DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011

Nomor: 7
Tahun: 2011
Ditetapkan: 20 Juni 2011
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan suatu petunjuk teknis operasional tentang daftar hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Mengingat 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 1 jdih.lkpp.go.id

2.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101/M tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4.Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor PER.001/KEP.LKPP/05/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENT ANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL DAFT AR HIT AM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Kepala ini meliputi Penyedia Barang/Jasa dan/atau Penerbit Jaminan yang terlibat dalam:

a.Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan KlLlD/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD;
b.Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD.

(1)Penyedia Barang/Jasa pada proses pemilihan dikenakan sanksi Daftar Hitam apabila:
1. a.terbukti melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oJeh instansi yang berwenang;
2. b.mempengaruhi ULP/Pejabat PengadaanlPPKlpihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Dokumen Pengadaan dan/atau HPS yang mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehat; 4 jdih.lkpp.go.id
3. c.mempengaruhi ULPlPejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;
5. e.membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;
6. f.mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh ULP/Pejabat Pengadaan;
7. g.membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;
8. h.mengundurkan diri pada masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh ULP/Pejabat Pengadaan;
9. i.menolak untuk menaikkan nilai jaminan pelaksanaan untuk penawaran dibawah 80% HPS;
10. j.mengundurkan diri/tidak hadir bagi calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 (satu) dan 2 (dua) pada saat pembuktian kualifikasi dengan alasan yang tidak dapat dite5ima oleh ULP/Pejabat Pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksiljasa lainnya;
11. k.mengundurkan diri/tidak hadir bagi pemenang dan pemenang cadangan 1 (satu) dan 2 (dua) pada saat klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh ULP/Pejabat Pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi; I. memalsukan data tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri;
12. m.mengundurkan diri bagi pemenang dan pemenang cadangan 1 (satu) dan 2 (dua) pada saat penunjukan Penyedia Barang/Jasa dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK; danlatau 5 jdih.lkpp.go.id
13. n.mengundurkan diri dari peraksanaan penandatanganan kontrak dengan arasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh PPK.
(2)Penyedia Barang/Jasa yang terah terikat kontrak dikenakan sanksi Daftar Hitam apabila:
1. a.terbukti merakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pelaksanaan kontrak yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
2. b.menolak menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
3. c.mempengaruhi PPK dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.melakukan pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak termasuk pertanggungjawaban keuangan;
5. e.melakukan perbuatan lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajiban dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sehingga dilakukan pemutusan kontrak sepihak oleh PPK;
6. f.meninggalkan pekerjaan sebagaimana yang diatur kontrak secara tidak bertanggungjawab;
7. g.memutuskan kontrak secara sepihak karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa; dan/atau
8. h.tidak menindaklanjuti hasil rekomendasi audit pihak yang berwenang yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara.
(3)Penerbit Jaminan dikenakan sanksi Daftar Hitam apabila tidak mencairkan jaminan # dengan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPKlULP diterima oleh Penerbit Jaminan.

BAB II

PELANGGARAN YANG DIKENAKAN SANKSI DAFT AR HITAM Pasal 3

Pasal 4

(1)Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikenakan kepada orang perserorangan atau Badan Usaha dan individu yang menandatangani Penawaran.
(2)Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikenakan kepada orang perseorangan atau Badan Usaha dan individu yang menandatangani Kontrak. 6 jdih.lkpp.go.id
(3)Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dikenakan kepada penerbit jaminan.
(4)Penetapan sanksi Daftar Hitam bagi Penyedia Barang/Jasa berbentuk Badan Usaha diberlakukan dengan ketentuan jika:
1. a.badan usaha yang berkedudukan sebagai Pusat dikenakan sanksi Daftar Hitam, maka sanksi tersebut juga berlaku untuk seluruh kantor cabang/perwakilan Badan Usaha yang bersangkutan; dan
2. b.badan usaha yang berkedudukan sebagai Kemitraan. maka sanksi Daftar Hitam dikenakan kepada masing-masing Badan Usaha.
(5)Penetapan sanksi Daftar Hitam bagi Penerbit Jaminan diberlakukan dengan ketentuan jika:
1. a.penerbit jaminan yang berkedudukan sebagai Pusat dikenakan sanksi Daftar Hitam, maka sanksi tersebut juga berlaku untuk seluruh kantor cabang/perwakilan Badan Usaha yang bersangkutan;
2. b.penerbit jaminan yang berkedudukan sebagai Cabang/Perwakilan dikenakan sanksi Daftar Hitam. maka sanksi tersebut hanya berlaku untuk cabang/perwakilan Badan Usaha yang bersangkutan.
(6)Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa larangan untuk mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di seluruh KlUD/I selama 2 (dua) tahun kalender.
(7)Sanksi Daftar Hitam berlaku sejak tanggal ditetapkan. ~ 7 jdih.lkpp.go.id
1. a.pengusulan;
2. b.penetapan;
3. c.penginman; dan
4. d.pengumuman. Paragraf1 Pengusulan Pasal 7
(1)PPKlULP/Pejabat Pengadaan mengusulkan penetapan sanksi Oaftar Hitam kepada PAIKPA.
(2)Usulan penetapan sanksi Oaftar Hitam sebagaimana dimaksud ayat (1). dilakukan paling lambat 5 (lima) han kerja sejak ditemukan bukti pelanggaran yang dilakukan Penyedia 8arang/Jasa dan/atau Penerbit Jaminan.
(3)Usulan penetapan sanksi Oaftar Hitam sebagaimana dimaksud ptlda ayat (1) sekurang kurangnya memuat:
1. a.Paket Pekerjaan;
2. b.Nilai HPSlKontrak;
3. c.Identitas:
  1. 1.peserta/penyedia barang/jasa orang perseorangan;
  2. 2.peserta/penyedia barang/jasa badan usaha;
  3. 3.penerbit jaminan; dan/atau
  4. 4.individu yang menandatangani surat penawaran/surat perjanjian atau surat jaminan.
4. d.Jenis Pelanggaran. 8 jdih.lkpp.go.id
(4)Identitas peserta/penyedia barang/jasa orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, sekurang-kurangnya memuat:
1. a.nama lengkap;
2. b.alamat;
3. c.nomor Identitas (KTP/SIM/Paspor); dan
4. d.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
(5)Identitas peserta/penyedia barang/jasa badan usaha dan/atau penerbit jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf C , sekurang-kurangnya memuat:
1. a.nama badan usaha;
2. b.alamat badan usaha;
3. c.nomor ijin usaha Badan Usaha; dan
4. d.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha.
(6)Identitas individu yang menandatangani surat penawaran/surat pe~anjian atau surat jaminan sekurang-kurangnya memuat:
1. a.nama lengkap;
2. b.jabatan/peke~aan;
3. c.alamat;
4. d.nomor Identitas (KTP/SIM/Paspor); dan
5. e.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
(1)PA/KPA setelah mendapatkan usulan dari PPKlPokja ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, membuat penetapan sanksi Daftar Hitam.
(2)Penetapan sanksi sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) ditembuskan kepada PPKlULP/Pejabat Pengadaan dan LKPP. 9 jdih.lkpp.go.id
(3)PA/KPA menetapkan sanksi Daftar Hitam terhadap Penyedia Barang/Jasa dan/atau Penerbit Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 5 (lima) hari ke~a sejak menerima usulan dari PPKlULPlPejabat Pengadaan.
(4)Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi Penyedia Barang/Jasa dan/atau Penerbit Jaminan yang meliputi:
1. a.Nama Paket Pekerjaan;
2. b.Nilai Kontrak;
3. c.Identitas:
  1. 1.peserta/penyedia barang/jasa orang perseorangan;
  2. 2.peserta/penyedia barang/jasa badan usaha;
  3. 3.penerbit jaminan; dan/atau
  4. 4.individu yang menandatangani surat penawaran/surat perjanjian atau surat jaminan.
4. d.Jenis Pelanggaran;
5. e.Jangka waktu berlakunya sanks; daftar Hitam.

BAB III

TATACARA PENETAPAN SANKSI DAFTAR HITAM

Pasal 9

(1)PA/KPA memberitahukan Penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Penyedia 8arang/Jasa danlatau Penerbit Jaminan paling lambat 1 (satu) ,. hari ke~a sejak tanggal ditetapkannya.
(2)PA/KPA mengirimkan dokumen Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada :
1. a.penyedia barang/jasa dan/atau Penerbit Jaminan yang dikenakan Daftar Hitam;
2. b.PPK IULP/Pejabat Pengadaan yang mengusulkan; dan
3. c.Kepala LKPP.
(3)Pengiriman dokumen sanksi Daftar Hitam oleh PAlKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2). dilakukan dengan cara:
1. a.melalui jasa pengiriman pos;
2. b.melalui surat elektronik; danlatau
3. c.diantar langsung. 10 jdih.lkpp.go.id
(1)Kepala LKPP mengumumkan penetapan Sanksi Daftar Hitam melalui Portal Pengadaan NasionaL
(2)Kepala LKPP dapat melakukan konfirmasi atas kebenaran identitas pengirim dokumen penetapan sanksi Daftar Hitam.
(3)Pengumuman melalui Portal Pengadaan Nasional oleh Kepala LKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterima dokumen penetapan sanksi Daftar Hitam dari PAIKPA.
(4)Pengumuman Penyedia 8arang/Jasa dan/atau Penerbit Jaminan yang dikenakan sanksi Daftar Hitam melalui Portal Pengadaan Nasional dimutakhirkan setiap saat oleh LKPP. KETENTUAN PERALIHAN PasaL11 , Perusahaan/individu yang dikenakan sanksi berdasarkan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor: 02 ISEI KAl2009 Perihal Daftar Nama Perusahaan/lndividu yang masuk dalam Daftar Hitam dinyatakan masih dikenakan sanksi sampai dengan berakhirnya masa berlaku sanksi. 11 jdih.lkpp.go.id BABIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Dengan berlakunya Peraturan Kepala ini, maka Surat Edaran Kepala LKPP Nomor : 02 ISEI KA/2009 Perihal Daftar Nama Perusahaan/lndividu yang masuk dalam Daftar Hitam dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 12 KlLlDII atau Lembaga Lain yang berwenang dapat menyampaikan dokumen pengenaan sanksi daftar hitam yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada LKPP untuk diumumkan melalui Portal Pengadaan Nasional.

Pasal 14

Peraturan Kepala LKPP ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta padatanggal 20 Juni 2011 KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN ~~~lGJlIDA.AN BARANG/JASA PEMERINTAH, 12 jdih.lkpp.go.id

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…