baru yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana Terorisme. Densus 88 AT Polri  Setum Polri  Divkum Polri 2025
28. 28.menyusun Peraturan Kadensus 88 AT tentang Tata Kelola Hibah di lingkungan Densus 88 AT Polri; Densus 88 AT Polri  Setum Polri  Divkum Polri 2025
29. 29.menyusun Peraturan Kadensus 88 AT tentang Tata Kelola Penyimpanan, Distribusi dan Penghapusan BMN di lingkungan Densus 88 AT Polri;  terbentuknya payung hukum yang mengatur tentang Tata kelola Hibah;  mengoptimalkan Pengelolaan Tata kelola Hibah. Densus 88 AT Polri  Setum Polri  Divkum Polri 2025 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Instansi Target
30. 30.menyusun Peraturan Kadensus 88 AT tentang Pertanggungjawaban Keuangan.  terbentuknya payung hukum yang mengatur tentang Tata kelola Penyimpanan, Distribusi dan Penghapusan BMN;  mengoptimalkan Pengelolaan BMN dari Penyimpanan, Distribusi sampai Penghapusan. Densus 88 AT Polri  Setum Polri  Divkum Polri 2025
31. 4.Kerangka Kelembagaan Kerangka kelembagaan berkaitan erat dengan struktur organisasi dan kebutuhan sumber daya dengan memperhatikan kemampuan pendanaannya. Prinsip dalam penetapan kerangka kelembagaan, yaitu struktur organisasi (kelembagaan) mengikuti visi dan misi. Kerangka kelembagaan didefinisikan sebagai perangkat Kementerian/Lembaga, meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk mencapai Visi dan Misi Kementerian/Lembaga yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam rangka melaksanakan program- program pembangunan pada RPJMN dan kebijakan pembangunan lainnya. Tujuan disusunnya kerangka kelembagaan adalah sebagai berikut:
a.meningkatkan keterkaitan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kepolisian RI;
b.mempertajam arah kebijakan dan strategi Kepolisian RI sesuai dengan kapasitas organisasi dan dukungan sumber daya ASN;
c.membangun struktur organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran untuk menghindari duplikasi fungsi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi sehingga organisasi Kepolisian RI menjadi lebih lincah dalam melaksanakan program-programnya;
d.memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalitas sumber daya aparatur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa tugas dan fungsi Kepolisian RI dapat dijelaskan sebagai berikut:
a.Tugas Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: 1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 2) penegakan hukum; 3) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas: 1) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; 2) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; 3) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; 4) turut serta dalam pembinaan hukum nasional; 5) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; 6) melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; 7) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; 8) menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; 9) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; 10) melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; 11) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta 12) melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
b.Fungsi Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian RI memiliki susunan organisasi sebagai berikut: 1) unsur pimpinan: a) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; b) Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2) unsur pengawas dan pembantu pimpinan: a) Inspektorat Pengawasan Umum; b) Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi; c) Asisten Utama Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran; d) Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia; e) Asisten Kapolri Bidang Logistik; f) Divisi Profesi dan Pengamanan; g) Divisi Hukum; h) Divisi Hubungan Masyarakat; i) Divisi Hubungan Internasional; j) Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi; k) Staf Ahli Kapolri; 3) unsur pelaksana tugas pokok: a) Badan Intelijen Keamanan; b) Badan Pemelihara Keamanan; c) Badan Reserse Kriminal; d) Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; e) Korps Lalu Lintas; f) Korps Brigade Mobil; g) Detasemen Khusus 88 Anti Teror; 4) unsur pendukung: a) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan; b) Pusat Penelitian dan Pengembangan; c) Pusat Keuangan; d) Pusat Kedokteran dan Kesehatan; e) Pusat Sejarah; 5) Unsur Pelayanan: a) Spripim Polri; b) Setum Polri; c) Yanma Polri. Analisis terhadap tugas dari masing-masing unsur dalam kelembagaan Polri sangat penting terhadap penentuan berbagai kebijakan dan strategi yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk program maupun kegiatan. Adapun usulan penguatan maupun perubahan Satuan Kerja untuk menguatkan tugas dan fungsi Kepolisian RI dalam kurun waktu 2025-2029 adalah sebagai berikut:
a.memperkuat fungsi pelayanan kesehatan terpadu (Rumah Sakit) di lingkungan Polri;
b.memperkuat fungsi pelayanan kesehatan dalam penanganan tindak pidana kekerasan perempuan dan anak hingga tingkat Polres;
c.melaksanakan penataan kelembagaan dan mememperkuat fungsi tata kelola pengelolaan logistik di lingkungan Polri sesuai dengan proses bisnis pengelolaan logistik;
d.memperkuat fungsi pengawasan pada tingkat Polda dan Polres;
e.melaksanakan penataan kelembagaan di lingkungan Baintelkam Polri, terkait jabatan fungsional analis, dan memperkuat fungsi operasional analis;
f.memperkuat fungsi penanganan HAM;
g.melaksanakan penataan jenjang karier di lingkungan Divisi Hukum Polri;
h.memperkuat fungsi peneliti dan penguji sertifikasi barang dan jasa di lingkungan Polri;
i.melaksanakan penyesuaian nomenklatur kelembagaan pelayanan markas di lingkungan Polri;
j.memperkuat fungsi pusat laboratorium forensik hingga ke wilayahan;
k.memperkuat fungsi standardisasi dan sertifikasi yang terintegrasi;
l.memperkuat fungsi Patroli Siber Internal Polri guna menanggulangi dan mencegah terganggunya kewibawaan Polri;
m.memperkuat fungsi penanganan tindak pidana terorisme di wilayah Papua;
n.melaksanakan penataan jenjang karier di lingkungan Detasemen Khusus 88 Anti Teror;
o.memperkuat fungsi pelayanan publik untuk memberikan pelayanan publik yang terintegrasi, modern, berkualitas dan berintegritas. No Kebutuhan Kerangka Kelembagaan Target Penyelesaian 2025 2026 2027 2028 2029 1. memperkuat fungsi pelayanan kesehatan terpadu (Rumah Sakit) di lingkungan Polri; √ 2. mememperkuat fungsi pelayanan kesehatan dalam penanganan tindak pidana kekerasan perempuan dan anak hingga tingkat Polres; √ 3. melaksanakan penataan kelembagaan dan mememperkuat fungsi tata kelola pengelolaan Logistik di lingkungan Polri sesuai dengan proses bisnis pengelolaan logistik; √ 4. memperkuat fungsi pengawasan pada tingkat Polda dan Polres; √ 5. melaksanakan penataan kelembagaan di lingkungan Baintelkam Polri, terkait jabatan fungsional analis, dan memperkuat fungsi operasional analis; √ 6. memperkuat fungsi penanganan HAM; √ 7. melaksanakan penataan jenjang karier di lingkungan Divkum Polri; √ 8. memperkuat fungsi peneliti dan penguji sertifikasi barang dan jasa di lingkungan Polri; √ 9. melaksanakan penyesuaian nomenklatur kelembagaan pelayanan markas di lingkungan Polri; No Kebutuhan Kerangka Kelembagaan Target Penyelesaian 2025 2026 2027 2028 2029 10. memperkuat fungsi pusat laboratorium forensik hingga ke wilayahan; √ 11. memperkuat fungsi standardisasi dan sertifikasi yang terintegrasi; √ 12. memperkuat fungsi Patroli Siber Internal Polri guna menanggulangi dan mencegah terganggunya kewibawaan Polri; √ 13. memperkuat fungsi penanganan tindak pidana terorisme di wilayah Papua; √ 14. melaksanakan penataan jenjang karier di lingkungan Densus 88 AT Polri; √ 15. memperkuat fungsi pelayanan publik untuk memberikan pelayanan publik yang terintegrasi, modern, berkualitas, dan berintegritas. √ D. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
1. 1.Target Kinerja Untuk mewujudkan visi dan misi Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan 5 (lima) tujuan dan telah dilengkapi dengan 5 (lima) sasaran strategis, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (outcome) dari satu atau beberapa program. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis memiliki Indikator Kinerja Utama sebagaimana terinci dalam tabel berikut: Tabel 1. Sasaran Program, Indikator Kinerja Program dan Target. No. SS Sasaran Strategis No. IK SS Indikator Kinerja Impact, Utama, dan Penunjang Target 2025 2026 2027 2028 2029 SI Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang terkendali, melalui kepolisian yang berintegritas, modern, dan akuntabel IK SI Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Indeks Kamtibmas) 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 SS1 Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Responsif dan Prediktif IK SS 1 Indeks Harkamtibmas 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 SS2 Penegakan Hukum yang Humanis, Akuntabel, dan Berkeadilan IK SS 2 Indeks Gakkum Polri 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 SS3 Pengembangan dan Pengelolaan SDM Polri yang Kompeten, Berintegritas dan Adaptif secara Terpadu dan Menyeluruh IK SS 3 Indeks Profesionalitas SDM Polri 70,50 71,00 71,50 72,00 72,50 IK SS 4 Indeks Pembangunan dan Pengembangan Kapasitas SDM Polri 84 86 88 89 90 SS4 Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Berdaya Guna dan Modern IK SS 5 Indeks SPBE 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 IK SS 6 Tingkat pemenuhan Minimum Essential Police Equipment (MEPE) 80% 81% 82% 83% 84% IK SS 7 Tingkat pemanfaatan inovasi Litbang Polri 75% 80% 85% 90% 100% IK SS 8 Indeks kualitas data 3,00 3,2 3,4 3,6 3,8 Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, telah ditetapkan 5 (lima) Program di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:
a.program Dukungan Manajemen;
b.program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri;
c.program Profesionalisme SDM Polri;
d.program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
e.program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana. No. SS Sasaran Strategis No. IK SS Indikator Kinerja Impact, Utama, dan Penunjang Target 2025 2026 2027 2028 2029 SS5 Tata Kelola yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel IK SS 9 Nilai SAKIP 75 76 77 78 79 IK SS 10 Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 IK SS 11 Opini BPK atas Laporan Keuangan WTP WTP WTP WTP WTP IK SS 12 Indeks Reformasi Birokrasi 76 78 80 83 85,50 IK SS 13 Indeks internalisasi budaya integritas, kejujuran, dan kehormatan pada Polri 82 84 86 88 90 IK SS 14 Nilai Kinerja Anggaran 93,13 93,38 94,13 94,38 94,63 IK SS 15 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan Polri 71 72 74 76 78 IK SS 16 Persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polri 81% 82% 83% 84% 85%
1. 2.Kerangka Kinerja KODE PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR LOKASI TARGET ALOKASI ( JUTA RUPIAH) UNIT ORGANISASI PELAKSANA2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 060 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 162,156,644 176,964,550 182,209,171 189,696,422 196,879,263
2. 1.Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Responsif dan Prediktif 21,658,909 23,232,491 23,420,963 23,889,134 24,357,304 - Indeks Harkamtibmas 3.6 3.7 3.8 3.9 4
3. 2.Penegakan Hukum yang Humanis, Akuntabel, dan Berkeadilan 8,487,647 9,867,369 8,906,995 8,907,001 8,907,006 - Indeks Gakkum Polri 3.6 3.7 3.8 3.9 4
4. 3.Pengembangan dan Pengelolaan SDM Polri yang Adaptif, Kompeten, dan Berintegritas secara Terpadu dan Optimal 3,316,434 3,628,444 3,941,405 4,254,365 4,567,326 - Indeks Profesionalitas SDM Polri 70.5 71 71.5 72 72.5 - Indeks Pembangunan dan Pengembangan Kapasitas SDM Polri 84 86 88 89 90
5. 4.Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Berdaya Guna dan Modern 70,398,314 78,722,280 81,025,967 84,332,206 87,334,036 - Indeks SPBE 3.2 3.4 3.6 3.8 4 - Tingkat pemenuhan Minimum Essential Police Equipment (MEPE) 80% 81% 82% 83% 84% - Tingkat pemanfaatan inovasi Litbang Polri 75% 80% 85% 90% 100% - Indeks kualitas data 3 3.2 3.4 3.6 3.8
6. 5.Tata Kelola yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel 58,295,340 61,513,966 64,913,841 68,313,716 71,713,591 - Nilai SAKIP 75 77 79 81 83 - Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi 3.2 3.4 3.6 3.8 4 - Opini BPK atas Laporan Keuangan WTP WTP WTP WTP WTP - Indeks Reformasi Birokrasi 76 78 80 83 85.5 - Indeks internalisasi budaya integritas, kejujuran, dan kehormatan pada Polri 82 84 86 88 90 - Nilai Kinerja Anggaran 93.13 93.38 94.13 94.38 94.63 - Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan Polri 71 72 74 76 78 - Persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polri 81% 82% 83% 84% 85% 01 DUKUNGAN MANAJEMEN 58,295,339 61,513,966 64,913,841 68,313,716 71,713,591 3068 Terselenggaranya dukungan manajemen kepada internal Polri yang memenuhi standar pelayanan
a.Tingkat efektivitas pengelolaan intangitable asset dan infrastruktur strategis kepolisian 70 72 74 76 78
b.Indeks efektivitas penguatan tata kelola Polri 70 72 74 76 78 Pelayanan Administrasi Keuangan Polri 36,214 36,214 36,214 36,214 36,214 3070 Terlaksanaya pengelolaan keuangan secara terpadu % pengelolaan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu 96% 96% 96% 96% 96% Penerangan Masyarakat 109,020 109,020 109,020 109,020 109,020 3071 Terlaksannya penyampaian informasi kepolisian kepada masyarakat Jumlah kegiatan penyampaian informasi publik 95% 95% 95% 95% 95% Penyelenggaraan Teknologi Informasi 7,531 7,531 7,531 7,531 7,531 3072 Terlaksananya Teknologi Informasi persentase Layanan Teknologi Informasi 100% 100% 100% 100% 100% Pelayanan Kesehatan Polri 2,860,191 2,860,191 3,041,441 3,222,690 3,403,939 3073 Tersedianya pelayanan kesehatan bagi personel/Keluarga Polri Pelayanan Kesehatan Polri 75% 75% 75% 75% 75% Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri 54,874,133 58,092,759 61,311,385 64,530,011 67,748,637 3088 Meningkatkan kualitas pelayanan internal Jumlah Layanan Internal Perkantoran Polri 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln Pertanggungjawaban Profesi 24,042 24,042 24,042 24,042 24,042 3089 Terwujudnya pemuliaan profesi anggota Polri Persentase penyelesaiain kode etik profesi Polri 95% 95% 95% 95% 95% Penyelenggaraan Pengamanan Internal Polri 31,764 31,764 31,764 31,764 31,764 3090 Terpeliharnya keamanan internal Polri Persentase penyelesaian jumlah penyelidikan 10% 10% 10% 10% 10% Penegakan Tata tertib dan Disiplin Polri 23,595 23,595 23,595 23,595 23,595 3091 Terselenggaranya tata tertib dan Disiplin Polri Persentase pelanggaran pelanggaran Disiplin 95% 95% 95% 95% 95% Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan 93,503 93,503 93,503 93,503 93,503 3149 Terlaksananya pengawasan dan pemeriksaan terhadap organisasi Polri sesuai dengan ketentuan berlaku Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang menjadi objek Wasrik 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 Pengelolaan Multimedia 30,651 30,651 30,651 30,651 30,651 3154 Terlaksananya Pengeloaan Multimedia Persentase Jumlah Produk Laporan Multimedia 93% 93% 93% 93% 93% Pemberian Bantuan dan Nasehat Hukum 24,127 24,127 24,127 24,127 24,127 3155 Terselenggaranya bantuan dan Nasehat Hukum Jumlah bantuan dan Nasehat Hukum 5.770 5,828 5,885 5,943 6,001 Kerjasama dan Penyuluhan Hukum 15,848 15,848 15,848 15,848 15,848 4339 Terlaksananya penyusunan dan Penyuluhan Hukum Jumlah Dokumen Penyusunan Peraturan Hukum. 89 98 107 116 125 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kinerja dan Anggaran Polri 13,654 13,654 13,654 13,654 13,654 4340 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kinerja dan Anggaran Polri terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kinerja dan Anggaran 93.13 93.38 94.13 94.38 94.63 Penyusunan, Dokumentasi dan Informasi Hukum 2,223 2,223 2,223 2,223 2,223 5051 tersusunnya Peraturan Perundangan-undangan, Harmonisasi dan Verifikasi Persentase Peraturan Perundangan-undangan, Harmonisasi dan Verifikasi 80% 80% 80% 80% 80% Penyusunan Kebijakan Polri 12,266 12,266 12,266 12,266 12,266 5052 Tersusunnya Dokumen Kebijakan Strategi Polri Jumlah Dokumen Kebijakan Strategi Polri 6 6 6 6 6 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Polri 10,536 10,536 10,536 10,536 10,536 5053 Tersusunya Dokumen Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Polri Jumlah Dokumen Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Polri 85 85 85 85 85 Reformasi Birokrasi Polri 30,855 30,855 30,855 30,855 30,855 5054 Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi Polri Nilai Reformasi Birokrasi Polri 76 78 80 83 85.5 Manajemen Anggaran 64,683 64,683 64,683 64,683 64,683 5055 Tersusunya Manajemen Anggaran Polri Persentase Dokumen Manajemen Anggaran 100% 100% 100% 100% 100% Teknologi Komunikasi 117 117 117 117 117 5056 Tersedianya Teknologi Komunikasi Jumlah Layanan Teknologi Komunikasi dalam rangka memantapkan Sistem Manajemen Kinerja Mabes Polri - Polda - Polres -Polsek 100% 100% 100% 100% 100% Pengelola Informasi dan Dokumentasi 9,592 9,592 9,592 9,592 9,592 5057 Tersedianya layanan produk data kepolisian secara elektronik persentase jumlah produk pengolahan data kepolisian 95% 95% 95% 95% 95% Penyelenggaraan Kesejarahan, Museum dan Perpustakan Polri 5,014 5,014 5,014 5,014 5,014 5067 Terlayaninya Informasi sejarah dan tradisi Polri Jumlah Layanan Informasi Sejarah dan Tradisi Polri 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Polri Meningkatkan Kemandirian Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 15,781 15,781 15,781 15,781 15,781 Jumlah Penelitian dan Pengkajian yang dihasilkan 11 13 15 17 19 02 MODERNISASI ALMATSUS DAN SARANA PRASARANA POLRI 70,398,314 78,722,280 81,025,968 84,332,206 87,334,036 Terwujudnya Infrastruktur Kepolisian yang berdaya guna dan modern
a.Tingkat efektivitas pengelolaan Almatsus 72 74 76 78 80 KODE PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR LOKASI TARGET ALOKASI ( JUTA RUPIAH) UNIT ORGANISASI PELAKSANA2025 2026 2 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029
b.Tingkat efektivitas pengelolaan Sarpras 72 74 76 78 80
c.Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa 72 74 76 78 80 3084 Pengembangan Peralatan Polri 38,455,797 43,709,845 44,025,902 45,444,511 46,558,710 penyelenggaraan kegiatan pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan persentase penambahan Almatsus Polri dibandingkan tahun sebelumnya 80 81 82 83 84 4341 Pengadaan Polri 919 919 919 919 919 terlaksananya Pengelolaan pengadaan barang dan jasa Pengelolaan Barang dan Jasa 60% 65% 70% 75% 80% 5059 Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras 6,754,086 7,449,944 8,145,803 8,841,661 9,537,520 Meningkatkan kualitas pelayanan internal Sarpras Jumlah Layanan perkantoran Sarpras 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 5060 Pengkajian dan Strategi Sarpras 4,780 4,780 4,780 4,780 4,780 Tersusunya Dokumen Jianstra Sarpras Jumlah Dokumen Jianstra 14 14 14 14 14 5061 Pengembangan Perbekalan Umum 10,600,985 12,390,041 13,179,097 13,968,153 14,757,210 Terdukungnya Bekal umum Polri Prosentase penambahan ketersediaan Bekal Umum Polri 90% 92% 94% 96% 98% 5062 Pengembangan Fasilitas dan Kontruksi Polri 14,581,748 15,166,751 15,669,467 16,072,182 16,474,897 Terdukungnya Fasilitas dan Konstruksi Polri dalam mendukung Kesejahteraan Personil Polri Persentase ketersediaan Fasilitas dan Konstruksi Polri dalam mendukung Kesejahteraan Personil Polri dibandingkan tahun sebelumnya 38.49% 40.74% 42.99% 45.24% 47.49% 03 PROFESIONALISME SDM POLRI 3,316,433 3,628,444 3,941,405 4,254,365 4,567,326 Mewujudkan pengelolaan SDM Polri yang adaptif, kompeten dan berintegritas melalui penyelenggaraan pendidikan Polri sehingga mampu mengemban tugas Polri secara
a.Tingkat efektivitas penataan Sistem Manajemen SDM Polri 70 75 80 85 90
b.Tingkat efektivitas pengelolaan pendidikan dan pelatihan Polri 70 75 80 85 90 3096 Dukungan Manajemen dan Teknis Profesionalisme SDM Polri 1,225,832 1,225,832 1,225,832 1,225,832 1,225,832 Terselenggarnya dukungan manajamen Profesionalisme SDM Polri penyelenggaraan dukungan manajemen profesionalisme SDM Polri 1 1 1 1 1 3097 Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama Polri 4,551 4,551 4,551 4,551 4,551 Terlaksananya Pendidikan Sespimma Polri Jumlah Peserta Pendidikan Sespimma Polri 1,728 1,728 1,728 1,728 1,728 3098 Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian 23,678 23,678 23,678 23,678 23,678 Mencetak fungsional Keilmuan Kepolisian Jumlah Peserta pendidikan PTIK/STIK 2,256 2,256 2,256 2,256 2,256 3099 Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah Polri 6,831 6,831 6,831 6,831 6,831 Terlaksananya Pendidikan Sespimen Polri Jumlah Peserta pendidikan Sespimmen Polri 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 3100 Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Polri 1,318,605 1,427,900 1,538,145 1,648,390 1,758,636 Mencetak personel kompeten Polri sesuai lingkup profesi-spesialisasi menuju civilian police Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Polri 141,751 141,751 141,751 141,751 141,751 3104 Pengkajian dan Strategi SDM Polri 7,428 7,428 7,428 7,428 7,428 Melaksanakan pengkajian serta perumusan kebijakan dan strategi renprogram SDM. Jumlah pengkajian yang meliputi kekuatan personel, kemampuan personel, serta sistem dan metoda bidang personel 193 193 193 193 193 3105 Penyelenggaraan Administrasi Perawatan Pegawai Polri 66,598 66,598 66,598 66,598 66,598 Terlaksananya Perawatan Pegawai Polri Jumlah Layanan Hak dan Perawatan Pegawai Polri 65,597 66,253 66,909 67,565 67,565 3107 Pengendalian Pegawai Polri 482,803 685,519 888,234 1,090,949 1,293,665 Menyelenggarakan rekrutmen dan seleksi pendidikan pengembangan pegawai negeri pada Polri
a.Jumlah masyarakat yang menjadi anggota Polri baik di pusat maupun daerah jumlah Personel Polri yang mengikuti Pendidikan Pengembangan 7,000 12,000 14,750 24,039 25,625
b.25,731 25,731 25,731 25,731 25,731 3108 Pembinaan Karier Personel Polri 25,687 25,687 25,687 25,687 25,687 Menyelenggarakan Rektrutmen jabatan terbuka sesuai kompetensi dilingkungan Polri. Jumlah Seleksi Jabatan yang transparan dan Akuntabel 15,892 15,892 15,892 15,892 15,892 3110 Pelayanan Psikologi Anggota Polri 13,519 13,519 13,519 13,519 13,519 Menyelenggarakan fungsi Psikologi, pembinaan serta pengkajina dan pengembagnan materi khusus, pengolahan dan penyajian data serta pengelolaan informasi psikologi jumlah Pelayanan Psikotes Diktuk, Dikbangum,profils klinis psikologi dan pendampingan psikologis pegawai negeri pada polri, keluarga dan masyarakat 24,045 24,045 24,045 24,045 24,045 5068 Pengkajian Pengembangan Pendidikan dan Latihan Polri 5,898 5,898 5,898 5,898 5,898 Tersusunnya dokumen Pengembangan Pendidikan dan Latihan polri Jumlah Dokumen Pengkajian dan Pengembangan Pendidkan dan latihan Polri 20 20 20 20 20 5069 Pembinaan Pendidikan dan Latihan Polri 5,999 5,999 5,999 5,999 5,999 Terlaksananya Pembinaan dan Latihan Polri Jumlah Laporan Pembinaan pendidikan dan Latihan Polri 74 74 74 74 74 5070 Penyelenggaraan Kurikulum Pendidikan dan Latihan Polri 5,295 5,295 5,295 5,295 5,295 Perbaikan kurikulum pendidikan dan latihan Polri menuju civilain police Jumlah modul pembelajaran yang disesuaikan dengan kurikulum pendidikan dan latihan yang baru 64 67 70 73 77 5071 Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri 20,286 20,286 20,286 20,286 20,286 Terlaksananya Pendidkan Sespimti Polri Jumlah peserta pendidikan Sespimti Polri 90 90 90 90 90 5072 Pendidikan AKPOL 103,423 103,423 103,423 103,423 103,423 Terlaksananya Pendidkan AKPOL Jumlah Peserta Pendidikan AKPOL 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 04 Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 21,658,910 23,232,491 23,420,964 23,889,134 24,357,304 Polri yang responsif dan prediktif untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat serta kemampuan personil Polri yang mampu berkoloboratif dan adaptif untuk mencegah dan menyelesaikan potensi gangguan
a.Tingkat efektivitas pelaksanaan harkamtibmas 70 72 74 76 78
b.Tingkat keberhasilan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat 70 72 74 76 78 3112 Analisis Keamanan 80,434 80,434 80,434 80,434 80,434 Meningkatnya produk yang berkualitas Jumlah Dokumen dan Hasil Analisa 350,654 350,654 350,654 350,654 350,654 3114 Penyelanggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Politik 273,492 311,082 348,672 386,262 423,852 Menurunnya potensi gangguan keamanan berkadar ancaman tinggi di bidang politik Jumlah operasi dan kegiatan pencegahan potensi kejahatan berkadar tinggi bidang Politik 6 7 7 7 8 3115 Penyelanggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Ekonomi 244,513 282,103 319,693 357,283 394,873 Menurunnya potensi gangguan keamanan berkadar ancaman tinggi di bidang ekonomi Jumlah operasi dan kegiatan pencegahan potensi kejahatan berkadar tinggi bidang Ekonomi 5 6 6 7 7 3116 Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Sosial Budaya 255,337 292,927 330,517 368,107 405,697 Menurunnya potensi gangguan keamanan berkadar ancaman tinggi di bidang Sosial Budaya Jumlah operasi dan kegiatan pencegahan potensi kejahatan berkadar tinggi bidang Sosial Budaya 6 7 7 7 8 3117 Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Negara 326,042 363,632 83,934 83,934 83,934 Menurunnya potensi gangguan keamanan berkadar ancaman tinggi di bidang Keamanan Negara Jumlah operasi dan kegiatan pencegahan potensi kejahatan berkadar tinggi bidang Keamanan Negara 7 8 8 8 9 3120 Kerja Sama Keamanan dan Ketertiban K/L 4,245 4,245 4,245 4,245 4,245 Meningkatkan kerjasama dengan instansi Dalam Negeri KODE PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR LOKASI TARGET ALOKASI ( JUTA RUPIAH) UNIT ORGANISASI PELAKSANA2025 2026 3 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Jumlah Kerjasama dengan Kementerian dan Lembaga /instansi terpusat dan daerah 143 144 145 146 147 3122 Kerja Sama Keamanan dan Ketertiban Luar Negeri 18,699 18,699 18,699 18,699 18,699 Meningkatan Kerjasama Kepolisian, negara mitra dan organisasi internasional di Luar Negeri Jumlah Kerjasama dengan lembaga kepolisian,negara mitra dan organisasi internasional di Luar Negeri 3 3 3 3 3 3128 Dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 11,059,976 11,343,683 11,343,683 11,343,683 11,343,683 Terseleggaranya dukungan manajemen dan teknis pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Rata-rata jumlah paket pelayanan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 3130 Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara 232,540 232,540 232,540 232,540 232,540 Meningkatkan pengamanan kegiatan masyarakat Jumlah layanan fungsi Sabhara 34 Polda, 1 Mabes 34 Polda, 1 Mabes 34 Polda, 1 Mabes 34 Polda, 1 Mabes 34 Polda, 1 Mabes 3131 Penyelenggaraan Pengamanan Objek Vital 607,147 639,451 639,451 639,451 639,451 Meningkatkan keamanan objek vital/khusus Jumlah pengamanan objek vital/objek vital nasional dan VVIP. 252,507 252,507 252,507 252,507 252,507 3133 Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lantas 4,823,203 5,853,288 5,853,288 5,853,288 5,853,288 Meningkatkan pelayanan pengaturan, pengawalan dan patroli dalam rangka kamseltibcarlantas Persentase Pelayanan pengaturan, pengawalan dan patroli dalam rangka kamseltibcarlantas 100% 100% 100% 100% 100% 3134 Penyelenggaraan Kepolisian Perairan 226,188 226,188 226,188 226,188 226,188 Meningkatakan keamanan perairan pantai dan sungai Prosentase penurunan gangguan keamanan pada jalur aktivitas masyarakat yg menggunakan moda transportasi laut . 20% 18% 16% 14% 12% 3135 Penyelenggaraan Kepolisian Udara 21,124 21,124 21,124 21,124 21,124 Meningkatkan pergerakan lintas wilayah Jumlah persentase kualitas dukungan penyelenggaran pergeseran transportasi, logistik dan personel ditingkat mabes Polri dan kewilayahan (Polda-polda) 76% 79% 82% 85% 88% 3150 Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Khusus 189,970 189,970 189,970 189,970 189,970 Menurunnya potensi gangguan keamanan berkadar ancaman tinggi di bidang khusus Jumlah kegiatan pencegahan potensi kejahatan berkadar tinggi bidang Keamanan Khusus 176 178 180 182 184 5074 Misi Internasional 86,376 86,376 86,376 86,376 86,376 Meningkatkan kerjasama internasional di bidang keamanan ketertiban Jumlah laporan Kegiatan pada UN Peace Keeping Operation, Misi Internasional dan pengembangan kapasitas di Luar Negeri 12 12 12 12 12 5076 Pembinaan Potensi Keamanan 1,047,104 1,124,230 1,124,230 1,124,230 1,124,230 Terselenggaranya kerjasama antara Polri masyarakat dalam Harkamtibmas Penempatan 1 (satu) bhabinkantibmas di setiap Desa secara bertahap 37,984 38,174 38,364 38,554 38,744 5077 Pembinaan Operasional Pemeliharaan Keamanan 10,551 10,551 10,551 10,551 10,551 Terlaksananya Operasional Pemeliharaan Keamanan Jumlah Operasional Pemeliharaan Keamanan 5.656 ops 5.713 ops 5.769 ops 5.826 ops 5.882 ops 5078 Pengkajian dan Strategi Operasi Kepolisian 743 743 743 743 743 Melaksanakan pengkajian serta merumuskan kebijakan dan strategi terhadap lingkungan, sistem dan metode, program kerja dan anggaran di bidang operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu
a.Jumlah dokumen kajian lingkungan operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu 14 Polda 14 Polda 14 Polda 14 Polda 14 Polda
b.Jumlah dokumen kajian sistem dan metode operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu36 Polda 36 Polda 36 Polda 36 Polda 36 Polda
c.Jumlah dokumen kajian program kerja dan anggaran operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5079 Pembinaan Operasi Kepolisian 1,183,444 1,183,444 1,183,444 1,183,444 1,183,444 Terlaksananya operasi Kepolisian serta tersusunnya Dokumen Renops dan Anev Jumlah operasi Kepolisian dan dokumen Renops serta Anev 12 ops 12 ops 12 ops 12 ops 12 ops 5080 Pengendalian Operasi Kepolisian 784,169 784,169 1,131,565 1,478,961 1,826,357 Terlaksananya Penanggualangan gangguan Kamtibmas Jumlah laporan Gangguan kamtibmas 12 lap 12 lap 12 lap 12 lap 12 lap 5081 Pelacakan dan Penangkalan Keamanan dan Ketertiban 30,085 30,085 30,085 30,085 30,085 Terlaksananya bantuan teknis Polisi Satwa Jumlah bantuan Teknis Polisi Satwa 4,239 4,281 4,324 4,366 4,409 5087 Penanggulangan Keamanan dalam Negeri 153,528 153,528 161,532 169,537 177,541 tertanggulanginnya Gangguan Keamanan Dalam Negeri % perencanaan penggelaran operasi 85% 86% 87% 88% 89% 05 PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA 8,487,647 9,867,369 8,906,995 8,907,001 8,907,007 Polri yang efektif dan adaptif dalam menegakkan hukum secara adil dan akuntabel
a.Tingkat efektivitas penanganan perkara tindak pidana kejahatan konvensional 70 72 74 76 78
b.Tingkat efektivitas penanganan perkara kejahatan transnasional (siber, narkoba, TPPO) 70 72 74 76 78
c.Tingkat efektivitas penanganan perkara kejahatan terhadap perempuan dan anak (TTPA) 70 72 74 76 78
d.Tingkat efektivitas penanganan perkara kejahatan kekayaan negara (korupsi, minerba) 70 72 74 76 78
e.Tingkat efektivitas penanganan perkara kejahatan kontijensi 70 72 74 76 78
f.Tingkat efektivitas penanganan perkara tindak pidana lantas 70 72 74 76 78
g.Tingkat efektivitas penanganan perkara tindak pidana di wilayah perairan Indonesia 70 72 74 76 78
h.Tingkat efektivitas penanganan perkara kasus terorisme 70 72 74 76 78 3137 Dukungan Manajemen dan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana 1,976,750 1,976,750 1,976,756 1,976,762 1,976,767 Terselenggaranya dukungan manajemen dan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Jumlah layanan Perkantoran Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana 1 1 1 1 1 3140 Penyelenggaraan Identifikasi Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana 882,731 1,700,664 1,635,866 1,635,866 1,635,866 Meningkatnya kemampuan dan kualitas pelaksanaan proses identifikasi Jumlah Pelaksanaan Identifikasi Khusus (Jumlah data sidik jari yang terinput ke database) 73,280 74,013 74,746 75,478 76,211 3141 Penyelenggaraan Laboratrium Forensik 35,060 35,060 35,060 35,060 35,060 Meningkatnya kemampuan dan kualitas pelaksanaan proses forensik Jumlah Kecukupan Material dan Pelaksanaan Pemeriksaan Forensik khusus 202,547 203,560 204,572 205,585 206,598 3142 Penindakan Tindak Pidana Umum 1,343,200 1,343,200 1,343,200 1,343,200 1,343,200 Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Umum Persentase penyelesaian Tindak Pidana umum 65% 66% 67% 68% 69% 3143 Penindakan Tindak Pidana Terorisme 840,832 840,832 840,832 840,832 840,832 Terselenggaranya kegiatan penyelidikan, pencegahan, penindakan, penyidikan dan identifikasi dan sosialisasi tindak pidana terorisme Persentase keberhasilan menanggulangi dan memberantas tindak pidana terorisme 80% 81% 82% 83% 84% 3144 Penindakan Tindak Pidana Narkoba 1,043,824 1,538,032 972,023 972,023 972,023 Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Narkoba jumlah penyelesaian tindak pidana Narkoba 21,187 21,293 21,399 21,505 21,611 3145 Penindakan Tindak Pidana Ekonomi Khusus 58,209 72,088 27,758 27,758 27,758 Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Ekonomi khusus Persentase penyelesaian tindak pidana Ekonomi Khusus 67% 67% 68% 68% 69% 3146 Penindakan Tindak Pidana Korupsi 247,518 277,768 60,500 60,500 60,500 Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi Persentase penyelesaian tindak pidana Korupsi 69% 69.50% 70% 70.50% 71% 3151 Penindakan Tindak Pidana Siber 82,438 105,890 37,914 37,914 37,914 Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana Siber Persentase penyelasaian tindak pidana Siber 67% 68% 68% 69% 69% 4342 Penindakan Tindak Pidana Perairan 985,557 985,557 985,557 985,557 985,557 terlaksananya Penindakan Tindak Pidana Perairan penindakan tindak pidana perairan 2,046 2,046 2,046 2,046 2,046 4343 Penindakan Tindak Pidana Lalu Lintas 52,769 52,769 52,769 52,769 52,769 Terlaksananya Penindakan Tindak Pidana lalu Lantas
1. 3.Kerangka Pendanaan Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mencapai target sasaran utama sebagaimana disebutkan di atas, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah (Rupiah Murni (RM), Pinjaman Luar Negeri (PLN), Pinjaman Dalam Negeri (PDN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU). Pendanaan akan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yakni fokus pada kepentingan untuk memberikan keamanan kepada masyarakat. Secara terinci kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan. KODE PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR LOKASI TARGET ALOKASI ( JUTA RUPIAH) UNIT ORGANISASI PELAKSANA2025 2026 4 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Penindakan Tindak Pidana Laka Lantas 55,454 55,731 56,009 56,286 56,563 5082 Pembinaan Operasional Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana 25,736 25,736 25,736 25,736 25,736 Meningkatnya kerjasama Pembinaan Operasional Penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Jumlah Laporan Kerjasama Pembinaan Operasional Penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana 23 lap 24 lap 24 lap 25 lap 25 lap 5083 Penindakan Tindak Pidana Tertentu 896,651 896,651 896,651 896,651 896,651 Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana tertentu Persentase penyelesaian tindak pidana Tertentu 66% 67% 68% 68% 69% 5084 Penyelenggaraan Informasi Kriminal nasional 3,056 3,056 3,056 3,056 3,056 Terselenggaranya pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik kriminal, kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas, data registrasi identifikasi kendaraan bermotor, surat ijin mengemudi guna mendukung penyidikan Tindak Pidana untuk Penegakan Hukum Persentase penyajian informasi kriminal nasional 70% 73% 76% 79% 82% 5085 Koordinasi dan Pengawasan PPNS 4,255 4,255 4,255 4,255 4,255 Meningkatnya Laporan Koordinasi dan Pengawasan PPNS Persentase Layanan Koordinasi dan Pengawasan PPNS 75% 77% 79% 81% 83% 5086 Pengawasan Penyidikan 9,060 9,060 9,060 9,060 9,060 Meningkatnya kegiatan Pembinaan dan pengawasan Penyidikan Tindak Pidana Persentase jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana 80% 81% 82% 83% 84% JUMLAH (Dalam Ribu Rupiah) Kerangka Pendanaan PROGRAM - GIAT - KRO - RO - SUMBER DANA 2025 2026 2027 2028 2029 060.BD - Program Profesionalisme SDM Polri 3,316,433,478 3,628,444,121 3,941,404,644 4,254,365,167 4,567,325,690 3096 - Dukungan Manajemen dan Teknis Profesionalisme SDM Polri 1,225,832,289 1,225,832,289 1,225,832,289 1,225,832,289 1,225,832,289 EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 1,225,832,289 1,225,832,289 1,225,832,289 1,225,832,289 1,225,832,289 962 - Layanan Umum 106,592,066 106,592,066 106,592,066 106,592,066 106,592,066 RM 106,592,066 106,592,066 106,592,066 106,592,066 106,592,066 994 - Layanan Perkantoran 1,119,240,223 1,119,240,223 1,119,240,223 1,119,240,223 1,119,240,223 RM 1,119,240,223 1,119,240,223 1,119,240,223 1,119,240,223 1,119,240,223 3097 - Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama Polri 4,550,902 4,550,902 4,550,902 4,550,902 4,550,902 DBE - Pendidikan Non Gelar 4,550,902 4,550,902 4,550,902 4,550,902 4,550,902 001 - Pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama Polri 4,550,902 4,550,902 4,550,902 4,550,902 4,550,902 RM 4,550,902 4,550,902 4,550,902 4,550,902 4,550,902 3098 - Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolsian 23,678,227 23,678,227 23,678,227 23,678,227 23,678,227 DBA - Pendidikan Tinggi 23,678,227 23,678,227 23,678,227 23,678,227 23,678,227 003 - Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian (S1) 14,038,574 14,038,574 14,038,574 14,038,574 14,038,574 RM 14,038,574 14,038,574 14,038,574 14,038,574 14,038,574 004 - Pendidikan Tinggi Ilmu kepolisian (S2) 6,192,801 6,192,801 6,192,801 6,192,801 6,192,801 RM 6,192,801 6,192,801 6,192,801 6,192,801 6,192,801 005 - Pendidikan Tinggi Ilmu kepolisian (S3) 3,446,852 3,446,852 3,446,852 3,446,852 3,446,852 RM 3,446,852 3,446,852 3,446,852 3,446,852 3,446,852 3099 - Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah Polri 6,831,000 6,831,000 6,831,000 6,831,000 6,831,000 DBE - Pendidikan Non Gelar 6,831,000 6,831,000 6,831,000 6,831,000 6,831,000 002 - Sekolah Staf dan Pimpinan menengah Polri 6,831,000 6,831,000 6,831,000 6,831,000 6,831,000 RM 6,831,000 6,831,000 6,831,000 6,831,000 6,831,000 3100 - Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Polri 1,318,604,746 1,427,900,052 1,538,145,238 1,648,390,424 1,758,635,610 AEC - Kerja sama 26,798,198 26,798,198 26,798,198 26,798,198 26,798,198 012 - Kerjasama Diklat Polri 26,798,198 26,798,198 26,798,198 26,798,198 26,798,198 PNBP 17,314,114 17,314,114 17,314,114 17,314,114 17,314,114 RM 9,484,084 9,484,084 9,484,084 9,484,084 9,484,084 DBE - Pendidikan Non Gelar 1,172,714,195 1,282,009,501 1,391,304,807 1,500,600,113 1,610,573,754 005 - Pendidikan Pembentukan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) 5,212,000 5,212,000 5,212,000 5,212,000 5,212,000 RM 5,212,000 5,212,000 5,212,000 5,212,000 5,212,000 006 - Pendidikan pembentukan Bintara Polri 908,308,743 1,017,604,049 1,126,899,355 1,236,194,661 1,345,489,967 RM 908,308,743 1,017,604,049 1,126,899,355 1,236,194,661 1,345,489,967 007 - Pendidikan dan Pembentukan Tamtama Polri 112,455,910 112,455,910 112,455,910 112,455,910 113,134,245 RM 112,455,910 112,455,910 112,455,910 112,455,910 113,134,245 008 - Pendidikan Setukpa Polri (SIP) 50,295,181 50,295,181 50,295,181 50,295,181 50,295,181 RM 50,295,181 50,295,181 50,295,181 50,295,181 50,295,181 009 - Pendidikan pengembangan spesialis 79,143,903 79,143,903 79,143,903 79,143,903 79,143,903 RM 79,143,903 79,143,903 79,143,903 79,143,903 79,143,903 010 - Sekolah Alih Golongan (SAG) 14,225,600 14,225,600 14,225,600 14,225,600 14,225,600 RM 14,225,600 14,225,600 14,225,600 14,225,600 14,225,600 020 - Sertifikasi profesi anggota Polri 3,072,858 3,072,858 3,072,858 3,072,858 3,072,858 RM 3,072,858 3,072,858 3,072,858 3,072,858 3,072,858 DCG - Pelatihan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan 49,919,990 49,919,990 50,869,870 51,819,750 52,769,630 013 - Diklat Pim 7,360,510 7,360,510 7,360,510 7,360,510 7,360,510 RM 7,360,510 7,360,510 7,360,510 7,360,510 7,360,510 015 - Diklat Non Polri 42,559,480 42,559,480 43,509,360 44,459,240 45,409,120 PNBP 42,559,480 42,559,480 43,509,360 44,459,240 45,409,120 RM- - - - - EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 48,450,185 48,450,185 48,450,185 48,450,185 48,450,185 011 - Pelatihan 48,450,185 48,450,185 48,450,185 48,450,185 48,450,185 PNBP 732,819 732,819 732,819 732,819 732,819 RM 47,717,366 47,717,366 47,717,366 47,717,366 47,717,366 016 - Pelatihan revolusi mental- - - - - RM- - - - - EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 17,303,200 17,303,200 17,303,200 17,303,200 17,303,200 017 - Binsisjemen Diklat 7,868,861 7,868,861 7,868,861 7,868,861 7,868,861 RM 7,868,861 7,868,861 7,868,861 7,868,861 7,868,861 018 - Manajemen Diklat 8,030,508 8,030,508 8,030,508 8,030,508 8,030,508 RM 8,030,508 8,030,508 8,030,508 8,030,508 8,030,508 019 - Evadasi diklat 1,403,831 1,403,831 1,403,831 1,403,831 1,403,831 RM 1,403,831 1,403,831 1,403,831 1,403,831 1,403,831 PDI - Sertifikasi Profesi dan SDM 1,265,243 1,265,243 1,265,243 1,265,243 1,265,243 020 - Sertifikasi Pendidik dan Pengasuh (PN) 1,265,243 1,265,243 1,265,243 1,265,243 1,265,243 RM 1,265,243 1,265,243 1,265,243 1,265,243 1,265,243 021 - Sertifikasi Profesi Penyidik Polri- - - - - RM- - - - - 022 - Sertifikasi Profesi Anggota Polri- - - - - RM- - - - - SBE - Pendidikan Non Gelar 1,475,400 1,475,400 1,475,400 1,475,400 1,475,400 001 - Dikbangspes Penanggulangan Konflik Secara Humanis FT BRIMOB (PN) 700,200 700,200 700,200 700,200 700,200 RM 700,200 700,200 700,200 700,200 700,200 002 - Dikbangspes Penanggulangan Konflik Secara Humanis FT BINMAS (PN) 387,600 387,600 387,600 387,600 387,600 RM 387,600 387,600 387,600 387,600 387,600 003 - Dikbangspes Penanggulangan Konflik Secara Humanis FT SABHARA (PN) 387,600 387,600 387,600 387,600 387,600 RM 387,600 387,600 387,600 387,600 387,600 SCG - Pelatihan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan 678,335 678,335 678,335 678,335- 001 - Pendidikan dan Latihan SPPA (PN) 678,335 678,335 678,335 678,335- RM 678,335 678,335 678,335 678,335- 3104 - Pengkajian dan Strategi SDM Polri 7,427,930 7,427,930 7,427,930 7,427,930 7,427,930 ABE - Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan 7,427,930 7,427,930 7,427,930 7,427,930 7,427,930 001 - Dukumen Pengkajian dan Strategi SDM Polri 7,427,930 7,427,930 7,427,930 7,427,930 7,427,930 RM 7,427,930 7,427,930 7,427,930 7,427,930 7,427,930 3105 - Peyelenggaraan Administrasi Perawatan Pegawai Polri 66,598,198 66,598,198 66,598,198 66,598,198 66,598,198 EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 66,598,198 66,598,198 66,598,198 66,598,198 66,598,198 001 - Layanan pembinaan Jasmani dan rohani pegawai pada Polri 8,389,379 8,389,379 8,389,379 8,389,379 8,389,379 RM 8,389,379 8,389,379 8,389,379 8,389,379 8,389,379 002 - Layanan Hak-Hak Pegawai pada Polri 58,208,819 58,208,819 58,208,819 58,208,819 58,208,819 RM 58,208,819 58,208,819 58,208,819 58,208,819 58,208,819 3107 - Pengendalian Pegawai Polri 482,803,367 685,518,704 888,234,041 1,090,949,378 1,293,664,715 EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 482,803,367 685,518,704 888,234,041 1,090,949,378 1,293,664,715 001 - Seleksi Penerimaan Calon Pegawai pada Polri 434,461,210 637,176,547 839,891,884 1,042,607,221 1,245,322,558 RM 434,461,210 637,176,547 839,891,884 1,042,607,221 1,245,322,558 PROGRAM - GIAT - KRO - RO - SUMBER DANA 2025 2026 2027 2028 2029 002 - Seleksi Pendidikan Pengembangan Pegawai pada Polri 48,342,157 48,342,157 48,342,157 48,342,157 48,342,157 RM 48,342,157 48,342,157 48,342,157 48,342,157 48,342,157 3108 - Pembinaan Karier Personel Polri 25,686,988 25,686,988 25,686,988 25,686,988 25,686,988 EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 25,686,988 25,686,988 25,686,988 25,686,988 25,686,988 001 - Layanan Pembinaan Karier Pegawai pada Polri 18,904,495 18,904,495 18,904,495 18,904,495 18,904,495 RM 18,904,495 18,904,495 18,904,495 18,904,495 18,904,495 002 - Layanan Assesment 6,782,493 6,782,493 6,782,493 6,782,493 6,782,493 PNBP 3,536,800 3,536,800 3,536,800 3,536,800 3,536,800 RM 3,245,693 3,245,693 3,245,693 3,245,693 3,245,693 3110 - Pelayanan Psikologi Anggota Polri 13,519,237 13,519,237 13,519,237 13,519,237 13,519,237 EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 13,519,237 13,519,237 13,519,237 13,519,237 13,519,237 001 - Layanan Psikologi Polri 13,519,237 13,519,237 13,519,237 13,519,237 13,519,237 RM 13,519,237 13,519,237 13,519,237 13,519,237 13,519,237 5068 - Pengkajian Pengembangan Pendidikan dan Latihan Polri 5,897,574 5,897,574 5,897,574 5,897,574 5,897,574 ABE - Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan 5,897,574 5,897,574 5,897,574 5,897,574 5,897,574 002 - Pengkajian pengembangan Diklat 5,897,574 5,897,574 5,897,574 5,897,574 5,897,574 RM 5,897,574 5,897,574 5,897,574 5,897,574 5,897,574 5069 - Pembinaan Pendidikan dan Latihan Polri 5,999,232 5,999,232 5,999,232 5,999,232 5,999,232 DCG - Pelatihan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 003 - Peningkatan kualitas tenaga pendidik 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 RM 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 5,499,232 5,499,232 5,499,232 5,499,232 5,499,232 002 - Layanan penyusunan program pendidikan dan pelatihan 5,499,232 5,499,232 5,499,232 5,499,232 5,499,232 RM 5,499,232 5,499,232 5,499,232 5,499,232 5,499,232 5070 - Penyelenggaraan Kurikulum Pendidikan dan Latihan Polri 5,294,782 5,294,782 5,294,782 5,294,782 5,294,782 EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 5,294,782 5,294,782 5,294,782 5,294,782 5,294,782 002 - Penyusunan Kurikulum Diklat Polri 1,603,796 1,603,796 1,603,796 1,603,796 1,603,796 RM 1,603,796 1,603,796 1,603,796 1,603,796 1,603,796 003 - Penyusunan modul dan hanjar diklat Polri 3,690,986 3,690,986 3,690,986 3,690,986 3,690,986 RM 3,690,986 3,690,986 3,690,986 3,690,986 3,690,986 5071 - Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri 20,285,772 20,285,772 20,285,772 20,285,772 20,285,772 DBE - Pendidikan Non Gelar 20,285,772 20,285,772 20,285,772 20,285,772 20,285,772 002 - Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri 20,285,772 20,285,772 20,285,772 20,285,772 20,285,772 RM 20,285,772 20,285,772 20,285,772 20,285,772 20,285,772 5072 - Pendidikan AKPOL 103,423,234 103,423,234 103,423,234 103,423,234 103,423,234 DBA - Pendidikan Tinggi 103,423,234 103,423,234 103,423,234 103,423,234 103,423,234 002 - Pendidikan Kepolisian Tingkat 1 calon Bhayangkara Taruna 18,982,709 18,982,709 18,982,709 18,982,709 18,982,709 RM 18,982,709 18,982,709 18,982,709 18,982,709 18,982,709 003 - Pendidikan Kepolisian Tingkat 1 Bhayangkara II Taruna 23,419,419 23,419,419 23,419,419 23,419,419 23,419,419 RM 23,419,419 23,419,419 23,419,419 23,419,419 23,419,419 004 - Pendidikan Kepolisian Tingkat 2 Brigadir II Taruna 21,709,126 21,709,126 21,709,126 21,709,126 21,709,126 RM 21,709,126 21,709,126 21,709,126 21,709,126 21,709,126 006 - Pendidikan Kepolisian Tingkat 3 Brigadir I Taruna 21,955,784 21,955,784 21,955,784 21,955,784 21,955,784 RM 21,955,784 21,955,784 21,955,784 21,955,784 21,955,784 007 - Pendidikan Kepolisian Tingkat 4 Brigadir Taruna 17,356,196 17,356,196 17,356,196 17,356,196 17,356,196 RM 17,356,196 17,356,196 17,356,196 17,356,196 17,356,196 060.BI - Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana 8,487,647,127 9,867,369,032 8,906,994,728 8,907,000,654 8,907,006,580 3137 - Dukungan Manajemen dan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana 1,976,749,717 1,976,749,717 1,976,755,643 1,976,761,569 1,976,767,495 EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 1,975,915,706 1,975,915,706 1,975,921,632 1,975,927,558 1,975,933,484 001 - Layanan Umum Lidik Sidik-Tindak Pidana Umum 15,556,240 15,556,240 15,556,240 15,556,240 15,556,240 RM 15,556,240 15,556,240 15,556,240 15,556,240 15,556,240 002 - Layanan Umum Lidik Sidik-Tindak Pidana Ekonomi Khusus 574,747 574,747 574,747 574,747 574,747 RM 574,747 574,747 574,747 574,747 574,747 003 - Layanan Umum Lidik Sidik-Tindak Pidana Tertentu 595,954 595,954 595,954 595,954 595,954 RM 595,954 595,954 595,954 595,954 595,954 004 - Layanan Umum Lidik Sidik-Tindak Pidana Siber 2,033,540 2,033,540 2,033,540 2,033,540 2,033,540 RM 2,033,540 2,033,540 2,033,540 2,033,540 2,033,540 005 - Layanan Umum Bantuan Penanganan Tindak Pidana 987,952 987,952 987,952 987,952 987,952 RM 987,952 987,952 987,952 987,952 987,952 007 - Layanan Umum Dukungan Manajemen Lidik Sidik 85,852,506 85,852,506 85,852,506 85,852,506 85,852,506 RM 85,852,506 85,852,506 85,852,506 85,852,506 85,852,506 962 - Layanan Umum 19,344,708 19,344,708 19,350,634 19,356,560 19,362,486 PNBP 108,159 108,159 114,085 120,011 125,937 RM 19,236,549 19,236,549 19,236,549 19,236,549 19,236,549 994 - Layanan Perkantoran 1,850,970,059 1,850,970,059 1,850,970,059 1,850,970,059 1,850,970,059 RM 1,850,970,059 1,850,970,059 1,850,970,059 1,850,970,059 1,850,970,059 EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 659,011 659,011 659,011 659,011 659,011 996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan 659,011 659,011 659,011 659,011 659,011 RM 659,011 659,011 659,011 659,011 659,011 PDI - Sertifikasi Profesi dan SDM 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 001 - Peningkatan Kapasitas SDM Siber melalui Sertifikasi CEH dan CHFI (PN) 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 RM 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 3140 - Penyelenggaraan Identifikasi Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana 882,730,616 1,700,663,784 1,635,866,336 1,635,866,336 1,635,866,336 BJA - Penyidikan dan Pengujian Produk 882,730,616 1,700,663,784 1,635,866,336 1,635,866,336 1,635,866,336 001 - Hasil Pemeriksaan Identifikasi 882,730,616 1,700,663,784 1,635,866,336 1,635,866,336 1,635,866,336 RM 882,730,616 1,700,663,784 1,635,866,336 1,635,866,336 1,635,866,336 3141 - Penyelenggaraan Laboratrium Forensik 35,060,412 35,060,412 35,060,412 35,060,412 35,060,412 BJA - Penyidikan dan Pengujian Produk 35,060,412 35,060,412 35,060,412 35,060,412 35,060,412 001 - Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik 35,060,412 35,060,412 35,060,412 35,060,412 35,060,412 RM 35,060,412 35,060,412 35,060,412 35,060,412 35,060,412 3142 - Penindakan Tindak Pidana Umum 1,343,199,853 1,343,199,853 1,343,199,853 1,343,199,853 1,343,199,853 BCE - Penanganan Perkara 1,091,104,339 1,091,104,339 1,091,104,339 1,091,104,339 1,091,104,339 001 - Penanganan Tindak Pidana Umum 1,091,104,339 1,091,104,339 1,091,104,339 1,091,104,339 1,091,104,339 RM 1,091,104,339 1,091,104,339 1,091,104,339 1,091,104,339 1,091,104,339 EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 252,095,514 252,095,514 252,095,514 252,095,514 252,095,514 001 - Layanan Penanganan Tindak Pidana Umum 6,195,245 6,195,245 6,195,245 6,195,245 6,195,245 RM 6,195,245 6,195,245 6,195,245 6,195,245 6,195,245 007 - Layanan Perawatan dan Makan Tahanan 245,900,269 245,900,269 245,900,269 245,900,269 245,900,269 RM 245,900,269 245,900,269 245,900,269 245,900,269 245,900,269 3143 - Penindakan Tindak Pidana Terorisme 840,832,036 840,832,036 840,832,036 840,832,036 840,832,036 BCE - Penanganan Perkara 836,398,085 836,398,085 836,398,085 836,398,085 836,398,085 001 - Penanganan Tindak Pidana Terorisme 836,398,085 836,398,085 836,398,085 836,398,085 836,398,085 RM 836,398,085 836,398,085 836,398,085 836,398,085 836,398,085 PROGRAM - GIAT - KRO - RO - SUMBER DANA 2025 2026 2027 2028 2029 QCE - Penanganan Perkara 4,433,951 4,433,951 4,433,951 4,433,951 4,433,951 002 - Penanganan Tindak Pidana Terorisme (PN) 4,433,951 4,433,951 4,433,951 4,433,951 4,433,951 RM 4,433,951 4,433,951 4,433,951 4,433,951 4,433,951 3144 - Penindakan Tindak Pidana Narkoba 1,043,824,350 1,538,031,595 972,022,954 972,022,954 972,022,954 BCE - Penanganan Perkara 1,042,394,818 1,536,602,063 970,593,422 970,593,422 970,593,422 001 - Penanganan Tindak Pidana Narkoba 1,042,394,818 1,536,602,063 970,593,422 970,593,422 970,593,422 RM 1,042,394,818 1,536,602,063 970,593,422 970,593,422 970,593,422 QCE - Penanganan Perkara 1,429,532 1,429,532 1,429,532 1,429,532 1,429,532 002 - Penanganan Tindak Pidana Narkoba (PN) 1,429,532 1,429,532 1,429,532 1,429,532 1,429,532 RM 1,429,532 1,429,532 1,429,532 1,429,532 1,429,532 3145 - Penindakan Tindak Pidana Ekonomi Khusus 58,209,402 72,088,419 27,758,034 27,758,034 27,758,034 BCE - Penanganan Perkara 58,209,402 72,088,419 27,758,034 27,758,034 27,758,034 001 - Penanganan Tindak Pidana Ekonomi Khusus 58,209,402 72,088,419 27,758,034 27,758,034 27,758,034 RM 58,209,402 72,088,419 27,758,034 27,758,034 27,758,034 3146 - Penindakan Tindak Pidana Korupsi 247,517,891 277,768,008 60,500,234 60,500,234 60,500,234 BCE - Penanganan Perkara 247,517,891 277,768,008 60,500,234 60,500,234 60,500,234 001 - Penanganan Tindak Pidana Korupsi 247,517,891 277,768,008 60,500,234 60,500,234 60,500,234 RM 247,517,891 277,768,008 60,500,234 60,500,234 60,500,234 3151 - Penindakan Tindak Pidana Siber 82,437,632 105,889,957 37,913,975 37,913,975 37,913,975 BCE - Penanganan Perkara 81,011,432 104,463,757 36,487,775 36,487,775 36,487,775 001 - Penanganan Tindak Pidana Siber 81,011,432 104,463,757 36,487,775 36,487,775 36,487,775 RM 81,011,432 104,463,757 36,487,775 36,487,775 36,487,775 QCE - Penanganan Perkara 1,426,200 1,426,200 1,426,200 1,426,200 1,426,200 002 - Penanganan Tindak Pidana Siber (PN) 1,426,200 1,426,200 1,426,200 1,426,200 1,426,200 RM 1,426,200 1,426,200 1,426,200 1,426,200 1,426,200 4342 - Penindakan Tindak Pidana Perairan 985,557,446 985,557,479 985,557,479 985,557,479 985,557,479 BCE - Penanganan Perkara 984,559,106 984,559,139 984,559,139 984,559,139 984,559,139 001 - Penanganan Tindak Pidana Perairan 984,559,106 984,559,139 984,559,139 984,559,139 984,559,139 RM 984,559,106 984,559,139 984,559,139 984,559,139 984,559,139 QCE - Penanganan Perkara 998,340 998,340 998,340 998,340 998,340 002 - Penanganan Tindak Pidana Perairan (PN) 998,340 998,340 998,340 998,340 998,340 RM 998,340 998,340 998,340 998,340 998,340 4343 - Penindakan Tindak Pidana Lalu Lintas 52,768,694 52,768,694 52,768,694 52,768,694 52,768,694 BCE - Penanganan Perkara 52,768,694 52,768,694 52,768,694 52,768,694 52,768,694 001 - Penanganan Tindak Pidana Lalu Lintas 52,768,694 52,768,694 52,768,694 52,768,694 52,768,694 PNBP 52,768,694 52,768,694 52,768,694 52,768,694 52,768,694 5082 - Pembinaan Operasional Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana 25,736,492 25,736,492 25,736,492 25,736,492 25,736,492 AEC - Kerja sama- - - - - 001 - kerja sama bidang pembinaan dan operasional Lidik Sidik- - - - - RM- - - - - BHB - Operasi Bidang Keamanan 20,851,926 20,851,926 20,851,926 20,851,926 20,851,926 001 - Bantuan Penanganan Tindak Pidana 20,851,926 20,851,926 20,851,926 20,851,926 20,851,926 RM 20,851,926 20,851,926 20,851,926 20,851,926 20,851,926 002 - Rencana Operasi- - - - - RM- - - - - EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 4,884,566 4,884,566 4,884,566 4,884,566 4,884,566 962 - Layanan Umum 4,884,566 4,884,566 4,884,566 4,884,566 4,884,566 RM 4,884,566 4,884,566 4,884,566 4,884,566 4,884,566 EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal- - - - - 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi- - - - - RM- - - - - 5083 - Penindakan Tindak Pidana Tertentu 896,651,202 896,651,202 896,651,202 896,651,202 896,651,202 BCE - Penanganan Perkara 896,651,202 896,651,202 896,651,202 896,651,202 896,651,202 001 - Penanganan Tindak Pidana Tertentu 896,651,202 896,651,202 896,651,202 896,651,202 896,651,202 RM 896,651,202 896,651,202 896,651,202 896,651,202 896,651,202 5084 - Penyelenggaraan Informasi Kriminal nasional 3,056,393 3,056,393 3,056,393 3,056,393 3,056,393 BMA - Data dan Informasi Publik 3,056,393 3,056,393 3,056,393 3,056,393 3,056,393 001 - Penyajian Informasi Kriminal Nasional 3,056,393 3,056,393 3,056,393 3,056,393 3,056,393 RM 3,056,393 3,056,393 3,056,393 3,056,393 3,056,393 5085 - Koordinasi dan Pengawasan PPNS 4,254,695 4,254,695 4,254,695 4,254,695 4,254,695 EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 876,696 876,696 876,696 876,696 876,696 962 - Layanan Umum 876,696 876,696 876,696 876,696 876,696 RM 876,696 876,696 876,696 876,696 876,696 EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 3,377,999 3,377,999 3,377,999 3,377,999 3,377,999 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 3,377,999 3,377,999 3,377,999 3,377,999 3,377,999 RM 3,377,999 3,377,999 3,377,999 3,377,999 3,377,999 5086 - Pengawasan Penyidikan 9,060,296 9,060,296 9,060,296 9,060,296 9,060,296 EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 9,060,296 9,060,296 9,060,296 9,060,296 9,060,296 965 - Layanan Audit Internal 9,060,296 9,060,296 9,060,296 9,060,296 9,060,296 RM 9,060,296 9,060,296 9,060,296 9,060,296 9,060,296 8050 - Penindakan Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan P- - - - - BCE - Penanganan Perkara- - - - - 001 - Penanganan tindak pidana yang terkait kekerasan terhadap perempuan dan ke- - - - - RM- - - - - 002 - Penanganan tindak pidana pidana yang terkait kekerasan terhadap anak- - - - - RM- - - - - 003 - Penanganan tindak pidana perdagangan orang, pelindungan buruh dan penyel- - - - - RM- - - - - EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal- - - - - 962 - Layanan Umum- - - - - RM- - - - - QCE - Penanganan Perkara- - - - - 001 - Penanganan Tindak Pidana terhadap Perempuan dan Anak- - - - - RM- - - - - 002 - Penanganan Penyelundupan Manusia (People Smuggling)- - - - - RM- - - - - 060.BP - Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri 70,398,314,166 78,722,279,952 81,025,967,503 84,332,206,193 87,334,035,614 3084 - Pengembangan Peralatan Polri 38,455,796,645 43,709,844,759 44,025,902,204 45,444,510,788 46,558,710,103 CAF - Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan 31,869,334,944 36,633,383,058 36,459,440,503 39,327,706,602 40,441,905,917 001 - Pemenuhan Almatsus (Alat Material Khusus) 14,627,636,226 18,791,134,730 18,991,134,730 22,154,633,233 25,318,131,736 BLU 42,965,898 42,965,898 42,965,898 42,965,898 42,965,898 PNBP 1,261,690,223 1,461,690,223 1,661,690,223 1,861,690,223 2,061,690,223 RM 13,322,980,105 17,286,478,609 17,286,478,609 20,249,977,112 23,213,475,615 PROGRAM - GIAT - KRO - RO - SUMBER DANA 2025 2026 2027 2028 2029 002 - Pemenuhan Alat Material 14,897,167,126 14,997,716,736 14,623,774,181 14,623,774,181 14,623,774,181 BLU 61,085,498 61,085,498 61,085,498 61,085,498 61,085,498 PNBP 373,942,555 474,492,165 100,549,610 100,549,610 100,549,610 RM 14,462,139,073 14,462,139,073 14,462,139,073 14,462,139,073 14,462,139,073 008 - Pemenuhan Peralatan lembaga Pendidikan (Tematik)-500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 RM-500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 009 - Pemenuhan Almatsus Pengamanan Pemilu- - -2,049,299,188- RM- - -2,049,299,188- 010 - Peralatan Pendukung IKN dan Belanja Modal Polri Lainnya 2,344,531,592 2,344,531,592 2,344,531,592- - RM 2,344,531,592 2,344,531,592 2,344,531,592- - CAN - Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 1,449,657,515 1,449,657,515 1,449,657,515- - 001 - Pengadaan Perangkat TIK 1,449,657,515 1,449,657,515 1,449,657,515- - RM 1,449,657,515 1,449,657,515 1,449,657,515- - CCL - OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi- - - - - 001 - Pemeliharaan TIK- - - - - CDS - OP Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi- - - - - 001 - Pemeliharaan Jaringan TIK- - - - - RM- - - - - EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 31,162,359 31,162,359 31,162,359 31,162,359 31,162,359 962 - Layanan Umum 31,162,359 31,162,359 31,162,359 31,162,359 31,162,359 RM 31,162,359 31,162,359 31,162,359 31,162,359 31,162,359 RAF - Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan 5,105,641,827 5,595,641,827 6,085,641,827 6,085,641,827 6,085,641,827 003 - Pemenuhan Almatsus (Sumber PHLN dan PDN) (PN) 4,885,277,537 5,375,277,537 5,865,277,537 5,865,277,537 5,865,277,537 PDN 405,655,114 405,655,114 405,655,114 405,655,114 405,655,114 PLN 1,323,872,423 1,323,872,423 1,323,872,423 1,323,872,423 1,323,872,423 Rupiah Murni Pendamping (RMP) 3,155,750,000 3,645,750,000 4,135,750,000 4,135,750,000 4,135,750,000 027 - Pemenuhan Catching Net Samapta (PN) 62,900,000 62,900,000 62,900,000 62,900,000 62,900,000 RM 62,900,000 62,900,000 62,900,000 62,900,000 62,900,000 029 - Pemenuhan Kendaraan Listrik R-4 "Yanmas" (PN) 49,998,060 49,998,060 49,998,060 49,998,060 49,998,060 RM 49,998,060 49,998,060 49,998,060 49,998,060 49,998,060 031 - Pemenuhan Ran Angkut Khusus Tactical Advanced TDD Active System (PN) 100,475,230 100,475,230 100,475,230 100,475,230 100,475,230 RM 100,475,230 100,475,230 100,475,230 100,475,230 100,475,230 032 - Pemenuhan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik (SPKL) (PN) 6,991,000 6,991,000 6,991,000 6,991,000 6,991,000 RM 6,991,000 6,991,000 6,991,000 6,991,000 6,991,000 4341 - Pengadaan Polri 918,797 918,797 918,797 918,797 918,797 EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 918,797 918,797 918,797 918,797 918,797 962 - Layanan Umum 918,797 918,797 918,797 918,797 918,797 RM 918,797 918,797 918,797 918,797 918,797 5059 - Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras 6,754,085,741 7,449,944,291 8,145,802,841 8,841,661,391 9,537,519,941 CCF - OP Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan 26,500,000 26,500,000 26,500,000 26,500,000 26,500,000 001 - Dukungan Pemeliharaan (Harwat) Almatsus 26,500,000 26,500,000 26,500,000 26,500,000 26,500,000 RM 26,500,000 26,500,000 26,500,000 26,500,000 26,500,000 EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 6,726,572,602 7,422,431,152 8,118,289,702 8,814,148,252 9,510,006,802 962 - Layanan Umum 1,260,360,744 1,956,219,294 2,652,077,844 3,347,936,394 4,043,794,944 BLU 20,967,487 28,536,614 36,105,741 43,674,868 51,243,995 PNBP 491,513,176 495,111,671 498,710,166 502,308,661 505,907,156 RM 747,880,081 1,432,571,009 2,117,261,937 2,801,952,865 3,486,643,793 994 - Layanan Perkantoran 5,466,211,858 5,466,211,858 5,466,211,858 5,466,211,858 5,466,211,858 RM 5,466,211,858 5,466,211,858 5,466,211,858 5,466,211,858 5,466,211,858 EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 951 - Layanan Sarana Internal 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 BLU- - - - - PNBP- - - - - RM 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 971 - Layanan Prasarana Internal- - - - - PNBP- - - - - RM- - - - - EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 13,139 13,139 13,139 13,139 13,139 996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan 13,139 13,139 13,139 13,139 13,139 RM 13,139 13,139 13,139 13,139 13,139 5060 - Pengkajian dan Strategi Sarpras 4,779,853 4,779,853 4,779,853 4,779,853 4,779,853 EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 4,779,853 4,779,853 4,779,853 4,779,853 4,779,853 962 - Layanan Umum 3,797,978 3,797,978 3,797,978 3,797,978 3,797,978 PNBP- - - - - RM 3,797,978 3,797,978 3,797,978 3,797,978 3,797,978 994 - Layanan Perkantoran 981,875 981,875 981,875 981,875 981,875 RM 981,875 981,875 981,875 981,875 981,875 5061 - Pengembangan Perbekalan Umum 10,600,984,765 12,390,040,949 13,179,097,133 13,968,153,317 14,757,209,501 EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 10,600,984,765 12,390,040,949 13,179,097,133 13,968,153,317 14,757,209,501 962 - Layanan Umum 596,308,375 596,308,375 596,308,375 596,308,375 596,308,375 PNBP 561,262,177 561,262,177 561,262,177 561,262,177 561,262,177 RM 35,046,198 35,046,198 35,046,198 35,046,198 35,046,198 994 - Layanan Perkantoran 10,004,676,390 11,793,732,574 12,582,788,758 13,371,844,942 14,160,901,126 RM 10,004,676,390 11,793,732,574 12,582,788,758 13,371,844,942 14,160,901,126 5062 - Pengembangan Fasilitas dan Kontruksi Polri 14,581,748,365 15,166,751,303 15,669,466,675 16,072,182,047 16,474,897,419 CBM - Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan 12,517,077,388 12,729,957,042 12,729,957,042 12,729,957,042 12,729,957,042 002 - Pemenuhan bangunan Markas Komando (Mako) 9,392,494,331 9,392,494,331 9,392,494,331 9,392,494,331 9,392,494,331 PNBP- - - - - RM 9,392,494,331 9,392,494,331 9,392,494,331 9,392,494,331 9,392,494,331 003 - Pemenuhan rumah dinas, asrama, dan mes 42,825,488 42,825,488 42,825,488 42,825,488 42,825,488 PNBP- - - - - RM 42,825,488 42,825,488 42,825,488 42,825,488 42,825,488 004 - Pemenuhan fasilitas pendukung 3,081,757,569 3,294,637,223 3,294,637,223 3,294,637,223 3,294,637,223 BLU 62,610,361 62,610,361 62,610,361 62,610,361 62,610,361 PNBP 698,642,102 911,521,756 911,521,756 911,521,756 911,521,756 RM 2,320,505,106 2,320,505,106 2,320,505,106 2,320,505,106 2,320,505,106 EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 1,027,531,453 1,330,246,825 1,632,962,197 1,935,677,569 2,238,392,941 962 - Layanan Umum 1,130,530 1,130,530 1,130,530 1,130,530 1,130,530 RM 1,130,530 1,130,530 1,130,530 1,130,530 1,130,530 994 - Layanan Perkantoran 1,026,400,923 1,329,116,295 1,631,831,667 1,934,547,039 2,237,262,411 RM 1,026,400,923 1,329,116,295 1,631,831,667 1,934,547,039 2,237,262,411 RBM - Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan 1,037,139,524 1,106,547,436 1,306,547,436 1,406,547,436 1,506,547,436 005 - Peningkatan Layanan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Kepolisian sesuai standar 4,370,990 4,370,990 4,370,990 4,370,990 4,370,990 PROGRAM - GIAT - KRO - RO - SUMBER DANA 2025 2026 2027 2028 2029 RM 4,370,990 4,370,990 4,370,990 4,370,990 4,370,990 007 - Pemenuhan Rumah Negara Polri (sumber dana SBSN) (PN) 862,506,354 1,062,506,354 1,262,506,354 1,362,506,354 1,462,506,354 SBSN 862,506,354 1,062,506,354 1,262,506,354 1,362,506,354 1,462,506,354 008 - Pembangunan Pos Pol SubSektor di Wilayah Perbatasan (PN) 9,822,087 9,822,087 9,822,087 9,822,087 9,822,087 RM 9,822,087 9,822,087 9,822,087 9,822,087 9,822,087 010 - Pembangunan SPKT Tingkat Polres sesuai SPM yang Terintegrasi secara Online - - - - - RM - - - - - 013 - Pembangunan Polsek (PN) 160,440,093 29,848,005 29,848,005 29,848,005 29,848,005 RM 29,848,005 29,848,005 29,848,005 29,848,005 29,848,005 SBSN 130,592,088 - - - - 014 - Pemenuhan Prasarana Sepolwan - - - - - RM - - - - - 060.BQ - Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 21,658,909,825 23,232,491,284 23,420,963,532 23,889,133,707 24,357,303,882 3112 - Analisis Keamanan 80,433,898 80,433,898 80,433,898 80,433,898 80,433,898 BKA - Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat 80,433,898 80,433,898 80,433,898 80,433,898 80,433,898 001 - Layanan Informasi Analisis Keamanan 80,433,898 80,433,898 80,433,898 80,433,898 80,433,898 PNBP 1,741,424 1,741,424 1,741,424 1,741,424 1,741,424 RM 78,692,474 78,692,474 78,692,474 78,692,474 78,692,474 3114 - Penyelanggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Politik 273,492,183 311,082,208 348,672,233 386,262,258 423,852,283 BKA - Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat 273,492,183 311,082,208 348,672,233 386,262,258 423,852,283 001 - Informasi Deteksi Aksi Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Politik 273,492,183 311,082,208 348,672,233 386,262,258 423,852,283 PNBP 8,875,264 8,875,264 8,875,264 8,875,264 8,875,264 RM 264,616,919 302,206,944 339,796,969 377,386,994 414,977,019 3115 - Penyelanggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Ekonomi 244,513,106 282,103,131 319,693,156 357,283,181 394,873,206 BKA - Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat 244,513,106 282,103,131 319,693,156 357,283,181 394,873,206 001 - Informasi Deteksi Aksi Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Ekonomi 244,513,106 282,103,131 319,693,156 357,283,181 394,873,206 PNBP 8,208,396 8,208,396 8,208,396 8,208,396 8,208,396 RM 236,304,710 273,894,735 311,484,760 349,074,785 386,664,810 3116 - Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Sosial Budaya 255,337,247 292,927,272 330,517,297 368,107,322 405,697,347 BKA - Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat 255,337,247 292,927,272 330,517,297 368,107,322 405,697,347 001 - Informasi deteksi Aksi Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Sosial Budaya 255,337,247 292,927,272 330,517,297 368,107,322 405,697,347 PNBP 8,844,264 8,844,264 8,844,264 8,844,264 8,844,264 RM 246,492,983 284,083,008 321,673,033 359,263,058 396,853,083 3117 - Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Negara 326,042,208 363,632,233 83,934,306 83,934,306 83,934,306 BKA - Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat 326,042,208 363,632,233 83,934,306 83,934,306 83,934,306 001 - Informasi Deteksi Aksi Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Ne 326,042,208 363,632,233 83,934,306 83,934,306 83,934,306 PNBP 8,754,256 8,754,256 8,754,256 8,754,256 8,754,256 RM 317,287,952 354,877,977 75,180,050 75,180,050 75,180,050 3120 - Kerja Sama Keamanan dan Ketertiban K/L 4,244,636 4,244,636 4,244,636 4,244,636 4,244,636 AEC - Kerja sama 3,181,086 3,181,086 3,181,086 3,181,086 3,181,086 002 - Kerjasama Dalam Negeri 3,181,086 3,181,086 3,181,086 3,181,086 3,181,086 RM 3,181,086 3,181,086 3,181,086 3,181,086 3,181,086 EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 1,063,550 1,063,550 1,063,550 1,063,550 1,063,550 962 - Layanan Umum 1,063,550 1,063,550 1,063,550 1,063,550 1,063,550 RM 1,063,550 1,063,550 1,063,550 1,063,550 1,063,550 3122 - Kerja Sama Keamanan dan Ketertiban Luar Negeri 18,698,929 18,698,929 18,698,929 18,698,929 18,698,929 AEC - Kerja sama 18,698,929 18,698,929 18,698,929 18,698,929 18,698,929 003 - Kerjasama Luar Negeri 18,698,929 18,698,929 18,698,929 18,698,929 18,698,929 RM 18,698,929 18,698,929 18,698,929 18,698,929 18,698,929 3128 - Dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyara 11,059,976,160 11,343,682,594 11,343,682,594 11,343,682,594 11,343,682,594 BAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat - - - - - 001 - Pelayanan SKCK - - - - - PNBP - - - - - EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 11,059,190,828 11,342,897,262 11,342,897,262 11,342,897,262 11,342,897,262 962 - Layanan Umum 3,200,389,578 3,484,096,012 3,484,096,012 3,484,096,012 3,484,096,012 PNBP 135,620,461 135,620,461 135,620,461 135,620,461 135,620,461 RM 3,064,769,117 3,348,475,551 3,348,475,551 3,348,475,551 3,348,475,551 994 - Layanan Perkantoran 7,858,801,250 7,858,801,250 7,858,801,250 7,858,801,250 7,858,801,250 RM 7,858,801,250 7,858,801,250 7,858,801,250 7,858,801,250 7,858,801,250 EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 785,332 785,332 785,332 785,332 785,332 996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan 785,332 785,332 785,332 785,332 785,332 RM 785,332 785,332 785,332 785,332 785,332 3130 - Penyelenggaraan Fungsi Samapta Polri 232,539,867 232,539,867 232,539,867 232,539,867 232,539,867 BHB - Operasi Bidang Keamanan 232,539,867 232,539,867 232,539,867 232,539,867 232,539,867 003 - Layanan Pembinaan Fungsi Sabhara 38,653,959 38,653,959 38,653,959 38,653,959 38,653,959 PNBP - - - - - RM 38,653,959 38,653,959 38,653,959 38,653,959 38,653,959 004 - Layanan Pengaturan, Penjagaan, pengawalan dan Patroli 193,885,908 193,885,908 193,885,908 193,885,908 193,885,908 PNBP 160,537,650 160,537,650 160,537,650 160,537,650 160,537,650 RM 33,348,258 33,348,258 33,348,258 33,348,258 33,348,258 QHB - Operasi Bidang Keamanan - - - - - 001 - Peningkatan Layanan Kepolisian Fungsi Sabhara - - - - - RM - - - - - 3131 - Penyelenggaraan Fungsi Pamobvit Polri 607,147,173 639,451,017 639,451,017 639,451,017 639,451,017 BHB - Operasi Bidang Keamanan 602,035,325 634,339,169 634,339,169 634,339,169 634,339,169 003 - Layanan Pembinaan Pengamanan Objek Vital/Objek Vital nasional 591,506,253 623,810,097 623,810,097 623,810,097 623,810,097 PNBP 575,733,096 608,036,940 608,036,940 608,036,940 608,036,940 RM 15,773,157 15,773,157 15,773,157 15,773,157 15,773,157 004 - Layanan Turjawali Objek/Objek Vital Nasional dan VIP/VVIP 10,529,072 10,529,072 10,529,072 10,529,072 10,529,072 PNBP 1,672,918 1,672,918 1,672,918 1,672,918 1,672,918 RM 8,856,154 8,856,154 8,856,154 8,856,154 8,856,154 EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 5,111,848 5,111,848 5,111,848 5,111,848 5,111,848 962 - Layanan Umum 5,111,848 5,111,848 5,111,848 5,111,848 5,111,848 PNBP - - - - - RM 5,111,848 5,111,848 5,111,848 5,111,848 5,111,848 3133 - Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lantas 4,823,202,938 5,853,288,158 5,853,288,158 5,853,288,158 5,853,288,158 BAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 3,767,665,827 4,797,751,047 4,797,751,047 4,797,751,047 4,797,751,047 007 - Layanan Bidang Registrasi dan Identifikasi lalu Lintas 3,767,665,827 4,797,751,047 4,797,751,047 4,797,751,047 4,797,751,047 PNBP 3,767,665,827 4,797,751,047 4,797,751,047 4,797,751,047 4,797,751,047 008 - SIM - - - - - PNBP - - - - - 009 - TNKB - - - - - PNBP - - - - - PROGRAM - GIAT - KRO - RO - SUMBER DANA 2025 2026 2027 2028 2029 010 - BPKB- - - - - PNBP- - - - - BAH - Pelayanan Publik Lainnya 165,726,810 165,726,810 165,726,810 165,726,810 165,726,810 002 - Layanan Pembinaan Teknis Fungsi Lalu Lintas 106,704,267 106,704,267 106,704,267 106,704,267 106,704,267 PNBP 103,299,708 103,299,708 103,299,708 103,299,708 103,299,708 RM 3,404,559 3,404,559 3,404,559 3,404,559 3,404,559 005 - Layanan Informasi Budaya Tertib Lalu Lintas 59,022,543 59,022,543 59,022,543 59,022,543 59,022,543 PNBP 58,346,918 58,346,918 58,346,918 58,346,918 58,346,918 RM 675,625 675,625 675,625 675,625 675,625 BHB - Operasi Bidang Keamanan 450,004,925 450,004,925 450,004,925 450,004,925 450,004,925 003 - Layanan Penegakkan Hukum Lalu Lintas 120,071,765 120,071,765 120,071,765 120,071,765 120,071,765 PNBP 118,152,799 118,152,799 118,152,799 118,152,799 118,152,799 RM 1,918,966 1,918,966 1,918,966 1,918,966 1,918,966 004 - Layanan Turjawali Lalu Lintas 130,843,275 130,843,275 130,843,275 130,843,275 130,843,275 PNBP 129,898,655 129,898,655 129,898,655 129,898,655 129,898,655 RM 944,620 944,620 944,620 944,620 944,620 006 - Operasi Kepolisian Bidang Lalu Lintas 199,089,885 199,089,885 199,089,885 199,089,885 199,089,885 PNBP 198,236,903 198,236,903 198,236,903 198,236,903 198,236,903 RM 852,982 852,982 852,982 852,982 852,982 EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 436,317,543 436,317,543 436,317,543 436,317,543 436,317,543 962 - Layanan Umum 436,317,543 436,317,543 436,317,543 436,317,543 436,317,543 PNBP 432,777,539 432,777,539 432,777,539 432,777,539 432,777,539 RM 3,540,004 3,540,004 3,540,004 3,540,004 3,540,004 EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 3,487,833 3,487,833 3,487,833 3,487,833 3,487,833 008 - Kajian Bidang Lalu Lintas 3,487,833 3,487,833 3,487,833 3,487,833 3,487,833 PNBP 3,290,438 3,290,438 3,290,438 3,290,438 3,290,438 RM 197,395 197,395 197,395 197,395 197,395 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat- - - - - 001 - Layanan Online Bidang Registrasi dan Identifikasi lalu Lintas- - - - - PNBP- - - - - RM- - - - - 3134 - Penyelenggaraan Kepolisian Perairan 226,187,849 226,187,849 226,187,849 226,187,849 226,187,849 BHB - Operasi Bidang Keamanan 220,784,743 220,784,743 220,784,743 220,784,743 220,784,743 003 - Layanan Kamtibmas di Wilayah Perairan 220,784,743 220,784,743 220,784,743 220,784,743 220,784,743 PNBP 3,361,291 3,361,291 3,361,291 3,361,291 3,361,291 RM 217,423,452 217,423,452 217,423,452 217,423,452 217,423,452 EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 5,403,106 5,403,106 5,403,106 5,403,106 5,403,106 962 - Layanan Umum 5,403,106 5,403,106 5,403,106 5,403,106 5,403,106 PNBP- - - - - RM 5,403,106 5,403,106 5,403,106 5,403,106 5,403,106 3135 - Penyelenggaraan Kepolisian Udara 21,123,844 21,123,844 21,123,844 21,123,844 21,123,844 BHB - Operasi Bidang Keamanan 16,705,160 16,705,160 16,705,160 16,705,160 16,705,160 003 - Layanan Transportasi dan Patroli Udara Mabes Polri 10,622,240 10,622,240 10,622,240 10,622,240 10,622,240 RM 10,622,240 10,622,240 10,622,240 10,622,240 10,622,240 004 - Layanan transportasi dan Patroli Kewilayahan 6,082,920 6,082,920 6,082,920 6,082,920 6,082,920 RM 6,082,920 6,082,920 6,082,920 6,082,920 6,082,920 EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 4,418,684 4,418,684 4,418,684 4,418,684 4,418,684 962 - Layanan Umum 4,418,684 4,418,684 4,418,684 4,418,684 4,418,684 RM 4,418,684 4,418,684 4,418,684 4,418,684 4,418,684 3150 - Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Khusus 189,969,904 189,969,904 189,969,904 189,969,904 189,969,904 BKA - Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat 189,969,904 189,969,904 189,969,904 189,969,904 189,969,904 001 - Informasi Deteksi Aksi Strategi Keamanan Ketertiban Bidang Keamanan Khusus 189,969,904 189,969,904 189,969,904 189,969,904 189,969,904 RM 189,969,904 189,969,904 189,969,904 189,969,904 189,969,904 5074 - Misi Internasional 86,376,085 86,376,085 86,376,085 86,376,085 86,376,085 BHB - Operasi Bidang Keamanan 86,376,085 86,376,085 86,376,085 86,376,085 86,376,085 004 - Misi Perdamaian Internasional 86,376,085 86,376,085 86,376,085 86,376,085 86,376,085 RM 86,376,085 86,376,085 86,376,085 86,376,085 86,376,085 5076 - Pembinaan Potensi Keamanan 1,047,103,765 1,124,229,625 1,124,229,625 1,124,229,625 1,124,229,625 BKA - Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat 1,047,103,765 1,124,229,625 1,124,229,625 1,124,229,625 1,124,229,625 002 - Pemberdayaan Potensi Keamanan 522,486,762 524,457,772 524,457,772 524,457,772 524,457,772 PNBP 26,400,000 28,371,010 28,371,010 28,371,010 28,371,010 RM 496,086,762 496,086,762 496,086,762 496,086,762 496,086,762 003 - Penguatan Peran Bhabinkamtibmas 524,617,003 599,771,853 599,771,853 599,771,853 599,771,853 PNBP- - - - - RM 524,617,003 599,771,853 599,771,853 599,771,853 599,771,853 5077 - Pembinaan Operasional Pemeliharaan Keamanan 10,550,722 10,550,722 10,550,722 10,550,722 10,550,722 BHB - Operasi Bidang Keamanan 10,550,722 10,550,722 10,550,722 10,550,722 10,550,722 001 - Operasional Pemeliharanan keamanan 10,550,722 10,550,722 10,550,722 10,550,722 10,550,722 RM 10,550,722 10,550,722 10,550,722 10,550,722 10,550,722 5078 - Pengkajian dan Strategi Operasi Kepolisian 743,344 743,344 743,344 743,344 743,344 ABE - Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan 743,344 743,344 743,344 743,344 743,344 002 - Kajian Bidang Operasi Polri 743,344 743,344 743,344 743,344 743,344 RM 743,344 743,344 743,344 743,344 743,344 5079 - Pembinaan Operasi Kepolisian 1,183,443,706 1,183,443,706 1,183,443,706 1,183,443,706 1,183,443,706 BHB - Operasi Bidang Keamanan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 001 - Pengamanan event nasional/internasional 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 RM 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 002 - Operasi Kepolisian Terpusat- - - - - RM- - - - - 003 - Operasi Kepolisian Kewilayahan- - - - - RM- - - - - EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 183,443,706 183,443,706 183,443,706 183,443,706 183,443,706 002 - Layanan Administrasi Operasi kepolisian 183,443,706 183,443,706 183,443,706 183,443,706 183,443,706 RM 183,443,706 183,443,706 183,443,706 183,443,706 183,443,706 5080 - Pengendalian Operasi Kepolisian 784,169,290 784,169,291 1,131,565,086 1,478,960,881 1,826,356,676 BAH - Pelayanan Publik Lainnya- - - - - 001 - Rekomendasi Ijin Keramaian- - - - - PNBP- - - - - EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 774,169,290 774,169,291 1,121,565,086 1,468,960,881 1,816,356,676 002 - Layanan Data dan Informasi Pengendalian Operasi Kepolisian 734,165,707 734,165,708 1,081,561,503 1,428,957,298 1,776,353,093 PNBP 114,212,829 114,212,829 228,425,658 342,638,487 456,851,316 RM 619,952,878 619,952,879 853,135,845 1,086,318,811 1,319,501,777 003 - Layanan Data dan Informasi Situasi Keamanan Ketertiban Masyarakat 40,003,583 40,003,583 40,003,583 40,003,583 40,003,583 PROGRAM - GIAT - KRO - RO - SUMBER DANA 2025 2026 2027 2028 2029 PNBP- - - - - RM 40,003,583 40,003,583 40,003,583 40,003,583 40,003,583 QAH - Pelayanan Publik Lainnya 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 001 - Pengamanan Ibu Kota Negara (IKN) (PN) 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 RM 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 5081 - Penyelenggaraan Fungsi Polsatwa Polri 30,084,860 30,084,860 30,084,860 30,084,860 30,084,860 BHB - Operasi Bidang Keamanan 11,813,390 11,813,390 11,813,390 11,813,390 11,813,390 002 - Layanan Pelacakan 9,788,634 9,788,634 9,788,634 9,788,634 9,788,634 RM 9,788,634 9,788,634 9,788,634 9,788,634 9,788,634 003 - Layanan patroli Satwa 2,024,756 2,024,756 2,024,756 2,024,756 2,024,756 RM 2,024,756 2,024,756 2,024,756 2,024,756 2,024,756 EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 18,271,470 18,271,470 18,271,470 18,271,470 18,271,470 962 - Layanan Umum 18,271,470 18,271,470 18,271,470 18,271,470 18,271,470 RM 18,271,470 18,271,470 18,271,470 18,271,470 18,271,470 5087 - Penanggulangan Keamanan dalam Negeri 153,528,111 153,528,111 161,532,416 169,536,721 177,541,026 BHB - Operasi Bidang Keamanan 153,528,111 153,528,111 161,532,416 169,536,721 177,541,026 002 - Kesiapan kemampuan personel dalam penanggulangan gangguan kamdagri ber 35,911,213 35,911,213 35,911,213 35,911,213 35,911,213 RM 35,911,213 35,911,213 35,911,213 35,911,213 35,911,213 003 - Pengamanan gangguan kamdagri berintensitas tinggi 117,616,898 117,616,898 125,621,203 133,625,508 141,629,813 RM 117,616,898 117,616,898 125,621,203 133,625,508 141,629,813 EBC - Layanan Manajemen SDM Internal- - - - - 002 - Kesiapan kemampuan personel dalam penanggulangan gangguan kamdagri ber- - - - - RM- - - - - 060.WA - Program Dukungan Manajemen 58,295,339,476 61,513,965,545 64,913,840,841 68,313,716,137 71,713,591,433 3068 - Pelayanan Administrasi Keuangan Polri 36,214,068 36,214,068 36,214,068 36,214,068 36,214,068 EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 22,392,855 22,392,855 22,392,855 22,392,855 22,392,855 962 - Layanan Umum 22,392,855 22,392,855 22,392,855 22,392,855 22,392,855 PNBP 7,831,921 7,831,921 7,831,921 7,831,921 7,831,921 RM 14,560,934 14,560,934 14,560,934 14,560,934 14,560,934 EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 13,821,213 13,821,213 13,821,213 13,821,213 13,821,213 955 - Layanan Manajemen Keuangan 13,821,213 13,821,213 13,821,213 13,821,213 13,821,213 PNBP 1,796,315 1,796,315 1,796,315 1,796,315 1,796,315 RM 12,024,898 12,024,898 12,024,898 12,024,898 12,024,898 3070 - Penerangan Masyarakat 109,020,486 109,020,486 109,020,486 109,020,486 109,020,486 EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 109,020,486 109,020,486 109,020,486 109,020,486 109,020,486 958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi 109,020,486 109,020,486 109,020,486 109,020,486 109,020,486 RM 109,020,486 109,020,486 109,020,486 109,020,486 109,020,486 3071 - Penyelenggaraan Teknologi Informasi 7,530,691 7,530,691 7,530,691 7,530,691 7,530,691 EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 7,530,691 7,530,691 7,530,691 7,530,691 7,530,691 963 - Layanan Data dan Informasi 7,530,691 7,530,691 7,530,691 7,530,691 7,530,691 RM 7,530,691 7,530,691 7,530,691 7,530,691 7,530,691 3072 - Pelayanan Kesehatan Polri 2,860,191,298 2,860,191,298 3,041,440,525 3,222,689,752 3,403,938,979 BAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 2,688,967,297 2,688,967,297 2,870,216,524 3,051,465,751 3,232,714,978 001 - Layanan Kesehatan BLU 2,191,339,900 2,191,339,900 2,322,807,388 2,454,274,876 2,585,742,364 BLU 2,187,400,797 2,187,400,797 2,318,868,285 2,450,335,773 2,581,803,261 RM 3,939,103 3,939,103 3,939,103 3,939,103 3,939,103 002 - Layanan Kesehatan 317,703,991 317,703,991 317,703,991 317,703,991 317,703,991 PNBP- - - - - RM 317,703,991 317,703,991 317,703,991 317,703,991 317,703,991 004 - Layanan Kesehatan BPJS 179,923,406 179,923,406 229,705,145 279,486,884 329,268,623 PNBP 179,469,763 179,469,763 229,251,502 279,033,241 328,814,980 RM 453,643 453,643 453,643 453,643 453,643 EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 170,062,603 170,062,603 170,062,603 170,062,603 170,062,603 962 - Layanan Umum 170,062,603 170,062,603 170,062,603 170,062,603 170,062,603 BLU 121,825,305 121,825,305 121,825,305 121,825,305 121,825,305 PNBP- - - - - RM 48,237,298 48,237,298 48,237,298 48,237,298 48,237,298 QHB - Operasi Bidang Keamanan 1,161,398 1,161,398 1,161,398 1,161,398 1,161,398 005 - Bakti Kesehatan (PN) 1,161,398 1,161,398 1,161,398 1,161,398 1,161,398 RM 1,161,398 1,161,398 1,161,398 1,161,398 1,161,398 3073 - Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri 54,874,132,623 58,092,758,692 61,311,384,761 64,530,010,830 67,748,636,899 EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 54,871,612,173 58,090,238,242 61,308,864,311 64,527,490,380 67,746,116,449 962 - Layanan Umum 586,942,818 586,942,818 586,942,818 586,942,818 586,942,818 PNBP 8,521,707 8,521,707 8,521,707 8,521,707 8,521,707 RM 578,421,111 578,421,111 578,421,111 578,421,111 578,421,111 994 - Layanan Perkantoran 54,284,669,355 57,503,295,424 60,721,921,493 63,940,547,562 67,159,173,631 RM 54,284,669,355 57,503,295,424 60,721,921,493 63,940,547,562 67,159,173,631 EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 2,520,450 2,520,450 2,520,450 2,520,450 2,520,450 996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan 2,520,450 2,520,450 2,520,450 2,520,450 2,520,450 RM 2,520,450 2,520,450 2,520,450 2,520,450 2,520,450 3088 - Pertanggungjawaban Profesi 24,042,177 24,042,177 24,042,177 24,042,177 24,042,177 EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 24,042,177 24,042,177 24,042,177 24,042,177 24,042,177 965 - Layanan Audit Internal 24,042,177 24,042,177 24,042,177 24,042,177 24,042,177 RM 24,042,177 24,042,177 24,042,177 24,042,177 24,042,177 3089 - Penyelenggaraan Pengamanan Internal Polri 31,763,589 31,763,589 31,763,589 31,763,589 31,763,589 EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 31,763,589 31,763,589 31,763,589 31,763,589 31,763,589 965 - Layanan Audit Internal 31,763,589 31,763,589 31,763,589 31,763,589 31,763,589 RM 31,763,589 31,763,589 31,763,589 31,763,589 31,763,589 3090 - Penegakan Tata tertib dan Disiplin Polri 23,595,030 23,595,030 23,595,030 23,595,030 23,595,030 EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 23,595,030 23,595,030 23,595,030 23,595,030 23,595,030 965 - Layanan Audit Internal 23,595,030 23,595,030 23,595,030 23,595,030 23,595,030 RM 23,595,030 23,595,030 23,595,030 23,595,030 23,595,030 3091 - Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan 93,502,924 93,502,924 93,502,924 93,502,924 93,502,924 EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 33,859,488 33,859,488 33,859,488 33,859,488 33,859,488 962 - Layanan Umum 33,859,488 33,859,488 33,859,488 33,859,488 33,859,488 RM 33,859,488 33,859,488 33,859,488 33,859,488 33,859,488 EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 59,643,436 59,643,436 59,643,436 59,643,436 59,643,436 965 - Layanan Audit Internal 59,643,436 59,643,436 59,643,436 59,643,436 59,643,436 PNBP 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 RM 56,143,436 56,143,436 56,143,436 56,143,436 56,143,436 3149 - Pengelolaan Multimedia 30,651,081 30,651,081 30,651,081 30,651,081 30,651,081 EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 30,651,081 30,651,081 30,651,081 30,651,081 30,651,081 963 - Layanan Data dan Informasi 30,651,081 30,651,081 30,651,081 30,651,081 30,651,081
2. 4.Kerangka Pendanaan Prioritas Nasional pada Polri Prioritas nasional pada Polri merujuk pada arah kebijakan dan strategi Polri dalam mendukung pembangunan nasional, menjaga stabilitas keamanan, serta menjalankan tugas-tugas pokok sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis, baik di tingkat nasional maupun global. PROGRAM - GIAT - KRO - RO - SUMBER DANA 2025 2026 2027 2028 2029 RM 30,651,081 30,651,081 30,651,081 30,651,081 30,651,081 3154 - Pemberian Bantuan dan Nasehat Hukum 24,126,777 24,126,777 24,126,777 24,126,777 24,126,777 EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 24,126,777 24,126,777 24,126,777 24,126,777 24,126,777 001 - Layanan bantuan hukum kepada institusi, pegawai negeri pada polri dan keluar 11,865,645 11,865,645 11,865,645 11,865,645 11,865,645 RM 11,865,645 11,865,645 11,865,645 11,865,645 11,865,645 003 - Layanan Bantuan Hukum terkait Tugas Pokok dan Fungsi Polri 12,261,132 12,261,132 12,261,132 12,261,132 12,261,132 RM 12,261,132 12,261,132 12,261,132 12,261,132 12,261,132 3155 - Kerjasama dan Penyuluhan Hukum 15,848,118 15,848,118 15,848,118 15,848,118 15,848,118 AEF - Sosialisasi dan Diseminasi 15,848,118 15,848,118 15,848,118 15,848,118 15,848,118 002 - Peraturan Perundangan-undangan Pemeliharaan dan Ketertiban Masyarakat 15,848,118 15,848,118 15,848,118 15,848,118 15,848,118 RM 15,848,118 15,848,118 15,848,118 15,848,118 15,848,118 4339 - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kinerja dan Anggaran Polri 13,653,757 13,653,757 13,653,757 13,653,757 13,653,757 EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 13,653,757 13,653,757 13,653,757 13,653,757 13,653,757 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 13,653,757 13,653,757 13,653,757 13,653,757 13,653,757 RM 13,653,757 13,653,757 13,653,757 13,653,757 13,653,757 4340 - Penyusunan, Dokumentasi dan Informasi Hukum 2,223,041 2,223,041 2,223,041 2,223,041 2,223,041 AAH - Peraturan lainnya 2,223,041 2,223,041 2,223,041 2,223,041 2,223,041 001 - Menyusun Peraturan Perundangan-undangan, Harmonisasi dan Verifikasi 2,223,041 2,223,041 2,223,041 2,223,041 2,223,041 RM 2,223,041 2,223,041 2,223,041 2,223,041 2,223,041 5051 - Penyusunan Kebijakan Polri 12,265,518 12,265,518 12,265,518 12,265,518 12,265,518 EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 2,181,183 2,181,183 2,181,183 2,181,183 2,181,183 962 - Layanan Umum 2,181,183 2,181,183 2,181,183 2,181,183 2,181,183 RM 2,181,183 2,181,183 2,181,183 2,181,183 2,181,183 FAD - Perencanaan dan Penganggaran 10,084,335 10,084,335 10,084,335 10,084,335 10,084,335 001 - Penyusunan Naskah Kebijakan Polri 10,084,335 10,084,335 10,084,335 10,084,335 10,084,335 RM 10,084,335 10,084,335 10,084,335 10,084,335 10,084,335 5052 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Polri 10,535,771 10,535,771 10,535,771 10,535,771 10,535,771 EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 10,535,771 10,535,771 10,535,771 10,535,771 10,535,771 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 8,755,132 8,755,132 8,755,132 8,755,132 8,755,132 RM 8,755,132 8,755,132 8,755,132 8,755,132 8,755,132 962 - Layanan Umum 1,780,639 1,780,639 1,780,639 1,780,639 1,780,639 RM 1,780,639 1,780,639 1,780,639 1,780,639 1,780,639 5053 - Reformasi Birokrasi Polri 30,855,212 30,855,212 30,855,212 30,855,212 30,855,212 EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 6,463,194 6,463,194 6,463,194 6,463,194 6,463,194 962 - Layanan Umum 6,463,194 6,463,194 6,463,194 6,463,194 6,463,194 RM 6,463,194 6,463,194 6,463,194 6,463,194 6,463,194 EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 24,392,018 24,392,018 24,392,018 24,392,018 24,392,018 961 - Layanan Reformasi Kinerja 24,392,018 24,392,018 24,392,018 24,392,018 24,392,018 RM 24,392,018 24,392,018 24,392,018 24,392,018 24,392,018 5054 - Manajemen Anggaran 64,683,176 64,683,176 64,683,176 64,683,176 64,683,176 EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 9,216,831 9,216,831 9,216,831 9,216,831 9,216,831 962 - Layanan Umum 9,216,831 9,216,831 9,216,831 9,216,831 9,216,831 PNBP 832,000 832,000 832,000 832,000 832,000 RM 8,384,831 8,384,831 8,384,831 8,384,831 8,384,831 EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 55,466,345 55,466,345 55,466,345 55,466,345 55,466,345 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran 55,466,345 55,466,345 55,466,345 55,466,345 55,466,345 PNBP 5,821,978 5,821,978 5,821,978 5,821,978 5,821,978 RM 49,644,367 49,644,367 49,644,367 49,644,367 49,644,367 5055 - Teknologi Komunikasi 116,648 116,648 116,648 116,648 116,648 EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 116,648 116,648 116,648 116,648 116,648 963 - Layanan Data dan Informasi 116,648 116,648 116,648 116,648 116,648 RM 116,648 116,648 116,648 116,648 116,648 5056 - Pengelola Informasi dan Dokumentasi 9,591,962 9,591,962 9,591,962 9,591,962 9,591,962 EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 9,591,962 9,591,962 9,591,962 9,591,962 9,591,962 963 - Layanan Data dan Informasi 9,591,962 9,591,962 9,591,962 9,591,962 9,591,962 RM 9,591,962 9,591,962 9,591,962 9,591,962 9,591,962 5057 - Penyelenggaraan Kesejarahan, Museum dan Perpustakan Polri 5,014,216 5,014,216 5,014,216 5,014,216 5,014,216 BMA - Data dan Informasi Publik 5,014,216 5,014,216 5,014,216 5,014,216 5,014,216 002 - Layanan Informasi Kesejarahan, Tradisi, Permuseuman dan Perpustakaan Polri 5,014,216 5,014,216 5,014,216 5,014,216 5,014,216 RM 5,014,216 5,014,216 5,014,216 5,014,216 5,014,216 5067 - Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Polri 15,781,313 15,781,313 15,781,313 15,781,313 15,781,313 ABE - Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan 13,007,084 13,007,084 13,007,084 13,007,084 13,007,084 002 - Riset dan Kajian di Bidang Kebijakan Polri 13,007,084 13,007,084 13,007,084 13,007,084 13,007,084 RM 13,007,084 13,007,084 13,007,084 13,007,084 13,007,084 BJA - Penyidikan dan Pengujian Produk 617,443 617,443 617,443 617,443 617,443 003 - Uji Kalayakan Peralatan Polri 617,443 617,443 617,443 617,443 617,443 RM 617,443 617,443 617,443 617,443 617,443 DDB - Penelitian dan Pengembangan Purwarupa 2,156,786 2,156,786 2,156,786 2,156,786 2,156,786 001 - Pembuatan Purwarupa Material Fasilitas dan Jasa Polri 2,156,786 2,156,786 2,156,786 2,156,786 2,156,786 RM 2,156,786 2,156,786 2,156,786 2,156,786 2,156,786 Total 162,156,644,072 176,964,549,934 182,209,171,248 189,696,421,858 196,879,263,199 (dalam ribu rupiah) E. PENUTUP Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2025-2029 merupakan perencanaan jangka menengah Polri, yang disusun dengan menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Polri dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Dokumen ini merupakan dokumen hidup yang perlu direviu secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lingkungan strategis, dan arah bijak Polri. Oleh karena itu, peran aktif dari seluruh Satker dan personel Polri sangat diperlukan kontribusinya untuk mengimplementasi Renstra Polri Tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugasnya. Sehingga keamanan dan ketertiban nasional dapat terpelihara. PROGRAM - GIAT - KRO - RO 2025 2026 2027 2028 2029 060.BD - Program Profesionalisme SDM Polri 3.418.978 3.418.978 3.418.978 3.418.978 2.740.643 3100 - Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Polri 3.418.978 3.418.978 3.418.978 3.418.978 2.740.643 PDI - Sertifikasi Profesi dan SDM 1.265.243 1.265.243 1.265.243 1.265.243 1.265.243 020 - Sertifikasi Pendidik dan Pengasuh (PN) 1.265.243 1.265.243 1.265.243 1.265.243 1.265.243 021 - Sertifikasi Profesi Penyidik Polri - - - - - 022 - Sertifikasi Profesi Anggota Polri - - - - - SBE - Pendidikan Non Gelar 1.475.400 1.475.400 1.475.400 1.475.400 1.475.400 001 - Dikbangspes Penanggulangan Konflik Secara Humanis FT BRIMOB (PN) 700.200 700.200 700.200 700.200 700.200 002 - Dikbangspes Penanggulangan Konflik Secara Humanis FT BINMAS (PN) 387.600 387.600 387.600 387.600 387.600 003 - Dikbangspes Penanggulangan Konflik Secara Humanis FT SABHARA (PN) 387.600 387.600 387.600 387.600 387.600 SCG - Pelatihan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan 678.335 678.335 678.335 678.335 - 001 - Pendidikan dan Latihan SPPA (PN) 678.335 678.335 678.335 678.335 - 060.BI - Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana 7.036.823 7.036.823 7.036.823 7.036.823 7.036.823 3137 - Dukungan Manajemen dan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 PDI - Sertifikasi Profesi dan SDM 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 001 - Peningkatan Kapasitas SDM Siber melalui Sertifikasi CEH dan CHFI (PN) 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 3143 - Penindakan Tindak Pidana Terorisme 4.433.951 4.433.951 4.433.951 4.433.951 4.433.951 QCE - Penanganan Perkara 4.433.951 4.433.951 4.433.951 4.433.951 4.433.951 002 - Penanganan Tindak Pidana Terorisme (PN) 4.433.951 4.433.951 4.433.951 4.433.951 4.433.951 3144 - Penindakan Tindak Pidana Narkoba 1.429.532 1.429.532 1.429.532 1.429.532 1.429.532 QCE - Penanganan Perkara 1.429.532 1.429.532 1.429.532 1.429.532 1.429.532 002 - Penanganan Tindak Pidana Narkoba (PN) 1.429.532 1.429.532 1.429.532 1.429.532 1.429.532 4342 - Penindakan Tindak Pidana Perairan 998.340 998.340 998.340 998.340 998.340 QCE - Penanganan Perkara 998.340 998.340 998.340 998.340 998.340 002 - Penanganan Tindak Pidana Perairan (PN) 998.340 998.340 998.340 998.340 998.340 8050 - Penindakan Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang - - - - - QCE - Penanganan Perkara - - - - - 001 - Penanganan Tindak Pidana terhadap Perempuan dan Anak - - - - - 002 - Penanganan Penyelundupan Manusia (People Smuggling) - - - - - 060.BP - Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri 6.142.781.351 6.702.189.263 7.392.189.263 7.492.189.263 7.592.189.263 3084 - Pengembangan Peralatan Polri 5.105.641.827 5.595.641.827 6.085.641.827 6.085.641.827 6.085.641.827 RAF - Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan 5.105.641.827 5.595.641.827 6.085.641.827 6.085.641.827 6.085.641.827 003 - Pemenuhan Almatsus (Sumber PHLN dan PDN) (PN) 4.885.277.537 5.375.277.537 5.865.277.537 5.865.277.537 5.865.277.537 027 - Pemenuhan Catching Net Samapta (PN) 62.900.000 62.900.000 62.900.000 62.900.000 62.900.000 029 - Pemenuhan Kendaraan Listrik R-4 "Yanmas" (PN) 49.998.060 49.998.060 49.998.060 49.998.060 49.998.060 031 - Pemenuhan Ran Angkut Khusus Tactical Advanced TDD Active System (PN) 100.475.230 100.475.230 100.475.230 100.475.230 100.475.230 032 - Pemenuhan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik (SPKL) (PN) 6.991.000 6.991.000 6.991.000 6.991.000 6.991.000 5062 - Pengembangan Fasilitas dan Kontruksi Polri 1.037.139.524 1.106.547.436 1.306.547.436 1.406.547.436 1.506.547.436 RBM - Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan 1.037.139.524 1.106.547.436 1.306.547.436 1.406.547.436 1.506.547.436 005 - Peningkatan Layanan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Kepolisian sesuai standar pelayanan minimal (PN) 4.370.990 4.370.990 4.370.990 4.370.990 4.370.990 007 - Pemenuhan Rumah Negara Polri (sumber dana SBSN) (PN) 862.506.354 1.062.506.354 1.262.506.354 1.362.506.354 1.462.506.354 008 - Pembangunan Pos Pol SubSektor di Wilayah Perbatasan (PN) 9.822.087 9.822.087 9.822.087 9.822.087 9.822.087 010 - Pembangunan SPKT Tingkat Polres sesuai SPM yang Terintegrasi secara Online (PN) - - - - - 013 - Pembangunan Polsek (PN) 160.440.093 29.848.005 29.848.005 29.848.005 29.848.005 014 - Pemenuhan Prasarana Sepolwan - - - - - 060.BQ - Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 3130 - Penyelenggaraan Fungsi Samapta Polri - - - - - QHB - Operasi Bidang Keamanan - - - - - 001 - Peningkatan Layanan Kepolisian Fungsi Sabhara - - - - - 3133 - Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lantas - - - - - QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat - - - - - 001 - Layanan Online Bidang Registrasi dan Identifikasi lalu Lintas - - - - - 5080 - Pengendalian Operasi Kepolisian 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 QAH - Pelayanan Publik Lainnya 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 001 - Pengamanan Ibu Kota Negara (IKN) (PN) 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 060.WA - Program Dukungan Manajemen 1.161.398 1.161.398 1.161.398 1.161.398 1.161.398 3072 - Pelayanan Kesehatan Polri 1.161.398 1.161.398 1.161.398 1.161.398 1.161.398 QHB - Operasi Bidang Keamanan 1.161.398 1.161.398 1.161.398 1.161.398 1.161.398 005 - Bakti Kesehatan (PN) 1.161.398 1.161.398 1.161.398 1.161.398 1.161.398 Total 6.164.398.550 6.723.806.462 7.413.806.462 7.513.806.462 7.613.128.127 Terdapat lima sasaran strategis Polri dalam mencapai tujuan Polri dan mewujudkan Visi dan Misi Polri, yaitu:
3. 1.Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Responsif dan Prediktif;
4. 2.Penegakan Hukum yang Humanis, Akuntabel, dan Berkeadilan;
5. 3.Pengembangan dan Pengelolaan SDM Polri yang Kompeten, Berintegritas dan Adaptif secara Terpadu dan Menyeluruh;
6. 4.Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Berdaya Guna dan Modern;
7. 5.Tata Kelola yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel. Kelima sasaran strategis Polri ini dicapai dengan masing-masing arah kebijakan. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka dirumuskan strategi pembangunan Polri yang disertai dengan langkah-langkah untuk melaksanakannya. Pencapaian sasaran strategis Polri diukur dengan indikator kinerja yang disertai dengan target kinerja dan kerangka pendanaannya. Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, telah ditetapkan 5 (lima) program di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:
8. 1.program Dukungan Manajemen;
9. 2.program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri;
10. 3.program Profesionalisme SDM Polri;
11. 4.program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
12. 5.program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana. Penyusunan Program, Kegiatan, Sasaran dan Indikator disertai target, alokasi pendanaan dan unit organisasi pelaksana. Dokumen ini merupakan dokumen hidup yang perlu direviu secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lingkungan strategis, dan arah bijak Polri. Oleh karena itu, peran aktif dari seluruh Satker dan personel Polri sangat diperlukan kontribusinya untuk mengimplementasi Renstra Polri Tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga keamanan dan ketertiban nasional dapat terpelihara.
13. 1.Kaidah Pelaksana
a.mengutamakan sistem pelayanan publik kepolisian yang prima dengan menghadirkan negara (Polri) yang adaptif ke tengah- tengah masyarakat, yakni memberikan pelayanan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskrimininasi, dengan tetap mengedepankan standar etika yang tinggi;
b.pentingnya mengutamakan tindakan preemtif dan humanis menuju citizen-centric policing;
c.mengedepankan strategi Polmas, serta perubahan pola upaya penanganan dari tindakan reaktif menjadi responsif dalam pencegahan kejahatan serta meminimalisir jatuhnya korban, serta tetap berkomitmen terhadap efisiensi anggaran;
d.selalu membangun kemitraan melalui sistem sinergi polisional dengan kementerian, lembaga, serta kearifan lokal lainnya serta memberdayaan masyarakat guna menciptakan masyarakat tertib hukum.
1. 2.Autentikasi dan distribusi
a.autentikasi Renstra Polri berikut merupakan jabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang telah disahkan oleh Kapolri sebagai pimpinan lembaga sekaligus sebagai pejabat pengguna anggaran;
b.distribusi, selanjutnya akan didistribusikan kepada seluruh jajaran Satker untuk dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan dan dipedomani oleh penanggung jawab program guna pencapaian outcome. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA ttd. LISTYO SIGIT PRABOWO Paraf:
1. 1.Konseptor/Plt. Kabagjakum: …..
2. 2.Karojakstra : …..
3. 3.Waastamarena Kapolri : …..
4. 4.Astamarena Kapolri : …..
5. 5.Kadivkum Polri : …..
6. 6.Kasetum Polri : …..
7. 7.Wakapolri : ….. LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025-2029 PENJELASAN PENGUKURAN MANUAL IKU DAN IKP POLRI A. Manual Indikator Kinerja Polri Setiap indikator kinerja yang digunakan dalam proses pengelolaan kinerja dalam rangka implementasi strategi organisasi, perlu dilengkapi dengan Manual Indikator Kinerja. Manual indikator kinerja merupakan suatu dokumen yang berisi penjelasan detail tentang indikator kinerja tersebut. Informasi yang tersaji mencakup, antara lain: definisi, formula, polarisasi, periode pemantauan, sumber data, penghimpun data, dan pengampu akuntabilitas.
8. 1.manfaat dari penyusunan Manual Indikator Kinerja adalah sebagai berikut:
a.memberikan pemahaman yang sama tentang apa yang diukur oleh indikator kinerja tersebut dan target yang telah menjadi konsesus untuk dicapai pada suatu periode waktu tertentu;
b.memberikan informasi tentang area kinerja yang perlu dibenahi ketika kinerja tidak mencapai hasil yang diharapkan.
1. 2.elemen dalam Manual Indikator Kinerja Terdapat sejumlah elemen dalam Manual Indikator Kinerja yang secara keseluruhan memberikan informasi yang komprehensif tentang suatu indikator kinerja, yakni:
a.indikator kinerja: pada bagian ini dicantumkan nama dari indikator kinerja yang digunakan;
b.definisi: bagian ini berisi definisi dari indikator kinerja, termasuk pengertian sejumlah istilah yang muncul dalam definisi tersebut;
c.formula: Bagian ini menjabarkan formula yang digunakan untuk menghitung nilai indikator kinerja. Formula diperlukan apabila indikator kinerja dihitung berdasarkan sejumlah variabel parameter, atau merupakan agregasi dari indikator sejenis di tingkat wilayah;
d.target kinerja: bagian ini berisikan target dari indikator kinerja untuk kurun waktu 2025-2029, sesuai dengan periode Renstra Polri;
e.satuan pengukuran: besaran yang menunjukkan kuantitas dari target dan realisasi capaian indikator kinerja;
f.polarisasi: polarisasi menunjukkan arah capaian indikator kinerja yang kita harapkan. Polarisasi maximize berarti semakin besar nilai realisasi berarti semakin baik. Sedangkan polarisasi minimize bermakna sebaliknya, semakin kecil nilai realisasi semakin baik;
g.periode pemantauan: bagian ini diisi dengan periode di mana pemantauan kinerja dilakukan. Karena akan digunakan untuk keperluan monitoring dan evaluasi, maka setidaknya periode pengukuran adalah triwulanan;
h.dimensi: dimensi menunjukkan rumpun dimana indikator kinerja tersebut berada, yakni Harkamtibmas, Gakkum atau Kinerja Penunjang;
i.sumber data: entitas yang memberikan atau menghasilkan data kinerja yang diperlukan untuk suatu indikator kinerja. Satu indikator kinerja dapat memiliki beberapa sumber data. Sumber data dapat berupa unit kerja di internal Polri atau organisasi di luar Polri (BPK RI, Kementerian PANRB RI dan lain-lain);
j.penghimpun data: Satuan Kerja yang bertugas untuk menghimpun data realisasi untuk indikator kinerja, dari entitas yang menjadi sumber data;
k.pengampu akuntabilitas: Satuan Kerja atau unit organisasi yang diukur kinerjanya menggunakan indikator kinerja ini;
l.pengesahan: tempat ditandatanganinya Manual Indikator Kinerja oleh pejabat yang berwenang dari unit organisasi yang menjadi penghimpun data atau sebagai pengampu akuntabilitas dari indikator kinerja. B. Cakupan Indikator Kinerja Indikator kinerja yang tercakup dalam dokumen ini adalah yang digunakan untuk mengukur pencapaian Sasaran Strategis dalam Renstra Polri 2025-2029. Tabel berikut berisikan Sasaran Strategis Polri dalam Renstra 2025-2029 beserta indikator kinerjanya. Indikator kinerja yang berada pada kluster SSI, SS1, dan SS2 merupakan IKU. Sedangkan indikator kinerja yang berada pada kelompok SS3, SS4, dan SS5 disebut dengan IKP. Tabel 2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja SSI Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Terkendali, melalui Kepolisian yang Berintegritas, Modern dan Akuntabel; Indeks Kamtibmas
1. 1.crime rate;
2. 2.tingkat rasa aman masyarakat. No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja SS1 Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Responsif dan Prediktif; Indeks Harkamtibmas
3. 1.road safety index;
4. 2.indeks community policing;
5. 3.tingkat efektivitas kehadiran Samapta Polri;
6. 4.tingkat keamanan di wilayah perairan Indonesia;
7. 5.tingkat efektivitas pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu;
8. 6.tingkat kualitas penanggulangan gangguan Kamtibmas intensitas tinggi;
9. 7.persentase reduksi potensi gangguan;
10. 8.tingkat keberhasilan operasi kepolisian;
11. 9.tingkat efektivitas kontra terorisme dan deradikalisasi;
12. 10.tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri (aspek Harkamtibmas). SS2 Penegakan Hukum yang Humanis, Akuntabel dan Berkeadilan; Indeks Gakkum Polri
13. 1.clearance rate kejahatan konvensional;
14. 2.clearance rate kejahatan transnasional (siber, Narkoba, TPPO);
15. 3.clearance rate kejahatan terhadap perempuan dan anak (TTPA);
16. 4.clearance rate kejahatan kekayaan negara (korupsi, minerba);
17. 5.clearance rate kejahatan kontingensi;
18. 6.clearance rate tindak pidana lantas;
19. 7.clearance rate tindak pidana di wilayah perairan Indonesia;
20. 8.clearance rate kasus terorisme;
21. 9.tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri (aspek Gakkum Polri). No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja SS3 Pengembangan dan Pengelolaan SDM Polri yang Adaptif, Kompeten dan Berintegritas secara Terpadu dan Optimal; Indeks Human Capital
22. 1.indeks profesionalitas SDM Polri;
23. 2.indeks pembangunan dan pengembangan kapasitas SDM Polri. SS4 Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Berdaya Guna dan Modern; Indeks Infrastruktur Strategis
24. 1.indeks SPBE;
25. 2.tingkat pemenuhan Minimum Essential Police Equipment (MEPE);
26. 3.tingkat pemanfaatan inovasi Litbang Polri;
27. 4.indeks kualitas data. SS5 Tata Kelola yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel. Indeks Organization Capital
28. 1.nilai SAKIP;
29. 2.nilai maturitas penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi;
30. 3.opini BPK atas Laporan Keuangan;
31. 4.indeks Reformasi Birokrasi;
32. 5.indeks internalisasi budaya integritas, kejujuran, dan kehormatan pada Polri;
33. 6.nilai kinerja anggaran;
34. 7.tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan Polri;
35. 8.persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polri. Indikator kinerja dengan huruf cetak tebal (misal Indeks Kamtibmas) dihitung berdasarkan rata-rata nilai indeks dari indikator kinerja yang dinaunginya. contoh, nilai Indeks Kamtibmas dihitung dari rata-rata nilai indeks crime rate dan tingkat rasa aman masyarakat. C. Tipe Template Indikator Kinerja Terdapat 2 (dua) tipe template Manual Indikator Kinerja: (1) template untuk indikator kinerja yang menjadi induk dari indikator kinerja lain, dan (2) template untuk indikator kinerja yang bersifat independen, yang mana merupakan subordinat dari indikator kinerja induk. Indikator kinerja yang bersifat induk membutuhkan nilai indeks dari indikator kinerja lain untuk menghitung nilai indeks dirinya. Untuk indikator kinerja yang bersifat independen, nilai indeksnya dihitung secara independen atau mandiri. Dalam dokumen ini, terdapat enam indikator kinerja yang merupakan induk dari indikator kinerja lain, yakni: Indeks Kamtibmas, Indeks Harkamtibmas, Indeks Gakkum Polri, Indeks Human Capital, Indeks Infratruktur Strategis, dan Indeks Organization Capital. Pada tabel di atas, semua indikator kinerja yang ditandai dengan huruf cetak tebal adalah indikator kinerja yang bersifat induk. Indikator kinerja yang selebihnya bersifat umum. Masing-masing jenis indikator kinerja ini memiliki template yang berbeda untuk tabel perhitungan angka indeks. D. Template Indikator Kinerja Induk Indikator Kinerja Definisi Formula Target Kinerja Baseline 2025 2026 2027 2028 2029 Dimensi Satuan Pengukuran Periode Pemantauan Polarisasi Sumber Data Penghimpun Data Pengampu Akuntabilitas Pengesahan Pengesahan Rentang Nilai per Level Kinerja Kinerja Level 1 Kinerja Level 2 Kinerja Level 3 Kinerja Level 4 Kinerja Level 5 <nama indikator kinerja> TW1 TW2 TW3 TW4 E. Template Indikator Kinerja Umum Indikator Kinerja Definisi Formula Target Kinerja Baseline 2025 2026 2027 2028 2029 Dimensi Satuan Pengukuran Periode Pemantauan Polarisasi Sumber Data Penghimpun Data Pengampu Akuntabilitas Pengesahan Pengesahan Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5) 1,0 – < 2,0 2,0 – < 3,0 3,0 – < 4,0 4,0 – < 4,5 4,5 – 5,0 Kinerja Level 1 Kinerja Level 2 Kinerja Level 3 Kinerja Level 4 Kinerja Level 5 <nama indikator kinerja>
36. 1.Indeks Kamtibmas Indikator Kinerja Indeks Kamtibmas Definisi Indeks Kamtibmas adalah indikator yang mengukur kinerja institusi Polri secara komprehensif dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Indeks Kamtibmas mencerminkan outcome dari upaya Polri untuk menjalankan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) serta penegakan hukum (Gakkum). Indeks Kamtibmas berkorelasi positif dengan Indeks Harkamtibmas maupun Indeks Gakkum Polri. Indeks Kamtibmas dihitung berdasarkan rata-rata nilai indeks dari dua indikator berikut:  crime rate atau jumlah kasus kejahatan selama setahun per 100.000 penduduk (PIC: Stamaops Polri);  tingkat rasa aman masyarakat (PIC: Stamaops Polri). Formula 𝐼𝐾 = 𝐼𝑋 + 𝐼𝑌 2 IK: Indeks Kamtibmas IX: nilai indeks dari crime rate IY: nilai indeks dari tingkat rasa aman masyarakat Fomula di atas berlaku untuk perhitungan Indeks Kamtibmas di level nasional. Target Kinerja Baseline 2025 2026 2027 2028 2029 3,39 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 Dimensi Satuan Pengukuran Periode Pemantauan Polarisasi - - Triwulanan Maximize Sumber Data Penghimpun Data Pengampu Akuntabilitas Stamaops Polri, Baharkam Polri, Bareskrim Polri. Astamarena Kapolri Astamaops Kapolri Pengesahan Pengesahan Dr.WAHYU HADININGRAT, S.I.K., M.H. KOMISARIS JENDERAL POLISI Dr. AKHMAD WIYAGUS S.I.K., M.Si., M.M. KOMISARIS JENDERAL POLISI Rentang Nilai per Level Kinerja Kinerja Level 1 Kinerja Level 2 Kinerja Level 3 Kinerja Level 4 Kinerja Level 5 Indeks Kamtibmas TW1 1,00 – 1,99 2,00 – 2,99 3,00 – 3,99 4,00 – 4,49 4,50 – 5,00 TW2 1,00 – 1,99 2,00 – 2,99 3,00 – 3,99 4,00 – 4,49 4,50 – 5,00 TW3 1,00 – 1,99 2,00 – 2,99 3,00 – 3,99 4,00 – 4,49 4,50 – 5,00 TW4 1,00 – 1,99 2,00 – 2,99 3,00 – 3,99 4,00 – 4,49 4,50 – 5,00
37. 2.Crime Rate Indikator Kinerja Crime Rate Definisi Crime Rate adalah jumlah kasus kejahatan per 100.000 penduduk dalam wilayah Indonesia. Crime Rate dihitung berdasarkan total kejadian kejahatan di seluruh wilayah Indonesia dibandingkan dengan total penduduk Indonesia. Crime Rate dimaknai sebagai risiko penduduk terkena perkara kejahatan (tindak pidana). Crime Rate dapat dihitung di tingkat wilayah Polda dengan menyesuaikan jumlah kejadian kejahatan dan jumlah penduduk untuk wilayah tersebut. Mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, maka yang diperhitungkan dalam Crime Rate adalah kejahatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat serta mereka laporkan, meliputi:
a.kejahatan konvensional/nasional;
b.kejahatan transnasional;
c.kejahatan berimplikasikan kontingensi;
d.pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Komponen penilaian:  data terkini jumlah penduduk (BPS);  data terkini jumlah kejahatan (Rodalops Stamaops Polri). Semua data kejahatan dan gangguan Kamtibmas dikirimkan oleh Satker kewilayahan melalui aplikasi Daily Operation Reporting System (DORS). Formula CRT = ∑ 𝐾𝑖 34 i=1 × 100.000 ∑ 𝑃𝑖 34 i=1 CRT : jumlah kasus kejahatan per 100.000 penduduk dalam wilayah Indonesia; Ki : jumlah kasus kejahatan di suatu wilayah Polda; Pi : jumlah penduduk di wilayah hukum Polda tersebut; ∑ 𝐾𝑖 34 i=1 : jumlah kasus kejahatan di seluruh wilayah Indonesia (34 wilayah Polda); ∑ 𝑃𝑖 34 i=1 : Jumlah penduduk di seluruh wilayah Indonesia. Target Kinerja Baseline 2025 2026 2027 2028 2029 138 134 130 126 122 Dimensi Satuan Pengukuran Periode Pemantauan Polarisasi - Kasus kejahatan per 100.000 penduduk Triwulanan Minimize Sumber Data Penghimpun Data Pengampu Akuntabilitas  Rodalops Stamaops Polri;  BPS. Astamaops Kapolri Astamaops Kapolri Pengesahan Pengesahan Dr. AKHMAD WIYAGUS S.I.K., M.Si., M.M. KOMISARIS JENDERAL POLISI Dr. AKHMAD WIYAGUS S.I.K., M.Si., M.M. KOMISARIS JENDERAL POLISI Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5) 1,0 – < 2,0 2,0 – < 3,0 3,0 – < 4,0 4,0 – < 4,5 4,5 – 5,0 Kinerja Level 1 Kinerja Level 2 Kinerja Level 3 Kinerja Level 4 Kinerja Level 5 Crime Rate (CRT) TW1 CRT>40 35<CRT≤40 30<CRT≤35 25<CRT≤30 CRT≤25 TW2 CRT>80 70<CRT≤ 80 60<CRT≤70 50<CRT≤60 CRT≤50 TW3 CRT>120 105<CRT≤120 90<CRT≤105 75<CRT≤90 CRT≤75 TW4 CRT>160 140<CRT≤160 120<CRT≤140 100<CRT≤120 CRT≤100
1. 3.Tingkat Rasa Aman Masyarakat Indikator Kinerja Tingkat rasa aman masyarakat Definisi Rasa aman masyarakat adalah kondisi di mana masyarakat baik perorangan maupun kelompok tidak mendapatkan ancaman keamanan atau bahaya dari kejahatan yang terjadi di lingkungannya, baik terhadap keselamatan terhadap diri maupun benda. Spektrum ancaman keamanan mencakup empat aspek, yaitu Security (aman dari gangguan atau ancaman), Safety (selamat dari kecelakaan dan bencana), Surety (jaminan adanya kepastian hukum), dan Peace (suasana damai dan tentram). Spektrum ancaman terhadap keamanan dapat digambarkan mulai dari potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata. Dengan berpedoman pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, maka kejahatan yang dimaksud adalah kejahatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat serta mereka laporkan, meliputi:
a.kejahatan konvensiona/nasional;
b.kejahatan transnasional;
c.kejahatan berimplikasikan kontingensi;
d.pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Tingkat rasa aman masyarakat dihitung dengan sejumlah variabel berikut: V1: keberadaan Polisi pada jam rawan kejahatan (survei ke masyarakat); V2: tingkat pemberdayaan masyarakat (upaya Polri dalam meningkatkan peran serta masyarakat/Polmas) (survei ke masyarakat); V3: dukungan fasilitas umum (survei ke masyarakat); V4: jumlah kasus kejahatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat per 100.000 penduduk dalam wilayah Indonesia (berdasarkan data kejahatan yang dilaporkan); V5: tingkat penyelesaian kasus kejahatan dan tindak pidana yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia (berdasarkan data penyelesaian terhadap kejahatan yang dilaporkan). Data yang diperlukan dalam pengukuran indikator kinerja ini (dan penyedia data):  data terkait pelaksanaan survei keberadaan Polisi pada jam rawan kejahatan (PIC: Puslitbang Polri);  data terkait pelaksanaan survei pemberdayaan masyarakat (upaya Polri dalam meningkatkan peran serta masyarakat/Polmas) (PIC: Puslitbang Polri);  data terkait pelaksanaan survei dukungan fasilitas umum (PIC: Puslitbang Polri);  data terkait jumlah kejahatan pada wilayah x sesuai data kejahatan yang dilaporkan (PIC: Birodalops);  data terkait jumlah penyelesaian tindak pidana wilayah x sesuai data kejahatan yang dilaporkan (PIC: Birodalops). Formula P = 𝑅𝑉𝐴 + 𝑅𝑉𝐵 + 𝑅𝑉𝐶 + 𝑅𝑉𝐷 + 𝑅𝑉𝐸 5 RVA : Nilai Indeks dari RV1 (skala 1 – 5) (Bobot=20%); RVB : Nilai Indeks dari RV2 (skala 1 – 5) (Bobot=20%); RVC : Nilai Indeks dari RV3 (skala 1 – 5) (Bobot=20%); RVD : Nilai Indeks dari RV4 (skala 1 – 5) (Bobot=20%); RVE : Nilai Indeks dari RV5 (skala 1 – 5) (Bobot=20%). RV𝑘 = ( ∑ 𝑅𝑖 × 𝑁𝑖 5 i=1 5 × ∑ 𝑁𝑖 5 i=1 ) × 100; 𝑘 = 1, 2, 3 P : tingkat rasa aman masyarakat; RV1 : nilai dari variabel V1 (skala 0 - 100); RV2 : nilai dari variabel V2 (skala 0 - 100); RV3 : nilai dari variabel V3 (skala 0 - 100); Ri : rating i yang diberikan pada suatu pernyataan kuesioner yang menggunakan Skala Likert 1-5; Ni : jumlah pernyataan kuesioner yang memperoleh rating i; ∑ 𝑅𝑖 × 𝑁𝑖 5 i=1 : total penjumlahan dari perkalian rating i dengan jumlah pernyataan yang memberikan rating i; ∑ 𝑁𝑖 5 i=1 : total penjumlahan pernyataan kuesioner yang memperoleh rating i. Formula RV1, RV2, dan RV3 digunakan oleh Puslitbang Polri. 𝑅𝑉4 = ∑ 𝐾𝑖 34 i=1 × 100.000 ∑ 𝑃𝑖 34 i=1 RV4 : jumlah kasus kejahatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat per 100.000 penduduk dalam wilayah Indonesia (berdasarkan data kejahatan yang dilaporkan); Ki : jumlah kasus kejahatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat (berdasarkan data kejahatan yang dilaporkan) di suatu wilayah Polda; ∑ 𝐾𝑖 34 i=1 : jumlah kasus kejahatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat (berdasarkan data kejahatan yang dilaporkan) di seluruh wilayah Indonesia (34 wilayah Polda); Pi : jumlah penduduk di wilayah hukum Polda tersebut; ∑ 𝑃𝑖 34 i=1 : jumlah penduduk di seluruh wilayah Indonesia. 𝑅𝑉5 = ∑ 𝑃𝑖 34 i=1 ∑ 𝐾𝑖 34 i=1 𝑥 100% RV5 : tingkat penyelesaian kasus kejahatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan tindak pidana di seluruh wilayah Indonesia (berdasarkan data penyelesaian terhadap kejahatan yang dilaporkan); Pi : jumlah penyelesaian kasus kejahatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan tindak pidana di suatu wilayah Polda; ∑ 𝑃𝑖 34 i=1 : jumlah penyelesaian kasus kejahatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan tindak pidana di seluruh wilayah Indonesia (34 wilayah Polda); Ki : jumlah kasus kejahatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan tindak pidana (berdasarkan data kejahatan yang dilaporkan) di suatu wilayah Polda; ∑ 𝐾𝑖 34 i=1 : jumlah kasus kejahatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan tindak pidana (berdasarkan data kejahatan yang dilaporkan) di seluruh wilayah Indonesia (34 wilayah Polda); Formula RV4 dan RV5 digunakan oleh Birodalops Stamaops Polri. Target Kinerja Baseline 2025 2026 2027 2028 2029 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 Dimensi Satuan Pengukuran Periode Pemantauan Polarisasi - - Triwulanan Maximize Sumber Data Penghimpun Data Penghimpun Data Puslitbang Polri Kapuslitbang Polri Karodalops Stamaops Polri Pengesahan Pengesahan F.X. SURYA KUMARA, S.H., M.H. BRIGADIR JENDERAL POLISI Drs. EKO NUGRAHADI, M.Si. BRIGADIR JENDERAL POLISI Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5) 1,0 – < 2,0 2,0 – < 3,0 3,0 – < 4,0 4,0 – < 4,5 4,5 – 5,0 Kinerja Level 1 Kinerja Level 2 Kinerja Level 3 Kinerja Level 4 Kinerja Level 5 Tingkat rasa aman masyarakat (P) TW1 1,0≤P<2,0 2,0≤P<3,0 3,0≤P<4,0 4,0≤P<4,5 4,5≤P≤5,0 TW2 1,0≤P<2,0 2,0≤P<3,0 3,0≤P<4,0 4,0≤P<4,5 4,5≤P≤5,0 TW3 1,0≤P<2,0 2,0≤P<3,0 3,0≤P<4,0 4,0≤P<4,5 4,5≤P≤5,0 TW4 1,0≤P<2,0 2,0≤P<3,0 3,0≤P<4,0 4,0≤P<4,5 4,5≤P≤5,0 Keberadaaan Polisi pada jam rawan kejahatan (RV1) TW1 RV1< 80 80≤ RV1< 90 90≤RV1 < 96 96 ≤ RV1<98 RV1≥ 98 TW2 RV1< 80 80≤ RV1< 90 90≤RV1 < 96 96 ≤ RV1<98 RV1≥ 98 TW3 RV1< 80 80≤ RV1< 90 90≤RV1 < 96 96 ≤ RV1<98 RV1≥ 98 TW4 RV1< 80 80≤ RV1< 90 90≤RV1 < 96 96 ≤ RV1<98 RV1≥ 98 Tingkat pemberdayaan masyarakat (upaya Polri dalam meningkatkan peran serta masyarakat/ Polmas) (RV2) TW1 RV2< 80 80≤ RV2< 90 90≤RV2 < 96 96 ≤ RV2<98 RV2≥ 98 TW2 RV2< 80 80≤ RV2< 90 90≤RV2 < 96 96 ≤ RV2<98 RV2≥ 98 TW3 RV2< 80 80≤ RV2< 90 90≤RV2 < 96 96 ≤ RV2<98 RV2≥ 98 TW4 RV2< 80 80≤ RV2< 90 90≤RV2 < 96 96 ≤ RV2<98 RV2≥ 98 Dukungan fasilitas umum (RV3) TW1 RV3< 80 80≤ RV3< 90 90≤RV3 < 96 96 ≤ RV3<98 RV3≥ 98 TW2 RV3< 80 80≤ RV3< 90 90≤RV3 < 96 96 ≤ RV3<98 RV3≥ 98 TW3 RV3< 80 80≤ RV3< 90 90≤RV3 < 96 96 ≤ RV3<98 RV3≥ 98 TW4 RV3< 80 80≤ RV3< 90 90≤RV3 < 96 96 ≤ RV3<98 RV3≥ 98 Jumlah kasus kejahatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat per 100.000 penduduk dalam wilayah Indonesia (berdasarkan data kejahatan yang dilaporkan) (RV4) TW1 RV4>40 35< RV4≤40 30< RV4≤35 25< RV4≤30 RV4≤25 TW2 RV4>80 70< RV4≤ 80 60< RV4≤70 50< RV4≤60 RV4≤50 TW3 RV4>120 105<RV4≤120 90<RV4≤105 75<RV4≤90 RV4≤75 TW4 RV4>160 140<RV4≤160 120<RV4≤140 100<RV4≤120 RV4≤100 Tingkat penyelesaian kasus kejahatan dan tindak pidana yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia (berdasarkan data penyelesaian terhadap kejahatan yang dilaporkan)( RV5) TW1 RV5 < 30 30≤ RV5 <55 55≤ RV5 <85 85≤ RV5 <95 RV5 ≥ 95 TW2 RV5 < 30 30≤ RV5 <55 55≤ RV5 <85 85≤ RV5 <95 RV5 ≥ 95 TW3 RV5 < 30 30≤ RV5 <55 55≤ RV5 <85 85≤ RV5 <95 RV5 ≥ 95 TW4 RV5 < 30 30≤ RV5 <55 55≤ RV5 <85 85≤ RV5 <95 RV5 ≥ 95
1. 4.Indeks Harkamtibmas Indikator Kinerja Indeks Harkamtibmas Definisi Indeks Harkamtibmas mengukur kinerja Polri dalam melakukan upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Indikator ini mencerminkan kemampuan Polri menjalankan fungsi pre-emtif dan preventif. Indeks Harkamtibmas dihitung dari rata-rata dari nilai indeks indikator kinerja pembentuk dimensi Harkamtibmas. Indikator kinerja pembentuk dimensi Harkamtibmas adalah sebagai berikut: X1 : Road Safety Index; X2 : indeks community policing; X3 : tingkat efektivitas kehadiran Samapta Polri; X4 : tingkat keamanan di wilayah perairan Indonesia; X5 : tingkat efektivitas pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu; X6 : tingkat kualitas penanggulangan gangguan kamtibmas intensitas tinggi; X7 : persentase reduksi potensi gangguan; X8 : tingkat keberhasilan operasi kepolisian; X9 : tingkat efektivitas kontra terorisme dan deradikalisasi; X10 : tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri (aspek Harkamtibmas). Formula 𝐼𝐻 = ∑ 𝑋𝑘 𝑛 k=1 10 IH : indeks Harkamtibmas; Xk : nilai indeks masing-masing indikator kinerja dalam dimensi Harkamtibmas. Formula di atas berlaku untuk perhitungan Indeks Harkamtibmas untuk level nasional. Catatan: Dengan menggunakan skala 1–100, nilai baseline adalah 65,52. Karena Indeks Harkamtibmas 2025-2029 menggunakan skala baru, yakni 1–5, maka baseline tersebut ekuivalen dengan 3,276. Target Kinerja Baseline 2025 2026 2027 2028 2029 3,276 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 Dimensi Satuan Pengukuran Periode Pemantauan Polarisasi Harkamtibmas - Triwulanan Maximize Sumber Data Penghimpun Data Pengampu Akuntabilitas Satuan Kerja (Satker) yang mengampu indikator kinerja dalam Dimensi Harkamtibmas (lihat Manual IKU masing-masing) Kabaharkam Polri Kabaharkam Polri Pengesahan Pengesahan Dr. M. FADIL IMRAN. M.Si. KOMISARIS JENDERAL POLISI Dr. M. FADIL IMRAN. M.Si. KOMISARIS JENDERAL POLISI Rentang Nilai per Level Kinerja Kinerja Level 1 Kinerja Level 2 Kinerja Level 3 Kinerja Level 4 Kinerja Level 5 Indeks Harkamtibmas TW1 1,00 – 1,99 2,00 – 2,99 3,00 – 3,99 4,00 – 4,49 4,50 – 5,00 TW2 1,00 – 1,99 2,00 – 2,99 3,00 – 3,99 4,00 – 4,49 4,50 – 5,00 TW3 1,00 – 1,99 2,00 – 2,99 3,00 – 3,99 4,00 – 4,49 4,50 – 5,00 TW4 1,00 – 1,99 2,00 – 2,99 3,00 – 3,99 4,00 – 4,49 4,50 – 5,00
2. 5.Road Safety Index Indikator Kinerja Road Safety Index Definisi Road Safety Index adalah indikator yang mengukur tingkat keamanan lalu lintas dan kepatuhan masyarakat dalam berkendaraan, dihitung dari agregat nilai indeks tiga variabel, yakni jumlah kematian akibat kecelakaan lalu lintas per 100 ribu penduduk, jumlah kematian akibat kecelakaan lalu lintas per 10 ribu kendaraan dan jumlah luka berat akibat kecelakaan lalu lintas per 1.000.000 penduduk. Ruang lingkup pengukuran adalah untuk seluruh wilayah Indonesia. Sumber data: Data kecelakaan lalu lintas yang luka berat dan meninggal dunia (PIC: Korlantas Polri). Formula 𝑅𝑆𝐼 = 𝑋𝑖 + 𝑌𝑖 + 𝑍𝑖 3 𝑋 = 𝑀 × 100.000 𝑃 𝑌 = 𝑀 × 10.000 𝐾 𝑍 = 𝐿 × 1.000.000 𝑃 RSI : Road Safety Index Xi : Nilai Indeks dari X (skala 1 – 5) Yi : Nilai Indeks dari Y (skala 1 – 5) Zi : Nilai Indeks dari Z (skala 1 – 5) X : Tingkat fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas per 100.000 penduduk Y : Tingkat fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas per 10.000 kendaraan Z : Tingkat luka berat akibat kecelakaan lalu lintas per 1.000.000 penduduk M : Jumlah total kematian akibat kecelakaan lalu lintas dalam periode tertentu L : Jumlah total luka berat akibat kecelakaan lalu lintas dalam periode tertentu P : Populasi penduduk di wilayah tertentu K : Populasi kendaraan bermotor di wilayah tertentu Keterangan: konversi dari nilai X, Y, dan Z ke berturut-turut Xi, Yi, dan Zi dapat dilihat pada Tabel Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5). Target Kinerja Baseline 2025 2026 2027 2028 2029 3,18 3,50 3,70 3,85 4,00 4,10 Dimensi Satuan Pengukuran Periode Pemantauan Polarisasi Harkamtibmas - Triwulanan Maximize Sumber Data Penghimpun Data Pengampu Akuntabilitas Korlantas Polri Kakorlantas Polri Kakorlantas Polri Pengesahan Pengesahan Drs. AGUS SURYO NUGROHO, S.H., M.Hum. INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. AGUS SURYO NUGROHO, S.H., M.Hum. INSPEKTUR JENDERAL POLISI Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5) 1,0 – < 2,0 2,0 – < 3,0 3,0 – < 4,0 4,0 – < 4,5 4,5 – 5,0 Kinerja Level 1 Kinerja Level 2 Kinerja Level 3 Kinerja Level 4 Kinerja Level 5 Road Safety Index TW1 1,0≤RSI<2,0 2,0≤RSI<3,0 3,0≤RSI<4,0 4,0≤RSI<4,5 4,5≤RSI≤5,0 TW2 1,0≤RSI<2,0 2,0≤RSI<3,0 3,0≤RSI<4,0 4,0≤RSI<4,5 4,5≤RSI≤5,0 TW3 1,0≤RSI<2,0 2,0≤RSI<3,0 3,0≤RSI<4,0 4,0≤RSI<4,5 4,5≤RSI≤5,0 TW4 1,0≤RSI<2,0 2,0≤RSI<3,0 3,0≤RSI<4,0 4,0≤RSI<4,5 4,5≤RSI≤5,0 Tingkat fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas per 100.000 penduduk TW1 x > 3,00 1,75<x≤3,00 0,50 <x≤ 1,75 0,01<x≤ 0,50 x ≤ 0,01 TW2 x > 8,00 5,50<x≤8,00 3,00 <x≤ 5,50 0,50 <x≤ 3,00 x ≤ 0,50 TW3 x > 13,00 9,25<x≤13,00 5,50 <x≤ 9,25 1,75 <x≤ 5,50 x ≤ 1,75 TW4 x > 18,00 13,00<x≤18,008,00 <x≤ 13,00 3,00 <x≤ 8,00 x ≤ 3,00 Tingkat fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas per 10.000 kendaraan TW1 y > 0,75 0,58 <y≤ 0,75 0,38 <y≤ 0,58 0,18<y≤ 0,38 y ≤ 0,18 TW2 y > 1,50 1,15 <y≤ 1,50 0,75 <y≤1,15 0,35 <y≤ 0,75 y ≤ 0,35 TW3 y > 2,25 1,73 <y≤ 2,25 1,13 <y≤1,73 0,53 <y≤ 1,13 y ≤ 0,53 TW4 y > 3,00 2,30 <y≤ 3,00 1,50 <y≤2,30 0,70 <y≤ 1,50 y ≤ 0,70 Tingkat luka berat akibat kecelakaan lalu lintas per 1.000.000 penduduk TW1 z > 17,05 10,00<z≤17,05 3,00<z≤10,00 0,05<z≤3,00 z ≤ 0,05 TW2 z > 45,50 31,50<z≤45,50 17,05<z≤ 31,50 3,00 <z≤ 17,05 z ≤ 3,00 TW3 z > 73,95 53,00<z≤73,95 31,50<z≤ 53,00 10,00<z≤31,50 z ≤ 10,00 TW4 z > 102,50 75,00<z≤102,5 45,50<z≤ 75,00 17,05<z≤45,50 z ≤ 17,05
3. 6.Indeks Community Policing Indikator Kinerja Indeks Community Policing Definisi Sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang pemolisian masyarakat (community policing) yang selanjutnya disebut Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya. Dalam menilai efektivitas dan implementasi pemolisian masyarakat dalam suatu wilayah digunakan Indeks Community Policing. Indeks Community Policing ini mengukur kinerja dari kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalah. Dalam implementasi pemolisian masyarakat, ada peran serta dan keterlibatan Bhabinkamtibmas dan petugas Polmas. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat desa atau kelurahan. Sedangkan petugas Polmas adalah anggota Polri dengan golongan kepangkatan Bintara atau Perwira yang disiapkan dan ditugaskan di suatu kawasan/wilayah untuk menyelenggarakan pemolisian masyarakat, membangun komunitas yang dapat bekerja sama dengan masyarakat dalam meniadakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban, menciptakan ketenteraman, serta mendukung terwujudnya kualitas hidup masyarakat. Selain itu, mengacu pada Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Pamswakarsa, kini pos Kamling berubah menjadi Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) yang merupakan bentuk pengamanan swakarsa membantu Polri dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan masyarakat seperti Siskamling dan lainnya akan lebih bermakna lagi apabila diimbangi dengan program Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) yang merupakan sebuah forum beranggotakan masyarakat itu sendiri yang dibina langsung oleh Polsek wilayahnya, melalui Bhabinkamtibmas. Komponen penilaian (Zi) dari Indeks Community Policing adalah sebagai berikut: Z1 : persentase pemenuhan Bhabinkamtibmas yang telah dibekali peningkatan kemampuan dan/atau pelatihan yang sesuai untuk setiap desa atau kelurahan; Z2 : persentase pemenuhan frekuensi kunjungan (sambang/door-to-door system) oleh Bhabinkamtibmas sesuai dengan yang ditetapkan; Z3 : persentase pemenuhan Petugas Polmas yang telah dibekali peningkatan kemampuan dan/atau pelatihan yang sesuai dalam suatu kawasan/wilayah; Z4 : persentase revitalisasi Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) pasif; Z5 : persentase pemenuhan kegiatan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus (Polsus). Data yang diperlukan dalam pengukuran setiap komponen penilaian (dan penyedia data):  data terkait jumlah Bhabinkamtibmas yang telah dibekali peningkatan kemampuan dan/atau pelatihan yang sesuai (PIC: Korbinmas Polri, Ditbinmas Polda, Pusdikbinmas Lemdiklat Polri);  data terkait frekuensi kunjungan Bhabinkamtibmas (PIC: Ditbinmas Polda);  data terkait jumlah petugas Polmas yang telah dibekali peningkatan kemampuan dan/atau pelatihan yang sesuai (PIC: Ditbinmas Polda, Pusdikbinmas Lemdiklat Polri)  data terkait jumlah revitalisasi Satkamling pasif (PIC: Ditbinmas Polda);  data terkait pelaksanaan kegiatan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Polsus (PIC: Korbinmas Polri). Formula 𝐶𝑃 = ∑ 𝑃𝑗 𝑚 𝑗=1 𝑚 𝑃𝑗 = ∑ 𝑤𝑖 × 𝑍𝑖 𝑛 𝑖=1 𝑍𝑖 = 𝑋𝑖 𝑌𝑖 × 100% CP : Indeks Community Policing; Pj : Indeks Community Policing pada suatu Polda; m : jumlah Polda; wi : bobot komponen penilaian ke-i dari Indeks Community Policing (w1=20%, w2= 25%, w3=20%, w4=25%, w5=10%); Zi : nilai komponen penilaian ke-i dari Indeks Community Policing; Z1 : persentase pemenuhan Bhabinkamtibmas yang telah dibekali peningkatan kemampuan dan/atau pelatihan yang sesuai untuk setiap desa atau kelurahan; X1 : jumlah Bhabinkamtibmas yang telah dibekali peningkatan kemampuan dan/atau pelatihan yang sesuai untuk setiap desa atau kelurahan; Y1 : jumlah keseluruhan Bhabinkamtibmas saat ini; Z2 : persentase pemenuhan frekuensi kunjungan (sambang/door-to-door system) oleh Bhabinkamtibmas yang sesuai dengan telah ditetapkan; X2 : jumlah kunjungan (sambang/door-to door system) yang telah dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas; Y2 : jumlah kunjungan (sambang/door-to door system) oleh Bhabinkamtibmas yang telah ditetapkan; Z3 : persentase pemenuhan Petugas Polmas yang telah dibekali peningkatan kemampuan dan/atau pelatihan yang sesuai dalam suatu kawasan/wilayah; X3 : jumlah petugas Polmas yang telah dibekali peningkatan kemampuan dan/atau pelatihan yang sesuai; Y3 : jumlah keseluruhan Petugas Polmas saat ini; Z4 : persentase revitalisasi Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) pasif; X4 : jumlah Satkamling pasif yang dapat direvitalisasi; Y4 : jumlah keseluruhan Satkamling pasif; Z5 : persentase pemenuhan kegiatan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Polsus; X5 : jumlah kegiatan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap terhadap Polsus yang terpenuhi; Y5 : jumlah keseluruhan kegiatan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap terhadap Polsus yang direncanakan untuk dilaksanakan. Formula di atas berlaku untuk perhitungan Indeks Community Policing untuk level nasional. Target Kinerja Baseline 2025 2026 2027 2028 2029 - 86 87 88 89 90 Dimensi Satuan Pengukuran Periode Pemantauan Polarisasi Harkamtibmas Persentase (%) Triwulanan Maximize Sumber Data Penghimpun Data Pengampu Akuntabilitas Ditbinmas Polda, Pusdikbinmas Lemdiklat Polri, Korbinmas Polri. Kakorbinmas Baharkam Polri Kakorbinmas Baharkam Polri Pengesahan Pengesahan EDY MURBOWO, S.I.K., M.Si. INSPEKTUR JENDERAL POLISI EDY MURBOWO, S.I.K., M.Si. INSPEKTUR JENDERAL POLISI Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1- 5) 1,0 – < 2,0 2,0 – < 3,0 3,0 – < 4,0 4,0 – < 4,5 4,5 – 5,0 Kinerja Level 1 Kinerja Level 2 Kinerja Level 3 Kinerja Level 4 Kinerja Level 5 Indeks Community Policing TW1 CP<60 60≤CP<80 80≤CP<90 90≤CP<95 CP≥95 TW2 CP<60 60≤CP<80 80≤CP<90 90≤CP<95 CP≥95 TW3 CP<60 60≤CP<80 80≤CP<90 90≤CP<95 CP≥95 TW4 CP<60 60≤CP<80 80≤CP<90 90≤CP<95 CP≥95
4. 7.Tingkat efektivitas kehadiran Samapta Polri Indikator Kinerja Tingkat efektivitas kehadiran Samapta Polri Definisi Tingkat efektivitas kehadiran Samapta Polri merujuk pada seberapa efektif kehadiran Samapta Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pelaksanaan patroli Samapta Polri dan kesiapsiagaan Polisi hadir di TKP. Terkait patroli Samapta Polri, sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli. Patroli adalah salah satu kegiatan Kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri, sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas, yang disebabkan oleh adanya potensi gangguan, ambang gangguan, dan gangguan nyata dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi, dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata yang memerlukan kehadiran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian. Komponen penilaian (Si) dari Tingkat efektivitas kehadiran Samapta Polri, yaitu:  S1: tingkat kejadian gangguan kamtibmas per 100 giat patroli Samapta;  S2: tingkat pemenuhan response time kehadiran Polisi di TKP sesuai kondisi wilayah. Data yang diperlukan dalam pengukuran setiap komponen penilaian (dan penyedia data):  data terkait jumlah tindak kejahatan (PIC: Ditsabhara Polda);  data terkait jumlah giat Patroli Samapta (PIC: Ditsabhara Polda);  data sasaran/target patroli (Ditsabhara Polda);  laporan perkiraan intelijen (Ditintel Polda);  data response time kehadiran Polisi di TKP sesuai kondisi wilayah (Ditsabhara Polda). Formula PS = ∑ 𝑃𝑗 𝑚 j=1 𝑚 P𝑗 = 𝑤1 × 𝑋1 + 𝑤2 × 𝑋2 5 × 100% PS : tingkat efektivitas kehadiran Samapta Polri; Pj : tingkat efektivitas kehadiran Samapta Polri pada Polda ke-j; m : jumlah Polda; wi : b0obot komponen dari Tingkat efektivitas kehadiran Samapta Polri (w1=60%, w2=40%); X1 : nilai indeks dari S1 (skala 1-5); X2 : nilai indeks dari S2 (skala 1-5). 𝑆1 = 𝐾 × 100 𝐺 𝑆2 = 𝐻 𝑇 × 100% S1 : tingkat kejadian gangguan Kamtibmas per 100 giat patroli Samapta; K : jumlah kejadian gangguan Kamtibmas dalam periode tertentu; G : total giat Patroli Samapta dalam periode tertentu; S2 : tingkat pemenuhan response time kehadiran Polisi di TKP sesuai kondisi wilayah; H : jumlah kehadiran Polisi di TKP yang sesuai dengan response time; T : total kehadiran Polisi di TKP. Formula di atas berlaku untuk perhitungan indikator kinerja tingkat efektivitas kehadiran Samapta Polri untuk level nasional. Target Kinerja Baseline 2025 2026 2027 2028 2029 - 71 73 75 77 79 Dimensi Satuan Pengukuran Periode Pemantauan Polarisasi Harkamtibmas Persentase (%) Triwulanan Maximize Sumber Data Penghimpun Data Pengampu Akuntabilitas Ditsabhara Polda Dirsamapta Korsabhara Baharkam Polri Dirsamapta Korsabhara Baharkam Polri Pengesahan Pengesahan Dr. MOKHAMAD NGAJIB, S.I.K., M.H. BRIGADIR JENDERAL POLISI Dr. MOKHAMAD NGAJIB, S.I.K., M.H. BRIGADIR JENDERAL POLISI Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5) 1,0 – < 2,0 2,0 – < 3,0 3,0 – < 4,0 4,0 – < 4,5 4,5 – 5,0 Kinerja Level 1 Kinerja Level 2 Kinerja Level 3 Kinerja Level 4 Kinerja Level 5 Tingkat efektivitas kehadiran Samapta Polri (PS) TW1 PS<40 40≤PS<60 60≤PS<80 80≤PS<90 PS≥90 TW2 PS<40 40≤PS<60 60≤PS<80 80≤PS<90 PS≥90 TW3 PS<40 40≤PS<60 60≤PS<80 80≤PS<90 PS≥90 TW4 PS<40 40≤PS<60 60≤PS<80 80≤PS<90 PS≥90 Tingkat kejadian gangguan Kamtibmas per 100 giat patroli Samapta (S1) (*) TW1 S1 > 150 100<S1≤150 20<S1≤100 5 < S1 ≤ 20 S1 ≤ 5 TW2 S1 > 150 100<S1≤150 20<S1≤100 5 < S1 ≤ 20 S1 ≤ 5 TW3 S1 > 150 100<S1≤150 20<S1≤100 5 < S1 ≤ 20 S1 ≤ 5 TW4 S1 > 150 100<S1≤150 20<S1≤100 5 < S1 ≤ 20 S1 ≤ 5 Tingkat pemenuhan response time kehadiran Polisi di TKP sesuai kondisi wilayah. (S2) TW1 S2<70 70≤ S2<80 80≤ S2 <90 90≤ S2 <95 S2≥95 TW2 S2<70 70≤ S2<80 80≤ S2 <90 90≤ S2 <95 S2≥95 TW3 S2<70 70≤ S2<80 80≤ S2 <90 90≤ S2 <95 S2≥95 TW4 S2<70 70≤ S2<80 80≤ S2 <90 90≤ S2 <95 S2≥95 (*) Angka konversi di atas dapat dikaji kembali berdasarkan pada data riil di lapangan
5. 8.Tingkat Keamanan di Wilayah Perairan Indonesia Indikator Kinerja Tingkat keamanan di wilayah perairan Indonesia Definisi Tingkat keamanan di wilayah perairan Indonesia adalah jumlah kasus tindak pidana di wilayah perairan Indonesia per 10.000 jam kegiatan patroli di jalur tersebut, mencakup patroli perairan maupun patroli dari udara. Wilayah perairan yang dilaksanakan patroli oleh Korpolairud meliputi seluruh wilayah perairan termasuk sungai, danau, perairan kepulauan, wilayah Selat Malaka, alur laut kepulauan Indonesia, dan perbatasan. Data yang diperlukan dalam pengukuran indikator kinerja ini (dan penyedia data):  Data terkait durasi kegiatan patroli di wilayah perairan Indonesia pada suatu Polda (PIC: Ditpolair Korpolairud dan Ditpolairud Polda);  Data terkait jumlah kasus tindak pidana di wilayah perairan Indonesia pada Polda (PIC: Ditpolair Korpolairud dan Ditpolairud Polda). Formula 𝑇 = 𝐾 × 10.000 𝐷 T : tingkat keamanan di wilayah perairan Indonesia; K : jumlah kasus tindak pidana di wilayah perairan Indonesia; D : total durasi kegiatan patroli (dalam jam) di wilayah perairan Indonesia. Target Kinerja Baseline 2025 2026 2027 2028 2029 - 16 15 14 13 12 Dimensi Satuan Pengukuran Periode Pemantauan Polarisasi Harkamtibmas Kasus tindak pidana per 10.000 jam patroli di wilayah perairan Indonesia Triwulanan Minimize Sumber Data Penghimpun Data Pengampu Akuntabilitas Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri dan Ditpolairud Polda Kakorpolairud Baharkam Polri Kakorpolairud Baharkam Polri Pengesahan Pengesahan R.FIRDAUS KURNIAWAN, S.I.K., M.H. INSPEKTUR JENDERAL POLISI R.FIRDAUS KURNIAWAN, S.I.K., M.H. INSPEKTUR JENDERAL POLISI Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5) 1,0 – < 2,0 2,0 – < 3,0 3,0 – < 4,0 4,0 – < 4,5 4,5 – 5,0 Kinerja Level 1 Kinerja Level 2 Kinerja Level 3 Kinerja Level 4 Kinerja Level 5 Tingkat keamanan di wilayah perairan Indonesia TW1 T > 28 21< T ≤ 28 14< T ≤ 21 8 < T ≤ 14 T ≤ 8 TW2 T > 28 21< T ≤ 28 14< T ≤ 21 8 < T ≤ 14 T ≤ 8 TW3 T > 28 21< T ≤ 28 14< T ≤ 21 8 < T ≤ 14 T ≤ 8 TW4 T > 28 21< T ≤ 28 14< T ≤ 21 8 < T ≤ 14 T ≤ 8
6. 9.Tingkat Efektivitas Pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu Indikator Kinerja Tingkat efektivitas pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu Definisi Tingkat efektivitas pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu merujuk pada seberapa besar efektivitas upaya berupa kegiatan pengamanan pada objek vital nasional dan objek tertentu terhadap ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban. Pengamanan pada objek vital nasional dan objek tertentu mencakup serangkaian langkah dan strategi yang dirancang untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons potensi kejadian kejahatan dan gangguan Kamtibmas terhadap objek vital nasional dan objek tertentu, serta memastikan kelangsungan operasional dan keselamatan masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, yang dimaksud dengan gangguan Kamtibmas adalah kejahatan, pelanggaran dan gangguan terhadap ketentraman/ketertiban umum. Adapun golongan kejahatan yang dimaksud adalah kejahatan konvensional. Sedangkan gangguan terhadap ketenteraman/ketertiban umum mencakup antara lain unjuk rasa, kecelakaan kerja, penyerobotan lahan dan lainnya. Pemenuhan pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu mencakup pengamanan pada objek VIP berupa fasilitas atau infrastruktur yang krusial bagi keamanan nasional, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, seperti pembangkit listrik, rumah sakit, dan jaringan transportasi, pariwisata dan penyelenggaraan kegiatan yang bersifat nasional dan internasional. Komponen penilaian (Zi) dari Tingkat efektivitas pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu, yaitu:  Z1: persentase pemenuhan pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu;  Z2: tingkat keamanan objek vital nasional dan objek tertentu. Data yang diperlukan dalam untuk indikator kinerja ini (dan penyedia data):  data jumlah giat pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu (PIC: Ditpamobvit Baharkam Polri);  data terkait jumlah gangguan Kamtibmas pada suatu objek vital nasional dan objek tertentu (PIC: Ditpamobvit Baharkam Polri). Formula OV = ( 𝑤1 × 𝑋1 + 𝑤2 × 𝑋2 5 ) × 100% 𝑍1 = 𝑋 𝑌 × 100% 𝑍2 = 𝐾 × 10.000 𝐷 OV : Tingkat efektivitas pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu; wi : Bobot dari komponen OV (w1=60%, w2= 40%); X1 : Nilai indeks dari Z1; X2 : Nilai indeks dari Z2; Z1 : persentase pemenuhan pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu pada periode tertentu; X : jumlah realisasi giat pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu pada periode tertentu; Y : total target giat pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu pada periode tertentu; Z2 : tingkat keamanan objek vital nasional dan objek tertentu, yaitu proporsi jumlah gangguan kamtibmas yang terjadi per 10.000 giat pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu; K : jumlah gangguan kamtibmas pada suatu objek vital nasional dan objek tertentu dalam periode tertentu; D : total giat pengamanan pada seluruh objek vital nasional dan objek tertentu dalam periode tertentu. Catatan: konversi nilai Z1 dan Z2 ke berturut-turut nilai indeks X1 dan X2 dapat dilihat pada tabel konversi di bawah. Target Kinerja Baseline 2025 2026 2027 2028 2029 - 71 73 75 77 79 Dimensi Satuan Pengukuran Periode Pemantauan Polarisasi Harkamtibmas Persentase (%) Triwulanan Maximize Sumber Data Penghimpun Data Pengampu Akuntabilitas Ditpamobvit Polda Dirpamobvit Baharkam Polri Dirpamobvit Baharkam Polri Pengesahan Pengesahan SUHENDRI, S.H., S.I.K., M.PSDM. BRIGADIR JENDERAL POLISI SUHENDRI, S.H., S.I.K., M.PSDM. BRIGADIR JENDERAL POLISI Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5) 1,0–< 2,0 2,0 – < 3,0 3,0 – < 4,0 4,0 – < 4,5 4,5 – 5,0 Kinerja Level 1 Kinerja Level 2 Kinerja Level 3 Kinerja Level 4 Kinerja Level 5 Tingkat efektivitas pengamanan obyek vital dan target rentan (OV) (*) TW1 OV < 40 40 ≤ OV < 60 60 ≤ OV < 80 80≤OV<90 OV ≥ 90 TW2 OV < 40 40 ≤ OV < 60 60 ≤ OV < 80 80≤OV<90 OV ≥ 90 TW3 OV < 40 40 ≤ OV < 60 60 ≤ OV < 80 80≤OV<90 OV ≥ 90 TW4 OV < 40 40 ≤ OV < 60 60 ≤ OV < 80 80≤OV<90 OV ≥ 90 Persentase pemenuhan pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu (Z1) (*) TW1 Z 1 < 70 70 ≤ Z1 < 80 80 ≤ Z1 < 95 95≤Z1<98 Z1 ≥ 98 TW2 Z 1 < 70 70 ≤ Z1 < 80 80 ≤ Z1 < 95 95≤Z1<98 Z1 ≥ 98 TW3 Z 1 < 70 70 ≤ Z1 < 80 80 ≤ Z1 < 95 95≤Z1<98 Z1 ≥ 98 TW4 Z 1 < 70 70 ≤ Z1 < 80 80 ≤ Z1 < 95 95≤Z1<98 Z1 ≥ 98 Tingkat keamanan objek vital nasional dan objek tertentu (Z2) (*) TW1 Z2 > 9 7 < Z2 ≤ 9 5 < Z2 ≤ 7 3 < Z2 ≤ 5 Z2 ≤ 3 TW2 Z2 > 9 7 < Z2 ≤ 9 5 < Z2 ≤ 7 3 < Z2 ≤ 5 Z2 ≤ 3 TW3 Z2 > 9 7 < Z2 ≤ 9 5 < Z2 ≤ 7 3 < Z2 ≤ 5 Z2 ≤ 3 TW4 Z2 > 9 7 < Z2 ≤ 9 5 < Z2 ≤ 7 3 < Z2 ≤ 5 Z2 ≤ 3 (*) Angka konversi di atas dapat diperbarui berdasarkan data riil di lapangan
7. 10.Tingkat Kualitas Penanggulangan Gangguan Kamtibmas Intensitas Tinggi Indikator Kinerja Tingkat kualitas penanggulangan gangguan kamtibmas intensitas tinggi Definisi Tingkat kualitas penanggulangan gangguan Kamtibmas intensitas tinggi adalah indikator yang mengukur tingkat pemenuhan pegelaran kekuatan Korbrimob Polri (S) dan tingkat efektivitas penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) intensitas tinggi (E). Korbrimob bertugas membina dan mengerahkan kekuatan guna menanggulangi gangguan Kamtibmas intensitas tinggi, meliputi 18 jenis gangguan keamanan yaitu:
a.kejahatan insurjensi yang bertujuan untuk mengganti ideologi negara, sistem dan pemerintahan yang sah;
b.kejahatan terorisme;
c.kerusuhan massa yang meluas dan destruktif;
d.bencana alam dan non alam;
e.gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah perbatasan;
f.kejahatan siber dan teknologi mekanik (Sibertek) pada daerah operasi kepolisian;
g.konflik sosial;
h.gangguan keamanan kepada pejabat negara/VIP;
i.kejahatan menggunakan senjata api, bom dan bahan peledak lainnya;
j.kejahatan yang menggunakan bahan kimia, biologi, radioaktif dan nuklir;
k.gangguan keamanan pada instalasi dan pemanfaatan bahan kimia, biologi, radioaktif dan nuklir;
l.gangguan keamanan pada fasilitas pusat pemerintahan negara dan pelayanan publik di Ibu Kota Negara (IKN);
m.gangguan keamanan pada pejabat dan kedutaan RI di luar negeri serta pejabat dan kedutaan asing di dalam negeri;
n.kejahatan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB);
o.gangguan keamanan pada kegiatan investasi strategis nasional;
p.gangguan keamanan pada sektor perbankan nasional;
q.ancaman keamanan asimetris;
r.gangguan keamanan terhadap ketertiban perdamaian internasional sesuai kebijakan politik luar negeri. serta tugas lain dalam lingkup tugas pokok Polri dalam rangka pemeliharaan keamanan dalam negeri. Dimensi pertama: Persentase pemenuhan penggelaran kekuatan Korbrimob Polri dalam penanggulangan gangguan Kamtibmas intensitas tinggi (S). Untuk pengukuran pemenuhan pegelaran kekuatan Korbrimob Polri dihitung dari Nilai Keberhasilan Kuantitatif Korbrimob Polri, dengan komponen serta bobot sebagai berikut: P1 : nilai Keberhasilan Jumlah Kemampuan Personel (25%); P2 : nilai Keberhasilan Anggaran (25%); P3 : nilai Keberhasilan Sarana Prasarana (25%); P4 : nilai Keberhasilan Pilun (25%); Kn : kebutuhan penggelaran kekuatan Korbrimob Polri dalam menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat intensitas tinggi (Kn) atau 100%. Ruang lingkup pengukuran adalah untuk seluruh wilayah Indonesia. Sumber Data: P1 : data jumlah personel Korbrimob Polri dari Bag SDM Rorenmiops Korbrimob Polri; P2 : nilai Keberhasilan Anggaran dari aplikasi Laporan Realisasi Anggaran dan dari aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dari DJA Kemenkeu RI dan Anggaran Negara (OM-SPAN) dari DJPb Kemenkeu RI; P3 : data pemenuhan sarana dan prasarana Korbrimob Polri dari Baglog Rorenmiops Korbrimob Polri; P4 : data laporan keberhasilan Pilun Korbrimob Polri dari Bagren Rorenmiops Korbrimob Polri; Kn : data kebutuhan penggelaran kekuatan Korbrimob Polri dalam menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi dari Bagops Rorenmiops Korbrimob Polri. Dimensi kedua: Tingkat efektivitas penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat intensitas tinggi (E). Pengukuran kinerja dari dimensi kedua ini dihitung dari dua komponen berikut: H : jumlah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat intensitas tinggi yang berhasil ditanggulangi oleh Korbrimob Polri; T : jumlah total gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat intensitas tinggi yang mesti ditanggulangi oleh Korbrimob Polri. Catatan: Dalam aplikasi SMART tidak terdapat nilai yang dijadikan tolak ukur untuk menilai keberhasilan anggaran, dikarenakan nilai yang di ambil hanya dari jumlah penggelaran operasional di lapangan, dan tidak dari keseluruhan anggaran. Formula 𝑇 = 𝑆 + 𝐸 2 𝑆 = ∑ 𝑤𝑛 × 𝑃𝑛 𝐾𝑛 × 100% 4 𝑛=1 𝐸 = 𝐻 𝑇 × 100% T : tingkat kualitas penanggulangan gangguan Kamtibmas intensitas tinggi; S : persentase pemenuhan pegelaran kekuatan Korbrimob Polri dalam penanggulangan gangguan Kamtibmas intensitas tinggi; E : tingkat efektivitas penanggulangan gangguan Kamtibmas intensitas tinggi; Pn (P1 – P4) : pemenuhan pegelaran kekuatan Korbrimob Polri untuk menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat intensitas tinggi; Kn (K1 – K4) : kebutuhan pegelaran kekuatan Korbrimob Polri untuk menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat integritas tinggi; H : jumlah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat intensitas tinggi yang berhasil ditanggulangi oleh Korbrimob Polri sesuai target; T : total gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat intensitas tinggi yang ditanggulangi oleh Korbrimob Polri; wn : bobot dari masing–masing nilai keberhasilan kuantitatif. Target Kinerja Baseline 2025 2026 2027 2028 2029 93,40% 94,65% 94,85% 95,05% 95,25% 95,45% Dimensi Satuan Pengukuran Periode Pemantauan Polarisasi Harkamtibmas Persentase (%) Triwulanan Maximize Sumber Data Penghimpun Data Pengampu Akuntabilitas  Baglog Rorenminops Korbrimob Polri;  Bagren Rorenminops Korbrimob Polri;  Bagops Rorenminops Korbrimob Polri;  Bag SDM Rorenminops Korbrimob Polri;  DJA Kemenkeu RI;  DJPb Kemenkeu RI. Dankorbrimob Polri Dankorbrimob Polri Pengesahan Pengesahan Drs. IMAM WIDODO, M.Han KOMISARIS JENDERAL POLISI Drs. IMAM WIDODO, M.Han KOMISARIS JENDERAL POLISI Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5) 1,0–<2,0 2,0 – < 3,0 3,0 – < 4,0 4,0 – < 4,5 4,5 – 5,0 Kinerja Level 1 Kinerja Level 2 Kinerja Level 3 Kinerja Level 4 Kinerja Level 5 Tingkat kualitas penanggulangan gangguan Kamtibmas intensitas tinggi TW1 T < 75 75≤T<90 90≤T<96 96≤T<98 T ≥ 98 TW2 T < 75 75≤T<90 90≤T<96 96≤T<98 T ≥ 98 TW3 T < 75 75≤T<90 90≤T<96 96≤T<98 T ≥ 98 TW4 T < 75 75≤T<90 90≤T<96 96≤T<98 T ≥ 98
1. 11.Persentase Reduksi Potensi Gangguan Indikator Kinerja Persentase reduksi potensi gangguan Definisi Reduksi Potensi Gangguan adalah suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan melalui penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk menanggulangi potensi gangguan yang dapat mengganggu terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Persentase reduksi potensi gangguan menilai efektivitas dalam kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan dalam mencegah dan menanggulangi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Persentase Reduksi Potensi Gangguan mengukur selisih antara perkiraan potensi gangguan yang terjadi secara nyata/menonjol dari seluruh perkiraan potensi gangguan yang telah teridentifikasi dibandingkan dengan jumlah perkiraan potensi gangguan teridentifikasi. Ruang lingkup dari indikator ini adalah potensi gangguan kamtibmas di bidang: (1) politik, (2) ekonomi, (3) sosial budaya, dan (4) keamanan. Nilai indikator dihitung sebagai jumlah total penurunan potensi gangguan untuk seluruh bidang. Data komponen penilaian:  Data terkait proyeksi potensi gangguan untuk seluruh bidang (Intelkam Polri);  Data terkait Jumlah kejadian gangguan nyata/menonjol diseluruh bidang (Intelkam Polri). Formula 𝑃 = (∑ 𝐺𝑛 − ∑ 𝑅𝑛) ∑ 𝐺𝑛 × 100% P : persentase Reduksi Potensi Gangguan; ∑ 𝐺𝑛 : proyeksi potensi gangguan untuk seluruh bidang; ∑ 𝑅𝑛 : jumlah kejadian gangguan nyata/menonjol untuk seluruh bidang. Target Kinerja Baseline 2025 2026 2027 2028 2029 75% 77% 80% 82% 85% Dimensi Satuan Pengukuran Periode Pemantauan Polarisasi Harkamtibmas Persentase (%) Triwulanan Maximize Sumber Data Penghimpun Data Pengampu Akuntabilitas  Baintelkam Polri;  Ditintelkam Polda;  Satintelkam Polres;  Unit Intelkam Polsek. Kabaintelkam Polri Kabaintelkam Polri Pengesahan Pengesahan Drs. SYAHARDIANTONO, M.Si. KOMISARIS JENDERAL POLISI Drs. SYAHARDIANTONO, M.Si. KOMISARIS JENDERAL POLISI Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5) 1,0–<2,0 2,0 – < 3,0 3,0 – < 4,0 4,0 – < 4,5 4,5 – 5,0 Kinerja Level 1 Kinerja Level 2 Kinerja Level 3 Kinerja Level 4 Kinerja Level 5 Persentase reduksi potensi gangguan TW1 P<45 45≤P<65 65≤P<85 85≤P<92,5 T ≥ 92,5 TW2 P<45 45≤P<65 65≤P<85 85≤P<92,5 T ≥ 92,5 TW3 P<45 45≤P<65 65≤P<85 85≤P<92,5 T ≥ 92,5 TW4 P<45 45≤P<65 65≤P<85 85≤P<92,5 T ≥ 92,5
2. 12.Tingkat Keberhasilan Operasi Kepolisian Indikator Kinerja Tingkat Keberhasilan Operasi Kepolisian Definisi Operasi Kepolisian adalah serangkaian kegiatan Polri yang diorganisasikan secara khusus dalam rangka pencegahan, penanggulangan, dan penindakan terhadap gangguan Kamtibmas. Operasi diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran/target operasi, cara bertindak, kekuatan personel, dukungan logistik, dan anggaran tertentu. Manajemen Operasi Kepolisian adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pegendalian dalam penyelenggaraan operasi kepolisian. Tingkat keberhasilan operasi kepolisian mengukur kemampuan Polri dalam menggelar operasi yang bersifat ad-hoc maupun menjalankan operasional yang bersifat rutin. Yang menjadi cakupan adalah kegiatan operasi dan operasional pada pada ranah Harkamtibmas maupun Gakkum. Indikator kinerja ini mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem, Manajemen, dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian. Sesuai dengan Peraturan Kapolri tersebut, perhitungan indikator ini melibatkan faktor yang disebut dengan side-effect, yakni dampak yang merugikan masyarakat atas digelarnya operasi atau kegiatan operasional. Tingkat keberhasilan operasi kepolisian dihitung dari komponen berikut: K1 = Nilai Keberhasilan Target Operasi (NKTO); K2 = Nilai Keberhasilan Jumlah/Kemampuan Personal (NKJKP); K3 = Nilai Keberhasila Angaran (NKA); K4 = Nilai Keberhasilan Sarana Prasarana (NKSP); K5 = Nilai Keberhasilan Pilun (NKP). Data Komponen penilaian:  Data target operasi, jumlah/kemampuan personel, anggaran, sarana dan prasarana, dan pilun;  Data side-effect dari penyelenggaraan operasi atau operasional. Formula 𝑇𝐾 = 𝑁𝐾 − 𝑆𝑆 𝑁𝐾 = 𝑁𝐾𝑇𝑂 + 𝑁𝐾𝐽𝐾𝑃 + 𝑁𝐾𝐴 + 𝑁𝐾𝑆𝑃 + 𝑁𝐾𝑃 5 TK : tingkat keberhasilan operasi kepolisian; NK : nilai Keberhasilan; SS : jumlah kejadian side-effect; NKTO : Nilai Keberhasilan Target Operasi; NKJKP: Nilai Keberhasilan Jumlah/Kemampuan Personel; NKA : Nilai Keberhasilan Anggaran; NKSP : Nilai Keberhasilan Sarana Prasarana; NKP : Nilai Keberhasilan Pilun. 𝑁𝐾𝑇𝑂 = 𝐶𝑇𝑂 𝐽𝑇𝑂 𝑥 100 NKTO : Nilai Keberhasilan Target Operasi; CTO : Capaian Target Operasi; JTO : Jumlah Target Operasi yang ditetapkan. 𝑁𝐾𝐽𝐾𝑃 = 𝐶𝐽𝐾𝑃 𝐽𝑇𝐽𝐾𝑃 𝑥 100 NKJKP : Nilai Keberhasilan Jumlah/Kemampuan Personel; CJKP : Capaian Jumlah/Kemampuan Personel; JTJKP : Jumlah Target Jumlah/Kemampuan Personel. 𝑁𝐾𝐴 = 𝐽𝐴𝑌𝑇 𝐽𝐴𝑌𝐷 𝑥 100 NKA : Nilai Keberhasilan Angaran; JAYTJ : Jumlah anggaran yang tersedia; JAYD : Jumlah anggaran yang dibutuhkan. 𝑁𝐾𝑆𝑃 = 𝐽𝑆𝑃𝑇 𝐽𝑆𝑃𝐷 𝑥 100 NKSP : Nilai Keberhasilan Sarana Prasarana; JSPT : Jumlah Sarana Prasarana yang Tersedia; JSPD : Jumlah Sarana Prasarana yang Ditetapkan. 𝑁𝐾𝑃 = 𝐽𝑃𝑌𝐷 𝐽𝑃𝑌𝑆 𝑥 100 NKP : Nilai Keberhasilan Pilun; JPYD : Jumlah Pilun Yang Dibuat; JPYS : Jumlah Pilun Yang Seharusnya. Sumber: Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian. Target Kinerja Baseline 2025 2026 2027 2028 2029 75 77 80 82 85 Dimensi Satuan Pengukuran Periode Pemantauan Polarisasi Harkamtibmas Persentase (%) Triwulanan Maximize Sumber Data Penghimpun Data Pengampu Akuntabilitas Robinops Stamaops Polri Karobinops Stamaops Polri Karobinops Stamaops Polri Pengesahan Pengesahan AULIANSYAH LUBIS, S.I.K., M.H. BRIGADIR JENDERAL POLISI AULIANSYAH LUBIS, S.I.K., M.H. BRIGADIR JENDERAL POLISI Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5) 1,0 –< 2,0 2,0 –< 3,0 3,0 –< 4,0 4,0 –< 4,5 4,5 – 5,0 Kinerja Level 1 Kinerja Level 2 Kinerja Level 3 Kinerja Level 4 Kinerja Level 5 Tingkat keberhasiln operasi kepolisian TW1 TK < 80 80≤TK<90 90≤TK<95 95≤TK<98 TK ≥ 98 TW2 TK < 80 80≤TK<90 90≤TK<95 95≤TK<98 TK ≥ 98 TW3 TK < 80 80≤TK<90 90≤TK<95 95≤TK<98 TK ≥ 98 TW4 TK < 80 80≤TK<90 90≤TK<95 95≤TK<98 TK ≥ 98
3. 13.Tingkat Efektivitas Kontra Terorisme dan Deradikalisasi Indikator Kinerja Tingkat Efektivitas Kontra Terorisme dan Deradikalisasi Definisi Pencegahan Terorisme adalah indikator yang mengukur tingkat efektivitas kontra terorisme melalui kegiatan kontra ideologi, kontra radikalisasi dan kontra naratif guna membangun ketahanan masyarakat terhadap ideologi/paham radikal kembali ke pemahaman ideologi Pancasila. Deradikalisasi adalah indikator yang mengukur tingkat efektifitas identifikasi, rehabilitasi, redukasi dan reintegrasi sosial, ideologi dan keyakinan individu yang sebelumnya radikal dan terlibat dalam aktivitas terorisme. Sumber data: P : jumlah kejadian teror dan jumlah kontra terorisme yang dilakukan oleh Direktorat Pencegahan Densus 88 AT Polri; D : jumlah individu yang tidak mengulangi tindakan terorisme dan jumlah individu yang dilakukan pembinaan (deradikalisasi) oleh Direktorat Idensos Densus 88 AT Polri. Formula 𝐼 = 𝑃 + 𝐷 2 𝑃 = 𝐴 − 𝐵 𝐴 × 100% 𝐷 = 𝑋 𝑌 × 100% I : tingkat efektivitas kontra terorisme dan deradikalisasi; P : persentase pencegahan tindak pidana terorisme (selisih poin jumlah program kontra terorisme yang terbukti efektif; A : jumlah program kontra terorisme yang dilakukan dalam ratu periode kinerja; B : poin pengurang jika terjadi suatu tindakan terorisme yang tidak dapat tercegah oleh Densus 88 AT Polri; D : persentase individu yang tidak mengulangi tindakan terorisme; X : jumlah individu yang tidak mengulangi tindakan terorisme; Y : total individu yang dilakukan pembinaan (deradikalisasi). * berdasarkan hasil simulasi antara rata-rata total kontra terorisme, ketersediaan anggaran kontra terorisme dengan target kinerja Kadensus 88 AT Polri yaitu “Zero Terorist Attack”, maka setiap 1 (satu) kejadian teror akan mengurangi 500 poin kontra terorisme. Target Kinerja Baseline 2025 2026 2027 2028 2029 86% 88% 90% 92% 94% Dimensi Satuan Pengukuran Periode Pemantauan Polarisasi Harkamtibmas Persentase (%) Triwulanan Maximize Sumber Data Penghimpun Data Pengampu Akuntabilitas  Direktorat Pencegahan Densus 88 AT Polri;  Direktorat Idensos Densus 88 AT Polri. Kabagops Densus 88 AT Polri Kadensus 88 AT Polri Pengesahan Pengesahan ANWAR HAIDAR, S.I.K., M.Si KOMBES POL NRP 76061076 SENTOT PRASETYO, S.I.K. INSPEKTUR JENDERAL POLISI Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5) 1,0 – < 2,0 2,0 – < 3,0 3,0 – < 4,0 4,0 – < 4,5 4,5 – 5,0 Kinerja Level 1 Kinerja Level 2 Kinerja Level 3 Kinerja Level 4 Kinerja Level 5 Tingkat efektivitas kontra terorisme dan deradikalisasi TW1 I < 75 75≤I<85 85≤I<94 94≤I<98 I ≥ 98 TW2 I < 75 75≤I<85 85≤I<94 94≤I<98 I ≥ 98 TW3 I < 75 75≤I<85 85≤I<94 94≤I<98 I ≥ 98 TW4 I < 75 75≤I<85 85≤I<94 94≤I<98 I ≥ 98
4. 14.Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Polri (Aspek Harkamtibmas) Indikator Kinerja Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri (aspek Harkamtibmas) Definisi Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri (aspek Harkamtibmas) mengukur kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri dalam melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Indikator kinerja ini terdiri dari lima sub-indikator sebagai berikut: Sub-Indikator Substansi Bukti Langsung (Tangibles)  fasilitas fisik;  personel Polri yang memadai secara kuantitas;  sarana komunikasi terkait layanan kepolisian (misalnya: nomor pengaduan Polisi berfungsi). Keandalan (Reliability)  layanan kepolisian yang memuaskan (berorientasi pada akurasi hasil);  layanan kepolisian diberikan tepat waktu. Daya Tanggap (Responsiveness)  kesediaan menolong (helping);  kesediaan menginformasikan hal-hal yang relevan dengan layanan kepolisian (courtesy);  empati (kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik). Jaminan (Assurance)  pengetahuan, kesopanan dan dapat dipercaya. Kesesuaian (Conformance)  prosedur (SOP, Slogan, dan sebagainya) dan biaya. Kelima sub-indikator tersebut diterapkan untuk mengukur layanan dari fungsi Harkamtibmas berikut: Lantas, Intel, Sabhara, dan Binmas. Survei untuk memperoleh data dilaksanakan berdasarkan metodologi yang dikembangkan oleh Puslitbang Polri. Penilaian berdasarkan dokumen terkait hasil Survei Kepuasan Masyarakat Aspek Harkamtibmas (Puslitbang). Formula T = ∑ 𝐾𝑖 5 i=1 T : tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri (aspek Harkamtibmas); Ki : rerata dari kepuasan masyarkat terhadap sub-indikator (K1 = Bukti Langsung, K2 = Keandalan, K3 = Daya Tanggap, K4 = Jaminan, K5 = Kesesuaian). Target Kinerja Baseline 2025 2026 2027 2028 2029 80 85 85 85 85 85 Dimensi Satuan Pengukuran Periode Pemantauan Polarisasi Harkamtibmas - Triwulanan Maximize Sumber Data Penghimpun Data Pengampu Akuntabilitas Puslitbang Polri Kapuslitbang Polri Kabaintelkam Polri, Kabaharkam Polri, Kakorlantas Polri Pengesahan Pengesahan F.X. SURYA KUMARA, S.H., M.H. BRIGADIR JENDERAL POLISI Drs. SYAHARDIANTONO, M.Si. KOMISARIS JENDERAL POLISI Dr. M. FADIL IMRAN. M.Si. KOMISARIS JENDERAL POLISI Drs. AGUS SURYO NUGROHO, S.H., M.Hum. INSPEKTUR JENDERAL POLISI Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5) 1,0–<2,0 2,0–<3,0 3,0–<4,0 4,0–<4,5 4,5–5,0 Kinerja Level 1 Kinerja Level 2 Kinerja Level 3 Kinerja Level 4 Kinerja Level 5 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri (aspek Harkamtibmas) TW1 T < 65,0 65,0≤T<77,5 77,5≤T<90,0 90,0≤T<95,0 95,0≤T≤100,0 TW2 T < 65,0 65,0≤T<77,5 77,5≤T<90,0 90,0≤T<95,0 95,0≤T≤100,0 TW3 T < 65,0 65,0≤T<77,5 77,5≤T<90,0 90,0≤T<95,0 95,0≤T≤100,0 TW4 T < 65,0 65,0≤T<77,5 77,5≤T<90,0 90,0≤T<95,0 95,0≤T≤100,0
5. 15.Indeks Gakkum Polri Indikator Kinerja Indeks Gakkum Polri Definisi Indeks Gakkum Polri mengukur kinerja Polri dalam menyelesaikan kasus kejahatan dan tindak pidana. Indeks Gakkum Polri dihitung dari rata-rata dari nilai indeks indikator kinerja pembentuk dimensi Gakkum Polri. Indikator kinerja atau komponen pembentuk dimensi Gakkum Polri adalah sebagai berikut: X1 : clearance rate kejahatan konvensional; X2 : clearance rate kejahatan transnasional; X3 : clearance rate kejahatan terhadap perempuan dan anak; X4 : clearance rate kejahatan kekayaan negara; X5 : clearance rate kejahatan kontingensi; X6 : clearance rate tindak pidana lantas; X7 : clearance rate tindak pidana di wilayah perairan Indonesia; X8 : clearance rate kasus terorisme; X9 : tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri (aspek Gakkum Polri). Formula 𝐼𝐺 = ∑ 𝑋𝑘 9 𝑘=1 9 IG : Indeks Gakkum Polri; Xk : nilai indeks masing-masing indikator kinerja dalam dimensi Gakkum Polri. Formula di atas berlaku untuk perhitungan Indeks Gakkum Polri untuk level nasional. Catatan: Dengan menggunakan skala 1–100, nilai baseline adalah 70,6. Karena Indeks Gakkum Polri untuk 2025-2029 menggunakan skala baru, yakni 1–5, maka baseline tersebut ekuivalen dengan 3,53. Target Kinerja Baseline 2025 2026 2027 2028 2029 3,53 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 Dimensi Satuan Pengukuran Periode Pemantauan Polarisasi Gakkum Polri - Triwulanan Maximize Sumber Data Penghimpun Data Pengampu Akuntabilitas  Pusiknas Polri;  Robinops Bareskrim Polri;  Puslitbang Polri. Kabareskrim Polri, Kapuslitbang Polri Kabareskrim Polri Pengesahan Pengesahan Drs. WAHYU WIDADA, M.Phil. KOMISARIS JENDERAL POLISI F.X. SURYA KUMARA, S.H., M.H. BRIGADIR JENDERAL POLISI Drs. WAHYU WIDADA, M.Phil. KOMISARIS JENDERAL POLISI Rentang Nilai per Level Kinerja Kinerja Level 1 Kinerja Level 2 Kinerja Level 3 Kinerja Level 4 Kinerja Level 5 Indeks Gakkum Polri TW1 1,00 – 1,99 2,00 – 2,99 3,00 – 4,24 4,25 – 4,74 4,75 – 5,00 TW2 1,00 – 1,99 2,00 – 2,99 3,00 – 4,24 4,25 – 4,74 4,75 – 5,00 TW3 1,00 – 1,99 2,00 – 2,99 3,00 – 4,24 4,25 – 4,74 4,75 – 5,00 TW4 1,00 – 1,99 2,00 – 2,99 3,00 – 4,24 4,25 – 4,74 4,75 – 5,00
6. 16.Clearance Rate Kejahatan Konvensional Indikator Kinerja Clearance Rate Kejahatan Konvensional Definisi Clearance rate adalah proporsi jumlah kasus atau peristiwa kejahatan yang selesai ditangani oleh Polisi dibandingkan dengan jumlah total kasus kejahatan (crime total) yang terjadi. Clearance rate dihitung secara terpisah untuk setiap jenis tindak pidana, yakni: konvensional, transnasional, terhadap perempuan dan anak (PPA), kekayaan negara, kontingensi, lantas, di wilayah perairan Indonesia, dan kasus terorisme. Kejahatan konvensional adalah kejahatan terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis baik dilakukan dengan cara-cara biasa maupun dimensi baru, yang terjadi di dalam negeri. Clearance rate kejahatan konvensional dengan penyelesaian kasus yang harus ditangani dalam satu tahun, baik yang berjalan (baru) maupun yang tunggakan (tertunda). Clearance rate adalah kasus atau peristiwa kejahatan yang telah mencapai pada tahapan sebagai berikut: P21 (berkas perkara dinyatakan lengkap selanjutnya tersangka dan barang bukti diserahkan kepada jaksa penunutut umum (JPU) untuk dilakukan penuntutan), Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3-Lid), Restorative Justice (RJ). Ruang lingkup Clearance rate dalam manual ini mencakup Mabes Polri dan seluruh Polda. Sumber data: jumlah kasus atau peristiwa kejahatan konvensional tahun berjalan dan tahun sebelumnya diambil dari Pusiknas dan Robinops Bareskrim Polri. Sumber: Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Formula X1 = 𝐾𝑆 𝐾𝐷 x 100% X1 : clearance rate kejahatan konvensional; KS : jumlah kasus kejahatan konvensional yang selesai pada tahun berjalan; KD : jumlah kasus kejahatan konvensional yang perlu ditangani/diselesaikan pada tahun berjalan. KS = KB + KT KS : jumlah kasus kejahatan konvensional yang selesai pada tahun berjalan; KB : jumlah penyelesaian kasus kejahatan konvensional yang masuk pada tahun berjalan dan selesai pada tahun berjalan; KT : jumlah penyelesaian kasus kejahatan konvensional tahun sebelumnya yang selesai pada tahun berjalan. KD = KM + KP KD : jumlah kasus kejahatan konvensional yang perlu ditangani/diselesaikan pada tahun berjalan; KM : jumlah kasus kejahatan konvensional yang masuk pada tahun berjalan; KP : jumlah kasus kejahatan konvensional tahun sebelumnya yang ditangani pada tahun berjalan dan dapat diselesaikan. Target Kinerja Baseline 2025 2026 2027 2028 2029 61,1 61,9 62,7 63,5 64,3 65,1 Dimensi Satuan Pengukuran Periode Pemantauan Polarisasi Gakkum Polri Persentase (%) Triwulanan Maximize Sumber Data Penghimpun Data Pengampu Akuntabilitas  Pusiknas Bareskrim Polri;  Robinops Bareskrim Polri. Kabareskrim Polri Kabareskrim Polri Pengesahan Pengesahan Drs. WAHYU WIDADA, M.Phil. KOMISARIS JENDERAL POLISI Drs. WAHYU WIDADA, M.Phil. KOMISARIS JENDERAL POLISI Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5) 1,0 –< 2,0 2,0 – < 3,0 3,0 – < 4,25 4,25 –<4,75 4,75 – 5,0 Kinerja Level 1 Kinerja Level 2 Kinerja Level 3 Kinerja Level 4 Kinerja Level 5 Clearance rate kejahatan konvensional TW1 C < 30 30≤C<55 55≤C<85 85≤C<95 C ≥ 95 TW2 C < 30 30≤C<55 55≤C<85 85≤C<95 C ≥ 95 TW3 C < 30 30≤C<55 55≤C<85 85≤C<95 C ≥ 95 TW4 C < 30 30≤C<55 55≤C<85 85≤C<95 C ≥ 95
7. 17.Clearance Rate Kejahatan Transnasional Indikator Kinerja Clearance Rate Kejahatan Transnasional Definisi Clearance rate adalah proporsi jumlah kasus atau peristiwa kejahatan yang selesai ditangani oleh Polisi dibandingkan dengan jumlah total kasus kejahatan (crime total) yang terjadi. Clearance rate dihitung secara terpisah untuk setiap jenis tindak pidana, yakni: konvensional, transnasional, terhadap perempuan dan anak (PPA), kekayaan negara, kontingensi, lantas, di wilayah perairan Indonesia, dan kasus terorisme. Kejahatan transnasional adalah kejahatan yang terorganisir, yang wilayah operasinya meliputi beberapa negara, yang berdampak kepada kepentingan politik, pemerintahan, sosial budaya dan ekonomi suatu negara dan bersifat global, serta dengan maraknya kasus perjudian indikator ini dapat digunakan untuk mengukur clearance rate terhadap kasus judi online. Clearance rate kejahatan transnasional dengan penyelesaian kasus yang harus ditangani dalam satu tahun, baik yang berjalan (baru) maupun yang tunggakan (tertunda). Clearance rate adalah kasus atau peristiwa kejahatan yang telah mencapai pada tahapan sebagai berikut: P21 (berkas perkara dinyatakan lengkap selanjutnya tersangka dan barang bukti diserahkan kepada jaksa penunutut umum (JPU) untuk dilakukan penuntutan), Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3-Lid), Restorative Justice (RJ). Ruang lingkup Clearance rate dalam manual ini mencakup Mabes Polri dan seluruh Polda. Sumber data: jumlah kasus atau peristiwa kejahatan transnasional tahun berjalan dan tahun sebelumnya diambil dari Pusiknas dan Robinops Bareskrim Polri. Sumber: Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Formula X2 = 𝐾𝑆 𝐾𝐷 x 100% X2 : clearance rate kejahatan transnasional; KS : jumlah kasus kejahatan transnasional yang selesai pada tahun berjalan; KD : jumlah kasus kejahatan transnasional yang perlu ditangani/diselesaikan pada tahun berjalan. KS = KB + KT KS : jumlah kasus kejahatan transnasional yang selesai pada tahun berjalan; KB : jumlah penyelesaian kasus kejahatan transnasional yang masuk pada tahun berjalan dan selesai pada tahun berjalan; KT : jumlah penyelesaian kasus kejahatan transnasional tahun sebelumnya yang selesai pada tahun berjalan. KD = KM + KP KD : jumlah kasus kejahatan transnasional yang perlu ditangani/diselesaikan pada tahun berjalan; KM : jumlah kasus kejahatan transnasional yang masuk pada tahun berjalan; KP : jumlah kasus kejahatan transnasional tahun sebelumnya yang ditangani pada tahun berjalan dan dapat diselesaikan. Target Kinerja Baseline 2025 2026 2027 2028 2029 57,2 62,9 64,2 65,4 66,7 68,1 Dimensi Satuan Pengukuran Periode Pemantauan Polarisasi Gakkum Polri Persentase (%) Triwulanan Maximize Sumber Data Penghimpun Data Pengampu Akuntabilitas  Pusiknas Bareskrim Polri;  Robinops Bareskrim Polri. Kabareskrim Polri Kabareskrim Polri Pengesahan Pengesahan Drs. WAHYU WIDADA, M.Phil. KOMISARIS JENDERAL POLISI Drs. WAHYU WIDADA, M.Phil. KOMISARIS JENDERAL POLISI Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5) 1,0 –< 2,0 2,0 – < 3,0 3,0 – < 4,25 4,25 – < 4,75 4,75 – 5,0 Kinerja Level 1 Kinerja Level 2 Kinerja Level 3 Kinerja Level 4 Kinerja Level 5 Clearance rate Kejahatan Transnasional TW1 C < 30 30≤C<55 55≤C<85 85≤C<95 C ≥ 95 TW2 C < 30 30≤C<55 55≤C<85 85≤C<95 C ≥ 95 TW3 C < 30 30≤C<55 55≤C<85 85≤C<95 C ≥ 95 TW4 C < 30 30≤C<55 55≤C<85 85≤C<95 C ≥ 95
8. 18.Clearance Rate Kejahatan terhadap Perempuan dan Anak Indikator Kinerja Clearance Rate Kejahatan terhadap Perempuan dan Anak Definisi Clearance rate adalah proporsi jumlah kasus atau peristiwa kejahatan yang selesai ditangani oleh Polisi dibandingkan dengan jumlah total kasus kejahatan (crime total) yang terjadi. Clearance rate dihitung secara terpisah untuk setiap jenis tindak pidana, yakni: konvensional, transnasional, terhadap perempuan dan anak (PPA), kekayaan negara, kontingensi, Lantas, di wilayah perairan Indonesia, dan kasus terorisme. Kejahatan terhadap perempuan dan anak (PPA) adalah tindakan yang melanggar hukum, menyakiti, mengeksploitasi, merugikan, menyebabkan penderitaan, dan/atau kesengsaraan perempuan dan anak baik secara fisik, mental, seksual, emosional, dan/atau penelantaran rumah tangga. Clearance rate kejahatan terhadap perempuan dan anak dengan penyelesaian kasus yang harus ditangani dalam satu tahun, baik yang berjalan (baru) maupun yang tunggakan (tertunda). Clearance rate adalah kasus atau peristiwa kejahatan yang telah mencapai pada tahapan sebagai berikut: P21 (berkas perkara dinyatakan lengkap selanjutnya tersangka dan barang bukti diserahkan kepada Jaksa Penunutut Umum (JPU) untuk dilakukan penuntutan), Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3-Lid), Restorative Justice (RJ). Ruang lingkup Clearance rate dalam manual ini mencakup Mabes Polri dan seluruh Polda. Sumber data: jumlah kasus atau peristiwa kejahatan terhadap perempuan dan anak (PPA) tahun berjalan dan tahun sebelumnya diambil dari Pusiknas dan Robinops Bareskrim Polri. Sumber: Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Formula X3 = 𝐾𝑆 𝐾𝐷 x 100% X3 : clearance rate kejahatan terhadap perempuan dan anak; KS : jumlah kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak yang selesai pada tahun berjalan; KD : jumlah kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak yang perlu ditangani/ diselesaikan pada tahun berjalan. KS = KB + KT KS : jumlah kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak yang selesai pada tahun berjalan; KB : jumlah penyelesaian kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak yang masuk pada tahun berjalan dan selesai pada tahun berjalan; KT : jumlah penyelesaian kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak tahun sebelumnya yang selesai pada tahun berjalan. KD = KM + KP KD : jumlah kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak yang perlu ditangani/ diselesaikan pada tahun berjalan; KM : jumlah kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak yang masuk pada tahun berjalan; KP : jumlah kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak tahun sebelumnya yang ditangani pada tahun berjalan dan dapat diselesaikan. Target Kinerja Baseline 2025 2026 2027 2028 2029 52,2 62,7 63,9 65,2 66,5 67,9 Dimensi Satuan Pengukuran Periode Pemantauan Polarisasi Gakkum Polri Persentase (%) Triwulanan Maximize Sumber Data Penghimpun Data Pengampu Akuntabilitas  Pusiknas Bareskrim Polri;  Robinops Bareskrim Polri. Kabareskrim Polri Kabareskrim Polri Pengesahan Pengesahan Drs. WAHYU WIDADA, M.Phil. KOMISARIS JENDERAL POLISI Drs. WAHYU WIDADA, M.Phil. KOMISARIS JENDERAL POLISI Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5) 1,0–<2,0 2,0 – < 3,0 3,0 –< 4,25 4,25 – < 4,75 4,75 – 5,0 Kinerja Level 1 Kinerja Level 2 Kinerja Level 3 Kinerja Level 4 Kinerja Level 5 Clearance Rate Kejahatan terhadap Perempuan dan Anak TW1 C < 30 30≤C<55 55≤C<85 85≤C<95 C ≥ 95 TW2 C < 30 30≤C<55 55≤C<85 85≤C<95 C ≥ 95 TW3 C < 30 30≤C<55 55≤C<85 85≤C<95 C ≥ 95 TW4 C < 30 30≤C<55 55≤C<85 85≤C<95 C ≥ 95
9. 19.Clearance Rate Kejahatan Kekayaan Negara Indikator Kinerja Clearance Rate Kejahatan Kekayaan Negara Definisi Clearance rate adalah proporsi jumlah kasus atau peristiwa kejahatan yang selesai ditangani oleh Polisi dibandingkan dengan jumlah total kasus kejahatan (crime total) yang terjadi. Clearance rate dihitung secara terpisah untuk setiap jenis tindak pidana, yakni: konvensional, transnasional, terhadap perempuan dan anak (PPA), kekayaan negara, kontingensi, Lantas, di wilayah perairan Indonesia, dan kasus terorisme. Kejahatan terhadap kekayaan negara adalah kejahatan yang berdampak kepada kerugian negara yang dilakukan oleh perorangan, secara bersama-sama, dan/atau korporasi (suatu badan). Clearance rate kejahatan kekayaan negara dengan penyelesaian kasus yang harus ditangani dalam satu tahun, baik yang berjalan (baru) maupun yang tunggakan (tertunda). Clearance rate adalah kasus atau peristiwa kejahatan yang telah mencapai pada tahapan sebagai berikut: P21 (berkas perkara dinyatakan lengkap selanjutnya tersangka dan barang bukti diserahkan kepada Jaksa Penunutut Umum (JPU) untuk dilakukan penuntutan), Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3-Lid), Restorative Justice (RJ). Ruang lingkup Clearance rate dalam manual ini mencakup Mabes Polri dan seluruh Polda. Sumber data: jumlah kasus atau peristiwa kejahatan konvensional tahun berjalan dan tahun sebelumnya diambil dari Pusiknas dan Robinops Bareskrim Polri. Sumber: Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Formula X4 = 𝐾𝑆 𝐾𝐷 x 100% X4 : clearance rate kejahatan kekayaan negara; KS : jumlah kasus kejahatan kekayaan negara yang selesai pada tahun berjalan; KD : jumlah kasus kejahatan kekayaan negara yang perlu ditangani/diselesaikan pada tahun berjalan. KS = KB + KT KS : jumlah kasus kejahatan kekayaan negara yang selesai pada tahun berjalan; KB : jumlah penyelesaian kasus kejahatan kekayaan negara yang masuk pada tahun berjalan dan selesai pada tahun berjalan; KT : jumlah penyelesaian kasus kejahatan kekayaan negara tahun sebelumnya yang selesai pada tahun berjalan. KD = KM + KP KD : jumlah kasus kejahatan kekayaan negara yang perlu ditangani/diselesaikan pada tahun berjalan; KM : jumlah kasus kejahatan kekayaan negara yang masuk pada tahun berjalan; KP : jumlah kasus kejahatan kekayaan negara tahun sebelumnya yang ditangani pada tahun berjalan dan dapat diselesaikan. Target Kinerja Baseline 2025 2026 2027 2028 2029 61,1 61,9 62,7 63,5 64,3 65,1 Dimensi Satuan Pengukuran Periode Pemantauan Polarisasi Gakkum Polri Persentase (%) Triwulanan Maximize Sumber Data Penghimpun Data Pengampu Akuntabilitas  Pusiknas Bareskrim Polri;  Robinops Bareskrim Polri. Kabareskrim Polri Kabareskrim Polri Pengesahan Pengesahan Drs. WAHYU WIDADA, M.Phil. KOMISARIS JENDERAL POLISI Drs. WAHYU WIDADA, M.Phil. KOMISARIS JENDERAL POLISI Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5) 1,0–<2,0 2,0 –< 3,0 3,0 –<4,25 4,25–<4,75 4,75 – 5,0 Kinerja Level 1 Kinerja Level 2 Kinerja Level 3 Kinerja Level 4 Kinerja Level 5 Clearance Rate Kejahatan Kekayaan Negara TW1 C < 30 30≤C<55 55≤C<85 85≤C<95 C ≥ 95 TW2 C < 30 30≤C<55 55≤C<85 85≤C<95 C ≥ 95 TW3 C < 30 30≤C<55 55≤C<85 85≤C<95 C ≥ 95 TW4 C < 30 30≤C<55 55≤C<85 85≤C<95 C ≥ 95
10. 20.Clearance Rate Kejahatan Kontingensi Indikator Kinerja Clearance Rate Kejahatan Kontingensi Definisi Clearance rate adalah proporsi jumlah kasus atau peristiwa kejahatan yang selesai ditangani oleh Polisi dibandingkan dengan jumlah total kasus kejahatan (crime total) yang terjadi. Clearance rate dihitung secara terpisah untuk setiap jenis tindak pidana, yakni: konvensional, transnasional, terhadap perempuan dan anak (PPA), kekayaan negara, kontingensi, Lantas, di wilayah perairan Indonesia, dan kasus terorisme. Kejahatan kontingensi adalah kejahatan yang dapat mengganggu aspek-aspek keamanan, politik, sosial, dan ekonomi serta meresahkan masyarakat yang terjadi secara mendadak dan sulit diprediksi. Clearance rate kejahatan kontingensi dengan penyelesaian kasus yang harus ditangani dalam satu tahun, baik yang berjalan (baru) maupun yang tunggakan (tertunda). Clearance rate adalah kasus atau peristiwa kejahatan yang telah mencapai pada tahapan sebagai berikut: P21 (berkas perkara dinyatakan lengkap selanjutnya tersangka dan barang bukti diserahkan kepada Jaksa Penunutut Umum (JPU) untuk dilakukan penuntutan), Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3-Lid), Restorative Justice (RJ). Ruang lingkup Clearance rate dalam manual ini mencakup Mabes Polri dan seluruh Polda. Sumber data: jumlah kasus atau peristiwa kejahatan konvensional tahun berjalan dan tahun sebelumnya diambil dari Pusiknas dan Robinops Bareskrim Polri. Sumber: Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Formula X5 = 𝐾𝑆 𝐾𝐷 x 100% X5 : clearance rate kejahatan kontingensi; KS : jumlah kasus kejahatan kontingensi yang selesai pada tahun berjalan; KD : jumlah kasus kejahatan kontingensi yang perlu ditangani/diselesaikan pada tahun berjalan. KS = KB + KT KS : jumlah kasus kejahatan kontingensi yang selesai pada tahun berjalan; KB : jumlah penyelesaian kasus kejahatan kontingensi yang masuk pada tahun berjalan dan selesai pada tahun berjalan; KT : jumlah penyelesaian kasus kejahatan kontingensi tahun sebelumnya yang selesai pada tahun berjalan. KD = KM + KP KD : jumlah kasus kejahatan kontingensi yang perlu ditangani/diselesaikan pada tahun berjalan; KM : jumlah kasus kejahatan kontingensi yang masuk pada tahun berjalan; KP : jumlah kasus kejahatan kontingensi tahun sebelumnya yang ditangani pada tahun berjalan dan dapat diselesaikan. Target Kinerja Baseline 2025 2026 2027 2028 2029 63,05 63,96 64,86 65,77 66,67 67,57 Dimensi Satuan Pengukuran Periode Pemantauan Polarisasi Gakkum Polri Persentase (%) Triwulanan Maximize Sumber Data Penghimpun Data Pengampu Akuntabilitas  Pusiknas Bareskrim Polri;  Robinops Bareskrim Polri. Kabareskrim Polri Kabareskrim Polri Pengesahan Pengesahan Drs. WAHYU WIDADA, M.Phil. KOMISARIS JENDERAL POLISI Drs. WAHYU WIDADA, M.Phil. KOMISARIS JENDERAL POLISI Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5) 1,0 –< 2,0 2,0 –< 3,0 3,0 – < 4,25 4,25 –<4,75 4,75 – 5,0 Kinerja Level 1 Kinerja Level 2 Kinerja Level 3 Kinerja Level 4 Kinerja Level 5 Clearance rate kejahatan kontingensi TW1 C < 30 30≤C<55 55≤C<85 85≤C<95 C ≥ 95 TW2 C < 30 30≤C<55 55≤C<85 85≤C<95 C ≥ 95 TW3 C < 30 30≤C<55 55≤C<85 85≤C<95 C ≥ 95 TW4 C < 30 30≤C<55 55≤C<85 85≤C<95 C ≥ 95
11. 21.Clearance Rate Tindak Pidana Lantas Indikator Kinerja Clearance Rate Tindak Pidana Lantas Definisi Clearance rate adalah proporsi jumlah kasus atau peristiwa kejahatan yang selesai ditangani oleh Polisi dibandingkan dengan jumlah total kasus kejahatan (crime total) yang terjadi. Clearance rate dihitung secara terpisah untuk setiap jenis tindak pidana, yakni: tindak pidana laka lantas, transnasional, terhadap perempuan dan anak (PPA), kekayaan negara, kontingensi, Lantas, di jalur perairan Indonesia, dan kasus terorisme. Kejahatan tindak pidana laka lantas adalah kejahatan terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis, baik dilakukan dengan cara-cara biasa maupun dimensi baru yang terjadi di dalam negeri. Clearance rate adalah kasus atau peristiwa kejahatan yang telah mencapai salah satu status berikut: P21 dan SP3. Ruang lingkup clearance rate dalam manual ini mencakup Mabes Polri dan seluruh Polda. Sumber data: jumlah kasus atau peristiwa kejahatan tindak pidana laka lantas tahun berjalan dan tahun sebelumnya diambil dari Pusiknas dan Robinops Bareskrim Polri. Sumber: Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Formula C = 𝐾𝐵 + 𝑇𝑆 𝑇𝐵 + 𝑇𝑆 x 100% C : clearance rate kejahatan tindak pidana laka lantas; KB : jumlah penyelesaian kasus kejahatan tindak pidana laka lantas tahun berjalan yang selesai pada tahun berjalan; TB : jumlah kasus kejahatan tindak pidana laka lantas yang terjadi di tahun berjalan; TS : jumlah total penyelesaian kasus tunggakan kejahatan tindak pidana Laka lantas tahun sebelumnya yang selesai pada tahun berjalan. Target Kinerja Baseline 2025 2026 2027 2028 2029 61,1 61,9 62,7 63,5 64,3 65,1 Dimensi Satuan Pengukuran Periode Pemantauan Polarisasi Gakkum Polri Persentase (%) Triwulanan Maximize Sumber Data Penghimpun Data Pengampu Akuntabilitas  Pusiknas Bareskrim Polri;  Robinops Bareskrim Polri. Kakorlantas Polri Kakorlantas Polri Pengesahan Pengesahan Drs. AGUS SURYO NUGROHO, S.H., M.Hum. INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. AGUS SURYO NUGROHO, S.H., M.Hum. INSPEKTUR JENDERAL POLISI Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5) 1,0 –< 2,0 2,0 – < 3,0 3,0 – < 4,0 4,0 – < 4,5 4,5 – 5,0 Kinerja Level 1 Kinerja Level 2 Kinerja Level 3 Kinerja Level 4 Kinerja Level 5 Clearance rate kejahatan tindak pidana laka lantas TW1 C < 30 30≤C<55 55≤C<70 70≤C<80 C ≥ 80 TW2 C < 30 30≤C<55 55≤C<70 70≤C<80 C ≥ 80 TW3 C < 30 30≤C<55 55≤C<70 70≤C<80 C ≥ 80 TW4 C < 30 30≤C<55 55≤C<70 70≤C<80 C ≥ 80
12. 22.Clearance Rate Tindak Pidana di Wilayah Perairan Indonesia Indikator Kinerja Clearance rate tindak pidana di wilayah perairan Indonesia Definisi Clearance rate adalah proporsi jumlah kasus atau peristiwa kejahatan yang selesai ditangani oleh Polisi dibandingkan dengan jumlah total kasus kejahatan (crime total) yang terjadi. Clearance rate dihitung secara terpisah untuk setiap jenis tindak pidana, yakni: konvensional, transnasional, terhadap perempuan dan anak (PPA), kekayaan negara, kontingensi, Lantas, di wilayah perairan Indonesia, dan kasus terorisme. Tindak pidana di wilayah perairan Indonesia adalah tindak pidana umum dan khusus meliputi kejahatan konvensional, kejahatan antar negara, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kontingensi serta kecelakaan laut yang terjadi di wilayah perairan Indonesia termasuk sungai, danau, wilayah Selat Malaka, dan perbatasan. Clearance rate adalah kasus atau peristiwa kejahatan yang telah mencapai salah satu status berikut: P21, SP3, Restorative Justice (RJ). Ruang lingkup Clearance rate dalam manual ini mencakup Mabes Polri dan seluruh Polda. Sumber data: jumlah kasus atau peristiwa kejahatan konvensional tahun berjalan dan tahun sebelumnya diambil dari Pusiknas dan Robinops Bareskrim Polri. Sumber: Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Formula C = 𝐾𝑆 𝐾𝐷 x 100% C : clearance rate kejahatan tindak pidana di wilayah perairan; KS : jumlah kasus Kejahatan tindak pidana di wilayah perairan yang selesai pada tahun berjalan; KD : jumlah kasus kejahatan tindak pidana di wilayah perairan yang perlu ditangani/diselesaikan pada tahun berjalan. KS = KB + KT KS : jumlah kasus kejahatan tindak pidana di wilayah perairan yang selesai pada tahun berjalan; KB : jumlah penyelesaian kasus kejahatan tindak pidana di wilayah perairan yang masuk pada tahun berjalan dan selesai pada tahun berjalan; KT : jumlah penyelesaian kasus kejahatan tindak pidana di wilayah perairan tahun sebelumnya yang selesai pada tahun berjalan. KD = KM + KP KD : jumlah kasus kejahatan tindak pidana di wilayah perairan yang perlu ditangani/diselesaikan pada tahun berjalan; KM : jumlah kasus kejahatan tindak pidana di wilayah perairan yang masuk pada tahun berjalan; KP : jumlah kasus kejahatan tindak pidana di wilayah perairan tahun sebelumnya yang ditangani pada tahun berjalan. Target Kinerja Baseline 2025 2026 2027 2028 2029 80 80,5 81 81,5 82 82,5 Dimensi Satuan Pengukuran Periode Pemantauan Polarisasi Gakkum Polri Persentase (%) Triwulanan Maximize Sumber Data Penghimpun Data Pengampu Akuntabilitas  Pusiknas Bareskrim Polri;  Robinops Bareskrim Polri. Kakorpolairud Baharkam Polri Kakorpolairud Baharkam Polri Pengesahan Pengesahan R.FIRDAUS KURNIAWAN, S.I.K., M.H. INSPEKTUR JENDERAL POLISI R.FIRDAUS KURNIAWAN, S.I.K., M.H. INSPEKTUR JENDERAL POLISI Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5) 1,0 –< 2,0 2,0 – < 3,0 3,0 – < 4,0 4,0 – < 4,5 4,5 – 5,0 Kinerja Level 1 Kinerja Level 2 Kinerja Level 3 Kinerja Level 4 Kinerja Level 5 Clearance rate tindak pidana di wilayah perairan Indonesia TW1 C < 30 30≤C<60 60≤C<85 85≤C<95 C ≥ 95 TW2 C < 30 30≤C<60 60≤C<85 85≤C<95 C ≥ 95 TW3 C < 30 30≤C<60 60≤C<85 85≤C<95 C ≥ 95 TW4 C < 30 30≤C<60 60≤C<85 85≤C<95 C ≥ 95
13. 23.Clearance Rate Kasus Terorisme Indikator Kinerja Clearance rate kasus terorisme Definisi Clearance rate adalah proporsi jumlah kasus atau peristiwa kejahatan yang selesai ditangani oleh Polisi dibandingkan dengan jumlah total kasus kejahatan (crime total) yang terjadi. Clearance rate dihitung secara terpisah untuk setiap jenis tindak pidana, yakni: konvensional, transnasional, terhadap perempuan dan anak (PPA), kekayaan negara, kontingensi, lantas, di jalur perairan Indonesia, dan kasus terorisme. Kasus terorisme adalah kasus tindak pidana terorisme yang terjadi di wilayah Indonesia. Clearance rate kasus terorisme mengacu pada komponen berikut: K : jumlah kasus tindak pidana terorisme yang selesai ditangani Polisi; TK : jumlah total kasus tindak pidana terorisme. Clearance rate adalah kasus atau peristiwa kejahatan yang telah mencapai salah satu status berikut: P21 dan SP3. Sumber data: jumlah kasus atau peristiwa kejahatan terorisme tahun berjalan dan tahun sebelumnya diambil dari Direktorat Penyidikan Densus 88 AT Polri. Formula K C = X 100% TK C : clearance rate kasus terorisme; K : Jumlah kasus tindak pidana terorisme yang selesai ditangani Polisi; TK : Jumlah total kasus tindak pidana terorisme. Target Kinerja Baseline 2025 2026 2027 2028 2029 66% 67% 68% 69% 70% Dimensi Satuan Pengukuran Periode Pemantauan Polarisasi Gakkum Polri Persentase (%) Triwulanan Maximize Sumber Data Penghimpun Data Pengampu Akuntabilitas Direktorat Penyidikan Densus 88 AT Polri. Kabagops Densus 88 AT Polri Kadensus 88 AT Polri Pengesahan Pengesahan ANWAR HAIDAR, S.I.K., M.Si KOMBES POL NRP 76061076 SENTOT PRASETYO, S.I.K. INSPEKTUR JENDERAL POLISI Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5) 1,0 –< 2,0 2,0 – < 3,0 3,0 – < 4,0 4,0 –< 4,5 4,5 – 5,0 Kinerja Level 1 Kinerja Level 2 Kinerja Level 3 Kinerja Level 4 Kinerja Level 5 Clearance rate kasus terorisme TW1 C < 50 50≤C<60 60≤C<80 80≤C<90 C ≥ 90 TW2 C < 50 50≤C<60 60≤C<80 80≤C<90 C ≥ 90 TW3 C < 50 50≤C<60 60≤C<80 80≤C<90 C ≥ 90 TW4 C < 50 50≤C<60 60≤C<80 80≤C<90 C ≥ 90
14. 24.Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Polri (Aspek Gakkum Polri) Indikator Kinerja Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri (aspek Gakkum Polri) Definisi Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Polri (Aspek Gakkum Polri) mengukur kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri dalam melakukan penegakan hukum. Indikator kinerja ini terdiri dari lima sub-indikator sebagai berikut: Sub-indikator Substansi Bukti Langsung (Tangibles)  fasilitas fisik;  personel Polri yang memadai secara kuantitas;  sarana komunikasi terkait layanan kepolisian (misalnya: nomor pengaduan Polisi berfungsi). Keandalan (Reliability)  layanan kepolisian yang memuaskan (berorientasi pada akurasi hasil);  layanan kepolisian diberikan tepat waktu. Daya Tanggap (Responsiveness)  kesediaan menolong (helping);  kesediaan menginformasikan hal-hal yang relevan dengan layanan kepolisian (courtesy);  empati (kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik). Jaminan (Assurance) pengetahuan, kesopanan, dapat dipercaya, dan berintegritas. Kesesuaian (Conformance) prosedur (SOP, slogan, dan sebagainya) dan biaya. Kelima sub-indikator tersebut diterapkan untuk mengukur layanan dari fungsi Gakkum Polri yakni Reskrim. Survei untuk memperoleh data dilaksanakan berdasarkan metodologi yang dikembangkan oleh Puslitbang Polri. Penilaian berdasarkan dokumen terkait hasil survei kepuasan masyarakat aspek Gakkum (Puslitbang Polri). Formula T = ∑ 𝐾𝑖 5 i=1 T : tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri (aspek Gakkum Polri); Ki : rerata dari kepuasan masyarkat terhadap sub-indikator (K1 = Bukti Langsung, K2 = Keandalan, K3 = Daya Tanggap, K4 = Jaminan, K5 = Kesesuaian). Target Kinerja Baseline 2025 2026 2027 2028 2029 Dimensi Satuan Pengukuran Periode Pemantauan Polarisasi Gakkum Polri - Triwulanan Maximize Sumber Data Penghimpun Data Pengampu Akuntabilitas Puslitbang Polri Kapuslitbang Polri Kabareskrim Polri Pengesahan Pengesahan F.X. SURYA KUMARA, S.H., M.H. BRIGADIR JENDERAL POLISI Drs. WAHYU WIDADA, M.Phil. KOMISARIS JENDERAL POLISI Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5) 1,0 – < 2,0 2,0 – < 3,0 3,0 – < 4,0 4,0 – < 4,5 4,5 – 5,0 Kinerja Level 1 Kinerja Level 2 Kinerja Level 3 Kinerja Level 4 Kinerja Level 5 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri (aspek Gakkum Polri) TW1 25,00≤T<43,7543,75≤T<62,50 62,50≤T<81,25 81,25≤T<90,00 90,00≤T≤100,00 TW2 25,00≤T<43,7543,75≤T<62,50 62,50≤T<81,25 81,25≤T<90,00 90,00≤T≤100,00 TW3 25,00≤T<43,7543,75≤T<62,50 62,50≤T<81,25 81,25≤T<90,00 90,00≤T≤100,00 TW4 25,00≤T<43,7543,75≤T<62,50 62,50≤T<81,25 81,25≤T<90,00 90,00≤T≤100,00
15. 25.Indeks Human Capital Indikator Kinerja Indeks Human Capital Definisi Indeks Human Capital merupakan pengukuran kinerja agregat dari dua hal, yakni

(1)pengembangan sumber daya manusia dan (2) pengelolaan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia mencakup aspek pendidikan dan pelatihan di berbagai jenjang, serta pengembangan kompetensi personel Polri. Pengelolaan sumber daya manusia mencakup kemampuan Polri untuk memberikan layanan SDM yang berkualitas, baik kepada satuan kerja maupun individu personel Polri, serta menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Indeks Human Capital merupakan rata-rata nilai indeks dari indikator kinerja berikut:  Indeks Profesionalitas SDM Polri;  Indeks Pembangunan dan Pengembangan Kapasitas SDM Polri. Formula 𝐼𝐻𝐶 = ∑ 𝑋𝑖 2 𝑖=1 2 IHC : Indeks Human Capital; Xi merupakan nilai indeks dari indikator kinerja berikut: X1 : Indeks Profesionalitas SDM Polri; X2 : Indeks Pembangunan dan Pengembangan Kapasitas SDM Polri. Target Kinerja Baseline 2025 2026 2027 2028 2029 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 Dimensi Satuan Pengukuran Periode Pemantauan Polarisasi Kinerja Penunjang - Tahunan Maximize Sumber Data Penghimpun Data Pengampu Akuntabilitas <Sebagaimana tertuang dalam Manual IKP setiap komponen> <Sebagaimana tertuang dalam Manual IKP setiap komponen> <Sebagaimana tertuang dalam Manual IKP setiap komponen> Pengesahan Pengesahan Rentang Nilai per Level Kinerja Kinerja Level 1 Kinerja Level 2 Kinerja Level 3 Kinerja Level 4 Kinerja Level 5 Indeks Human Capital TW1 - - - - - TW2 - - - - - TW3 - - - - - TW4 1,00 – 1,99 2,00 – 2,99 3,00 – 3,99 4,00 – 4,49 4,50 – 5,00

26.Indeks Profesionalitas SDM Polri Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas SDM Polri Definisi Sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Indeks Profesionalitas SDM Polri, Indeks Profesionalitas SDM Polri adalah pengukuran yang ditetapkan untuk mengukur kualitas sikap, derajat pengetahuan, dan keahlian yang dimiliki oleh SDM Polri dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya sesuai ketentuan yang berlaku. Sumber data:  K : SIPK bagi anggota Polri dari Baginfopers Biro Binkar SSDM Polri dan e-kinerja bagi PNS PPPK Polri dari Bagrimdik PNS Biro Dalpers SSDM Polri;  D :data pelanggaran kode etik atau pelanggaran disiplin PNPP dari Divpropam Polri;  R : data penilaian rohani dari Bagbinreligi Rowatpers SSDM Polri (e-rohani);  P : data penilaian psikologi dari Ropsi SSDM Polri (e-mental);  S : data penilaian pemeriksaan kesehatan dari Pusdokkes Polri (Sicobar Presisi);  J : data penilaian jasmani dari Bagbinjas Rowatpers SSDM Polri (e-binjas);  A : data kualifikasi dan kompetensi dari aplikasi SIPP/Satu SDM Polri. Formula 𝐼𝑃𝑆𝑃 = ∑ 𝐼𝑃𝑆𝑈𝑖 𝑛 𝑖=1 𝑛 𝐼𝑃𝑆𝑈 = ∑ 𝐼𝑃𝑆𝐼𝑖 𝑝 𝑖=1 𝑝 𝐼𝑃𝑆𝐼 = 0,3𝐾 + 0,3𝐷 + 0,09𝑅 + 0,09𝑃 + 0,08𝑆 + 0,07𝐽 + 0,07𝐴 IPSP: Indeks Profesionalitas SDM Polri; IPSU: Indeks Profesionalitas Tingkat Unit sampai dengan satuan kerja di lingkungan Polri; IPSI : Indeks Profesionalitas Individu Pegawai Polri; p : jumlah pegawai dalam suatu unit kerja/satuan kerja Polri; n : jumlah unit sampai dengan satuan kerja kerja Polri; K : diperoleh dari poin rata-rata hasil penilaian kinerja semester 1 dan 2 pada tahun berjalan bagi anggota Polri, dan poin penilaian kinerja pada aplikasi penilaian kinerja Badan Kepegawaian Negara bagi PNS dan PPPK Polri; D : diperoleh berdasarkan keterangan dan/atau dokumen pelanggaran kode etik atau pelanggaran disiplin selama satu kurun waktu penilaian kinerja. Poin dasar sebesar 75 dan berkurang seiring dengan poin pelanggaran disiplin sesuai ketentuan; R : diperoleh dari catatan penilaian rohani yang meliputi nilai perilaku, nilai pengetahuan dan wawasan, serta nilai sikap praktik keagamaan; P : diperoleh dari rata-rata penilaian kesehatan psikologi personel semester 1 dan 2 pada tahun berjalan; S : diperoleh dari nilai hasil pemeriksaan kesehatan SDM Polri yang memenuhi kriteria tertentu; J : diperoleh dari hasil uji kesamaptaan jasmani dan pengukuran Indeks Masa Tubuh (IMT); A : diperoleh dari nilai atas data kualifikasi (capaian pendidikan umum kedinasan dan non kedinasan) SDM Polri dan nilai atas data kompetensi Dikbangum, Dikbangspes, dan pelatihan) SDM Polri. Sumber: Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Indeks Profesionalitas SDM Polri. Target Kinerja Baseline 2025 2026 2027 2028 2029 - 70,50 71,00 71,50 72,00 72,50 Dimensi Satuan Pengukuran Periode Pemantauan Polarisasi Kinerja Penunjang - Tahunan Maximize Sumber Data Penghimpun Data Pengampu Akuntabilitas  Baginfopers Robinkan SSDM Polri;  Bagrimdik PNS Rodalpers SSDM Polri;  Divpropam Polri;  Bagbinreligi SSDM Polri;  Ropsi SSDM Polri;  Pusdokkes Polri;  Bagbinjas SSDM Polri;  Aplikasi satu SSDM Polri;  Lemdiklat Polri. Kabaginfopers Robinkar SSDM Polri As SDM Kapolri Pengesahan Pengesahan AGUS FAJAR, S.I.K., M.Si. BRIGADIR JENDERAL POLISI ANWAR, S.I.K., M.Si. INSPEKTUR JENDERAL POLISI Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5) 1,0 – < 2,0 2,0 – < 3,0 3,0 – < 4,0 4,0 – < 4,5 4,5 – 5,0 Kinerja Level 1 Kinerja Level 2 Kinerja Level 3 Kinerja Level 4 Kinerja Level 5 Indeks Profesionalitas SDM Polri TW1 - - - - - TW2 - - - - - TW3 - - - - - TW4 IPS <60 60≤IPS<70 70≤IPS<80 80≤IPS<90 90≤IPS≤100
27.Indeks Pembangunan dan Pengembangan Kapasitas SDM Polri Indikator Kinerja Indeks Pembangunan dan Pengembangan Kapasitas SDM Polri Definisi Indeks Pembangunan dan Pengembangan Kapasitas SDM Polri mengukur kinerja penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Polri dalam menghasilkan SDM yang berkualitas dan berintegritas. Indeks Pembangunan dan Pengembangan Kapasitas SDM Polri dihitung dari rerata beberapa aspek. Aspek yang di maksud adalah:
1.Aspek Kualitas Hasil Lulusan yang dilihat dari integritas dan kompetensi peserta didik dan lulusan, kontribusi lulusan terhadap kinerja organisasi, dan persepsi masyarakat terhadap lulusan Diklat Polri;
2.Aspek pengkajian dan pengembangan dari proses penyelenggaraan diklat untuk mewujudkan penyelenggaraan diklat yang optimal melalui hasil tindak lanjut hasil pengkajian penyelenggaraan Diklat;
3.Aspek ketersediaan kurikulum yang berkualitas melalui keselarasan kurikulum yang disusun atau digunakan dengan kebutuhan kurikulum di setiap jenis pendidikan (Diktuk, Dikbangum, Dikbangspes, dan Prolat;
4.Aspek efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang dilihat dari kinerja penyelenggaraan Diklat yang sesuai program pendidikan dan pelatihan di lingkungan Polri, persepsi peserta didik terhadap penyelenggaraan Diklat, dan efektivitas implementasi 7 standar pendidikan dan pelatihan di dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Polri;
5.Aspek efektivitas penyelenggaraan kolaborasi dan Kerjasama yang dilihat dari terpenuhinya setiap butir yang ada disetiap PKS dan MoU yang telah disusun dalam mewujudkan outcome/output yang diharapkan;
6.Aspek penyelenggaraan sertikasi kompetensi yang optimal yang dilihat dari efektivitas pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan peningkatan jumlah personel Polri yang berhasil di sertifikasi;
7.Aspek ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang bermoral, unggul dan adaptif dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang dilihat dari penguasaan terhadap bahan ajar, memfasilitasi proses pembelajaran, keterampilan dalam mempraktikan, keinginan pendidik dan tenaga pendidik untuk meningkatkan kemampuannya sebagai pendidik, serta jumlah pendidik yang telah mengikuti peningkatan kemampuan secara relevan;
8.Aspek tata kelola organisasi Lemdiklat Polri selaku penyelenggara pendidikan dan pelatihan di lingkungan Polri yang dilihat dari kinerja anggaran dan akuntabilitas kinerja Lemdiklat Polri;
9.Aspek Penerapan teknologi dalam penyelenggaraan diklat yang dilihat dari pemanfaatan sistem teknologi informasi pendidikan yang telah dibangun oleh Lemdiklat oleh Satuan Pendidikan dan Pelatihan Polri dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Polri;
10.Aspek Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Polri yang dapat dilihat dari tingkat pengelolaan aset pendidikan dan pelatihan Polri dan tingkat efektivitas pengelolaan sarana dan prasarana Lemdiklat Polri;
11.Aspek ketaatan terhadap peraturan dan standar pengelolaan organisasi yang dilihat dari pemenuhan peraturan dan standar pengelolaan organisasi yang dibutuhkan dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Polri. Pelaporan Indeks Pembangunan dan Pengembangan SDM Polri dilakukan secara tahunan pada setiap triwulan IV. Data dari setiap komponen penilaian didapatkan dari Laporan Kinerja Lemdiklat Polri. Formula H = ∑ 𝐴𝑖 11 i=1 11 H : Indeks Pembangunan dan Pengembangan Kapasitas SDM Polri; Ai : Skor kinerja (skala 1–100) dari setiap Aspek penilaian, sebagaimana yang dijelaskan pada definisi Indikator Kinerja. Target Kinerja Baseline 2025 2026 2027 2028 2029 84 86 88 89 90 Dimensi Satuan Pengukuran Periode Pemantauan Polarisasi Kinerja Penunjang - Tahunan Maximize Sumber Data Penghimpun Data Pengampu Akuntabilitas Lemdiklat Polri Kalemdiklat Polri Kalemdiklat Polri Pengesahan Pengesahan Prof. Dr. CHRYSHNANDA DWILAKSANA, M.Si. KOMISARIS JENDERAL POLISI Prof. Dr. CHRYSHNANDA DWILAKSANA, M.Si. KOMISARIS JENDERAL POLISI Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5) 1,0<2,0 2,0 – < 3,0 3,0 – < 4,0 4,0 –< 4,5 4,5 – 5,0 Kinerja Level 1 Kinerja Level 2 Kinerja Level 3 Kinerja Level 4 Kinerja Level 5 Indeks Pembangunan dan Pengembangan Kapasitas SDM Polri TW1 H<65 65≤H<77,50 77,50≤H<90 90≤H<95 95≤H≤100 TW2 H<65 65≤H<77,50 77,50≤H<90 90≤H<95 95≤H≤100 TW3 H<65 65≤H<77,50 77,50≤H<90 90≤H<95 95≤H≤100 TW4 H<65 65≤H<77,50 77,50≤H<90 90≤H<95 95≤H≤100
28.Indeks Infrastruktur Strategis Indikator Kinerja Indeks Infrastruktur Strategis Definisi Indeks Infrastruktur Strategis mengukur kemampuan organisasi Polri menerapkan dan memanfaatkan teknologi, mengembangkan inovasi, mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana, serta memanfaatkan data digital dalam rangka meningkatkan kualitas operasional organisasi, produktivitas, dan efisiensi kerja. Indeks ini dapat digunakan menilai tingkat kesiapan dan kemampuan organisasi untuk menjalankan transformasi digital. Indeks Infrastruktur Strategis dihitung berdasarkan rata-rata nilai indeks dari indikator kinerja berikut:  indeks SPBE;  tingkat pemenuhan Minimum Essential Police Equipment (MEPE);  tingkat pemanfaatan inovasi litbang Polri;  Indeks Kualitas Data. Formula 𝐼𝐼𝑆 = ∑ 𝑌𝑖 4 𝑖=1 4 IIS : Indeks Infrastruktur Strategis. Yi merupakan nilai indeks dari indikator kinerja berikut: Y1 : Indeks SPBE; Y2 : tingkat pemenuhan Minimum Essential Police Equipment (MEPE); Y3 : tingkat pemanfaatan inovasi litbang Polri; Y4 : Indeks Kualitas Data. Target Kinerja Baseline 2025 2026 2027 2028 2029 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 Dimensi Satuan Pengukuran Periode Pemantauan Polarisasi Kinerja Penunjang - Tahunan Maximize Sumber Data Penghimpun Data Pengampu Akuntabilitas <Sebagaimana tertuang dalam Manual IKP setiap komponen> <Sebagaimana tertuang dalam Manual IKP setiap komponen> <Sebagaimana tertuang dalam Manual IKP setiap komponen> Pengesahan Pengesahan Rentang Nilai per Level Kinerja Kinerja Level 1 Kinerja Level 2 Kinerja Level 3 Kinerja Level 4 Kinerja Level 5 Indeks Infrastruktur Strategis TW1 - - - - - TW2 - - - - - TW3 - - - - - TW4 1,00 – 1,99 2,00 – 2,99 3,00 – 3,99 4,00 – 4,49 4,50 – 5,00
29.Indeks SPBE Indikator Kinerja Indeks SPBE Definisi Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah indikator yang mengukur tingkat kematangan implementasi e-Government dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan kualitas pelayanan publik. Perhitungan Indeks SPBE mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sumber data: Kep Menteri PANRB tentang hasil evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintah daerah. Formula 𝐼 = 0,13𝐾 + 0,25𝑇 + 0,165𝑀 + 0,455𝐿 I : Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; K : Indikator kebijakan internal yang mendukung penerapan tim koordinasi SPBE, perencanaan, strategi, manajemen, dan audit TIK SPBE; T : Indikator terkait arsitektur, peta rencana, anggaran, dan proses bisnis SPBE. Indikator kematangan pembangunan jaringan intra pemerintah, pusat data, dan sistem penghubung layanan SPBE. Beserta Indikator pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPBE dan kolaborasi penerapan SPBE; M : Indikator manajemen risiko, keamanan informasi, data, aset, SDM, pengetahuan, perubahan, dan layanan SPBE, beserta indikator audit infrastruktur, aplikasi, dan keamanan SPBE; L : Indikator layanan perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan BMN, pengawasan, akuntabilitas, dan kinerja, beserta Indikator layanan pengaduan publik, data terbuka, JDIH, dan layanan publik unggulan lainnya. Dimensi Kebijakan (K), Tata Kelola (T), dan Manajemen (M) memiliki rating sebagai berikut: 1 : rintisan, baru tataran konsep; 2 : terkelola, bila sudah terimplementasi sebagian; 3 : terdefinisi, bila telah terimplementasi seluruhnya; 4 : terpadu dan terukur, bila telah terkolaborasi antar instansi, dievaluasi, dikendalikan, memiliki hasil reviu dan rekomendasi; 5 : optimum, bila sudah sempurna hasil evaluasi Dimensi Layanan (L) memiliki rating sebagai berikut: 1 : bila layanan hanya berupa informasi satu arah; 2 : bila layanan telah menghasilkan interaksi dua arah; 3 : bila layanan telah memungkinkan bertransaksi; 4 : bila layanan telah berkolaborasi dengan layanan SPBE lain; 5 : bila layanan telah optimum mengakomodasi kebutuhan internal dan eksternal. Target Kinerja Baseline 2025 2026 2027 2028 2029 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 Dimensi Satuan Pengukuran Periode Pemantauan Polarisasi Kinerja Penunjang - Tahunan Maximize Sumber Data Penghimpun Data Pengampu Akuntabilitas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi KaDiv TIK Polri KaDiv TIK Polri Pengesahan Pengesahan SLAMET ULIANDI, S.I.K. INSPEKTUR JENDERAL POLISI SLAMET ULIANDI, S.I.K. INSPEKTUR JENDERAL POLISI Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5) 1,0 – < 2,0 2,0 – < 3,0 3,0 – < 4,0 4,0 – < 4,5 4,5 – 5,0 Kinerja Level 1 Kinerja Level 2 Kinerja Level 3 Kinerja Level 4 Kinerja Level 5 Indeks SPBE TW1 - - - - - TW2 - - - - - TW3 - - - - - TW4 1,00≤I<2,00 2,00≤I<3,00 3,00≤I<4,00 4,00≤I<4,50 4,50≤I≤5,00
30.Tingkat Pemenuhan Minimum Essential Police Equipment (MEPE) Indikator Kinerja Tingkat pemenuhan Minimum Essential Police Equipment (MEPE) Definisi Minimum Essential Police Equipment (MEPE) adalah peralatan dasar yang diperlukan oleh petugas Kepolisian untuk melakukan tugasnya dengan efektif dan aman, yaitu peralatan pelindung pribadi, perangkat komunikasi, dan alat operasional lainnya yang memastikan bahwa kepolisian dapat melaksanakan peran mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban publik. Tingkat pemenuhan Minimum Essential Police Equipment (MEPE) dihitung berdasarkan rerata pemenuhan komponen peralatan dasar berikut: X1: Pemenuhan terhadap Peralatan; X2: Pemenuhan terhadap Fasilitas Konstruksi. Sumber data: hasil evaluasi terhadap pemenuhan peralatan dasar dari setiap Satker yang dilakukan oleh Slog Polri. Formula M = ∑ 𝑤𝑖 × 𝑋𝑖 3 i=1 M : Tingkat pemenuhan Minimum Essential Police Equipment (MEPE); w i : Bobot masing-masing komponen dari Tingkat pemenuhan Minimum Essential Police Equipment (w1 = 80%, w2 = 20%); X i : Nilai masing-masing komponen dari Tingkat pemenuhan Minimum Essential Police Equipment. Target Kinerja Baseline 2025 2026 2027 2028 2029 80 81 82 83 84 Dimensi Satuan Pengukuran Periode Pemantauan Polarisasi Kinerja Penunjang Persentase (%) Triwulanan Maximize Sumber Data Penghimpun Data Pengampu Akuntabilitas Slog Polri Aslog Kapolri Aslog Kapolri Pengesahan Pengesahan SUWONDO NAINGGOLAN, S.I.K., M.H. INSPEKTUR JENDERAL POLISI SUWONDO NAINGGOLAN, S.I.K., M.H. INSPEKTUR JENDERAL POLISI Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5) 1,0<2,0 2,0 –<3,0 3,0–<4,0 4,0 –< 4,5 4,5 – 5,0 Kinerja Level 1 Kinerja Level 2 Kinerja Level 3 Kinerja Level 4 Kinerja Level 5 Tingkat pemenuhan Minimum Essential Police Equipment TW1 M < 5 5≤M<10 10≤M<15 15≤M<20 M ≥ 20 TW2 M < 20 20≤M<25 25≤M<35 35≤M<40 M ≥ 40 TW3 M < 40 40≤M<45 45≤M<55 55≤M<60 M ≥ 60 TW4 M < 60 60≤M<70 70≤M<90 90≤M<95 M ≥ 95
31.Tingkat Pemanfaatan Inovasi Litbang Polri Indikator Kinerja Tingkat pemanfaatan inovasi litbang Polri Definisi Tingkat Pemanfaatan inovasi Litbang Polri adalah mengukur jumlah inovasi yang Litbang Polri hasilkan berhasil dimanfaatkan di lingkungan Polri dibandingkan dengan seluruh inovasi yang dihasilkan oleh Litbang Polri selama tahun berjalan. Pemanfaatan yang dimaksud dalam indikator ini yaitu jumlah matfasjas yang telah melalui proses PDU dan mendapatkan sertifikat sesuai ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi untuk Mengikuti Proses Pengadaaan di Lingkungan Polri. Pemanfaatan inovasi litbang dibatasi pada pemanfaatan inovasi yang melalui proses PDU untuk kemudian diimplementasikan dan/atau digunakan dalam proses pengadaan untuk menunjang operasional atau pelayanan oleh Polri. Formula 𝑇 = 𝑀 𝐻 × 100% T : tingkat pemanfaatan inovasi litbang Polri; M : jumlah inovasi litbang Polri yang dimanfaatkan; H : jumlah inovasi litbang Polri yang dihasilkan selama tahun berjalan. Target Kinerja Baseline 2025 2026 2027 2028 2029 75 80 85 90 100 Dimensi Satuan Pengukuran Periode Pemantauan Polarisasi Kinerja Penunjang Persentase (%) Tahunan Maximize Sumber Data Penghimpun Data Pengampu Akuntabilitas Puslitbang Polri Kapuslitbang Polri Kapuslitbang Polri Pengesahan Pengesahan F.X. SURYA KUMARA, S.H., M.H. BRIGADIR JENDERAL POLISI F.X. SURYA KUMARA, S.H., M.H. BRIGADIR JENDERAL POLISI Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5) 1,0<2,0 2,0 – < 3,0 3,0 – < 4,0 4,0 – < 4,5 4,5 – 5,0 Kinerja Level 1 Kinerja Level 2 Kinerja Level 3 Kinerja Level 4 Kinerja Level 5 Tingkat pemanfaatan inovasi Litbang Polri TW1 - - - - - TW2 T< 45% 45%≤T<65% 65%≤T<85% 85%≤T<92,50% 92,50%≤T≤100% TW3 T< 45% 45%≤T<65% 65%≤T<85% 85%≤T<92,50% 92,50%≤T≤100% TW4 T< 45% 45%≤T<65% 65%≤T<85% 85%≤T<92,50% 92,50%≤T≤100%
32.Indeks Kualitas Data Indikator Kinerja Indeks Kualitas Data Definisi Kualitas data adalah tingkat keberhasilan suatu data dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Suatu data berkualitas harus memenuhi kriteria akurasi data, kelengkapan data, konsistensi data, keterkinian data, validitas data, keterbacaan data, keamanan data, keterurutan data, dan keterukuran data. Sumber data: Laporan kualitas data dari Div TIK Polri. Formula 𝐼 = ∑ 𝑤𝑖 × 𝑋𝑖 8 𝑖=1 I : Indeks Kualitas Data; wi : bobot masing-masing indikator kinerja dalam dimensi kualitas data; Xi : nilai indeks masing-masing dimensi kualitas data. Dimensi kualitas data terdiri atas : Akurasi (X1) : tingkat kesesuaian data dengan nilai sebenarnya (% kebenaran input data); Kelengkapan (X2): ketersedian seluruh data yang diperlukan user (% kedisiplinan input data); Konsistensi (X3) : keseragaman data di seluruh sistem dan ataupun set data yang ada (% konsistensi data di setiap sistem dan aplikasi); Keterkinian (X4) : tingkat kesegaran data yang tersedia di sistem (% data real time pada sistem database); Validitas (X5) : tingkat kesesuaian data dengan aturan/standar data yang ditetapkan (% input data sesuai regulasi); Keterbacaan (X6) : persepsi user atas kemudahan data untuk diakses dan dipahami (% capaian hasil survei terhadap target); Keamanan (X7) : tingkat perlindungan terhadap data (% data yang terback-up dan terlindungi); Keterurutan (X8) : tingkat kemudahan pelacakan atas sumber dan setiap pergerakan data (% data yang bisa dilacak sumber dan pergerakannya). Target Kinerja Baseline 2025 2026 2027 2028 2029 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 Dimensi Satuan Pengukuran Periode Pemantauan Polarisasi Kinerja Penunjang - Tahunan Maximize Sumber Data Penghimpun Data Pengampu Akuntabilitas Div TIK Polri KaDiv TIK Polri KaDiv TIK Polri Pengesahan Pengesahan SLAMET ULIANDI, S.I.K. INSPEKTUR JENDERAL POLISI SLAMET ULIANDI, S.I.K. INSPEKTUR JENDERAL POLISI Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5) 1,0 – < 2,0 2,0 – < 3,0 3,0 – < 4,0 4,0 – < 4,5 4,5 – 5,0 Kinerja Level 1 Kinerja Level 2 Kinerja Level 3 Kinerja Level 4 Kinerja Level 5 Indeks Kualitas Data TW1 - - - - - TW2 - - - - - TW3 - - - - - TW4 1,00≤I<2,00 2,00≤I<3.00 3,00≤I<4,00 4,00≤I<4,50 4,50≤I<5,00
33.Indeks Organization Capital Indikator Kinerja Indeks Organization Capital Definisi Indeks Organization Capital merupakan suatu indeks komposit yang mengagregasikan capaian kinerja seluruh Indikator Kinerja Penunjang (IKP) yang tercakup dalam sasaran strategis level Polri, yakni SS5. Tata Kelola yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel. Indeks Organization Capital dihitung berdasarkan rata-rata nilai indeks dari indikator kinerja berikut: Z1 : Nilai SAKIP; Z2 : Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi; Z3 : Opini BPK atas Laporan Keuangan; Z4 : Indeks Reformasi Birokrasi; Z5 : Indeks internalisasi budaya integritas, kejujuran, dan kehormatan pada Polri; Z6 : Nilai Kinerja Anggaran; Z7 : Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan Polri; Z8 : Persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polri. Formula 𝐼𝑂𝐶 = ∑ 𝑍𝑖 8 i=1 8 IOC : Indeks Organization Capital. Zi adalah nilai indeks dari indikator kinerja berikut: Z1 : Nilai SAKIP; Z2 : Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi; Z3 : Opini BPK atas Laporan Keuangan; Z4 : Indeks Reformasi Birokrasi; Z5 : Indeks internalisasi budaya integritas, kejujuran, dan kehormatan pada Polri; Z6 : Nilai Kinerja Anggaran; Z7 : Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan Polri; Z8 : Persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polri. Target Kinerja Baseline 2025 2026 2027 2028 2029 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 Dimensi Satuan Pengukuran Periode Pemantauan Polarisasi Kinerja Penunjang - Tahunan Maximize Sumber Data Penghimpun Data Pengampu Akuntabilitas <Sebagaimana tertuang dalam Manual IKP setiap komponen> <Sebagaimana tertuang dalam Manual IKP setiap komponen> <Sebagaimana tertuang dalam Manual IKP setiap komponen> Pengesahan Pengesahan Rentang Nilai per Level Kinerja Kinerja Level 1 Kinerja Level 2 Kinerja Level 3 Kinerja Level 4 Kinerja Level 5 Indeks Organization Capital TW1 - - - - - TW2 - - - - - TW3 - - - - - TW4 1,00–1,99 2,00–2,99 3,00–3,99 4,00–4,49 4,50–5,00
34.Nilai SAKIP Indikator Kinerja Nilai SAKIP Definisi Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah nilai evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Polri yang diberikan oleh KemenPANRB melalui Laporan Hasil Evaluasi SAKIP K/L/PD. Evaluasi atas implementasi SAKIP ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah (yaitu Polri) mengimplementasikan SAKIP-nya, sekaligus mendorong peningkatan pencapaian kinerja Polri yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, komponen dan bobot dalam evaluasi manajemen kinerja atas implementasi SAKIP ditetapkan, yaitu: X1 = Perencanaan Kinerja (Bobot:30%); X2 = Pengukuran Kinerja (Bobot:30%); X3 = Pelaporan Kinerja (Bobot:15%); X4 = Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Bobot:25%). Untuk pemenuhan penilaian, setiap sub komponen kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan. Nilai SAKIP yang diperoleh pada tahun berjalan merupakan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan Polri tahun sebelumnya. No. Predikat Nilai Absolut Interpretasi
1.AA >90 – 100 Sangant Memuaskan. Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2.A >80 – 90 Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
3.BB >70 – 80 Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
4.B >60 – 70 Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
5.CC >50 – 60 Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6.C >30 – 50 Kurang. Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7.D 0 – 30 Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP. Formula S = ∑ 𝑤𝑖 × 𝑋𝑖 4 𝑖=1 S : Nilai SAKIP; Xi : Nilai Komponen SAKIP; wi : Bobot Komponen. Target Kinerja Baseline 2025 2026 2027 2028 2029 73,01 75 76 77 78 79 Dimensi Satuan Pengukuran Periode Pemantauan Polarisasi Kinerja Penunjang - Tahunan Maximize Sumber Data Penghimpun Data Pengampu Akuntabilitas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Astamarena Kapolri Astamarena Kapolri Pengesahan Pengesahan Dr.WAHYU HADININGRAT, S.I.K., M.H. KOMISARIS JENDERAL POLISI Dr.WAHYU HADININGRAT, S.I.K., M.H. KOMISARIS JENDERAL POLISI Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5) 1,0 –< 2,0 2,0 – < 3,0 3,0 – < 4,0 4,0 – < 4,5 4,5 – 5,0 Kinerja Level 1 Kinerja Level 2 Kinerja Level 3 Kinerja Level 4 Kinerja Level 5 Nilai SAKIP (S) TW1 - - - - - TW2 - - - - - TW3 - - - - - TW4 S<45 45≤ S<65 65≤S<85 85≤S<92,5 92,5≤S≤100
35.Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara Terintegrasi Indikator Kinerja Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi Definisi Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi adalah penilaian yang diberikan atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan. Mekanisme penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintergrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah terdiri atas:

a.penilaian mandiri oleh manajemen K/L/Pemerintah Daerah;
b.penjaminan kualitas oleh aparat pengawasan intern Pemerintah pada K/L/Pemerintah Daerah;
c.evaluasi oleh BPKP atas hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas. Pada peraturan tersebut juga disebutkan bahwa Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara Terintegrasi mencakup unsur-unsur:
a.Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), dengan komponen: S1 : kualitas penetapan tujuan (bobot 40%); S2 : penyelenggaraan struktur dan proses (bobot 30%); S3 : pencapaian tujuan (bobot 30%).
b.Manajemen Risiko Indeks (MRI), dengan komponen: R1 : perencanaan (bobot 40%); R2 : kapabilitas (bobot 30%); R3 : hasil (bobot 30%).
c.Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), dengan komponen: E1 : kapabilitas pengelolaan risiko korupsi (bobot 48%); E2 : penerapan Strategi Pencegahan (bobot 36%); E3 : penanganan Kejadian Korupsi (bobot 16%). Penetapan Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi menggunakan skor hasil evaluasi dengan membuat rerata tertimbang dari nilai SPIP, MRI, dan IEPK. Adapun interval skor tingkat maturitas SPIP adalah sebagai berikut: No. Tingkat Maturitas Interval Skor
1. 1.Rintisan 1,00 ≤ Skor < 2,00
2. 2.Berkembang 2,00 ≤ Skor < 3,00
3. 3.Terdefinisi 3,00 ≤ Skor < 4,00
4. 4.Terkelola dan Terukur 4,00 ≤ Skor < 4,50
5. 5.Optimum ≥ 4,50 Periode penilaian yang digunakan adalah penilaian terhadap rentang waktu 1 Juli tahun sebelumnya sampai dengan tanggal 30 Juni tahun berjalan. Data terkait Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi bersumber dari Laporan Evaluasi Maturitas SPIP K/L/PD yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Formula M = 𝑆 + 𝑅 + 𝐸 3 S = ∑ 𝑆𝑖 × 𝑤𝑆𝑖 3 𝑖=1 R = ∑ 𝑅𝑖 × 𝑤𝑅𝑖 3 𝑖=1 E = ∑ 𝐸𝑖 × 𝑤𝐸𝑖 3 𝑖=1 M : nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara Terintegrasi; S : nilai SPIP; R : nilai manajemen risiko indeks; E : nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi; Si : nilai komponen unsur SPIP; Ri : nilai komponen Manajemen Risiko Indeks; Ei : nilai komponen Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi; wSi : bobot komponen unsur SPIP; wRi : bobot komponen Manajemen Risiko Indeks; wEi : bobot komponen Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi. Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi dapat diperoleh dari BPKP melalui perhitungan rumus di atas, sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintergrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Target Kinerja Baseline 2025 2026 2027 2028 2029 3,03 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 Dimensi Satuan Pengukuran Periode Pemantauan Polarisasi Kinerja Penunjang - Tahunan Maximize Sumber Data Penghimpun Data Pengampu Akuntabilitas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Irwasum Polri Irwasum Polri Pengesahan Pengesahan Prof. Dr. DEDI PRASETYO, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. KOMISARIS JENDERAL POLISI Prof. Dr. DEDI PRASETYO, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. KOMISARIS JENDERAL POLISI Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5) 1,0 –< 2,0 2,0 – < 3,0 3,0 – < 4,0 4,0 – < 4,5 4,5 – 5,0 Kinerja Level 1 Kinerja Level 2 Kinerja Level 3 Kinerja Level 4 Kinerja Level 5 Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi (M) TW1 - - - - - TW2 - - - - - TW3 M<1,50 1,50≤M<2,75 2,75≤M<4,00 4,00≤M<4,50 4,50≤M≤5,00 TW4 - - - - -
6. 36.Opini BPK atas Laporan Keuangan Indikator Kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan Definisi Opini BPK atas Laporan Keuangan (LK) merupakan suatu penilaian profesional dari auditor negara mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan untuk satu tahun anggaran, dengan mengacu pada empat kriteria, yakni kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi keuangan (full disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). Dari urutan tertinggi, Opini BPK terdiri dari:  Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);  Wajar Dengan Pengecualian (WDP);  Tidak Wajar (Adverse);  Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer). Penilaian Opini BPK atas Laporan Keuangan dilakukan setahun sekali, yaitu pada TW 2. Sedangkan proses kegiatan yang dilakukan pada TW 1, TW 3 dan TW 4 adalah:  TW 1: penyajian dan penyusunan Laporan Keuangan Polri unaudited pada Tahun T-1;  TW 3: penyajian dan penyusunan Laporan Keuangan Polri Semester I tahun T;  TW 4: penyajian dan penyusunan Laporan Keuangan Polri TW 3 tahun T. Walaupun Opini BPK atas Laporan Keuangan dicapai pada TW 2, namun pencapaian kinerja atas indikator kinerja penunjang ini dicantumkan pada TW 4. Data yang diperlukan dalam pengukuran indikator kinerja ini (dan penyedia data):  Data terkait pelaksanaan Audit BPK atas Polri (PIC: Badan Pemeriksa Keuangan);  Data terkait Laporan Keuangan Polri (PIC: Puskeu Polri). Formula Target Kinerja Baseline 2025 2026 2027 2028 2029 WTP WTP WTP WTP WTP Dimensi Satuan Pengukuran Periode Pemantauan Polarisasi Kinerja Penunjang - Tahunan Maximize Sumber Data Penghimpun Data Pengampu Akuntabilitas Badan Pemeriksa Keuangan Puskeu Polri Puskeu (Bid APK) Kapuskeu Polri Pengesahan Pengesahan ZULFIKAR ASMIRAGANI, S.E., S.Ked., M.Si. KOMBES POL NRP 69120515 LUKAS AKBAR ABRIARI, S.I.K., M.H. BRIGADIR JENDERAL POLISI Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5) 1,0<2,0 2,0–<3,0 3,0–<4,0 4,0–<4,5 4,5 – 5,0 Kinerja Level 1 Kinerja Level 2 Kinerja Level 3 Kinerja Level 4 Kinerja Level 5 Opini BPK atas Laporan Keuangan TW1 - - - - - TW2 Adverse WDP WTP WTP dua tahun berturut-turut WTP tiga tahun atau lebih berturut-turut TW3 - - - - - TW4 - - - - - Keterangan: Opini BPK atas Laporan Keuangan merupakan hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Polri di tahun sebelumnya yang dilaporkan pada TW 2 tahun berjalan.
7. 37.Indeks Reformasi Birokrasi Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Definisi Indeks Reformasi Birokrasi merupakan nilai evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) atas pelaksanaan reformasi birokrasi didesai secara tepat, dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta berdampak positif pada hasil Pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya pada masyarakat. Evaluasi Reformasi Birokrasi berdasarkan PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dilaksanakan dalam 2 (dua) jenis evaluasi Reformasi Birokrasi, yaitu:
a.evaluasi internal Ruang lingkup dari evaluasi internal adalah evaluasi tahap perencanaan (ex-ante) dan evaluasi tahap pelaksanaan (on-going). Output dari evaluasi internal adalah catatan dan rekomendasi untuk memastikan road map RB memiliki kualitas yang baik, layak menjadi pedoman pelaksanaan RB, dan menjadi solusi masalah tata kelola yang dihadapi, serta memastikan pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan berjalan sesuai maksud;
b.evaluasi eksternal Ruang lingkup dari evaluasi eksternal adalah melihat hasil/dampak dari pelaksanaan reformasi birokrasi (ex-post). Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi adalah evaluasi yang dilakukan oleh Evaluator Meso dan Evaluator Nasional yang berfokus pada evaluasi pasca pelaksanaan rencana aksi pada capaian berbagai indikator pada RB General dan RB Tematik. Indeks Reformasi Birokrasi dikategorikan sebagai berikut: No. Kategori Nilai/ Angka Predikat Interpretasi
1. 1.AA >100 Sangat Memuaskan Memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing serta mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya berakhlak;
2. 2.A >80- 100 Memuaskan Memenuhi kriteria (100%) sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya berakhlak, namun belum optimal dalam mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan;
3. 3.A- Memuaskan dengan catatan Memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian kecil pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya berakhlak belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan;
4. 4.BB >70-80 Sangat Baik Memenuhi sebagian kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya berakhlak belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan;
5. 5.B >60-70 Baik Memenuhi sebagian kecil (<60%) kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena Sebagian besar pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya berakhlak belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan;
6. 6.CC >50-60 Cukup Penerapan RB dilaksanakan melalui sebagian kecil percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya berakhlak sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing;
7. 7.C >30-50 Kurang RB dilaksanakan sebatas formalitas, belum optimal menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya berakhlak, sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih;
8. 8.D 0-30 Sangat Kurang RB dilaksanakan sebatas inisiatif awal, belum diformalkan dan belum menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya berakhlak. Formula - Target Kinerja Baseline 2025 2026 2027 2028 2029 75,54 76 78 80 83 85,50 Dimensi Satuan Pengukuran Periode Pemantauan Polarisasi Kinerja Penunjang - Tahunan Maximize Sumber Data Penghimpun Data Pengampu Akuntabilitas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Astamarena Kapolri Astamarena Kapolri Pengesahan Pengesahan Dr.WAHYU HADININGRAT, S.I.K., M.H. KOMISARIS JENDERAL POLISI Dr.WAHYU HADININGRAT, S.I.K., M.H. KOMISARIS JENDERAL POLISI Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5) 1,0 –< 2,0 2,0 –< 3,0 3,0 –< 4,0 4,0 –< 4,5 4,5 – 5,0 Kinerja Level 1 Kinerja Level 2 Kinerja Level 3 Kinerja Level 4 Kinerja Level 5 Indeks Reformasi Birokrasi (RB) TW1 - - - - - TW2 - - - - - TW3 - - - - - TW4 RB<35 35≤RB<60 60≤RB<85 85≤RB<95 95≤RB≤100
9. 38.Indeks Internalisasi Budaya Integritas, Kejujuran dan Kehormatan pada Polri Indikator Kinerja Indeks internalisasi budaya integritas, kejujuran, dan kehormatan pada Polri Definisi Indeks internalisasi budaya merujuk pada seberapa dalam nilai-nilai, norma, dan keyakinan budaya dipahami, diterima, dan diterapkan oleh individu dalam suatu organisasi atau masyarakat. Dalam konteks Polri (Polisi Republik Indonesia), internalisasi budaya dapat mencakup nilai-nilai seperti integritas, kejujuran, dan kehormatan merupakan nilai-nilai fundamental yang sangat penting dalam profesi kepolisian. Indeks internalisasi budaya integritas, kejujuran, dan kehormatan pada Polri merupakan dasar untuk mewujudkan integritas dan profesionalisme anggota Polri dalam rangka membangun citra positif dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Indeks internalisasi budaya integritas, kejujuran, dan kehormatan pada Polri merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan implementasi nilai-nilai budaya integritas, kejujuran, dan kehormatan pada Polri. Indeks internalisasi budaya integritas, kejujuran, dan kehormatan pada Polri merupakan indikator kinerja yang menggambarkan sejauh mana nilai-nilai integritas, kejujuran, dan kehormatan telah diinternalisasikan dan diterapkan oleh anggota Polri dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Nilai-nilai ini bukan hanya disosialisasikan tetapi diinternalisasikan. Sosialisasi itu hanya sampai level pengetahuan atau knowledge, sementara internalisasi menempatkan di hati dan menerapkan nilai-nilai menjadi perilaku sehari-hari. Mengutip pernyataan dari John P. Kotter dalam buku The Heart of Change, bahwa 70% transformasi yang pernah dilakukan gagal karena hanya menggunakan kepala (head) tanpa melibatkan hati (heart). IKU “Indeks Internalisasi Budaya Integritas, Kejujuran dan Kehormatan pada Polri” diukur melalui survei kepada anggota Polri, yang dilakukan oleh Puslitbang Polri dengan menggunakan kuesioner yang berisi operasionalisasi dimensi dan variabel konsep serta serangkaian pernyataan perilaku yang mencerminkan dari setiap nilai integritas, kejujuran, dan kehormatan. Setiap responden diminta untuk memberikan rating dengan skala likert 1-5 atas setiap pernyataan. Data yang diperlukan dalam pengukuran indikator kinerja ini (dan penyedia data): Data terkait pelaksanaan survei internalisasi budaya integritas, kejujuran, dan kehormatan pada Polri (PIC: Puslitbang Polri). Formula IB = ( ∑ 𝑅𝑖 × 𝑁𝑖 5 i=1 5 x ∑ 𝑁𝑖 5 i=1 ) × 100 IB : Indeks Internalisasi Budaya Integritas, Kejujuran dan Kehormatan pada Polri; Ri : rating i yang diberikan pada suatu pernyataan kuesioner yang menggunakan Skala Likert 1-5; Ni : jumlah pernyataan kuesioner yang memperoleh rating I; ∑ 𝑅𝑖 5 i=1 × 𝑁𝑖 : total penjumlahan dari perkalian rating i dengan jumlah pernyataan yang memberikan rating I; ∑ 𝑁𝑖 5 i=1 : total penjumlahan pernyataan kuesioner yang memperoleh rating i. Formula digunakan oleh Puslitbang Polri. Target Kinerja Baseline 2025 2026 2027 2028 2029 82 84 86 88 90 Dimensi Satuan Pengukuran Periode Pemantauan Polarisasi Kinerja Penunjang - Triwulanan Maximize Sumber Data Penghimpun Data Pengampu Akuntabilitas Puslitbang Polri Kapuslitbang Polri Kadivpropam Polri Pengesahan Pengesahan F.X. SURYA KUMARA, S.H., M.H. BRIGADIR JENDERAL POLISI ABDUL KARIM, S.I.K., M.Si INSPEKTUR JENDERAL POLISI Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5) 1,0 –< 2,0 2,0 – < 3,0 3,0 – < 4,0 4,0 – < 4,5 4,5 – 5,0 Kinerja Level 1 Kinerja Level 2 Kinerja Level 3 Kinerja Level 4 Kinerja Level 5 Indeks internalisasi budaya integritas, kejujuran, dan kehormatan pada Polri (IB) TW1 - - - - - TW2 - - - - - TW3 - - - - - TW4 IB<70 70≤IB<80 80≤IB<90 90≤IB<95 95≤IB≤100
10. 39.Nilai Kinerja Anggaran Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Definisi Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan gabungan komponen pembentuk dari:
11. 1.Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (EKA), yaitu dari aplikasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kemenkeu;
12. 2.Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), yaitu dari aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN); Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran atau EKA Perencanaan Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis secara sistematis dan objektif atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. EKA Perencanaan Anggaran sebagai salah satu instrumen penerapan Penilaian Penganggaran Berbasis Kinerja dilaksanakan oleh Menteri Keuangan untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas. Penjelasan EKA Perencanaan Anggaran ini dijabarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau IKPA adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan RI selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Adapun indikator IKPA dijabarkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Data yang diperlukan dalam pengukuran indikator kinerja ini (dan penyedia data):  Data dari Aplikasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kemenkeu (PIC: DJA Kemenkeu RI);  Data dari Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) (PIC: DJPb Kemenkeu RI). Formula NKA = ∑ 𝑤𝑖 × 𝑋𝑖 2 i=1 NKA : Nilai Kinerja Anggaran; wi : bobot dari komponen pembentuk Nilai Kinerja Anggaran (W1=50%, W2=50%); Xi : nilai indeks masing-masing komponen pembentuk Nilai Kinerja Anggaran; X1 : nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (EKA); X2 : nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Target Kinerja Baseline 2025 2026 2027 2028 2029 93,13 93,38 94,13 94,38 94,63 Dimensi Satuan Pengukuran Periode Pemantauan Polarisasi Kinerja Penunjang - Tahunan Maximize Sumber Data Penghimpun Data Pengampu Akuntabilitas DJA Kemenkeu; DJPb Kemenkeu. Astamarena Kapolri, Puskeu (Bidang Pengendalian) Astamarena Kapolri, Kapuskeu Polri Pengesahan Pengesahan Dr.WAHYU HADININGRAT, S.I.K., M.H. KOMISARIS JENDERAL POLISI MAYA PURNAMA NINGRUM, S.E. KOMBES POL NRP 72040517 Dr.WAHYU HADININGRAT, S.I.K., M.H. KOMISARIS JENDERAL POLISI LUKAS AKBAR ABRIARI, S.I.K., M.H. BRIGADIR JENDERAL POLISI Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5) 1,0 – < 2,0 2,0 – < 3,0 3,0 – < 4,0 4,0 – < 4,5 4,5 – 5,0 Kinerja Level 1 Kinerja Level 2 Kinerja Level 3 Kinerja Level 4 Kinerja Level 5 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) TW1 NKA ≤ 40 40<NKA≤50 50<NKA≤60 60<NKA≤70 NKA > 70 TW2 NKA ≤ 50 50<NKA≤60 60<NKA≤70 70<NKA≤80 NKA > 80 TW3 NKA ≤ 60 60<NKA≤70 70<NKA≤80 80<NKA≤90 NKA > 90 TW4 NKA ≤ 70 70<NKA≤80 80<NKA≤90 90<NKA≤95 NKA > 95
13. 40.Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Polri Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Polri Definisi Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan Polri merupakan indikator kinerja untuk mencerminkan seberapa puas masyarakat atas kinerja Polri dalam memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat dalam penerimaan pengaduan, tindak lanjut pengaduan, dan penyelesaian pengaduan. Penilaian atas indikator ini diperoleh dari hasil survei yang dilakukan oleh Puslitbang Polri. Survei ini menggunakan skala penilaian 0-100. Sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pengaduan Masyarakat yang selanjutnya disebut dumas adalah bentuk penerapan pengawasan masyarakat atas sumber daya manusia Polri yang disampaikan kepada Polri berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan, atau keluhan terhadap pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur Polri. Pengelolaan Dumas di lingkungan Polri dilaksanakan terhadap dumas yang disampaikan oleh Pelapor. Dumas yang disampaikan terkait dengan: (a) pelayanan Polri; (b) penyimpangan perilaku SDM Polri; (c) penyalahgunaan tugas, fungsi, dan wewenang; dan/atau (d) proses penegakan hukum. Penyelenggara pengelolaan Dumas ada pada tingkat Mabes Polri, Polda, dan Polres. Penyelenggara pada tingkat Mabes Polri adalah: 1) Bagian Pengaduan Masyarakat Biro Perencanaan dan Administrasi Itwasum Polri; 2) Biro Pengawas Penyidikan Bareskrim Polri; 3) Bagian Pelayanan Pengaduan Divpropam Polri; 4) Petugas pada SPDT; 5) Admin Instansi; dan 6) Pejabat Penghubung. Selain itu, pengaduan masyarakat disampaikan langsung, ataupun secara tidak langsung melalui surat maupun melalui portal Presisi secara online. Data yang diperlukan dalam pengukuran indikator kinerja ini (dan penyedia data):  Data terkait pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan pengaduan masyarakat di lingkungan Polri (Puslitbang Polri). Formula DM = ( ∑ 𝑅𝑖 × 𝑁𝑖 5 i=1 5 x ∑ 𝑁𝑖 5 i=1 ) × 100 DM : tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan Polri; Ri : rating i yang diberikan pada suatu pernyataan kuesioner yang menggunakan skala Likert 1-5; Ni : jumlah pernyataan kuesioner yang memperoleh rating I; ∑ 𝑅𝑖 × 𝑁𝑖 5 i=1 : total penjumlahan dari perkalian rating i dengan jumlah pernyataan yang memberikan rating i; ∑ 𝑁𝑖 5 i=1 : total penjumlahan pernyataan kuesioner yang memperoleh rating i. Target Kinerja Baseline 2025 2026 2027 2028 2029 70 72 74 76 78 Dimensi Satuan Pengukuran Periode Pemantauan Polarisasi Kinerja Penunjang - Tahunan Maximize Sumber Data Penghimpun Data Pengampu Akuntabilitas Puslitbang Polri Kapuslitbang Polri Irwasum Polri, Kadivpropam Polri, Karowasidik Bareskrim Polri Pengesahan Pengesahan F.X. SURYA KUMARA, S.H., M.H. BRIGADIR JENDERAL POLISI Prof.Dr.DEDIPRASETYO,S.H.,M.Hum.,M.Si.,M.M. KOMISARIS JENDERAL POLISI ABDUL KARIM, S.I.K., M.Si INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. SUMARTO, M.Si. BRIGADIR JENDERAL POLISI Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5) 1,0<2,0 2,0 –< 3,0 3,0 –< 4,0 4,0 –< 4,5 4,5 – 5,0 Kinerja Level 1 Kinerja Level 2 Kinerja Level 3 Kinerja Level 4 Kinerja Level 5 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan Polri (DM) TW1 - - - - - TW2 - - - - - TW3 - - - - - TW4 DM<60 60≤DM<68 68≤DM<84 84≤DM<92 92≤DM≤100
14. 41.Persentase Penyelesaian Masalah Hukum yang dihadapi Polri Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Masalah Hukum yang dihadapi Polri Definisi Persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polri adalah proporsi jumlah total masalah hukum yang diselesaikan oleh keseluruhan SieKum Polres, Bidkum Polda dan Satker Divkum Polri dibandingkan dengan jumlah total masalah hukum yang dihadapi secara keseluruhan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Penyelesaian masalah hukum yang dimaksud adalah melalui pemberian bantuan hukum, dan pemberian saran hukum atas masalah hukum yang dihadapi Polri dan keluarga besar Polri. Ruang lingkup pengukuran dalam penyelesaian masalah hukum adalah seluruh SieKum Polres, BidKum Polda dan Divisi Hukum Polri. Data yang digunakan untuk mengukur indikator kinerja ini adalah laporan penyelesaian masalah hukum yang dihadapi oleh Polri yang berasal dari Divisi Hukum Polri, Bidkum Polda, dan Sikum Polres. Formula 𝐻 = ∑ 𝑆𝑘 𝑛 𝑘=1 ∑ 𝐻𝑘 𝑛 𝑘=1 × 100% H : persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polri; Sk : jumlah masalah hukum yang diselesaikan oleh masing-masing Polda dan Sakter Divkum Polri; Hk : jumlah total masalah hukum yang dihadapi oleh masing-masing Polda dan Satker Divkum Polri; K : Polda dan Satker Divkum Polri. Target Kinerja Baseline 2025 2026 2027 2028 2029 80% 81% 82% 83% 84% 85% Dimensi Satuan Pengukuran Periode Pemantauan Polarisasi Kinerja Penunjang Persentase (%) Triwulanan Maximize Sumber Data Penghimpun Data Pengampu Akuntabilitas Divkum Polri; Bidkum Polda; Sikum Polres. Kasikum Polres, Kabidkum Polda, Kadivkum Polri Kasikum Polres, Kabidkum Polda, Kadivkum Polri Pengesahan Pengesahan Dr. VIKTOR T. SIHOMBING, S.I.K., M.Si., M.H. INSPEKTUR JENDERAL POLISI Dr. VIKTOR T. SIHOMBING, S.I.K., M.Si., M.H. INSPEKTUR JENDERAL POLISI Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5) 1,0–< 2,0 2,0 – < 3,0 3,0 – < 4,0 4,0 – < 4,5 4,5 – 5,0 Kinerja Level 1 Kinerja Level 2 Kinerja Level 3 Kinerja Level 4 Kinerja Level 5 Persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polri (H) TW1 H < 15% 15%≤H<25% 25%≤H<45% 45%≤H<50% H ≥ 50% TW2 H < 30% 30%≤H<45% 45%≤H<60% 60%≤H<65% H ≥ 65% TW3 H < 45% 45%≤H<60% 60%≤H<75% 75%≤H<80% H ≥ 80% TW4 H < 60% 60%≤H<75% 75%≤H<90% 90%≤H<95% H ≥ 95% F. Penutup Indikator kinerja yang tercakup dalam dokumen ini adalah yang digunakan untuk mengukur pencapaian Sasaran Strategis dalam Renstra Polri 2025-2029. Manual indikator kinerja merupakan suatu dokumen yang berisikan penjelasan detail tentang indikator kinerja tersebut. Informasi yang tersaji mencakup cara menghitung capaian kinerja Polri, antara lain: definisi, formula, polarisasi, periode pemantauan, sumber data, penghimpun data, dan pengampu akuntabilitas. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA ttd. LISTYO SIGIT PRABOWO Paraf:
15. 1.Konseptor/Plt. Kabagjakum: …..
16. 2.Karojakstra : …..
17. 3.Waastamarena Kapolri : …..
18. 4.Astamarena Kapolri : …..
19. 5.Kadivkum Polri : …..
20. 6.Kasetum Polri : …..
21. 7.Wakapolri : …..

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…