DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 36 Tahun 2015

Nomor: 36
Tahun: 2015
Ditetapkan: 11 November 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Lembaga Administrasi Negara (LAN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara sudah tidak sesuai dengan kondisi organisasi sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri; www.peraturan.go.id 2015, No.1749
3.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
8.Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indnesia Tahun 2015 Nomor 250);
9.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245); MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRAS NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat dengan LAN adalah Lembaga Pemerintah Non www.peraturan.go.id 2015, No.1749 Kementerian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri yang membidangi Urusan Pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2.Pegawai adalah pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil instansi lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang, yang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh di unit kerja pada lingkungan LAN.
3.Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai sebagai fungsi dari keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang didasarkan pada penilaian kinerja Pegawai.
4.Penilaian Kinerja Pegawai adalah proses pengukuran keberhasilan capaian kinerja berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai yang ditetapkan dan kehadiran.
5.Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai, yang disusun dan disepakati bersama antara Pegawai dengan pejabat sebagai atasan Pegawai yang bersangkutan.
6.Tunjangan Prestasi adalah komponen Tunjangan Kinerja yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan target kinerja yang dihitung menurut kategori dan nilai capaian SKP Pegawai dalam mendukung pencapaian kinerja LAN.
7.Tunjangan Kehadiran adalah komponen Tunjangan Kinerja yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan jumlah kehadiran yang sesuai dengan jam kerja yang diatur dalam Peraturan Kepala LAN ini.
8.Kelas Jabatan (Grading) adalah klasifikasi jabatan dalam satuan organisasi yang didasarkan hasil evaluasi jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tunjangan Kinerja. www.peraturan.go.id 2015, No.1749

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

(1)Tunjangan Kinerja merupakan tambahan penghasilan yang berhak diterima oleh Pegawai setiap bulan yang dihitung berdasarkan Penilaian Kinerja Pegawai dan sesuai dengan kelas jabatan yang berlaku baginya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
(2)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung sejak bulan Mei 2015.
(3)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tunjangan Prestasi dan Tunjangan Kehadiran.
(4)Prosentase pemberian Tunjangan Prestasi dan Tunjangan Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar 60 % (enam puluh per seratus) untuk Tunjangan Prestasi dan 40 % (empat puluh per seratus) untuk Tunjangan Kehadiran.

Pasal 3

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada :

1.Pegawai yang menjalani masa persiapan pensiun atau bebas tugas;
2.Pegawai yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara serta cuti melahirkan anak ketiga dan anak berikutnya;
3.Pegawai yang menjalani cuti besar;
4.Pegawai yang dikenakan disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, pemberhentian tidak dengan hormat atau dalam proses keberatan atas kedua hukuman disiplin tersebut ke Badan Pertimbangan Kepegawaian. www.peraturan.go.id 2015, No.1749

BAB III

WAKTU KERJA

Pasal 4

(1)Pegawai wajib bekerja selama 5 (lima) hari dalam satu minggu, dimulai dari hari Senin sampai dengan Jum’at atau setara dengan 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam.
(2)Hari kerja yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah.
(3)Jam kerja yang ditetapkan untuk hari Senin sampai dengan Kamis adalah pukul 07.30 sampai dengan 16.00, sedangkan untuk hari Jum’at adalah pukul 07.30 sampai dengan 16.30.
(4)Jam istirahat yang ditetapkan untuk hari Senin sampai dengan Kamis adalah pukul 12.00 sampai dengan 13.00, sedangkan untuk hari Jum’at adalah pukul 11.30 sampai dengan 13.00.

Pasal 5

(1)Ketentuan waktu kerja bagi unit kerja LAN yang berkedudukan di luar Jakarta dapat menyesuaikan dengan kebijakan daerah terkait dengan pengaturan jam kerja setempat.
(2)Ketentuan waktu kerja bagi Pegawai di lingkungan STIA LAN ditetapkan oleh Kepala LAN atas usul Ketua STIA LAN.
(3)Ketentuan waktu kerja bagi Pegawai satuan pengamanan dikecualikan dari Peraturan Kepala ini.

BAB IV

REKAM KEHADIRAN

Pasal 6

(1)Pegawai wajib melakukan rekam kehadiran dengan menggunakan mesin rekam kehadiran elektronik. www.peraturan.go.id 2015, No.1749
(2)Rekam kehadiran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada saat hadir dan pulang kerja.
(3)Rekam kehadiran secara elektronik dapat diganti secara manual apabila:
1. a.mesin rekam kehadiran eletronik rusak atau tidak berfungsi;
2. b.Pegawai yang bersangkutan belum terdaftar dalam sistem rekam kehadiran elektronik; atau
3. c.terjadi keadaan memaksa (force majeure) berupa bencana alam dan/atau kerusuhan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BAB V

PELANGGARAN WAKTU KERJA

Pasal 7

(1)Pegawai dinyatakan melanggar waktu kerja apabila tidak hadir, terlambat hadir, pulang sebelum waktunya dan tidak melakukan rekam kehadiran secara elektronik tanpa alasan yang sah.
(2)Ketidakhadiran Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pegawai yang sakit atau Pegawai mendapat tugas di luar kantor.

Pasal 8

Pegawai yang tidak hadir karena sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) wajib memberitahukan atasan langsung dan menyampaikan surat keterangan sakit dari dokter atau surat keterangan rawat inap kepada Bagian Sumber Daya Manusia paling lambat satu hari kerja berikutnya setelah Pegawai yang bersangkutan hadir kerja.

Pasal 9

(1)Pegawai yang mendapat tugas di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) adalah melakukan kegiatan sebagai berikut : www.peraturan.go.id 2015, No.1749
1. a.koordinasi dengan instansi luar;
2. b.koordinasi dengan unit-unit kerja LAN;
3. c.fasilitasi;
4. d.sosialisasi;
5. e.pengawasan dan pemeriksaan;
6. f.litigasi;
7. g.pendidikan dan pelatihan yang tidak termasuk tugas belajar;
8. h.rapat, seminar, ceramah, workshop;
9. i.menjadi narasumber;
10. j.mengajar; dan
11. k.penelitian.
(2)Pegawai yang tidak hadir karena mendapat tugas di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan surat tugas dari atasan yang berwenang.

Pasal 10

(1)Pegawai yang terlambat hadir setelah pukul 07.30 diberikan toleransi sampai pukul 08.30.
(2)Pegawai yang datang terlambat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengganti waktu keterlambatan pada hari yang sama.
(3)Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan memenuhi jumlah waktu kerja paling sedikit 7 jam 30 menit diluar jam istirahat.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara sudah tidak sesuai dengan kondisi organisasi sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri; www.peraturan.go.id 2015, No.1749
3.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
8.Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indnesia Tahun 2015 Nomor 250);
9.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245); MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRAS NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat dengan LAN adalah Lembaga Pemerintah Non www.peraturan.go.id 2015, No.1749 Kementerian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri yang membidangi Urusan Pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2.Pegawai adalah pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil instansi lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang, yang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh di unit kerja pada lingkungan LAN.
3.Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai sebagai fungsi dari keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang didasarkan pada penilaian kinerja Pegawai.
4.Penilaian Kinerja Pegawai adalah proses pengukuran keberhasilan capaian kinerja berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai yang ditetapkan dan kehadiran.
5.Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai, yang disusun dan disepakati bersama antara Pegawai dengan pejabat sebagai atasan Pegawai yang bersangkutan.
6.Tunjangan Prestasi adalah komponen Tunjangan Kinerja yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan target kinerja yang dihitung menurut kategori dan nilai capaian SKP Pegawai dalam mendukung pencapaian kinerja LAN.
7.Tunjangan Kehadiran adalah komponen Tunjangan Kinerja yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan jumlah kehadiran yang sesuai dengan jam kerja yang diatur dalam Peraturan Kepala LAN ini.
8.Kelas Jabatan (Grading) adalah klasifikasi jabatan dalam satuan organisasi yang didasarkan hasil evaluasi jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tunjangan Kinerja. www.peraturan.go.id 2015, No.1749

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

(1)Tunjangan Kinerja merupakan tambahan penghasilan yang berhak diterima oleh Pegawai setiap bulan yang dihitung berdasarkan Penilaian Kinerja Pegawai dan sesuai dengan kelas jabatan yang berlaku baginya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
(2)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung sejak bulan Mei 2015.
(3)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tunjangan Prestasi dan Tunjangan Kehadiran.
(4)Prosentase pemberian Tunjangan Prestasi dan Tunjangan Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar 60 % (enam puluh per seratus) untuk Tunjangan Prestasi dan 40 % (empat puluh per seratus) untuk Tunjangan Kehadiran.

Pasal 3

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada :

1.Pegawai yang menjalani masa persiapan pensiun atau bebas tugas;
2.Pegawai yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara serta cuti melahirkan anak ketiga dan anak berikutnya;
3.Pegawai yang menjalani cuti besar;
4.Pegawai yang dikenakan disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, pemberhentian tidak dengan hormat atau dalam proses keberatan atas kedua hukuman disiplin tersebut ke Badan Pertimbangan Kepegawaian. www.peraturan.go.id 2015, No.1749

BAB III

WAKTU KERJA

Pasal 4

(1)Pegawai wajib bekerja selama 5 (lima) hari dalam satu minggu, dimulai dari hari Senin sampai dengan Jum’at atau setara dengan 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam.
(2)Hari kerja yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah.
(3)Jam kerja yang ditetapkan untuk hari Senin sampai dengan Kamis adalah pukul 07.30 sampai dengan 16.00, sedangkan untuk hari Jum’at adalah pukul 07.30 sampai dengan 16.30.
(4)Jam istirahat yang ditetapkan untuk hari Senin sampai dengan Kamis adalah pukul 12.00 sampai dengan 13.00, sedangkan untuk hari Jum’at adalah pukul 11.30 sampai dengan 13.00.

Pasal 5

(1)Ketentuan waktu kerja bagi unit kerja LAN yang berkedudukan di luar Jakarta dapat menyesuaikan dengan kebijakan daerah terkait dengan pengaturan jam kerja setempat.
(2)Ketentuan waktu kerja bagi Pegawai di lingkungan STIA LAN ditetapkan oleh Kepala LAN atas usul Ketua STIA LAN.
(3)Ketentuan waktu kerja bagi Pegawai satuan pengamanan dikecualikan dari Peraturan Kepala ini.

BAB IV

REKAM KEHADIRAN

Pasal 6

(1)Pegawai wajib melakukan rekam kehadiran dengan menggunakan mesin rekam kehadiran elektronik. www.peraturan.go.id 2015, No.1749
(2)Rekam kehadiran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada saat hadir dan pulang kerja.
(3)Rekam kehadiran secara elektronik dapat diganti secara manual apabila:
1. a.mesin rekam kehadiran eletronik rusak atau tidak berfungsi;
2. b.Pegawai yang bersangkutan belum terdaftar dalam sistem rekam kehadiran elektronik; atau
3. c.terjadi keadaan memaksa (force majeure) berupa bencana alam dan/atau kerusuhan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BAB V

PELANGGARAN WAKTU KERJA

Pasal 7

(1)Pegawai dinyatakan melanggar waktu kerja apabila tidak hadir, terlambat hadir, pulang sebelum waktunya dan tidak melakukan rekam kehadiran secara elektronik tanpa alasan yang sah.
(2)Ketidakhadiran Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pegawai yang sakit atau Pegawai mendapat tugas di luar kantor.

Pasal 8

Pasal 9

(1)Pegawai yang mendapat tugas di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) adalah melakukan kegiatan sebagai berikut : www.peraturan.go.id 2015, No.1749
1. a.koordinasi dengan instansi luar;
2. b.koordinasi dengan unit-unit kerja LAN;
3. c.fasilitasi;
4. d.sosialisasi;
5. e.pengawasan dan pemeriksaan;
6. f.litigasi;
7. g.pendidikan dan pelatihan yang tidak termasuk tugas belajar;
8. h.rapat, seminar, ceramah, workshop;
9. i.menjadi narasumber;
10. j.mengajar; dan
11. k.penelitian.
(2)Pegawai yang tidak hadir karena mendapat tugas di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan surat tugas dari atasan yang berwenang.

Pasal 10

(1)Pegawai yang terlambat hadir setelah pukul 07.30 diberikan toleransi sampai pukul 08.30.
(2)Pegawai yang datang terlambat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengganti waktu keterlambatan pada hari yang sama.
(3)Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan memenuhi jumlah waktu kerja paling sedikit 7 jam 30 menit diluar jam istirahat.