DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 7 Mei 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan jdih.lkpp.go.id Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 544);
4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 67);
5.Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1372); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1.Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat PBJ adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
2.Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3.Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Deputi Bidang jdih.lkpp.go.id PPSDM adalah unit organisasi di LKPP yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan penyusunan strategi dan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4.Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pusdiklat PBJ adalah unit organisasi di bawah Kepala LKPP yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Pendidikan dan Pelatihan di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
5.Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat LPPBJ adalah lembaga yang ditetapkan oleh Pusdiklat PBJ untuk menyelenggarakan Pelatihan PBJ.
6.Tenaga Pengajar/Widyaiswara/Penceramah/Narasumber /Pakar/Praktisi Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Fasilitator PBJ adalah seseorang yang ditetapkan oleh Pusdiklat PBJ untuk melaksanakan tugas pengajaran sesuai kompetensinya.
7.Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pelatihan PBJ adalah proses belajar mengajar dengan menggunakan teknik dan metode tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan serta mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan/atau sikap peserta dalam melaksanakan tugas sebagai pengelola pengadaan barang/jasa secara profesional di bidang PBJ.
8.Peserta Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Peserta Pelatihan PBJ adalah orang perseorangan atau kelompok yang mendaftar dan ditetapkan oleh LPPBJ sebagai peserta Pelatihan PBJ serta mengikuti kegiatan Pelatihan PBJ.
9.Asesor Akreditasi LPPBJ adalah seseorang yang memiliki Sertifikat Asesor Akreditasi LPPBJ. jdih.lkpp.go.id
10.Akreditasi LPPBJ adalah pengakuan formal yang diberikan oleh LKPP terhadap kapasitas LPPBJ dalam mengelola Pelatihan PBJ.
11.Penilikan Hasil (Surveillance) LPPBJ adalah kegiatan untuk menilai kembali kompetensi LPPBJ dalam mengelola Pelatihan PBJ.
12.Komite Penjaminan Mutu Pelatihan yang selanjutnya disebut Komite adalah sejumlah orang yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas tertentu dalam rangka menjaga akuntabilitas penyelenggaraan Pelatihan PBJ.
13.Pejabat di Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa adalah pejabat struktural atau pejabat fungsional di Pusdiklat PBJ, Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan, dan Direktorat Sertifikasi Profesi.
14.Unit Kerja di Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa adalah unit kerja di Pusdiklat PBJ, Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan, dan Direktorat Sertifikasi Profesi.
15.Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan PBJ adalah panduan dalam menyelenggarakan pelatihan PBJ.
16.Sertifikat Fasilitator Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Sertifikat Fasilitator PBJ adalah tanda bukti pengakuan atas kelulusan dari Pelatihan bagi Fasilitator PBJ
17.Sertifikat Fasilitator Pengadaan Barang/Jasa Kehormatan yang selanjutnya disebut Sertifikat Fasilitator PBJ Kehormatan adalah sertifikat yang diberikan oleh LKPP sebagai pengakuan atas kompetensi orang perseorangan yang telah berjasa dalam pengembangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia.
18.Pengelola Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pengelola Pelatihan adalah Pegawai LPPBJ yang bertugas merencanakan, jdih.lkpp.go.id melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi program Pelatihan PBJ dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Pusdiklat PBJ.
19.Penyelenggara Pelatihan yang selanjutnya disebut Pengelola Kelas adalah Pegawai LPPBJ yang bertugas melaksanakan dukungan pelaksanaan Pelatihan PBJ dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Pusdiklat PBJ.
20.Portal Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Portal PPSDM adalah pintu gerbang sistem informasi terkait pelatihan PBJ yang dikelola oleh unit kerja di bidang pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa di LKPP.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Lembaga ini bertujuan untuk:

a.menyelenggarakan Pelatihan PBJ yang sistematis dan terstruktur;
b.mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembelajaran; dan
c.menjaga dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pelatihan PBJ.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Lembaga ini meliputi pengaturan tentang:

a.para pihak dalam Penyelenggaraan Pelatihan PBJ;
b.program Pelatihan PBJ;
c.Akreditasi LPPBJ;
d.pelaksanaan Pelatihan PBJ;
e.Sistem Informasi Manajemen Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
f.monitoring dan evaluasi Pelatihan PBJ; dan jdih.lkpp.go.id
g.pembiayaan penyelenggaraan Pelatihan PBJ.

BAB III

PARA PIHAK DALAM PENYELENGGARAAN PELATIHAN PBJ

Pasal 4

Para pihak dalam penyelenggaraan pelatihan PBJ terdiri atas:

a.penanggung jawab;
b.komite dan sekretariat komite;
c.LPPBJ;
d.Fasilitator PBJ; dan
e.peserta Pelatihan PBJ.

Pasal 5

Penanggung jawab terdiri atas:

a.Kepala LKPP;
b.Deputi Bidang PPSDM; dan
c.Kepala Pusdiklat PBJ.

Pasal 6

Kepala LKPP sebagai penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, memiliki kewenangan:

a.menetapkan Komite dan Sekretariat Komite;
b.menetapkan akreditasi LPPBJ; dan
c.menerbitkan Sertifikat Fasilitator PBJ Kehormatan.

Pasal 7

Deputi Bidang PPSDM sebagai penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, memiliki kewenangan: jdih.lkpp.go.id

a.menetapkan Program Pelatihan PBJ; dan
b.menetapkan tata cara pemberian sanksi Pelatihan PBJ.

Pasal 8

Kepala Pusdiklat PBJ sebagai sebagai penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, memiliki tugas dan kewenangan:

a.menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan PBJ;
b.menetapkan Pedoman Pelaksanaan Akreditasi LPPBJ;
c.menetapkan Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelatihan PBJ;
d.menetapkan status LPPBJ;
e.menetapkan Fasilitator PBJ;
f.menetapkan Asesor Akreditasi LPPBJ;
g.menugaskan Fasilitator PBJ internal LKPP;
h.menugaskan Asesor Akreditasi LPPBJ;
i.memfasilitasi permohonan Pelatihan dari LPPBJ;
j.menandatangani sertifikat Pelatihan PBJ; dan
k.memberikan pembinaan kepada LPPBJ, Fasilitator PBJ, peserta Pelatihan PBJ dan/atau Asesor Akreditasi LPPBJ.

Pasal 9

Komite berjumlah gasal, yang terdiri atas:

a.1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota, yaitu Deputi Bidang PPSDM;
b.1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota, yaitu Kepala Pusdiklat PBJ; jdih.lkpp.go.id
c.1 (satu) orang Anggota yaitu pejabat yang menangani bidang hukum di lingkungan Sekretariat Utama LKPP;
d.3 (tiga) orang Anggota, yang dijabat oleh Pejabat Struktural di bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia PBJ; dan
e.1 (satu) orang Anggota, yang dijabat oleh Praktisi.

Pasal 10

(1)Kepala LKPP memberhentikan sementara dan/atau mengganti anggota Komite yang diperiksa dan/atau berhalangan tetap.
(2)Penggantian dan/atau Pemberhentian anggota Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

(1)Komite memiliki tugas dan kewenangan:
1. a.memberi sanksi bagi LPPBJ yang melanggar ketentuan penyelenggaraan Pelatihan PBJ;
2. b.memberi sanksi bagi Fasilitator PBJ yang melanggar ketentuan penyelenggaraan Pelatihan PBJ;
3. c.memberi sanksi bagi Peserta Pelatihan PBJ yang melanggar ketentuan penyelenggaraan Pelatihan PBJ;
4. d.memberi sanksi bagi Asesor Akreditasi LPPBJ yang melanggar ketentuan penyelenggaraan Akreditasi LPPBJ;
5. e.memberi rekomendasi calon penerima anugerah Sertifikat Fasilitator PBJ Kehormatan kepada Kepala LKPP; dan
6. f.hal lain yang dirasa perlu terkait penyelenggaraan Pelatihan PBJ.
(2)Dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite mengambil keputusan melalui musyawarah. jdih.lkpp.go.id
(3)Apabila saat pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak terjadi kesepakatan, maka Kepala LKPP mengambil alih kewenangan dari Komite.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…