DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor PER.001/KEP.LKPP/05/2008 Tahun 2008

Nomor: PER.001/KEP.LKPP/05/2008
Tahun: 2008
Ditetapkan: 22 Mei 2008
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Pasal 119

Ddam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 118, Direktorat E-Procur m n t menyelenggarakan fungsi:

a.pengembangan sistem dan strategi pengembangan e- procurement;
b.penyusunan pedoman, standar clan manual e- procurement;
c.pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik (LEE) nasional;
d.pernbinaan unit layanan pengadaan secara elektronik;
e.pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan sistem, pelaksanaan dan penyusunan pedoman, standar dan manual sistem e-procurement serta pembinaan unit layanan;
f.pelaksanaan sosialisasi, pemantauan, dan penilaian kinerja pelaksanaan pedoman, standar dan manual e- procurement.

Pasal 120

Direktorat E-Procurement terdiri dari:

a.Sub Direktorat Pengembangan E-Procurement;
b.Sub Direktorat Pengelolaan dan Pembinaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; 3 6 jdih.lkpp.go.id Pasall21 Sub Direktorat Pengembangan E-Procurement mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian, pengembangan sistem dan penyusunan pedoman, standar dan manual e-procurement serta melaksanakan sosialQasi, monitoring, evaluasi ;atas pelaksanaannya.

Pasal 122

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 121, Sub Direktorat Pengembangan E-Procurement menyelenggarakan fungsi :

a.penyiapan pengkajian sistem dan strategi pengembangan e-procurement;
b.penyiapan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan sistem serta penyusunan pedoman, standar dan manual e-procurement;
c.penyiapan penyusunan rencana pendanaan pembangunan untuk program pengembangan sistem e- procurement;
d.penyiapan pelaksanaan sosialisasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan atas penggunaan pedoman, standar, manual e-procurement.

Pasal 123

Sub Di~ktoratPengembangan E-Procurement terdiri dari :

a.Seksi Penyiapan Kebijakan E-Procurement;
b.Seksi Strategi Pengembangan Sistem E-Procurement. Pasall24

(1)Seksi Penyiapan Kebijakan E-Procurement mempunyai tugas melakukan penyiapan, pengumpulan, pengelolaan dan pendokumentasian bahan dalam rangka penyiapan perumusan dan penyusunan kebijakan pengembangan sistem e-procurement, penyusunan pedoman, standar dan manual e-procurement serta pelaksanaan sosialisasi, 37 jdih.lkpp.go.id monitoring, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaannya.
(2)Seksi Strategi Pengembangan Sistem E-Procurement mempunyai tugas melakukan penyiapan, pengumpulan, pengelolaan dan pendokumentasian bahan- barn rangka penyiapan pengembangan sistem e-procurement, penyusunan pedoman, standar dan manual e- procurement serta pelaksanaan sosialisasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 125

Sub Dkkturat Perrgelolaan dan Pembinaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan permusan d m penyusunan pedoman, standar dan manual dalam rangka pengelolaan dan pembinaan E-Procurement dan L E E nasional, dan pembinaan LPSE departemen dan regional serta melaksanakan sosialisasi, monitoring, evaluasi, dan pelapom atas pelaksanaannya.

Pasal 126

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, Sub Direktorat Pengelolaan dan Pembinaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik menyelenggarakan fungsi :

a.penyiapan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penunusan dan penyusunan pedoman, standar dan manual dalam rangka pengelolaan dan pembinaan E- Procurement dan LPSE nasional dan pembinaan LPSE departemen dan regional;
b.penyiapan penyusunan rencana pendanaan dalam rangka pengelolaan dan pembinaan E-Procurement clan LPSE nasional dan pembinaan LPSE departemen dan regional;
c.penyiapan pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan E- Procurement dan LPSE nasional serta pembinaan LEE departemen dan regional; 3 8 jdih.lkpp.go.id
d.penyiapan pelaksanaan sosialisasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 127

Sub Direktomt P e n g e l o l ~dan Pembinaan Layanan Pengadam Secara Elektronik terdiri dari :

a.Seksi Tehis E-Procurement;
b.' Seksi Pembinaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Pasa1128

(1)Seksi Teknis E-Procurement mempunyai tugas melakukan penyiapan, pengumpulan dan pendokumentasian bahan dalam rangka pengelolaan dan pembinaan E-Procurement dan LPSE nasional serta pelaksanaan sosialisasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaannya.
(2)Seksi Pembinaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas melakukan penyiapan, pengumpulan pendokumentasian bahan dalam rangka pengelolaan dan pembinaan E-Procurement dan LPSE departemen dan regional serta pelaksanaan sosialisasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaannya. jdih.lkpp.go.id BAB M I DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA Bagian Pertama # Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasall29
(1)Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia adalah unsur pelaksana tugas LKPP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2)Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Deputi.

Pasal 130

Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan penyusunan strategi dan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan pengadaan barang/jasa Pemerintah. Pasall31 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rumusan strategi dan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
b.penyusunan rencana dan program serta penyelenggaraannya pembinaan nasional di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
c.penyusunan sistem dan penyelenggaraan pengujian kompetensi profesi di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah. jdih.lkpp.go.id
a.Direktorat Pengembangan Profesi;
b.Direktorat Bina Pelatihan Kompetensi;
c.Direktorat Bina Sertifikasi Profesi. Pasall34 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana'dimaksud dalam Pasal 133, Direktorat Pengembangan Profesi menyelenggarakan fungsi:
a.penyiapan perurnusan dan penyusunan strategi, kebijakan, dan pedoman di bidang pengembangan profesi pengadaan barang/ jasa Pemerintah;
b.perumusan standar kompetensi di bidang pengadaan barang/ jasa Pemerintah;
c.pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan sistem karier profesi sistem insentif dan sistem informasi serta etika pengadaan barang/jasa Pemerintah;
d.pelaksanaan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan strategi, kebijakan, dan pedoman di bidang pengembangan profesi pengadaan barang/ jasa Pemerintah. jdih.lkpp.go.id Direktorat Pengembangan Profesi terdiri dari:
a.Sub Direktorat Pengembangan Standar Kompetensi;
b.Sub Direktorat Bina Karier dan Etika. Sub Direktorat Pengembangan Standar Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan strategi, kebijakan, dan pedoman serta sosialisasi di bidang pengembangan standar kompetensi pengadaan barang/jasa Pemerintah, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaannya Pasal 137 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 136, Sub Direktorat Pengembangan Standar Kompetensi menyelenggarakan fungsi :
a.penyiapan perumusan strategi, kebijakan, dan pedoman di bidang pengembangan standar kompetensi pengadaan barang/jasa Pemerintah;
b.pelaksanaan koordimsi dan sinkronisasi penyusunan standar kompetensi pengadaan barang/jasa Pemerintah;
c.penyusunan rencana kebutuhan profesi pengadaan barang/ jasa Pemerintah;
d.pelaksanaan sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan penerapan standar kompetensi pengadaan barang/jasa Pemerintah. Pasall38 Sub Direktorht Pengembangan Standar Kompetensi terdiri dari
a.Seksi Perurnusan Standar;
b.Seksi Evaluasi Penerapan Standar.

Pasal 139

(1)Seksi Perumusan Standar mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan pendokumentasian 42 jdih.lkpp.go.id bahan dalam rangka perumusan dan penyusunan strategi, kebijakan, dan pedoman serta pelaksanaan sosialisasi di bidang standar kompetensi pengadaan barang/jasa Pemerintah, dan koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan penyusunan s&dar kompetensi bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
(2)Seksi Evaluasi Penerapan Standar mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan pendokumentasian bahan dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan strategi, kebijakan, dan pedoman di bidang penerapan standar kompetensi serta pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan profesi pengadaan barangfjasa Pemerintah. Pasall40 Sub Direktorat Bina Karier dan Etika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan strategi, kebijakan, dan pedoman serta sosialisasi di bidang karier, etika, dan informasi profesi pengadaan barang/jasa Pemerintah, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaannya Pasall41 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, Sub Direktorat Bina Karier dan Etika menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyiapan perumusan strategi, kebijakan, dan pedoman di bidang pengembangan karier, jaminan mutu dan etika profesi pengadaan barang/ jasa Pemerintah;
2. b.pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan dan penerapan sistem insentif serta sistem informasi bagi profesi pengadaan barang/jasa Pemerintah;
3. c.pelaksanaan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi atas penerapan jaminan mutu dan etika profesi pengadaan barang/jasa Pemerintah. 43 jdih.lkpp.go.id Pasal 142 Sub Di~ktoratBina Karier dan Etika terdiri dari :
4. a.Seksi Bina Karier;
5. b.Seksi Bina Etika. I Pasal 143
(1)Seksi Bina Karier mernpunyai tugas melakukan 'penyiapan bahan perumusan strategi, kebijakan, clan pedoman, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan, pelaksanaan sosialisasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan karier dan sistem insentif profesi pengadaan barang/jasa Pemerintah.
(2)Seksi Bina Etika mernpunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan strategi, kebijakan, pedoman, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan, serta pelaksanaan sosialisasi, pemantauan, evaluasi jaminan mutu dan etika, serta penyiapan penyusunan inforrnasi profesi pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Pasal 145

Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, Direktorat Bina Pelatihan Kompetensi menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan strategi, kebijakan, dan pedoman, standar, dan manual di bidang pelatihan kompetensi, jdih.lkpp.go.id pengendalian mutu, dan akreditasi lembaga pelatihan kompetensi pengadaan barang/jasa Pemerintah, serta monitoring dan evaluasi atas pelaksanaannya;
b.penyusunan program, kurikulum dan modul pelatihan kompetensi pengadaan barang/jasa Pemerintah; i
c.pelaksanaan pelatihan bagi instruktur pelatihan kompetensi dan asesor akreditasi lembaga pelatihan pengadaan barang/jasa Pemerintah;
d.pelaksanaan koordinasi dan kerjasama lembaga pelatihan kompetensi pengadaan barang/jasa Pemerintah. Pasall46 Direktorat Bina Pelatihan Kompetensi terdiri dari:
a.Sub Direktorat Program Pelatihan;
b.Sub Direktorat Bina Lembaga Pelatihan.

Pasal 147

Sub Direktorat Program Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perurnusan dan penyusunan strategi, kebijakan, pedoman, standar, manual, program, kurikulum, modul dan pengendalian mutu serta penyelenggaraan pelatihan di bidang pelatihan kompetensi pengadaan barang/jasa Pemerintah, serta melaksanakan sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaannya. Pasall48 Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, Sub Direktorat Program Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan perurnusan, koordinasi dan sinkronisasi dan penyusunan strategi, kebijakan, dan pedoman di bidang pelatihan kompetensi dan pengendalian mutu pelatihan pengadaan barang/jasa Pemerintah, serta sosialisasi, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaannya ; 45 jdih.lkpp.go.id
b.penyusunan program, kurikulum dan modul pelatihan kompetensi pengadaan barang/jasa Pemerintah;
c.pelaksanaan pelatihan bagi instruktur pelatihan profesi dan asesor lembaga pelatihan pengadaan barang/jasa Pemerintah. -. t Pasal 149 Sub Direktorat Program Pelatihan terdiri dari :
a.Seksi Modul Pelatihan;
b.Seksi Evaluasi Pelatihan. Pasall50

(1)Seksi Modul Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan, pengumpulan, pengolahan dan pendokumentasian bahan dalam rangka penyusunan pedoman, program, kurikulum dan modul di bidang pelatihan kompetensi dan pelatihan bagi instruktur serta asesor lembaga pelatihan pengadaan barang/jasa Pemerintah;
(2)Seksi Evaluasi Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan, pengumpulan, pengokhan dan pendokumentasian bahan evaluasi penyelenggaraan pelatihan kompetensi dan asesor lembaga pelatihan pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Pasal 151

Sub Direktorat Bina Lembaga Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordi nasi penyusunan strategi, kebijakan, pedoman, standar, dan manual akreditasi lembaga pelatihan kompetensi pengadaan barang/jasa Pemerintah, akreditasi dan kerjasama lembaga pelatihan kompetensi pengadaan barang/jasa Pemerintah serta sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaannya. jdih.lkpp.go.id Pasall52 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, Sub Direktorat Bina Lembaga Pelatihan menyelenggarakan fungsi :

a.- penyiapan, perumusan dan penyusunan str&egi, kebijakan, dan pedoman, standar, manual akreditasi lembaga pelatihan kompetensi pengadaan barang/jasa Pemerintah, serta monitoring dan evaluasi atas pelaksanaannya;
b.pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan pedoman, standar, dan manual akreditasi dan bimbingan teknis lembaga pelatihan kompetensi pengadaan barang/jasa Pemerintah;
c.pelaksanaan koordGsi dan kerjasama serta pengembangan jaringan lembaga peIatihan kompetensi pengadaan barang/jasa Pemerintah. Pasall53 Sub Direktorat Bina Lembaga Pelatihan terdiri dari :
a.Seksi Kerjasama Lembaga Pelatihan;
b.Seksi Akreditasi Lembaga Pelatihan.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…