DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013

Nomor: 9
Tahun: 2013
Ditetapkan: 2 September 2013
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 221

Lembaga terkait

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala ini disebut LKPP adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.
(2)LKPP dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

LKPP mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, perumusan, dan penetapan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LKPP menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan dan perumusan strategi serta penetapan kebijakan dan pedoman di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan pengadaan Badan Usaha dalam rangka kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;
b.penyusunan dan perumusan strategi serta penetapan kebijakan dan pedoman pembinaan sumber daya manusia di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan strategi, kebijakan, dan pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
d.pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik (electronic procurement);
e.pemberian bimbingan teknis, advokasi, dan penanganan permasalahan hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan jdih.lkpp.go.id
f.penyelenggaraan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan, penatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta rumah tangga.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

LKPP terdiri dari:

a.Kepala;
b.Sekretariat Utama;
c.Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan;
d.Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi;
e.Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia; dan
f.Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah.

BAB III

KEPALA

Pasal 5

Kepala mempunyai tugas memimpin LKPP dalam melaksanakan tugas dan fungsi LKPP.

BAB IV

SEKRETARIAT UTAMA

Pasal 6

(1)Sekretariat Utama adalah unsur pembantu Pimpinan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.
(2)Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 7

Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi, dan sumber daya di LKPP.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi program, kegiatan, dan sumber daya di LKPP; jdih.lkpp.go.id
b.penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di LKPP;
c.penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan lembaga terkait; dan
d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala LKPP.

Pasal 9

Sekretariat Utama terdiri dari:

a.Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana;
b.Biro Umum dan Keuangan; dan
c.Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian.

Pasal 10

Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja, serta peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan anggaran;
b.pemantauan dan evaluasi kinerja LKPP;
c.pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan kinerja LKPP; dan
d.peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana.

Isi peraturan

Teks221PDFHirarki

Memuat teks peraturan…