Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014
- Nomor
- 18
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 24
menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Mengingat Menetapkan : :
MEMUTUSKAN: PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG DAFTAR HITAM DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
BAB I
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
jdih.lkpp.go.id
jdih.lkpp.go.id
BAB II RUANG LINGKUP
BAB II
Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:
BAB III PERBUATAN YANG DIKENAKAN SANKSI PENCANTUMAN DALAM DAFTAR HITAM
BAB III
jdih.lkpp.go.id
jdih.lkpp.go.id
jdih.lkpp.go.id BAB IV PENGENAAN SANKSI PENCANTUMAN DALAM DAFTAR HITAM Bagian Pertama Pihak Yang Berwenang Menetapkan Sanksi Pencantuman Dalam Datar Hitam
BAB IV
PA/KPA berwenang menetapkan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kepada Penyedia Barang/Jasa melalui Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam. Bagian Kedua Tata Cara Pengenaan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam
Tata cara pengenaan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dilakukan melalui tahapan yang meliputi:
Paragraf 1 Pengusulan
1) Penyedia Barang/Jasa; dan/atau 2) pihak lain yang dianggap perlu.
1) nama Penyedia Barang/Jasa (nama perusahaan apabila berbentuk badan usaha atau nama yang menandatangani surat penawaran/surat perjanjian apabila berbentuk orang perseorangan); 2) alamat Penyedia Barang/Jasa; 3) nomor izin usaha (untuk Penyedia Barang/Jasa yang memiliki izin usaha); dan jdih.lkpp.go.id 4) NPWP Penyedia Barang/Jasa;
Paragraf 2 Pemberitahuan
jdih.lkpp.go.id Paragraf 3 Keberatan
Paragraf 4 Permintaan Rekomendasi
PA/KPA menindaklanjuti usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dari PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dan/atau keberatan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan menyampaikan kepada APIP yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari sejak surat usulan penetapan dan/atau surat keberatan diterima. jdih.lkpp.go.id Paragraf 5 Pemeriksaan Usulan
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan