DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 03 Tahun 2017

Nomor: 03
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Februari 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam mengatur kembali organisasi dan tata kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah memberikan persetujuan melalui Surat Nomor: B/65/M.KT.01/2017 tanggal 8 Februari 2017 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ten tang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; :1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5164);

Mengingat

2.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 284);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSIKEUANGANTENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN.

BAB I

KEDUDUKAN,TUGAS, DANFUNGSI

Pasal 1

(1)Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disebut PPATK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan manapun.
(2)PPATKbertanggung jawab kepada Presiden. Pasa12 PPATK berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1. a.pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
2. b.pengelolaan data dan pengelolaan informasi yang diperoleh PPATK;
3. c.pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan ----------------------------------------------------------------------
4. d.analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/ atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
(1)Susunan organisasi PPATKterdiri atas:
1. a.Kepala PPATK;
2. b.Wakil Kepala PPATK;
3. c.Sekretariat Utama;
4. d.Deputi Bidang Pencegahan; dan
5. e.Deputi Bidang Pemberantasan.
(2)Selain susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPATKjuga terdiri atas unsur:
1. a.inspektorat;
2. b.pusat;
3. c.jabatan fungsional; dan
4. d.tenaga ahli.
(1)Kepala PPATK merupakan penanggung jawab yang memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang PPATK.
(2)Kepala PPATK mewakili PPATK di dalam dan di luar pengadilan.
(3)Kepala PPATKdapat menyerahkan kewenangan mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wakil Kepala PPATK, seseorang atau beberapa pegawai PPATK, darr/ atau pihak lain yang ditunjuk untuk itu.
(1)Wakil Kepala PPATKbertugas membantu Kepala PPATK.
(2)Wakil Kepala PPATK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala PPATK.
(3)Dalam hal Kepala PPATK berhalangan, Wakil Kepala PPATKbertanggung jawab memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang PPATK.
(4)Kriteria berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
1. a.menjalani masa cuti selama 7 (tujuh) hari kerja berturu t-turut;
2. b.melakukan perjalanan dinas dalam negeri atau luar negeri untuk jangka waktu paling kurang 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut;
3. c.menderita sakit dan harus beristirahat paling kurang 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut;
4. d.diberhentikan sementara karena menjalani pemeriksaan dalam perkara tindak pidana; dan/ atau
5. e.memenuhi salah satu ketentuan Pasal 56 Undang- Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
(5)Dalam hal Kepala PPATK berhalangan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, Wakil Kepala PPATK melaksanakan tugas Kepala PPATKsesuai surat perintah dari Kepala PPATK.
(6)Dalam hal Kepala PPATKtidak dapat menerbitkan surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wakil Kepala PPATKmelaksanakan tugas Kepala PPATKsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEPALADANWAKILKEPALA

Pasal 8

Ruang lingkup tugas Wakil Kepala PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), yaitu:

a.membantu Kepala PPATKdalam merumuskan kebijakan PPATK;dan
b.membantu Kepala PPATK dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit eselon I di lingkungan PPATK.

Pasal 9

Rincian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

a.membantu Kepala PPATK dalam proses pengambilan keputusan;
b.membantu Kepala PPATKdalam melaksanakan program kerja dan kontrak kinerja;
c.membantu Kepala PPATK dalam pelaksanaan pengendalian dan pemantauan tugas dan fungsi PPATK;
d.membantu Kepala PPATKdalam penilaian dan penetapan pengisian jabatan di lingkungan PPATK;
e.membantu Kepala PPATK dalam pelaksanaan pengendalian reformasi birokrasi di lingkungan PPATK;
f.memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Kepala PPATKberkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK;
g.mewakili Kepala PPATK pada acara tertentu darr/atau memimpm rap at sesuai dengan penugasan Kepala PPATK;dan
h.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala PPATK. BABIV SEKRETARIATUTAMA

Pasal 10

(1)Sekretariat Utama merupakan unsur pembantu Kepala PPATK yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PPATK.
(2)Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama. Sekretariat Utama

Pasal 11

mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan PPATK.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi: a koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi seluruh kegiatan di lingkungan PPATK; b koordinasi dan penyusunan rencana dan program di lingkungan PPATK; c pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, orgamsasi dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, dan kearsipan di lingkungan PPATK; d penyelenggaraan pengelolaan barang milik /kekayaan Negara; dan e pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala PPATK.

Pasal 13

Sekretariat Utama terdiri atas:

a.Biro Umum;
b.Biro Perencanaan dan Keuangan; dan
c.Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 14

Biro Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, perlengkapan, pengelolaan kearsipan, layanan pengadaan barang dan jasa, kerumahtanggaan, pelayanan administrasi umum dan tata usaha pimpinan.

Pasal 15

Dalam melaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan urusan ketatausahaan, pengelolaan persuratan, tata naskah dinas, tata usaha pimpinan;
b.pengelolaan kearsipan;
c.pengelolaan perpustakaan;
d.pelaksanaan administrasi pembuatan komitmen dan penerbitan surat permintaan pembayaran; pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keprotokolan dan pemeliharaan;
e.keamanan, f. g. h. pelaksanaan urusan perlengkapan; pengelolaan Barang Milik Negara; pelaksanaan layanan pengadaan barangj jasa pemerintah;
1. 1.pengelolaan proses bisnis Biro; dan J. pelaksanaan administrasi Biro.

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 48 Tahun 2012

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 103 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 48 Tahun 2012

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 103 Tahun 2016