Lembaga Administrasi Negara (LAN)
Lembaga Administrasi Negara (LAN) adalah lembaga pemerintah yang mengemban tugas utama dalam pembinaan, pengkajian, dan pengembangan administrasi negara, berperan krusial dalam menciptakan birokrasi yang profesional dan berintegritas di Indonesia. Signifikansinya terletak pada perannya sebagai think tank dan pelaksana kebijakan untuk peningkatan kualitas aparatur sipil negara (ASN) serta reformasi tata kelola pemerintahan. Ruang lingkup operasional LAN mencakup perumusan kebijakan dan regulasi terkait manajemen ASN, penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan kompetensi, serta pelaksanaan program strategis seperti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (PIM) dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) untuk mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur.
1 pejabat aktifDiperbarui 4 minggu lalu
Kepemimpinan
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Lembaga Administrasi Negara (LAN)
Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengemban mandat vital dalam pembinaan, pengkajian, dan pengembangan administrasi negara. Kehadirannya signifikan untuk meningkatkan kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan di Indonesia, sejalan dengan upaya pembangunan nasional.
Ruang lingkup tugas LAN meliputi aspek regulatori melalui perumusan kebijakan manajemen ASN, pelayanan berupa pelatihan dan pendidikan, serta program strategis pengembangan kompetensi. Ini mencakup penyusunan standar dan pedoman penyelenggaraan pelatihan bagi ASN.
Program strategis LAN meliputi Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (PIM) untuk membentuk pemimpin birokrasi, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS), serta pengembangan kompetensi teknis dan fungsional. LAN juga melakukan kajian dan penelitian administrasi negara untuk mendukung reformasi birokrasi.
LAN berkontribusi pada isu-isu nasional melalui peningkatan kualitas SDM aparatur dan reformasi birokrasi. Lembaga ini menjadi garda terdepan dalam mendorong birokrasi yang bersih, efektif, dan efisien, serta meningkatkan tata kelola pemerintahan.
Warga negara secara tidak langsung merasakan manfaat LAN melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dari ASN yang telah dididik dan dilatih. Secara langsung, instansi atau individu dapat berinteraksi dengan LAN untuk program pelatihan, akses kajian, atau kerja sama pengembangan kapasitas SDM aparatur.
Sebagai lembaga strategis, LAN memegang peran krusial dalam pembangunan kapasitas birokrasi dan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia. Melalui mandatnya, LAN berupaya menciptakan ASN yang profesional dan berintegritas, yang pada akhirnya berdampak positif pada pembangunan nasional dan pelayanan publik.
DokumenLihat semua
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2022
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2018
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2012
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II.
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2016
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 19 Tahun 2013
Memberikan standar dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik bagi seluruh satuan kerja di lingkungan LAN sehingga diperoleh keseragaman layanan informasi publik di lingkungan LAN.
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2020
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 17 Tahun 2017
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2016
Petunjuk Teknis Penilaian Kualitas Hasil Kegiatan Analis Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, digunakan sebagai acuan dalam Penilaian Kualitas Hasil Kegiatan Analis Kebijakan di seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.
