DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 31 Tahun 2014

Nomor: 31
Tahun: 2014
Ditetapkan: 21 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan adalah kemampuan minimal yang harus dimiliki oleh seorang Analis Kebijakan untuk dapat melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya secara profesional, efektif dan efisien.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melakukan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu adanya standar kompetensi Analis Kebijakan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547) www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1769 2 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5121);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
4.Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan;
5.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 127);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Analis Kebijakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor1342);
8.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);
9.Peraturan Bersama Kepala LAN dan Kepala BKN Nomor 16 Tahun 2014 dan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 796); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1769 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Analis Kebijakan adalah Pegawai Negeri Sipil untuk yang selanjutnya disingkat PNS, yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan Instansi Pusat dan Daerah.
2.Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan adalah kemampuan minimal yang harus dimiliki oleh seorang Analis Kebijakan untuk dapat melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya secara profesional, efektif dan efisien.
3.Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Kebijakan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara.
4.Nilai rata-rata tertimbang adalah rata-rata jumlah nilai kompetensi Analis Kebijakan yang memperhitungkan bobot relatif mereka dalam data masing-masing kompetensi.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan penetapan standar kompetensi jabatan fungsional Analis Kebijakan adalah untuk:

a.memberikan kejelasan karir bagi jabatan fungsional Analis Kebijakan;
b.meningkatkan keahlian dan keterampilan bidang analisis kebijakan dan perencanaan pengembangan Analis Kebijakan berbasis kompetensi; dan
c.memberikan jaminan kualitas profesi Analis Kebijakan.

Pasal 3

Sasaran penetapan standar kompetensi jabatan fungsional Analis Kebijakan sebagai berikut:

a.pengangkatan dalam dan dari jabatan fungsional Analis Kebijakan yang berbasis kompetensi;
b.pembinaan dan pengembangan karier bagi jabatan fungsional Analis Kebijakan yang efektif dan akuntabel;
c.tersedianya acuan dalam pelaksanaan tugas Analis Kebijakan;
d.tersedianya Analis Kebijakan yang profesional; dan www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1769 4
e.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional di bidang kebijakan yang berkualitas.

Pasal 4

(1)Analis Kebijakan berkedudukan sebagai pejabat fungsional keahlian di bidang Kajian dan Analisis Kebijakan.
(2)Jabatan Fungsional Analis Kebijakan merupakan jabatan karier yang diduduki oleh PNS.

Pasal 5

(1)Tugas pokok Analis Kebijakan yaitu melaksanakan kajian dan analisis kebijakan.
(2)Kajian dan analisis kebijakan adalah kegiatan mengkaji dan menganalisis kebijakan, dengan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi dan efektivitas untuk mencapai tujuan tertentu dan/atau menyelesaikan masalah- masalah publik.
(3)Analis Kebijakan wajib memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatannya.
(4)Penjaminan pemenuhan standar kompetensi dalam pengangkatan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan baik melalui proses pengangkatan pertama kali, pengangkatan dari jabatan lain, maupun dari proses penyesuaian/inpassing dilakukan melalui uji kompetensi.

BAB IV

STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN

Pasal 6

(1)Standar Kompetensi Analis Kebijakan meliputi:
1. a.Standar Kompetensi bagi Analis Kebijakan Pertama;
2. b.Standar Kompetensi bagi Analis Kebijakan Muda;
3. c.Standar Kompetensi bagi Analis Kebijakan Madya; dan
4. d.Standar Kompetensi bagi Analis Kebijakan Utama.
(2)Standar Kompetensi Analis Kebijakan terdiri atas:
1. a.Kemampuan analisis; dan
2. b.Kemampuan politis.
(3)Kemampuan analisis adalah kemampuan untuk menghasilkan informasi kebijakan yang berkualitas.
(4)Kemampuan politis adalah kemampuan untuk mengadvokasi informasi kebijakan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1769 5

Pasal 7

(1)Standar Kompetensi bagi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri atas Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar dan Kompetensi Keahlian.
(2)Kompetensi Inti adalah kompetensi yang harus dimiliki semua Analis Kebijakan yang mencerminkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang kebijakan agar mampu melaksanakan kajian dan analisis kebijakan secara efektif.
(3)Kompetensi Dasar adalah kompetensi yang harus dimiliki semua Analis Kebijakan yang mencerminkan kemampuan mengenai prinsip- prinsip dasar dalam melakukan kajian dan analis kebijakan.
(4)Kompetensi Keahlian adalah kompetensi yang harus dimiliki Analis Kebijakan yang mencerminkan kemampuan dalam melakukan kajian dan analisis kebijakan agar organisasi dapat menghasilkan informasi kebijakan yang berkualitas sesuai dengan jenjang jabatan tertentu.

Pasal 8

(1)Kompetensi pada tingkat atau jenjang jabatan yang lebih tinggi merupakan kumulatif dari penguasaan Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar dan Kompetensi Keahlian satu tingkat atau jenjang jabatan dibawahnya.
(2)Uraian Standar Kompetensi Jabatan Analis Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V

PENUTUP

Pasal 9

Pembobotan uji kompetensi Analis Kebijakan sebagai berikut :

a.Kemampuan analisis : 50% (lima puluh perseratus)
b.Kemampuan politis (political skill) : 50% (lima puluh perseratus)

Pasal 10

(1)Capaian level Kompetensi Inti dan Dasar disesuaikan dengan kategori nilai capaian kompetensi pada setiap jenjangnya.
(2)Kategori nilai capaian kompetensi inti dan dasar terdiri atas:
1. a.Tidak memenuhi : < 70 ;
2. b.Memenuhi : 70-80 ; dan
3. c.Melebihi : > 80. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1769 6
(3)Capaian level kompetensi keahlian disesuaikan dengan jenjang jabatan tertentu.
(4)Kategori nilai capaian kompetensi keahlian terdiri atas:
1. a.Tidak memenuhi : <70 ; dan
2. b.Memenuhi : ≥70.
(5)Capaian level kompetensi dan kategori nilai capaian kompetensi sesuai jenjang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…