DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2013

Nomor: 15
Tahun: 2013
Ditetapkan: 11 Oktober 2013
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Lembaga Administrasi Negara (LAN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1246 2

2.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
3.Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan;
4.Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 5 Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
6.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non- Kementerian; 7 Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara; Memperhatikan: Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B-3043/M.PAN- RB/10/2013, tanggal 4 Oktober 2013; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAHASA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Balai Pendidikan dan Pelatihan Bahasa, yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut Balai Diklat Bahasa adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pendidikan dan pelatihan bahasa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Diklat Aparatur melalui Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Aparatur Nasional. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.12463
(2)Balai Diklat Bahasa dipimpin oleh Kepala Balai.

Pasal 2

Balai Diklat Bahasa mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan bahasa bagi aparatur.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Diklat Bahasa menyelenggarakan fungsi :

1.penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan bahasa;
2.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bahasa;
3.evaluasi pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan bahasa;
4.penyusunan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bahasa;
5.pelaksanaan kerja sama pendidikan dan pelatihan bahasa;
6.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Diklat Bahasa; dan
7.bantuan teknis kepada kelompok jabatan fungsional di lingkungannya.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Balai Diklat Bahasa terdiri atas:

a.Subbagian Tata Usaha;
b.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, penjadualan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, administrasi akademik, penyiapan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan, urusan keuangan, dan penyusunan laporan kerja Balai Diklat Bahasa, serta bantuan teknis kepada kelompok jabatan fungsional di lingkungannya.

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1246 4

Pasal 7

(1)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(2)Masing-masing kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Balai.
(3)Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Balai, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Koordinator Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan Unit Organisasi Balai Diklat Bahasa maupun dengan instansi lain di luar Balai Diklat Bahasa.

Pasal 9

Kepala Balai dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 10

Kepala Balai dan Kepala Subbagian Tata Usaha, wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan dan apabila terjadi penyimpangan pelaksanaan tugas wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
3.Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan;
4.Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 5 Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
6.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non- Kementerian; 7 Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara; Memperhatikan: Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B-3043/M.PAN- RB/10/2013, tanggal 4 Oktober 2013; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAHASA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Balai Pendidikan dan Pelatihan Bahasa, yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut Balai Diklat Bahasa adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pendidikan dan pelatihan bahasa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Diklat Aparatur melalui Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Aparatur Nasional. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.12463
(2)Balai Diklat Bahasa dipimpin oleh Kepala Balai.

Pasal 2

Balai Diklat Bahasa mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan bahasa bagi aparatur.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Diklat Bahasa menyelenggarakan fungsi :

1.penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan bahasa;
2.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bahasa;
3.evaluasi pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan bahasa;
4.penyusunan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bahasa;
5.pelaksanaan kerja sama pendidikan dan pelatihan bahasa;
6.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Diklat Bahasa; dan
7.bantuan teknis kepada kelompok jabatan fungsional di lingkungannya.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Balai Diklat Bahasa terdiri atas:

a.Subbagian Tata Usaha;
b.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

(1)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(2)Masing-masing kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Balai.
(3)Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 8

Pasal 9

Kepala Balai dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.