DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 4 Februari 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314); jdih.lkpp.go.id

2.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 368, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5642); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi program, kegiatan, dan sumber daya;
b.penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi;
c.penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan lembaga terkait; dan
d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala LKPP.
1. 2.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan anggaran;
b.pelaksanaan koordinasi pemantauan dan evaluasi;
c.pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan; dan
d.peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana. jdih.lkpp.go.id
1. 3.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Pemantauan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

a.pengolahan data dan informasi kinerja, program, dan anggaran;
b.pengendalian dan pemantauan pelaksanaan program dan anggaran;
c.pelaksanaan evaluasi, kajian kebijakan program dan anggaran; dan
d.penyusunan laporan kinerja dan program.
1. 4.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Subbagian Pemantauan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan pengolahan data serta informasi untuk pengendalian dan pemantauan pelaksanaan program dan anggaran.
(2)Subbagian Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi, kajian kebijakan program dan anggaran serta penyusunan laporan.

5.Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan analisis dan evaluasi atas tugas, fungsi, dan susunan organisasi;
b.penyusunan uraian jabatan;
c.penyusunan standar pelayanan, sistem prosedur, dan hubungan tata kerja; dan
d.penyusunan standarisasi sarana dan prasarana kerja.
1. 6.Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

7.Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagamana dimaksud dalam Pasal 28, Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara Menyelenggarakan Fungsi:

a.penyusunan rencana kebutuhan barang dan jasa;
b.pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
c.koordinasi penyusunan laporan pengadaan barang dan jasa;
d.inventaris, distribusi, dan pengelolaan barang milik Negara;
e.pemeliharaan barang milik Negara non gedung; dan
f.penghapusan barang milik Negara.
1. 8.Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1)Subbagian Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan, pelaksanaan pengadaan, koordinasi penyusunan laporan pengadaan barang/jasa, serta dapat melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa pada jdih.lkpp.go.id pekerjaan kompleks dan bersifat strategis berdasarkan penugasan dari Kepala LKPP.
(2)Subbagian Inventaris dan Penghapusan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan inventarisasi, distribusi, pendokumentasian, penyusunan laporan, pengelolaan pergudangan, dan pemeliharaan non gedung, serta penghapusan barang milik Negara.

9.Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

10.Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan penatausahaan kas, anggaran belanja, dan akuntansi keuangan;
b.pelaksanaan urusan perbendaharaan;
c.pelaksanaan verifikasi data dan dokumen anggaran; dan
d.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan serta pelayanan sistem informasi perbendaharaan.
1. 11.Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…