DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-09/1.02.2/PPATK/09/12 Tahun 2012

Nomor: PER-09/1.02.2/PPATK/09/12
Tahun: 2012
Ditetapkan: 4 September 2012
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

2.Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksaaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.926 2 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN DAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1.Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
2.Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.
3.Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.
4.Penyedia Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat PJK meliputi bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanat, penyelenggara pos, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara e-money dan/atau e-wallet, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pergadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi, atau penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.
5.Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa PJK.
6.Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap PJK.
7.Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.9263

a.tulisan, suara, atau gambar;
b.peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
c.huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
1. 8.Petugas Pendaftar adalah pejabat atau pegawai yang ditetapkan oleh PJK untuk mendaftarkan Petugas Pelapor, Petugas Penghubung dan Petugas Administrator ke PPATK.
2. 9.Petugas Pelapor adalah pejabat atau pegawai yang ditetapkan oleh PJK untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan dan/atau transaksi keuangan tunai dan bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan isi laporan serta ketepatan waktu penyampaian laporan kepada PPATK.
3. 10.Petugas Penghubung adalah pejabat atau pegawai yang ditetapkan oleh PJK untuk melakukan komunikasi kepada PPATK dalam rangka mempercepat dan mempermudah penanganan transaksi keuangan mencurigakan dan/atau transaksi keuangan tunai yang telah dilaporkan kepada PPATK.
4. 11.Petugas Administrator adalah pejabat atau pegawai yang ditetapkan oleh PJK untuk mengelola aplikasi beserta data pengguna aplikasi pengiriman laporan transaksi keuangan mencurigakan dan/atau transaksi keuangan tunai dan pengaturan alamat server pelaporan (uniform resource locator server) PPATK.
5. 12.Aplikasi Pelaporan adalah piranti lunak yang disediakan oleh PPATK bagi PJK dalam melaksanakan kewajiban pelaporan.
6. 13.Aplikasi Registrasi adalah piranti lunak yang disediakan oleh PPATK bagi PJK untuk melakukan pendaftaran dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelaporan.
7. 14.Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

BAB II

TATA CARA PELAPORAN

Pasal 2

(1)PJK wajib menyampaikan laporan : www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.926 4
1. a.Transaksi Keuangan mencurigakan;
2. b.Transaksi Keuangan tunai; dan/atau
3. c.Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.

Pasal 3

(1)Laporan Transaksi Keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berupa:
1. a.Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
2. b.Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
3. c.Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
4. d.Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
(2)Penyampaian laporan Transaksi Keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk laporan pemutusan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa jika :
1. a.Pengguna Jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali Pengguna Jasa; atau
2. b.PJK meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Pengguna Jasa.

Pasal 4

(1)Transaksi Keuangan tunai merupakan Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.9265
(2)Laporan Transaksi Keuangan tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b berupa Transaksi Keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.
(3)Laporan Transaksi Keuangan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)termasuk:
1. a.transaksi penempatan, penyetoran, penarikan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran dengan menggunakan uang tunai berupa uang kertas dan/atau uang logam; dan
2. b.transaksi penempatan, penyetoran, penarikan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran yang mencapai nilai kumulatif paling sedikit Rp500.000.000,00 yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.
(4)Laporan Transaksi Keuangan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaporkan atas:
1. a.Pengguna Jasa yang melakukan Transaksi; dan/atau
2. b.pemilik rekening atau profil nasabah secara terpadu (customer identification file) yang menerima manfaat dari Transaksi tersebut.

Pasal 5

Pelaksanaan kewajiban penyampaian laporan Transaksi Keuangan tunai tidak menghilangkan kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan mencurigakan apabila memenuhi salah satu unsur Transaksi Keuangan mencurigakan.

Pasal 6

(1)Kewajiban pelaporan atas Transaksi Keuangan tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dikecualikan terhadap:
1. a.Transaksi yang dilakukan oleh PJK dengan pemerintah dan bank sentral;
2. b.Transaksi untuk pembayaran gaji atau pensiun; dan
3. c.Transaksi lain yang ditetapkan oleh Kepala PPATK atau atas permintaan PJK yang disetujui oleh PPATK.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala PPATK. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.926 6

Pasal 7

PJK wajib melakukan registrasi melalui Aplikasi Registrasi.

Pasal 8

PJK yang sudah melakukan registrasi Transaksi Keuangan mencurigakan tidak perlu melakukan registrasi Transaksi Keuangan tunai atau sebaliknya.

Pasal 9

Kewajiban melakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku terhadap :

a.PJK yang belum pernah menyampaikan laporan Transaksi Keuangan mencurigakan dan laporan Transaksi Keuangan tunai;
b.PJK yang menyampaikan laporan Transaksi Keuangan mencurigakan dan laporan Transaksi Keuangan tunai melalui aplikasi TRACES; atau
c.PJK yang pernah menyampaikan laporan Transaksi Keuangan mencurigakan dan laporan Transaksi Keuangan tunai secara manual (hardcopy).

Pasal 10

(1)Setelah melakukan registrasi, PJK wajib melakukan otorisasi hasil registrasi.
(2)Otorisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penandatanganan hasil registrasi oleh pejabat PJK yang berwenang.
(3)Hasil registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa formulir registrasi yang dicetak dari Aplikasi Registrasi.
(4)Formulir registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(5)PJK wajib menyampaikan hasil registrasi yang telah diotorisasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah melakukan registrasi.
(6)Jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja dihitung sejak PJK melakukan registrasi sampai dengan:
1. a.tanggal cap pos, apabila disampaikan melalui surat; atau
2. b.tanggal penerimaan oleh PPATK, apabila disampikan melalui kurir. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.9267

Pasal 11

(1)PJK yang telah memperoleh username dan password untuk pelaporan Transaksi Keuangan mencurigakan tidak perlu melakukan registrasi kembali untuk pelaporan Transaksi Keuangan tunai.
(2)PJK yang akan melaksanakan pelaporan Transaksi Keuangan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan upgrade aplikasi pelaporan.
(3)Upgrade aplikasi pelaporan dilaksanakan dengan cara melakukan instalasi patch aplikasi pelaporan yang dapat diunduh di aplikasi registrasi.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…