Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011
- Nomor
- 7
- Tahun
- 2011
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 6
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu
menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Mengingat 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 1 jdih.lkpp.go.id
MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENT ANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL DAFT AR HIT AM.
BAB I
Ruang lingkup Peraturan Kepala ini meliputi Penyedia Barang/Jasa dan/atau Penerbit Jaminan yang terlibat dalam:
BAB II PELANGGARAN YANG DIKENAKAN SANKSI DAFT AR HITAM Pasal 3
4 jdih.lkpp.go.id
I. memalsukan data tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri;
dan/atau
BAB II
6 jdih.lkpp.go.id
~ BAB III TATACARA PENETAPAN SANKSI DAFTAR HITAM Bagian Kesatu Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Sanksi Daftar Hitam Pasal 5 PA/KPA berwenang menetapkan Daftar Hitam terhadap Penyedia BarangtJasa dan/atau Penerbit Jaminan pada penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa di KlUDtl. 7 jdih.lkpp.go.id Bagian Kedua Tahapan Pasal 6 Tahapan sanksi Oaftar Hitam adalah sebagai berikut :
Paragraf1 Pengusulan Pasal 7
8 jdih.lkpp.go.id
Paragraf 2 Penetapan Pasal 8
9 jdih.lkpp.go.id
Paragraf 3 Pengiriman
BAB III
hari ke~a sejak tanggal ditetapkannya.
10 jdih.lkpp.go.id Paragraf 4 Pengumuman Pasal 10
KETENTUAN PERALIHAN PasaL11 , Perusahaan/individu yang dikenakan sanksi berdasarkan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor: 02 ISEI KAl2009 Perihal Daftar Nama Perusahaan/lndividu yang masuk dalam Daftar Hitam dinyatakan masih dikenakan sanksi sampai dengan berakhirnya masa berlaku sanksi. BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 12 KlLlDII atau Lembaga Lain yang berwenang dapat menyampaikan dokumen pengenaan sanksi daftar hitam yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada LKPP untuk diumumkan melalui Portal Pengadaan Nasional. 11 jdih.lkpp.go.id BABIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Dengan berlakunya Peraturan Kepala ini, maka Surat Edaran Kepala LKPP Nomor : 02 ISEI KA/2009 Perihal Daftar Nama Perusahaan/lndividu yang masuk dalam Daftar Hitam dinyatakan tidak berlaku.
BAB VIII
Peraturan Kepala LKPP ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta padatanggal 20 Juni 2011 KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN ~~~lGJlIDA.AN BARANG/JASA PEMERINTAH, 12 jdih.lkpp.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Dokumen