DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 20 Juni 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana jdih.lkpp.go.id telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
3.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 67);
4.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 544);
5.Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA. jdih.lkpp.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1.Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
2.Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3.Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Deputi Bidang PPSDM adalah unit organisasi di LKPP yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan penyusunan strategi dan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4.Direktorat Pelatihan Kompetensi adalah unit organisasi di bawah Deputi Bidang PPSDM di LKPP yang mempunyai tugas menyiapkan rumusan pedoman pelatihan kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan pengelolaan sumberdaya pembelajaran.
5.Lembaga Pelaksana Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan LPP PBJ jdih.lkpp.go.id adalah pelaksana pelatihan PBJ baik lembaga pemerintah maupun swasta.
6.Narasumber/Pengajar Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Narasumber/Pengajar PBJ adalah seseorang yang memiliki Sertifikat Pelatihan untuk Pelatih Pengadaan Barang/Jasa LKPP dan masih berlaku atau memiliki Sertifikat Kehormatan PBJ serta ditetapkan oleh Deputi Bidang PPSDM.
7.Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut dengan Pelatihan PBJ adalah proses belajar mengajar dengan menggunakan teknik dan metode tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan serta mengembangkan pengetahuan, kompetensi, ketrampilan dan sikap peserta dalam melaksanakan tugas sebagai pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah secara profesional dan beretika di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
8.Peserta Pelatihan PBJ adalah orang perseorangan atau kelompok yang mendaftar dan mengikuti pelatihan PBJ.
9.Asesor Akreditasi LPP PBJ adalah seseorang yang memiliki sertifikat asesor akreditasi LPP PBJ.
10.Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pengadaan Barang/Jasa, yang selanjutnya disingkat SKKNI-PBJ, adalah standar kemampuan kerja di bidang PBJ yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk dapat melaksanakan kegiatan/pekerjaan PBJ.
11.Standar Kompetensi Kerja Khusus yang selanjutnya disebut SK3 adalah standar kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja minimal yang harus dimiliki seorang ahli Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
12.Akreditasi program pelatihan PBJ adalah pengakuan formal yang diberikan oleh LKPP terhadap kompetensi suatu lembaga atau organisasi dalam melakukan kegiatan pelatihan PBJ. jdih.lkpp.go.id
13.Pengawasan Hasil (Surveillance) LPP PBJ adalah kegiatan untuk menguji kembali kemampuan dan kelayakan sebuah lembaga pelaksana pelatihan pengadaan barang/jasa yang sudah memperoleh akreditasi dari LKPP.
14.Komite Pelatihan PBJ adalah sejumlah orang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam rangka menjaga akuntabilitas pelaksanaan pelatihan PBJ.
15.Kurikulum adalah seperangkat rencana materi dan metode pembelajaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran pada suatu program pelatihan.
16.Materi adalah sumber belajar yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai tujuan diklat.
17.Standar pelatihan adalah pedoman, panduan, manual terkait pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
18.Program Pelatihan PBJ adalah seperangkat bahan ajar yang terdiri atas kurikulum, silabus, buku informasi (modul), buku kerja, slide, dan evaluasi, serta pedoman pelaksanaan pelatihan.
19.Sertifikat Narasumber/Pengajar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Sertifikat Narasumber/Pengajar (ToT) PBJ adalah tanda bukti pengakuan atas kelulusan dari pelatihan untuk Narasumber/Pengajar.
20.Sertifikat Kehormatan PBJ adalah sertifikat yang diberikan oleh LKPP sebagai pengakuan atas kompetensi orang perseorangan yang telah berjasa dalam pengembangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia. jdih.lkpp.go.id

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Peraturan Kepala ini adalah :

1.Sebagai dasar/pedoman dalam penyelenggaraan pelatihan PBJ yang sistematis dan terstruktur;
2.Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembelajaran; dan
3.Menjaga dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pelatihan PBJ.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Kepala ini meliputi pengaturan tentang:

1.Para Pihak dalam penyelenggaraan pelatihan PBJ
2.Program Pelatihan PBJ;
3.Akreditasi LPP PBJ;
4.Pelaksanaan Pelatihan PBJ;
5.Sistem Informasi Manajemen Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6.Monitoring dan Evaluasi Pelatihan PBJ; dan
7.Pembiayaan Penyelenggaraan Pelatihan PBJ.

BAB III

PARA PIHAK DALAM PENYELENGGARAAN PELATIHAN PBJ

Pasal 4

Para Pihak dalam penyelenggaraan pelatihan PBJ terdiri atas:

1.Pengelola Pelatihan PBJ;
2.Komite Pelatihan PBJ;
3.Lembaga Pelaksana Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPP PBJ);
4.Narasumber/Pengajar PBJ; dan
5.Peserta Pelatihan PBJ. jdih.lkpp.go.id

Pasal 5

Pengelola pelatihan PBJ terdiri dari:

1.Penanggungjawab; dan
2.Penyelenggara. Paragraf I Penanggungjawab

Pasal 6

(1)Deputi Bidang PPSDM sebagai penanggungjawab Pelatihan PBJ.
(2)Deputi Bidang PPSDM sebagai penanggungjawab Pelatihan PBJ memiliki kewenangan:
1. a.menetapkan program pelatihan PBJ;
2. b.menetapkan asesor akreditasi LPP PBJ;
3. c.menetapkan akreditasi LPP PBJ;
4. d.menetapkan Narasumber/Pengajar PBJ; dan
5. e.menetapkan penerima Sertifikat Kehormatan PBJ. Paragraf II Penyelenggara

Pasal 7

Direktur Pelatihan Kompetensi sebagai penyelenggara pelatihan PBJ memiliki kewenangan:

a.menetapkan materi dan modul pelatihan;
b.menetapkan norma, standar, pedoman penyelenggaraan pelatihan;
c.menugaskan Narasumber/Pengajar PBJ dan asesor akreditasi;
d.menetapkan status LPP PBJ terdaftar;
e.memfasilitasi permohonan pelatihan LPP PBJ;
f.memberikan pembinaan kepada LPP PBJ, Narasumber/Pengajar atau peserta pelatihan PBJ; dan jdih.lkpp.go.id
g.menandatangani sertifikat pelatihan PBJ bagi peserta pelatihan yang memenuhi standar minimal pelatihan PBJ.

Pasal 8

(1)Kepala LKPP menetapkan Komite Pelatihan PBJ dalam rangka menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pelatihan PBJ.
(2)Komite Pelatihan PBJ berjumlah gasal, yang terdiri atas:
1. a.1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota, yang dijabat oleh Direktur Pelatihan Kompetensi;
2. b.1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota, yang dijabat oleh Kepala Sub Direktorat Program Pelatihan;
3. c.1 (satu) orang Anggota yaitu pejabat Eselon II yang menangani masalah hukum di Lingkungan LKPP;dan
4. d.2 (dua) orang Anggota, yang dijabat oleh Pejabat Struktural di Deputi Bidang PPSDM.
(3)Dalam keadaan tertentu, Kepala LKPP berwenang menentukan Ketua / Sekretaris / Anggota Komite Pelatihan, di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 9

Komite Pelatihan PBJ memiliki tugas memberikan pertimbangan dan mengusulkan kepada Deputi Bidang PPSDM tentang:

a.pemberian sanksi bagi LPP PBJ yang melanggar ketentuan penyelenggaraan pelatihan;
b.pemberian sanksi bagi Narasumber/Pengajar PBJ yang melanggar ketentuan penyelenggaraan pelatihan;
c.pemberian sanksi bagi Asesor Akreditasi PBJ yang melanggar ketentuan yang berlaku; jdih.lkpp.go.id
d.calon penerima anugerah Narasumber/Pengajar Kehormatan PBJ; dan
e.hal lain yang dirasa perlu terkait penyelenggaraan pelatihan.

Pasal 10

(1)Sekretariat Komite Pelatihan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh Sub Direktorat Sumberdaya Pembelajaran LKPP.
(2)Sekretariat Komite Pelatihan memiliki tugas mengumpulkan serta menyusun bahan dan data dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Komite Pelatihan PBJ.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Pelatihan PBJ diatur dalam Keputusan Deputi Bidang PPSDM.

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…