Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 4
menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
1962); jdih.lkpp.go.id MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN/INPASSING PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA.
Pada saat Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku, ketentuan mengenai persyaratan Penyesuaian/Inpassing yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pembinaan Kompetensi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1877), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.lkpp.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2017 KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, ttd AGUS PRABOWO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 883 jdih.lkpp.go.id LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN/ INPASSING PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN/INPASSING PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Menindaklanjuti amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing bahwa dalam rangka pengembangan karier, profesionalisme, dan peningkatan kinerja organisasi, serta untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional, perlu diangkat Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian/inpassing. Berkenaan dengan amanat tersebut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa berkewajiban menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. B. Tujuan Tujuan disusunnya petunjuk teknis pelaksanaan penyesuaian/inpassing Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa ini adalah agar menjadi pedoman/acuan dalam proses jdih.lkpp.go.id pelaksanaan pengangkatan melalui penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. C. Ruang Lingkup Ruang lingkup petunjuk teknis ini meliputi jenjang jabatan, pangkat, unit kompetensi, penetapan kebutuhan dan pengisian formasi jabatan fungsional, pelaksanaan uji kompetensi penyesuaian/inpassing, dan pelaksanaan penyesuaian/inpassing. D. Pengertian Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:
jdih.lkpp.go.id
BAB II JENJANG JABATAN, PANGKAT DAN UNIT KOMPETENSI A. Jenjang Jabatan dan Pangkat
1) Penata Muda, golongan ruang III/a; dan 2) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
1) Penata, golongan ruang III/c; dan 2) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
1) Pembina, golongan ruang IV/a; 2) Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan 3) Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c. B. Unit Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa
jdih.lkpp.go.id
jdih.lkpp.go.id BAB III TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA A. Untuk mendapatkan jumlah dan susunan JF PPBJ sesuai dengan beban kerja yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu secara profesional, serta memungkinkan pencapaian angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat, Instansi Pemerintah menyusun kebutuhan JF PPBJ. B. Penyusunan dan penetapan kebutuhan JF PPBJ sebagaimana dimaksud pada huruf A didasarkan pada analisis jabatan dan penghitungan beban kerja sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan JF PPBJ. C. Instansi Pemerintah melakukan penyusunan kebutuhan JF PPBJ per jenjang jabatan melalui e-Formasi. D. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan kewenangan kepada LKPP untuk mengakses data kebutuhan jabatan fungsional per jenjang pada e-Formasi untuk dilakukan validasi. E. LKPP menyampaikan hasil validasi kebutuhan JF PPBJ kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara. F. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan kebutuhan JF PPBJ per jenjang pada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dan memperhatikan pendapat Menteri Keuangan. G. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyampaikan hasil penetapan kebutuhan JF PPBJ per jenjang kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara dan LKPP. jdih.lkpp.go.id BAB IV PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI PENYESUAIAN/INPASSING A. Persyaratan Peserta Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing
1) 55 (lima puluh lima) tahun bagi pejabat pelaksana; 2) 56 (lima puluh enam) tahun bagi administrator dan pengawas; 3) 57 (lima puluh tujuh) tahun bagi administrator yang akan menduduki Jabatan Fungsional ahli madya; atau 4) 59 (lima puluh sembilan) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi.
jdih.lkpp.go.id
B. Metode Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing
Jenjang Jabatan Jumlah minimal Unit Kompetensi (yang memiliki bukti portofolio) Pertama 6 dari 9 Unit Kompetensi Skema Pertama Muda 11 dari 17 Unit Kompetensi Skema Pertama dan Muda Madya 14 dari 23 Unit Kompetensi Skema Pertama, Muda, dan Madya jdih.lkpp.go.id
Tes Tertulis berisi soal pilihan ganda dengan menggunakan media komputer dalam jaringan. Nilai peserta uji kompetensi penyesuaian/inpassing dapat diketahui langsung saat peserta telah menyelesaikan uji kompetensi penyesuaian/inpassing. Kelulusan peserta dinilai berdasarkan pemenuhan nilai ambang batas kelulusan sebagai berikut: Jenjang Jabatan Nilai Ambang Batas Pertama 186 (70% dari nilai total) Muda 198 (75% dari nilai total) Madya 212 (80% dari nilai total)
C. Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Inpassing
1) telah dan masih menjalankan tugas di bidang PBJ paling kurang 2 (dua) tahun sebagai PA/KPA, PPK, Pokja ULP, Pejabat Pengadaan, atau PPHP berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang; atau 2) Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir dan yang pernah diduduki dengan JF PPBJ.
jdih.lkpp.go.id
jdih.lkpp.go.id
D. Lokasi, Sarana dan Prasarana Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing
E. Waktu Pelaksanaan Uji Kompetensi
jdih.lkpp.go.id
F. Pembiayaan Pelaksanaan Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing
BAB V PELAKSANAAN PENYESUAIAN/INPASSING A. Tata Cara Penyesuaian/Inpassing
jdih.lkpp.go.id
B. Jangka Waktu Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Pengangkatan PNS menjadi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa melalui penyesuaian/inpassing dilaksanakan sampai dengan Desember 2018. BAB VI LAIN-LAIN PNS yang akan diusulkan untuk mengikuti Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing dalam JF PPBJ terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/inpassing telah mempergunakan pangkat terakhir. jdih.lkpp.go.id BAB VII PENUTUP Demikian petunjuk teknis ini disusun untuk menjadi pedoman/acuan dalam proses pelaksanaan pengangkatan melalui penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, ttd AGUS PRABOWO jdih.lkpp.go.id LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN/ INPASSING PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA CONTOH PORTOFOLIO
- Dokumen hasil kaji ulang dan/atau - Notulensi rapat kaji ulang. 2 Memilih Penyedia Barang/Jasa Surat keputusan/ Surat tugas/surat rekomendasi/sertifikat pelatihan yang dilampiri dengan Summary Report. 3 Menyusun Rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Surat keputusan/Surat tugas/surat rekomendasi/sertifikat pelatihan yang dilampiri dengan Dokumen rancangan kontrak. 4 Menyusun Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Surat keputusan/Surat tugas/surat rekomendasi/sertifikat pelatihan yang dilampiri dengan Dokumen Pengadaan (LDP, LDK). jdih.lkpp.go.id 5 Melakukan Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa Surat keputusan/Surat tugas/surat rekomendasi/sertifikat pelatihan yang dilampiri dengan hasil seleksi kualifikasi penyedia. 6 Menyampaikan Penjelasan Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa Surat keputusan/Surat tugas/surat rekomendasi/sertifikat pelatihan yang dilampiri dengan Summary report yang didalamnya memuat adanya penjelasan. 7 Mengevaluasi Dokumen Penawaran Surat keputusan/Surat tugas/surat rekomendasi/sertifikat pelatihan yang dilampiri dengan Berita acara hasil lelang. 8 Mengelola Sanggahan Surat keputusan/Surat tugas/surat rekomendasi/sertifikat pelatihan yang dilampiri dengan Summary Report yang didalamnya memuat sanggahan. 9 Melakukan Negosiasi Surat keputusan/Surat tugas/surat rekomendasi/sertifikat pelatihan yang dilampiri dengan Berita Acara Hasil Negosiasi. jdih.lkpp.go.id
- Dokumen Spesifikasi Teknis dan/atau - Berita acara kaji ulang dokumen teknis. 2 Menyusun Harga Perkiraan Surat keputusan/Surat tugas/surat rekomendasi/ sertifikat pelatihan yang dilampiri dengan: - Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan - Hasil analisis pasar. 3 Melakukan Evaluasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa Surat keputusan/Surat tugas/surat rekomendasi/sertifikat pelatihan yang dilampiri dengan laporan hasil evaluasi kinerja penyedia. 4 Melakukan Finalisasi Dokumen Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa Surat keputusan/Surat tugas/surat rekomendasi/sertifikat pelatihan yang dilampiri dengan dokumen kontrak. 5 Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Surat keputusan/Surat tugas/surat rekomendasi/sertifikat pelatihan yang dilampiri dengan Berita acara/ notulensi rapat persiapan pelaksanaan kontrak. jdih.lkpp.go.id 6 Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa Surat keputusan/Surat tugas/surat rekomendasi/sertifikat pelatihan yang dilampiri dengan: - Berita acara pelaksanaan kontrak; - Berita acara panitia peneliti pelaksanaan kontrak; - Notulensi rapat pelaksanaan kontrak; dan/atau - Laporan monitoring pelaksanaan kontrak. 7 Melakukan Penerimaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa Surat keputusan/Surat tugas/surat rekomendasi/sertifikat pelatihan yang dilampiri dengan: - Berita acara serah terima; - Hasil kerja dalam penerimaan hasil; dan/atau - Ceklist penerimaan hasil penerimaan. 8 Mengelola Resiko Surat keputusan/Surat tugas/surat rekomendasi/sertifikat pelatihan yang dilampiri dengan Form/notulensi rapat yang membahas risiko pengadaan/pekerjaan.
- Dokumen Hasil telaahan profil organisasi, baik budaya, visi, misi tujuan dan renstranya; jdih.lkpp.go.id - Dokumen hasil telaahan lingkungan pengadaan termasuk didalamnya para pihak, peraturan pengadaan sesuai kebutuhan organisasi serta nilai pengadaan dan dampaknya; dan/atau - Hasil telaahan hal-hal yang mempengaruhi lingkungan pengadaan. 2 Melakukan Penyelarasan Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Surat keputusan/Surat tugas/surat rekomendasi/sertifikat pelatihan yang dilampiri dengan: - Dokumen hasil identifikasi kebijakan PBJ organisasi; dan/atau - Dokumen hasil analisa penyelarasan kebijakan dengan tujuan organisasi. 3 Merumuskan Organisasi Pengadaan Barang/ Jasa Surat keputusan/Surat tugas/surat rekomendasi/sertifikat pelatihan yang dilampiri dengan: Dokumen hasil identifikasi tujuan pengadaan yang menghasilkan nilai manfaat tinggi, rumusan fungsi organisasi PBJ yang telah disesuaikan dengan tujuan PBJ, susunan organisasi dan uraian tugas perangkat organisasi PBJ. 4 Menyusun Kebutuhan dan Anggaran Pengadaan Barang/ Jasa Surat keputusan/Surat tugas/surat rekomendasi/ sertifikat pelatihan yang dilampiri dengan: - Hasil identifikasi pengadaan dan kondisi penyedia pada tahun-tahun sebelumnya dan dikelompokkan sesuai jenis, nilai, risiko dan dampaknya; - Daftar identifikasi kebutuhan jdih.lkpp.go.id pengadaan untuk mendukung tujuan organisasi (jangka pendek, menengah dan panjang) berdasarkan spend analysis, dokumen penyusunan paket dan priritas pengadaan; dan/atau - Dokumen RAB. 5 Membentuk Tim Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Surat keputusan/Surat tugas/surat rekomendasi/sertifikat pelatihan yang dilampiri dengan: - Konsep draf SK TIM; - SK Tim pengelola kontrak; dan/atau - Dokumen perumusan uraian jabatan/tugas tim serta persyaratan /kualifikasi personil tim. 6 Mengelola Kinerja Surat keputusan/Surat tugas/surat rekomendasi/sertifikat pelatihan yang dilampiri dengan: - Dokumen penetapan parameter kinerja, metode dan target pengukuran kinerja, instrumen pengukuran kinerja; - Dokumen identifikasi faktor pendukung dan penghambat kinerja; dan/atau - Dokumen penetapan program/ kegiatan perbaikan kinerja. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, ttd AGUS PRABOWO jdih.lkpp.go.id LAMPIRAN III PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN/ INPASSING PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA FORMULIR PERMOHONAN UJI KOMPETENSI PENYESUAIAN/ INPASSING PENGADAAN BARANG/JASA
Tempat/ tgl. Lahir : Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan * Alamat rumah : Kode pos : No.Telepon/e-mail : Rumah : Kantor : HP : e-mail : NIP : Pangkat/Golongan : TMT pangkat : : Pas foto 3 x 4 jdih.lkpp.go.id
Jurusan/Program : Tahun lulus :
Jabatan : Alamat : Kode pos : No. Telp/Fax/e-mail : Telp : Fax : e-mail :
Unit Kompetensi Bukti (paling relevan) yang diajukan (* sesuai Lampiran II) checklist oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/Tim Mengkaji Ulang Paket PBJ Memilih Penyedia Barang/Jasa Menyusun Rancangan Kontrak PBJ Menyusun Dokumen PBJ Melakukan Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa jdih.lkpp.go.id Menyampaikan Penjelasan Dokumen PBJ Mengevaluasi Dokumen Penawaran Mengelola Sanggahan Melakukan Negosiasi Menyusun Spesifikasi Teknis Menyusun Harga Perkiraan Melakukan Evaluasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa Melakukan Finalisasi Dokumen Kontrak PBJ Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak PBJ Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak PBJ jdih.lkpp.go.id Melakukan Penerimaan Hasil PBJ. Mengelola Risiko Menelaah Lingkungan PBJ Melakukan Penyelarasan Kebijakan PBJ Merumuskan Organisasi PBJ Menyusun Kebutuhan dan Anggaran PBJ Membentuk Tim Pengelolaan Kontrak PBJ Mengelola Kinerja jdih.lkpp.go.id *) diisi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/Tim **) diisi oleh Asesor LKPP KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, ttd AGUS PRABOWO
Pertama Muda Madya Pemohon Uji Kompetensi: Nama Tanda tangan/Tanggal
No Nama `Pangkat/Golongan Ruang Rekomendasi Jenjang Jabatan (Pertama/Muda/Madya) Metode Uji Kompetensi untuk mengikuti uji kompetensi dalam rangka penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ................, ........................ MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) (NAMA) ............................................. *) Coret yang tidak perlu KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, ttd AGUS PRABOWO jdih.lkpp.go.id LAMPIRAN V PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN/ INPASSING PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA KOP SURAT SURAT KETERANGAN Yang bertandatangan di bawah ini, Nama : NIP : Instansi : Jabatan : Dengan ini menerangkan bahwa: Nama : NIP : Unit Kerja : Pangkat/Golongan Ruang/TMT : Yang bersangkutan :
Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Tempat, tanggal Yang membuat keterangan Atasan Langsung (...................................) NIP. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, ttd AGUS PRABOWO jdih.lkpp.go.id LAMPIRAN VI PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN/ INPASSING PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Nama : NIP : Pangkat/Golongan Ruang/TMT : Jabatan : Unit Kerja : Instansi/Unit Organisasi : Dengan ini menyatakan sesungguhnya, bahwa saya:
Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ............., .................... Yang menyatakan, Nama NIP Mengetahui, Atasan Langsung Nama NIP. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, AGUS PRABOWO materai Rp.6000,- jdih.lkpp.go.id LAMPIRAN VII PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN/ INPASSING PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA CONTOH KEPUTUSAN PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA KEPUTUSAN MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *) NOMOR : ………………………….. TENTANG PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*) Menimbang : a. bahwa Saudara .......... NIP .......... dengan Keputusan .......... Nomor ......, tanggal: ........... terhitung mulai tanggal ............... telah ditugaskan melakukan kegiatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada ....................;
jdih.lkpp.go.id Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ………………………………………. Pegawai Negeri Sipil :
disesuaikan dalam jabatan ............... dengan angka kredit sebesar ............(...........) sesuai dengan lampiran II *) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016. KEDUA : .............................................................................................**) jdih.lkpp.go.id KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. ditetapkan di ...................... pada tanggal ....................... TEMBUSAN:
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, ttd AGUS PRABOWO jdih.lkpp.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Dokumen
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan