DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2011

Nomor: 14
Tahun: 2011
Ditetapkan: 25 Agustus 2011
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Lembaga Administrasi Negara (LAN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Pedoman Pola Penyusunan Penjenjangan Pendidikan dan Pelatihan Teknis. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaga Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaga Negara Nomor 3890);

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4910);
4.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1972, tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan;
5.Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
6.Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebgaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005; www.djpp.depkumham.go.id
7.Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
8.Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
9.Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2011. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PEDOMAN PENYUSUNAN POLA PENJENJANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kompetensi Pegawai Negeri Sipil.
2.Instansi Pembina Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara yang secara fungsional bertanggungjawab atas pengaturan, kooordinasi, dan terjaganya kualitas dan produktivitas penyelenggaraan Diklat.
3.Instansi Pembina Jabatan Fungsional adalah lembaga pemeritah yang bertanggungjawab atas pembinaan Jabatan Fungsional tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.Instansi Teknis adalah lembaga pemerintah yang bertanggungjawab atas pembinaan Diklat Teknis sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5.Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang PNS berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
6.Diklat Teknis adalah Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS yang dapat dilakukan secara berjenjang maupun tidak berjenjang yang ditetapkan oleh Instansi Teknis masing-masing.
7.Diklat Teknis berjenjang adalah diklat teknis yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis sesuai dengan jenjang jabatan PNS dan ditetapkan oleh instansi masing-masing.

BAB II

JENIS DAN JENJANG DIKLAT TEKNIS

Pasal 2

Jenis Diklat Teknis terdiri dari: www.djpp.depkumham.go.id

a.Diklat Teknis Substantif;
b.Diklat Teknis Umum/Administrasi dan Manajemen.

Pasal 3

(1)Diklat Teknis Substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah diklat yang memberikan pengetahuan dan ketrampilan yang bersifat substantif dalam rangka pencapaian kompetensi PNS yang bersangkutan sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.
(2)Diklat Teknis Umum/Administrasi dan Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah diklat yang memberikan pengetahuan dan ketrampilan yang bersifat umum dalam rangka pencapaian kompetensi PNS terkait dengan tugas tugas yang bersifat umum, sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.

Pasal 4

Diklat Teknis Substantif maupun Diklat Teknis Umum/Administrasi dan manajemen dapat bersifat tunggal dan dapat bersifat berjenjang.

Pasal 5

(1)Diklat Teknis yang bersifat tunggal merupakan satu jenis Diklat yang diberikan kepada seluruh PNS pada masing-masing instansi dalam rangka peningkatan wawasan tugas dan fungsi instansi maupun unit organisasi secara umum.
(2)Diklat Teknis berjenjang merupakan satu jenis diklat yang diberikan kepada PNS secara berjenjang pada masing-masing instansi sesuai jenjang jabatan dalam rangka peningkatan kompetensi teknis/bidang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi maupun unit organisasi.

BAB III

PENYUSUNAN DIKLAT TEKNIS BERJENJANG

Pasal 6

(1)Diklat Teknis berjenjang disusun mengacu pada jenjang kompetensi jabatan dan hasil analisa kebutuhan diklat setiap jenjang jabatan pada masing-masing unit organisasi.
(2)Penyusunan Diklat teknis berjenjang dilakukan dengan berdasarkan pada tujuan diklat baik aspek kognitif, afektif maupun psikomotor untuk masing-masing tingkatan kompetensi yang akan dicapai melalui pembelajaran.
(3)Jenjang Diklat Teknis terdiri dari:
1. a.Diklat Teknis Tingkat Dasar;
2. b.Diklat Teknis Tingkat Lanjutan;
3. c.Diklat Teknis Tingkat Tinggi.

Pasal 7

Penetapan jenjang Diklat Teknis Substantif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilakukan oleh pimpinan instansi masing-masing setelah berkoordinasi dengan Instansi Pembina.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. www.djpp.depkumham.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2011 KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA ASMAWI REWANSYAH Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 September 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PATRIALIS AKBAR BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 545 www.djpp.depkumham.go.id

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4910);
4.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1972, tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan;
5.Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
6.Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebgaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005; www.djpp.depkumham.go.id
7.Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
8.Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
9.Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2011. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PEDOMAN PENYUSUNAN POLA PENJENJANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kompetensi Pegawai Negeri Sipil.
2.Instansi Pembina Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara yang secara fungsional bertanggungjawab atas pengaturan, kooordinasi, dan terjaganya kualitas dan produktivitas penyelenggaraan Diklat.
3.Instansi Pembina Jabatan Fungsional adalah lembaga pemeritah yang bertanggungjawab atas pembinaan Jabatan Fungsional tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.Instansi Teknis adalah lembaga pemerintah yang bertanggungjawab atas pembinaan Diklat Teknis sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5.Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang PNS berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
6.Diklat Teknis adalah Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS yang dapat dilakukan secara berjenjang maupun tidak berjenjang yang ditetapkan oleh Instansi Teknis masing-masing.
7.Diklat Teknis berjenjang adalah diklat teknis yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis sesuai dengan jenjang jabatan PNS dan ditetapkan oleh instansi masing-masing.

BAB II

JENIS DAN JENJANG DIKLAT TEKNIS

Pasal 2

Jenis Diklat Teknis terdiri dari: www.djpp.depkumham.go.id

a.Diklat Teknis Substantif;
b.Diklat Teknis Umum/Administrasi dan Manajemen.

Pasal 3

(1)Diklat Teknis Substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah diklat yang memberikan pengetahuan dan ketrampilan yang bersifat substantif dalam rangka pencapaian kompetensi PNS yang bersangkutan sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.
(2)Diklat Teknis Umum/Administrasi dan Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah diklat yang memberikan pengetahuan dan ketrampilan yang bersifat umum dalam rangka pencapaian kompetensi PNS terkait dengan tugas tugas yang bersifat umum, sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.

Pasal 4

Diklat Teknis Substantif maupun Diklat Teknis Umum/Administrasi dan manajemen dapat bersifat tunggal dan dapat bersifat berjenjang.

Pasal 5

(1)Diklat Teknis yang bersifat tunggal merupakan satu jenis Diklat yang diberikan kepada seluruh PNS pada masing-masing instansi dalam rangka peningkatan wawasan tugas dan fungsi instansi maupun unit organisasi secara umum.
(2)Diklat Teknis berjenjang merupakan satu jenis diklat yang diberikan kepada PNS secara berjenjang pada masing-masing instansi sesuai jenjang jabatan dalam rangka peningkatan kompetensi teknis/bidang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi maupun unit organisasi.

BAB III

PENYUSUNAN DIKLAT TEKNIS BERJENJANG

Pasal 6

(1)Diklat Teknis berjenjang disusun mengacu pada jenjang kompetensi jabatan dan hasil analisa kebutuhan diklat setiap jenjang jabatan pada masing-masing unit organisasi.
(2)Penyusunan Diklat teknis berjenjang dilakukan dengan berdasarkan pada tujuan diklat baik aspek kognitif, afektif maupun psikomotor untuk masing-masing tingkatan kompetensi yang akan dicapai melalui pembelajaran.
(3)Jenjang Diklat Teknis terdiri dari:
1. a.Diklat Teknis Tingkat Dasar;
2. b.Diklat Teknis Tingkat Lanjutan;
3. c.Diklat Teknis Tingkat Tinggi.

Pasal 7

Penetapan jenjang Diklat Teknis Substantif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilakukan oleh pimpinan instansi masing-masing setelah berkoordinasi dengan Instansi Pembina.