Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor PER.001/KEP.LKPP/05/2008 Tahun 2008
- Nomor
- PER.001/KEP.LKPP/05/2008
- Tahun
- 2008
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 40
Ddam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 118, Direktorat E-Procur m n t menyelenggarakan fungsi:
Direktorat E-Procurement terdiri dari:
3 6 jdih.lkpp.go.id Pasall21 Sub Direktorat Pengembangan E-Procurement mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian, pengembangan sistem dan penyusunan pedoman, standar dan manual e-procurement serta melaksanakan sosialQasi, monitoring, evaluasi ;atas pelaksanaannya.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 121, Sub Direktorat Pengembangan E-Procurement menyelenggarakan fungsi :
Sub Di~ktoratPengembangan E-Procurement terdiri dari :
Pasall24
Sub Dkkturat Perrgelolaan dan Pembinaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan permusan d m penyusunan pedoman, standar dan manual dalam rangka pengelolaan dan pembinaan E-Procurement dan L E E nasional, dan pembinaan LPSE departemen dan regional serta melaksanakan sosialisasi, monitoring, evaluasi, dan pelapom atas pelaksanaannya.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, Sub Direktorat Pengelolaan dan Pembinaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik menyelenggarakan fungsi :
3 8 jdih.lkpp.go.id
Sub Direktomt P e n g e l o l ~dan Pembinaan Layanan Pengadam Secara Elektronik terdiri dari :
Pasa1128
jdih.lkpp.go.id BAB M I DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA Bagian Pertama # Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasall29
Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan penyusunan strategi dan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan pengadaan barang/jasa Pemerintah. Pasall31 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:
jdih.lkpp.go.id Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasall32 Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Days Manusia terdiri dari:
Bagian Ketiga Direktorat Pengembangan Prafesi Pasall33 Direktorat Pengembangan Profesi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan penyusunan strategi, kebijakan, dan pedoman di bidang pengembangan profesi pengadaan barang/ jasa Pemerintah. Pasall34 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana'dimaksud dalam Pasal 133, Direktorat Pengembangan Profesi menyelenggarakan fungsi:
jdih.lkpp.go.id Direktorat Pengembangan Profesi terdiri dari:
Sub Direktorat Pengembangan Standar Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan strategi, kebijakan, dan pedoman serta sosialisasi di bidang pengembangan standar kompetensi pengadaan barang/jasa Pemerintah, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaannya Pasal 137 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 136, Sub Direktorat Pengembangan Standar Kompetensi menyelenggarakan fungsi :
Pasall38 Sub Direktorht Pengembangan Standar Kompetensi terdiri dari
Pasall40 Sub Direktorat Bina Karier dan Etika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan strategi, kebijakan, dan pedoman serta sosialisasi di bidang karier, etika, dan informasi profesi pengadaan barang/jasa Pemerintah, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaannya Pasall41 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, Sub Direktorat Bina Karier dan Etika menyelenggarakan fungsi :
43 jdih.lkpp.go.id Pasal 142 Sub Di~ktoratBina Karier dan Etika terdiri dari :
I Pasal 143
Bagian Keempat Direktorat Bina Pelatihan Kompetensi Pasal 144 Direktorat Bina Pelatihan Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan penyusunan strategi, kebipkan, pedoman, standar, dan manual di bidang pelatihan kompetensi pengadaan barang/jasa Pemerintah.
Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, Direktorat Bina Pelatihan Kompetensi menyelenggarakan fungsi:
Pasall46 Direktorat Bina Pelatihan Kompetensi terdiri dari:
Sub Direktorat Program Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perurnusan dan penyusunan strategi, kebijakan, pedoman, standar, manual, program, kurikulum, modul dan pengendalian mutu serta penyelenggaraan pelatihan di bidang pelatihan kompetensi pengadaan barang/jasa Pemerintah, serta melaksanakan sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaannya. Pasall48 Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, Sub Direktorat Program Pelatihan menyelenggarakan fungsi:
45 jdih.lkpp.go.id
Pasall50
Sub Direktorat Bina Lembaga Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordi nasi penyusunan strategi, kebijakan, pedoman, standar, dan manual akreditasi lembaga pelatihan kompetensi pengadaan barang/jasa Pemerintah, akreditasi dan kerjasama lembaga pelatihan kompetensi pengadaan barang/jasa Pemerintah serta sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaannya. jdih.lkpp.go.id Pasall52 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, Sub Direktorat Bina Lembaga Pelatihan menyelenggarakan fungsi :
Pasall53 Sub Direktorat Bina Lembaga Pelatihan terdiri dari :
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan