DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2011

Nomor: 15
Tahun: 2011
Ditetapkan: 25 Agustus 2011
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Lembaga Administrasi Negara (LAN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional. Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2.Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
4.Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan;
5.Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil;
6.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah; www.djpp.depkumham.go.id
7.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Swasta Penyelengara Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pegawai Negeri Sipil;
8.Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2011. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Pendidikan dan Pelatihan Fungsional, yang selanjutnya disebut Diklat Fungsional adalah Diklat yang memberikan pengetahuan dan/atau penguasaan ketrampilan di bidang tugas yang terkait dengan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.
2.Diklat Fungsional merupakan Diklat yang dilaksanakan untuk melengkapi persyaratan kompetensi sesuai jabatan fungsional masing-masing yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas jabatannya.
3.Instansi Pembina Diklat PNS yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara yang secara fungsional bertanggung jawab dalam aspek-aspek pengaturan, koordinasi, dan penyelenggaraan serta pengawasan Diklat.
4.Instansi Pengendali Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pengendali adalah Badan Kepegawaian Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengembangan dan pengawasan standar kompetensi jabatan serta pengendalian pemanfaatan lulusan Diklat.
5.Instansi Pembina Jabatan Fungsional adalah Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab atas Pembinaan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN DIKLAT FUNGSIONAL

Pasal 2

Diklat Fungsional diselenggarakan dengan tujuan untuk:

a.meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatanya secara professional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kompetensi jabatanya.
b.memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat. www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 3

Sasaran Diklat Fungsional adalah terwujudnya PNS yang profesional sesuai jenjang jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya.

BAB III

PEMBINAAN

Pasal 4

(1)Pembinaan Diklat Fungsional dilaksanakan oleh instansi Pembina Jabatan Fungsional masing-masing dengan berkoordinasi dengan Instansi Pembina.
(2)Pembinaan Diklat Fungsional oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional dilakukan melalui penyusunan pedoman Diklat, standarisasi dan pengembangan kurikulum Diklat, pengembangan modul/bahan ajar, bimbingan penyelenggaraan Diklat, serta evaluasi penyelenggaraan Diklat.
(3)Pembinaan Diklat Fungsional oleh Instansi Pembina dilakukan melalui :
1. a.Bimbingan dalam penyusunan pedoman Diklat Fungsional;
2. b.Bimbingan dalam standarisasi dan pengembangan kurikulum Diklat Fungsional;
3. c.Bimbingan dalam Penyelenggaraan Diklat fungsional;
4. d.Akreditasi Lembaga Diklat Pemerintah dan Swasta dalam menyelenggaraan Diklat Fungsional;
5. e.Pengembangan sistem informasi Diklat Fungsional;
6. f.Pengawasan terhadap program dan penyelenggaraan Diklat fungsional;
7. g.Pemberian bantuan teknis melalui perkonsultasian serta evaluasi Diklat.

BAB IV

IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DIKLAT FUNGSIONAL

Pasal 5

(1)Setiap Instansi Pemerintah menyusun rencana penyelenggaran diklat fungsional berdasarkan analisis kebutuhan diklat dengan mempertimbangkan rencana pengembangan karir pegawai atau pejabat fungsional sesuai dengan sasaran bidang tugas masing-masing.
(2)Rencana Kebutuhan Diklat Fungsional sebagaimaan dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan dikoordinasikan dengan Instansi Pembina.
(3)Instansi Pembina Diklat PNS melakukan evaluasi atas program dan penyelenggaran Diklat Fungsional, serta memberikan bantuan perkonsultasian dalam hal pemenuhan persyaratan penyelenggaraan Diklat Teknis pada instansi yang bersangkutan.

BAB V

JENIS DAN JENJANG DIKLAT FUNGSIONAL

Pasal 6

(1)Jenis Diklat Fungsional terdiri atas:
1. a.Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional ;
2. b.Diklat Fungsional Berjenjang.
(2)Jenjang Diklat Fungsional terdiri dari:
1. a.Diklat Fungsional Keahlian; yang terdiri dari Tingkat Pertama, Tingkat Muda, Tingkat Madya, dan Tingkat Utama;
2. b.Diklat Fungsional Keterampilan; yang terdiri dari Tingkat Pelaksana, Tingkat Pelaksana Lanjutan, dan Tingkat Penyelia. www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 7

(1)Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dengan Pasal 6 ayat
(1)huruf a adalah Diklat prasyarat bagi PNS untuk dapat diangkat dalam jabatan fungsional.
(2)Diklat Fungsional Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memberikan pembekalan kompetensi inti yang diperlukan seseorang pejabat fungsional dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 8

(1)Diklat Fungsional Berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan diklat yang disusun secara berjenjang sesuai dengan jenjang jabatanya yang dipersyaratkan untuk pengangkatan dalam jenjang jabatan fungsional setingkat lebih tinggi.
(2)Diklat Fungsional Berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memberikan pembekalan dalam rangka menambah dan memantapkan kompetensi inti yang diperlukan pejabat fungsional yang telah dimiliki sebelumnya dalam rangka menduduki jenjang jabatan fungsional setingkat lebih tinggi.

Pasal 9

Jenjang Diklat Fungsional ditetapkan oleh masing-masing instansi Pembina Jabatan Fungsional setelah berkoordinasi dengan Instansi Pembina Diklat PNS.

BAB VI

PESERTA DIKLAT FUNGSIONAL

Pasal 10

(1)Peserta Diklat Fungsional Pembentukan dan Diklat Fungsional Berjenjang bersifat selektif dan merupakan penugasan dengan memperhatikan rencana pengembangan karir PNS yang bersangkutan.
(2)Peserta Diklat Fungsional Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti setelah terlebih dahulu mengkuti paling sedikit 2 (dua) kali diklat teknis substantif yang berbeda sesuai dengan kompetensi bidang jabatannya masing-masing.
(3)Peserta Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang akan menduduki Jabatan Fungsional tertentu.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
4.Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan;
5.Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil;
6.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah; www.djpp.depkumham.go.id
7.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Swasta Penyelengara Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pegawai Negeri Sipil;
8.Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2011. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Pendidikan dan Pelatihan Fungsional, yang selanjutnya disebut Diklat Fungsional adalah Diklat yang memberikan pengetahuan dan/atau penguasaan ketrampilan di bidang tugas yang terkait dengan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.
2.Diklat Fungsional merupakan Diklat yang dilaksanakan untuk melengkapi persyaratan kompetensi sesuai jabatan fungsional masing-masing yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas jabatannya.
3.Instansi Pembina Diklat PNS yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara yang secara fungsional bertanggung jawab dalam aspek-aspek pengaturan, koordinasi, dan penyelenggaraan serta pengawasan Diklat.
4.Instansi Pengendali Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pengendali adalah Badan Kepegawaian Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengembangan dan pengawasan standar kompetensi jabatan serta pengendalian pemanfaatan lulusan Diklat.
5.Instansi Pembina Jabatan Fungsional adalah Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab atas Pembinaan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN DIKLAT FUNGSIONAL

Pasal 2

Diklat Fungsional diselenggarakan dengan tujuan untuk:

a.meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatanya secara professional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kompetensi jabatanya.
b.memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat. www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 3

Sasaran Diklat Fungsional adalah terwujudnya PNS yang profesional sesuai jenjang jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya.

BAB III

PEMBINAAN

Pasal 4

(1)Pembinaan Diklat Fungsional dilaksanakan oleh instansi Pembina Jabatan Fungsional masing-masing dengan berkoordinasi dengan Instansi Pembina.
(2)Pembinaan Diklat Fungsional oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional dilakukan melalui penyusunan pedoman Diklat, standarisasi dan pengembangan kurikulum Diklat, pengembangan modul/bahan ajar, bimbingan penyelenggaraan Diklat, serta evaluasi penyelenggaraan Diklat.
(3)Pembinaan Diklat Fungsional oleh Instansi Pembina dilakukan melalui :
1. a.Bimbingan dalam penyusunan pedoman Diklat Fungsional;
2. b.Bimbingan dalam standarisasi dan pengembangan kurikulum Diklat Fungsional;
3. c.Bimbingan dalam Penyelenggaraan Diklat fungsional;
4. d.Akreditasi Lembaga Diklat Pemerintah dan Swasta dalam menyelenggaraan Diklat Fungsional;
5. e.Pengembangan sistem informasi Diklat Fungsional;
6. f.Pengawasan terhadap program dan penyelenggaraan Diklat fungsional;
7. g.Pemberian bantuan teknis melalui perkonsultasian serta evaluasi Diklat.

BAB IV

IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DIKLAT FUNGSIONAL

Pasal 5

(1)Setiap Instansi Pemerintah menyusun rencana penyelenggaran diklat fungsional berdasarkan analisis kebutuhan diklat dengan mempertimbangkan rencana pengembangan karir pegawai atau pejabat fungsional sesuai dengan sasaran bidang tugas masing-masing.
(2)Rencana Kebutuhan Diklat Fungsional sebagaimaan dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan dikoordinasikan dengan Instansi Pembina.
(3)Instansi Pembina Diklat PNS melakukan evaluasi atas program dan penyelenggaran Diklat Fungsional, serta memberikan bantuan perkonsultasian dalam hal pemenuhan persyaratan penyelenggaraan Diklat Teknis pada instansi yang bersangkutan.

BAB V

JENIS DAN JENJANG DIKLAT FUNGSIONAL

Pasal 6

(1)Jenis Diklat Fungsional terdiri atas:
1. a.Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional ;
2. b.Diklat Fungsional Berjenjang.
(2)Jenjang Diklat Fungsional terdiri dari:
1. a.Diklat Fungsional Keahlian; yang terdiri dari Tingkat Pertama, Tingkat Muda, Tingkat Madya, dan Tingkat Utama;
2. b.Diklat Fungsional Keterampilan; yang terdiri dari Tingkat Pelaksana, Tingkat Pelaksana Lanjutan, dan Tingkat Penyelia. www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 7

(1)Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dengan Pasal 6 ayat
(1)huruf a adalah Diklat prasyarat bagi PNS untuk dapat diangkat dalam jabatan fungsional.
(2)Diklat Fungsional Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memberikan pembekalan kompetensi inti yang diperlukan seseorang pejabat fungsional dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 8

(1)Diklat Fungsional Berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan diklat yang disusun secara berjenjang sesuai dengan jenjang jabatanya yang dipersyaratkan untuk pengangkatan dalam jenjang jabatan fungsional setingkat lebih tinggi.
(2)Diklat Fungsional Berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memberikan pembekalan dalam rangka menambah dan memantapkan kompetensi inti yang diperlukan pejabat fungsional yang telah dimiliki sebelumnya dalam rangka menduduki jenjang jabatan fungsional setingkat lebih tinggi.

Pasal 9

Jenjang Diklat Fungsional ditetapkan oleh masing-masing instansi Pembina Jabatan Fungsional setelah berkoordinasi dengan Instansi Pembina Diklat PNS.

BAB VI

PESERTA DIKLAT FUNGSIONAL

Pasal 10

(1)Peserta Diklat Fungsional Pembentukan dan Diklat Fungsional Berjenjang bersifat selektif dan merupakan penugasan dengan memperhatikan rencana pengembangan karir PNS yang bersangkutan.
(2)Peserta Diklat Fungsional Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti setelah terlebih dahulu mengkuti paling sedikit 2 (dua) kali diklat teknis substantif yang berbeda sesuai dengan kompetensi bidang jabatannya masing-masing.
(3)Peserta Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang akan menduduki Jabatan Fungsional tertentu.