DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 23 Tahun 2016

Nomor: 23
Tahun: 2016
Ditetapkan: 25 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Pelatihan Penerapan Kebijakan/Training of Facilitator, adalah Pelatihan yang dilaksanakan untuk mempersiapkan penerapan kebijakan secara terpadu dengan pelatihan penyelenggaraan dan fasilitasi pembelajaran pertama kali pada program Pelatihan yang telah dikembangkan dan disempurnakan oleh Instansi Pembina Diklat terhadap sistem penyelenggaraan atau komponen program Pelatihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa hasil pengembangan dan penyempurnaan terhadap program pendidikan dan pelatihan, dalam pelaksanaannya secara nasional memerlukan persiapan berbagai sumber daya pelatihan pada Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelatihan Penerapan Kebijakan/Training Of Facilitator; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494); www.peraturan.go.id 2016, No.2067

2.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
3.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);
4.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1114); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN/TRAINING OF FACILITATOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1.Pelatihan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pelatihan ASN adalah proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara.
2.Pelatihan Penerapan Kebijakan/Training of Facilitator, adalah Pelatihan yang dilaksanakan untuk mempersiapkan penerapan kebijakan secara terpadu dengan pelatihan penyelenggaraan dan fasilitasi pembelajaran pertama kali pada program Pelatihan yang telah dikembangkan dan disempurnakan oleh Instansi Pembina Diklat terhadap sistem penyelenggaraan atau komponen program Pelatihan.
3.Instansi Pembina Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut sebagai Instansi Pembina Diklat adalah Lembaga Administrasi Negara (LAN), yang secara www.peraturan.go.id 2016, No.2067 teknis bertanggungjawab atas pengaturan, koordinasi dan penyelenggaraan Pelatihan.
4.Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi adalah satuan unit organisasi penyelenggara Pelatihan baik yang berdiri sendiri maupun bagian dari satuan unit organisasi yang mendapat akreditasi dari Instansi Pembina Diklat untuk menyelenggarakan Pelatihan tertentu.
5.Pengelola Pelatihan adalah Pegawai ASN yang bertugas pada lembaga Pelatihan yang bertanggungjawab melakukan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi Pelatihan dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina Diklat.
6.Penyelenggara Pelatihan adalah Pegawai ASN yang bertugas pada lembaga Pelatihan yang secara teknis melaksanakan dukungan administratif penyelenggaraan Pelatihan tertentu sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina Diklat.
7.Tenaga Pengajar adalah Widyaiswara/Akademisi/ Praktisi yang mempunyai tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk mendidik, mengajar, melatih pegawai ASN, serta mengevaluasi dan pengembangan Pelatihan pada lembaga Pelatihan.
8.Bahan Ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu tenaga pengajar dalam melaksanakan proses pembelajaran Pelatihan Penerapan Kebijakan.
9.Non-residensial program adalah penyelenggaraan program Pelatihan yang tidak mewajibkan peserta menginap di tempat Pelatihan.
10.Surat Keterangan Pelatihan adalah surat pernyataan otentik yang menerangkan bahwa pemiliknya telah menyelesaikan keseluruhan proses belajar mengajar atau mengelola atau melatih dalam program Pelatihan dan dinyatakan berhasil dengan baik. www.peraturan.go.id 2016, No.2067

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pelatihan Penerapan Kebijakan/Training Of Facilitator diselenggarakan dengan tujuan untuk:

a.penerapan kebijakan terpadu dengan penyelenggaraan program pelatihan yang telah dikembangkan dan disempurnakan oleh Instansi Pembina Diklat; dan
b.meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan bagi tenaga pelatihan, untuk mempersiapkan penyelenggaraan pertama kali program pelatihan yang telah dikembangkan dan disempurnakan oleh Instansi Pembina Diklat.

Pasal 3

Sasaran Pelatihan Penerapan Kebijakan/Training Of Facilitator adalah terlaksananya penerapan kebijakan terpadu dengan penyelenggaraan program pelatihan dan terwujudnya kesiapan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi dalam menyelenggarakan kebijakan penyelenggaraan program pelatihan yang telah dikembangkan dan disempurnakan oleh Instansi Pembina Diklat.

BAB III

KOMPETENSI

Pasal 4

Kompetensi yang dibangun dalam Pelatihan Penerapan Kebijakan/Training Of Facilitator adalah:

a.memahami landasan pengembangan program Pelatihan;
b.memahami pedoman penyelenggaraan Pelatihan;
c.memahami pokok substansi Mata Pelatihan;
d.menerapkan inovasi metode pembelajaran;
e.menerapkan sistem evaluasi/penilaian; dan
f.melakukan transfer knowledge dan skill. www.peraturan.go.id 2016, No.2067

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN

Pasal 5

(1)Pembinaan Pelatihan Penerapan Kebijakan/Training Of Facilitator dilaksanakan oleh Instansi Pembina Diklat melalui Deputi yang membidangi Pelatihan Aparatur.
(2)Pembinaan Pelatihan Penerapan Kebijakan/Training Of Facilitator dilakukan melalui: penyusunan pedoman pelatihan, standarisasi dan pengembangan kurikulum, pengembangan Bahan Ajar/Modul, bimbingan penyelenggaraan pelatihan, pemberian ijin penyelenggaraan pelatihan, melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pelatihan Penerapan Kebijakan secara nasional, serta pemberian bantuan teknis melalui perkonsultasian.

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan Pelatihan Penerapan Kebijakan/ Training Of Facilitator bersifat non-residensial program.
(2)Penyelenggaraan Pelatihan Penerapan Kebijakan/ Training Of Facilitator dilaksanakan oleh Instansi Pembina Diklat.
(3)Penyelenggaraan Pelatihan Penerapan Kebijakan/ Training Of Facilitator yang dilakukan oleh Instansi Pembina Diklat dilaksanakan oleh Kedeputian yang membidangi Pelatihan Aparatur melalui unit yang membidangi pengembangan program dan pembinaan Pelatihan.
(4)Penyelenggaraan Pelatihan Penerapan Kebijakan/ Training Of Facilitator yang dilakukan oleh Instansi Pembina Diklat dalam hal keterbatasan anggaran dapat dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi dengan memperhatikan ketentuan dalam pedoman ini. www.peraturan.go.id 2016, No.2067

BAB V

PESERTA

Pasal 7

(1)Peserta Pelatihan Penerapan Kebijakan/Training Of Facilitator adalah tenaga pelatihan yang mengikuti program Pelatihan dalam rangka memenuhi persyaratan kompetensi yang terkait dengan penyelenggaraan kebijakan pelatihan yang telah dikembangkan oleh Instansi Pembina Diklat, sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.
(2)Jumlah peserta Pelatihan Penerapan Kebijakan/Training Of Facilitator minimal 8 (delapan) orang peserta dalam satu kelompok peminatan atau spesialisasi dan Paling banyak 30 (tiga puluh) orang dalam satu angkatan.

BAB VI

KURIKULUM DAN BAHAN AJAR

Pasal 8

(1)Kurikulum Pelatihan Penerapan Kebijakan/Training Of Facilitator mengacu pada Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pelatihan Kepemimpinan dan/atau Pelatihan Teknis dan/atau Pelatihan Fungsional di bawah pembinaan Lembaga Administrasi Negara sebagai Instansi Pembina.
(2)Kurikulum dan Mata Pelatihan Penerapan Kebijakan/Training Of Facilitator disusun oleh Instansi Pembina Diklat melalui Deputi yang membidangi Pelatihan Aparatur.
(3)Penyusunan dan pengembangan kurikulum Pelatihan Penerapan Kebijakan/Training Of Facilitator diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran Pelatihan Penerapan Kebijakan. www.peraturan.go.id 2016, No.2067

Pasal 9

(1)Bahan ajar Pelatihan Penerapan Kebijakan/Training Of Facilitator disusun dan disesuaikan dengan kurikulum dan kompetensi yang akan dibangun dalam Pelatihan yang dikembangkan.
(2)Bahan ajar Pelatihan Penerapan Kebijakan/Training Of Facilitator dapat berupa modul dan/atau bahan lain sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII

JANGKA WAKTU

Pasal 10

(1)Jangka waktu Pelatihan Penerapan Kebijakan/ Training Of Facilitator disesuaikan dengan tuntutan kompetensi hasil belajar yang akan dicapai dan memperhatikan alokasi pada pembelajaran Mata Pelatihan umum dan Mata Pelatihan peminatan.
(2)Satuan waktu yang digunakan adalah Jam Pelatihan (JP), dengan rasio 1 (satu) JP setara dengan 45 (empat puluh lima) menit.
(3)Sesi pembelajaran merupakan satuan waktu pembelajaran Pengajar yang berdurasi 3 (tiga) JP atau setara 135 (seratus tiga puluh lima) menit.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…