DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2016

Nomor: 15
Tahun: 2016
Ditetapkan: 6 Oktober 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan pada seluruh instansi pusat dan daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan amanat Pasal 27 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya, perlu pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji kompetensi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Petunjuk Teknis Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan; www.peraturan.go.id 2016, No.1984 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
3.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
4.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor1342);
6.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 31 Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1769);
7.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1330);
8.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Penilaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan (Berita Negara Republik Indonesia www.peraturan.go.id 2016, No.1984 Tahun 2015 Nomor 1225);
9.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1116); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga ini.

Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan pada seluruh instansi pusat dan daerah.

Pasal 3

Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2016, No.1984 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2016 KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA, ttd. ADI SURYANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2016, No.1984 www.peraturan.go.id 2016, No.1984 www.peraturan.go.id 2016, No.1984 www.peraturan.go.id 2016, No.1984 www.peraturan.go.id 2016, No.1984 www.peraturan.go.id 2016, No.1984 www.peraturan.go.id 2016, No.1984 www.peraturan.go.id 2016, No.1984 www.peraturan.go.id 2016, No.1984 www.peraturan.go.id 2016, No.1984 www.peraturan.go.id 2016, No.1984 www.peraturan.go.id 2016, No.1984 www.peraturan.go.id 2016, No.1984 www.peraturan.go.id 2016, No.1984 www.peraturan.go.id 2016, No.1984 www.peraturan.go.id 2016, No.1984 www.peraturan.go.id 2016, No.1984 www.peraturan.go.id 2016, No.1984 www.peraturan.go.id 2016, No.1984 www.peraturan.go.id 2016, No.1984 www.peraturan.go.id 2016, No.1984 www.peraturan.go.id 2016, No.1984 www.peraturan.go.id 2016, No.1984 www.peraturan.go.id 2016, No.1984 www.peraturan.go.id 2016, No.1984 www.peraturan.go.id 2016, No.1984 www.peraturan.go.id 2016, No.1984 www.peraturan.go.id 2016, No.1984 www.peraturan.go.id 2016, No.1984 www.peraturan.go.id 2016, No.1984 www.peraturan.go.id 2016, No.1984 www.peraturan.go.id 2016, No.1984 www.peraturan.go.id 2016, No.1984 www.peraturan.go.id 2016, No.1984 www.peraturan.go.id 2016, No.1984 www.peraturan.go.id 2016, No.1984 www.peraturan.go.id 2016, No.1984 www.peraturan.go.id 2016, No.1984 www.peraturan.go.id 2016, No.1984 www.peraturan.go.id 2016, No.1984 www.peraturan.go.id 2016, No.1984 www.peraturan.go.id 2016, No.1984 www.peraturan.go.id 2016, No.1984 www.peraturan.go.id 2016, No.1984 www.peraturan.go.id 2016, No.1984 www.peraturan.go.id 2016, No.1984 www.peraturan.go.id 2016, No.1984 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…