DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 5 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan atau memelihara sertifikasi. jdih.lkpp.go.id

29.Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya disebut TUK adalah tempat yang memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai tempat pelaksanaan Uji Kompetensi sesuai dengan persyaratan TUK yang ditetapkan oleh Direktorat Sertifikasi Profesi sebagai LSP LKPP.
30.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
31.Pemohon Sertifikasi adalah orang yang telah mendaftar untuk diterima mengikuti proses sertifikasi melalui instansi kerja masing-masing.
32.Peserta Sertifikasi adalah pemohon sertifikasi yang telah memenuhi persyaratan dan telah diterima mengikuti proses sertifikasi.
33.Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya.
34.Penilikan atau Surveilan adalah pemantauan berkala selama periode sertifikasi kepada pemegang sertifikat untuk memastikan kepatuhannya terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam pedoman, standar atau skema sertifikasi.

Pasal 2

Tujuan Peraturan Kepala ini adalah untuk memberikan panduan pengembangan dan pembinaan kompetensi Pejabat Fungsional Pengelola PBJ.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Kepala ini adalah :

1.Jenjang Jabatan dan Mekanisme Pengangkatan Pejabat Fungsional Pengelola PBJ; jdih.lkpp.go.id
2.Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola PBJ;
3.Diklat Fungsional Pengelola PBJ; dan
4.Sertifikasi Kompetensi Pengelola PBJ.

BAB II

JENJANG JABATAN DAN MEKANISME PENGANGKATAN PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLA PBJ

Pasal 4

(1)Jabatan Fungsional Pengelola PBJ merupakan jabatan tingkat ahli.
(2)Jenjang Jabatan Fungsional Pengelola PBJ dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, terdiri dari:
1. a.Pengelola PBJ Pertama;
2. b.Pengelola PBJ Muda; dan
3. c.Pengelola PBJ Madya.
(3)Jenjang pangkat Pengelola PBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
1. a.Pengelola PBJ Pertama: 1) Penata Muda, golongan ruang III/a; dan 2) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
2. b.Pengelola PBJ Muda: 1) Penata, golongan ruang III/c; dan 2) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
3. c.Pengelola PBJ Madya: 1) Pembina, golongan ruang IV/a; 2) Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan 3) Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
(4)Pangkat dan golongan ruang untuk masing-masing jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan jumlah angka kredit yang telah ditetapkan. jdih.lkpp.go.id
(5)Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengelola PBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki oleh Pejabat Fungsional Pengelola PBJ.
(6)Dalam hal jumlah angka kredit yang dimiliki Pejabat Fungsional Pengelola PBJ tidak sama dengan ketentuan pada ayat (4) maka jenjang jabatan dan pangkat dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 5

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengelola PBJ dilakukan melalui mekanisme:

a.Pengangkatan Pertama;
b.Perpindahan dari Jabatan Lain; atau
c.Penyesuaian/Inpassing. Paragraf Pertama Mekanisme Pengangkatan Pertama

Pasal 6

(1)PNS yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan fungsional Pengelola PBJ harus memenuhi syarat:
1. a.berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1)/Diploma IV;
2. b.pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
3. c.memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar PBJ Pemerintah; dan
4. d.Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK), paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. jdih.lkpp.go.id
(2)Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon PNS.
(3)Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat menjadi Pengelola PBJ Pertama dengan syarat mengikuti dan lulus:
1. a.Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pengelola PBJ; dan
2. b.Diklat Jabatan Fungsional Pengelola PBJ Pertama.
(4)Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat dilaksanakan 3 (tiga) tahun setelah diangkat menjadi PNS. Paragraf Kedua Mekanisme Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 7

(1)Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola PBJ dapat dipertimbangkan dengan ketentuan memenuhi syarat:
1. a.berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1)/Diploma IV;
2. b.pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
3. c.memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar PBJ Pemerintah;
4. d.setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK), paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
5. e.memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun kumulatif yang sesuai dengan kompetensi jabatan fungsional di bidang PBJ Pemerintah yang akan diduduki serta dibuktikan dengan surat penugasan;
6. f.usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
7. g.tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Pengelola PBJ; dan
8. h.diutamakan telah mengikuti Diklat Kompetensi PBJ. jdih.lkpp.go.id
(2)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi Pejabat Fungsional Pengelola PBJ dengan syarat mengikuti dan lulus:
1. a.Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pengelola PBJ; dan
2. b.Diklat Jabatan Fungsional Pengelola PBJ Pertama.
(3)Pangkat yang ditetapkan bagi PNS ditetapkan sama dengan pangkat yang dimilikinya dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
(4)Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan penilaian selama 5 (lima) tahun terakhir melaksanakan tugas di bidang PBJ Pemerintah sepanjang bukti fisik lengkap dan butir kegiatan yang diusulkan sesuai dengan tugas pokok Jabatan Fungsional Pengelola PBJ. Paragraf Ketiga Mekanisme Penyesuaian/Inpassing

Pasal 8

(1)Penyesuaian/inpassing ke dalam jabatan fungsional Pengelola PBJ, dilakukan dengan ketentuan:
1. a.berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1)/Diploma IV;
2. b.pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
3. c.memiliki pengalaman minimal 1 (satu) tahun kumulatif yang sesuai dengan kompetensi jabatan fungsional di bidang PBJ Pemerintah yang akan diduduki, serta dibuktikan dengan surat penugasan;
4. d.setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPPK) atau Penilaian jdih.lkpp.go.id Prestasi Kerja, paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
5. e.memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar PBJ Pemerintah; dan
6. f.diutamakan telah mengikuti Diklat Kompetensi PBJ.
(2)Untuk menjamin perolehan angka kredit bagi PNS yang disesuaikan/di-inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan penyesuaian/inpassing perlu mempertimbangkan formasi jabatan fungsional Pengelola PBJ.
(3)Pengelola PBJ yang diangkat melalui penyesuaian/ inpassing, dapat mengikuti Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pengelola PBJ.

Pasal 9

(1)Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pengelola PBJ Pertama yang akan naik jenjang jabatan menjadi Pengelola PBJ Muda, maka Pengelola PBJ:
1. a.Lulus Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola PBJ Muda; dan
2. b.Dapat mengikuti Diklat Jabatan Fungsional Pengelola PBJ Muda.
(2)Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pengelola PBJ Muda yang akan naik jenjang jabatan menjadi Pengelola PBJ Madya, maka Pengelola PBJ:
1. a.Lulus Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola PBJ Madya; dan
2. b.Dapat mengikuti Diklat Jabatan Fungsional Pengelola PBJ Madya.
(3)Diklat dan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan Kurikulum Diklat dan Sertifikasi Kompetensi Pengelola PBJ. jdih.lkpp.go.id

BAB III

KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PBJ

Pasal 10

Unit organisasi di LKPP yang bertugas mengembangkan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola PBJ yaitu Direktorat Pengembangan Profesi LKPP.

Pasal 11

Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola PBJ disusun berdasarkan Standar Kompetensi Kerja PBJ.

Pasal 12

Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola PBJ terdiri atas:

a.Perencanaan PBJ;
b.Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
c.Pengelolaan Kontrak PBJ; dan
d.Pengelolaan Kinerja dan Risiko.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…