Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 03 Tahun 2017
- Nomor
- 03
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 66
:1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5164);
MEMUTUSKAN: PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSIKEUANGANTENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN.
BAB I
Pasa12 PPATK berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagian Kedua Tugas Pasa13 PPATKmempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Bagian Ketiga Fungsi Pasa14 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPATKmenyelenggarakan fungsi:
BAB II SUSUNANORGANISASI Pasal 5
BAB III KEPALADANWAKILKEPALA Bagian Kesatu Kepala PPATK Pasal 6
Bagian Kedua Wakil Kepala PPATK Pasal 7
BAB III
Ruang lingkup tugas Wakil Kepala PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), yaitu:
Rincian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:
BABIV SEKRETARIATUTAMA Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Sekretariat Utama
mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan PPATK.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi: a koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi seluruh kegiatan di lingkungan PPATK; b koordinasi dan penyusunan rencana dan program di lingkungan PPATK; c pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, orgamsasi dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, dan kearsipan di lingkungan PPATK; d penyelenggaraan pengelolaan barang milik /kekayaan Negara; dan e pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala PPATK.
Sekretariat Utama terdiri atas:
Bagian Kedua Biro Umum
Biro Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, perlengkapan, pengelolaan kearsipan, layanan pengadaan barang dan jasa, kerumahtanggaan, pelayanan administrasi umum dan tata usaha pimpinan.
Dalam melaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Biro Umum menyelenggarakan fungsi:
pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keprotokolan dan pemeliharaan;
g. h. pelaksanaan urusan perlengkapan; pengelolaan Barang Milik Negara; pelaksanaan layanan pengadaan barangj jasa pemerintah;
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Presiden (Perpres)