DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-07/1.01/PPATK/08/12 Tahun 2012

Nomor: PER-07/1.01/PPATK/08/12
Tahun: 2012
Ditetapkan: 9 Agustus 2012
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 111

Lembaga terkait

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

2.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.817 2 Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/2266/M.PAN-RB/8/2012 Tanggal 2 Agustus 2012 Perihal Rancangan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disebut PPATK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan mana pun.
(2)PPATK bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

PPATK berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPATK menyelenggarakan fungsi:

a.pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.8173
b.pengelolaan data dan pengelolaan informasi yang diperoleh PPATK;
c.pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan
d.analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan organisasi PPATK terdiri atas:

a.Kepala PPATK;
b.Wakil Kepala PPATK;
c.Sekretariat Utama;
d.Deputi Bidang Pencegahan;
e.Deputi Bidang Pemberantasan;
f.Pusat Teknologi Informasi;
g.Inspektorat;
h.Jabatan Fungsional; dan
i.Tenaga Ahli.

BAB III

KEPALA DAN WAKIL KEPALA

Pasal 6

(1)Kepala PPATK adalah penanggung jawab yang memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang PPATK.
(2)Kepala PPATK mewakili PPATK di dalam dan di luar pengadilan.
(3)Kepala PPATK dapat menyerahkan kewenangan mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wakil Kepala PPATK, seseorang atau beberapa pegawai PPATK, dan/atau pihak lain yang ditunjuk untuk itu. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.817 4

Pasal 7

(1)Wakil Kepala PPATK bertugas membantu Kepala PPATK.
(2)Wakil Kepala PPATK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala PPATK.
(3)Dalam hal Kepala PPATK berhalangan, Wakil Kepala PPATK bertanggung jawab memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang PPATK.
(4)Kriteria berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
1. a.menjalani masa cuti selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut;
2. b.melakukan perjalanan dinas dalam negeri atau luar negeri untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) hari kerja berturut-turut;
3. c.menderita sakit dan harus beristirahat paling sedikit 5 (lima) hari kerja berturut-turut;
4. d.diberhentikan sementara karena menjalani pemeriksaan dalam perkara tindak pidana; dan/atau
5. e.memenuhi salah satu ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
(5)Dalam hal Kepala PPATK berhalangan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, Wakil Kepala PPATK melaksanakan tugas Kepala PPATK sesuai surat penugasan dari Kepala PPATK.
(6)Dalam hal Kepala PPATK tidak dapat menerbitkan surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wakil Kepala PPATK melaksanakan tugas Kepala PPATK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Ruang lingkup tugas Wakil Kepala PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), yaitu:

a.membantu Kepala PPATK dalam merumuskan kebijakan PPATK; dan
b.membantu Kepala PPATK dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit eselon I di lingkungan PPATK.

Pasal 9

Rincian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

a.membantu Kepala PPATK dalam proses pengambilan keputusan;
b.membantu Kepala PPATK dalam melaksanakan program kerja dan kontrak kinerja; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.8175
c.membantu Kepala PPATK dalam pelaksanaan pengendalian dan pemantauan tugas dan fungsi PPATK;
d.membantu Kepala PPATK dalam penilaian dan penetapan pengisian jabatan di lingkungan PPATK;
e.membantu Kepala PPATK dalam pelaksanaan pengendalian reformasi birokrasi di lingkungan PPATK;
f.memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Kepala PPATK berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK;
g.mewakili Kepala PPATK pada acara tertentu dan/atau memimpin rapat sesuai dengan penugasan Kepala PPATK;
h.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala PPATK.

BAB IV

SEKRETARIAT UTAMA

Pasal 10

(1)Sekretariat Utama adalah unsur pembantu Kepala PPATK yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PPATK.
(2)Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 11

Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan PPATK.

Isi peraturan

Teks111PDFHirarki

Memuat teks peraturan…