DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 22 Tahun 2015

Nomor: 22
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 Maret 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, dan Seleksi Calon Widyaiswara yang selanjutnya disebut Pedoman digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Diklat dan Seleksi Calon Widyaiswara oleh Instansi Pembina Diklat dan/atau Lembaga Diklat Pemerintah yang telah terakreditasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memperoleh Widyaiswara yang kompeten sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan Diklat dan Seleksi bagi Calon Widyaiswara;
c.bahwa maka Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dan Seleksi Calon Widyaiswara tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara www.peraturan.go.id 2015, No.1299 2 Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, dan Seleksi Calon Widyaiswara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Inddonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193); www.peraturan.go.id 2015, No.1299 3
6.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
10.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1068);
12.Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2015 dan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 335); www.peraturan.go.id 2015, No.1299 4 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN SELEKSI CALON WIDYAISWARA.

Pasal 1

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, dan Seleksi Calon Widyaiswara yang selanjutnya disebut Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Diklat dan Seleksi Calon Widyaiswara oleh Instansi Pembina Diklat dan/atau Lembaga Diklat Pemerintah yang telah terakreditasi.

Pasal 3

Dengan diterbitkannya Peraturan ini, maka Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dan Seleksi Calon Widyaiswara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan Kepala ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. www.peraturan.go.id 2015, No.1299 5 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2015 KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA, AGUS DWIYANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YASONNA H. LAOLY www.peraturan.go.id 2015, No.1299 6 www.peraturan.go.id 2015, No.1299 7 www.peraturan.go.id 2015, No.1299 8 www.peraturan.go.id 2015, No.1299 9 www.peraturan.go.id 2015, No.1299 10 www.peraturan.go.id 2015, No.1299 11 www.peraturan.go.id 2015, No.1299 12 www.peraturan.go.id 2015, No.1299 13 www.peraturan.go.id 2015, No.1299 14 www.peraturan.go.id 2015, No.1299 15 www.peraturan.go.id 2015, No.1299 16 www.peraturan.go.id 2015, No.1299 17 www.peraturan.go.id 2015, No.1299 18 www.peraturan.go.id 2015, No.1299 19 www.peraturan.go.id 2015, No.1299 20 www.peraturan.go.id 2015, No.1299 21 www.peraturan.go.id 2015, No.1299 22 www.peraturan.go.id 2015, No.1299 23 www.peraturan.go.id 2015, No.1299 24 www.peraturan.go.id 2015, No.1299 25 www.peraturan.go.id 2015, No.1299 26 www.peraturan.go.id 2015, No.1299 27 www.peraturan.go.id 2015, No.1299 28 www.peraturan.go.id 2015, No.1299 29 www.peraturan.go.id 2015, No.1299 30 www.peraturan.go.id 2015, No.1299 31 www.peraturan.go.id 2015, No.1299 32 www.peraturan.go.id 2015, No.1299 33 www.peraturan.go.id 2015, No.1299 34 www.peraturan.go.id 2015, No.1299 35 www.peraturan.go.id 2015, No.1299 36 www.peraturan.go.id 2015, No.1299 37 www.peraturan.go.id 2015, No.1299 38 www.peraturan.go.id 2015, No.1299 39 www.peraturan.go.id 2015, No.1299 40 www.peraturan.go.id 2015, No.1299 41 www.peraturan.go.id 2015, No.1299 42 www.peraturan.go.id 2015, No.1299 43 www.peraturan.go.id 2015, No.1299 44 www.peraturan.go.id 2015, No.1299 45 www.peraturan.go.id 2015, No.1299 46 www.peraturan.go.id 2015, No.1299 47 www.peraturan.go.id 2015, No.1299 48 www.peraturan.go.id 2015, No.1299 49 www.peraturan.go.id 2015, No.1299 50 www.peraturan.go.id 2015, No.1299 51 www.peraturan.go.id 2015, No.1299 52 www.peraturan.go.id 2015, No.1299 53 www.peraturan.go.id 2015, No.1299 54 www.peraturan.go.id 2015, No.1299 55 www.peraturan.go.id 2015, No.1299 56 www.peraturan.go.id 2015, No.1299 57 www.peraturan.go.id 2015, No.1299 58 www.peraturan.go.id 2015, No.1299 59 www.peraturan.go.id 2015, No.1299 60 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…