DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 28 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya aplikasi goAML sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian terhadap tata cara penyampaian laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER- 09/1.02.2/PPATK/09/12 tentang Tata Cara www.peraturan.go.id 2021, No.70 Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai bagi Penyedia Jasa Keuangan dan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-12/1.02/PPATK/06/13 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri bagi Penyedia Jasa Keuangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (5) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri melalui Aplikasi GoAML bagi Penyedia Jasa Keuangan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406);
3.Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; www.peraturan.go.id 2021, No.70
4.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 284);
5.Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1471); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN, TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI, DAN TRANSAKSI KEUANGAN TRANSFER DANA DARI DAN KE LUAR NEGERI MELALUI APLIKASI GOAML BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yang selanjutnya disingkat PPATK adalah Lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian uang.
2.Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.
3.Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan www.peraturan.go.id 2021, No.70 atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.
4.Penyedia Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat PJK adalah pihak pelapor yang meliputi bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanat, perposan sebagai penyelenggara jasa giro, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara e-money dan/atau e- wallet, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pegadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi, penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga keuangan mikro, dan lembaga pembiayaan ekspor, atau pihak pelapor yang menyediakan jasa di bidang keuangan lain yang ditetapkan sebagai pihak pelapor ke PPATK berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
5.Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa PJK.
6.Rekening adalah dokumentasi Pengguna Jasa pada PJK yang menunjukkan kepemilikan atau keikutsertaan Pengguna Jasa.
7.Dana adalah:

a.uang tunai yang diserahkan oleh Pengirim kepada penyelenggara penerima;
b.uang yang tersimpan dalam Rekening Pengirim pada penyelenggara penerima;
c.uang yang tersimpan dalam Rekening penyelenggara penerima pada penyelenggara penerima lain; www.peraturan.go.id 2021, No.70
d.uang yang tersimpan dalam Rekening penerima pada Penyelenggara Penerima Akhir;
e.uang yang tersimpan dalam Rekening penyelenggara penerima yang dialokasikan untuk kepentingan penerima yang tidak mempunyai Rekening pada penyelenggara tersebut;
f.fasilitas cerukan (overdraft) atau fasilitas kredit yang diberikan penyelenggara kepada pengirim; dan/atau
g.uang yang tersimpan dalam uang elektronik.
1. 8.Politically Exposed Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal kepada Penyelenggara Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana dari luar wilayah Indonesia atau ke luar wilayah Indonesia wilayah Indonesia kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima pada Penyelenggara Penerima Akhir tidak termasuk aktivitas transfer dalam negeri
2. 9.SWIFT adalah suatu jaringan yang dapat digunakan oleh institusi keuangan untuk menerima dan mengirimkan transaksi keuangan dalam suatu format yang standar, aman, dan dapat diandalkan.
3. 10.Perintah Transfer Dana adalah perintah tidak bersyarat dari Pengirim kepada Penyelenggara Penerima untuk membayarkan sejumlah Dana tertentu kepada Penerima.
4. 11.Pengirim adalah Pengirim Asal, Penyelenggara Pengirim Asal, dan semua Penyelenggara Penerus yang menerbitkan Perintah Transfer Dana.
5. 12.Pengirim Asal adalah pihak yang pertama kali mengeluarkan Perintah Transfer Dana.
6. 13.Penyelenggara Pengirim Asal adalah Penyelenggara yang menerima Perintah Transfer Dana dari Pengirim Asal untuk membayarkan atau memerintahkan kepada Penyelenggara lain untuk membayar sejumlah Dana tertentu kepada Penerima. www.peraturan.go.id 2021, No.70
7. 14.Penyelenggara Penerus adalah Penyelenggara Penerima selain Penyelenggara Pengirim Asal dan Penyelenggara Penerima Akhir.
8. 15.Penyelenggara Penerima Akhir adalah Penyelenggara yang melakukan pembayaran atau menyampaikan Dana hasil transfer kepada Penerima.
9. 16.Penerima adalah pihak yang disebut dalam Perintah Transfer Dana untuk menerima Dana hasil transfer.
10. 17.Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
a.tulisan, suara, atau gambar;
b.peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; dan/atau
c.huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
1. 18.Aplikasi goAML adalah sistem informasi yang secara khusus dikembangkan oleh The United Nations Office on Drugs and Crime untuk lembaga intelijen keuangan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. 19.Lembaga Pengawas dan Pengatur yang selanjutnya disingkat LPP adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap PJK.
3. 20.Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari kerja yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur nasional dan/atau cuti bersama.
4. 21.Petugas Administrator adalah pejabat atau pegawai yang ditetapkan PJK untuk mendaftarkan organisasi PJK, Petugas Administrator, dan Petugas Pelapor.
5. 22.Petugas Pelapor adalah pejabat atau pegawai yang ditetapkan oleh PJK untuk melaporkan dan bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan isi laporan serta ketepatan waktu penyampaian laporan kepada PPATK. www.peraturan.go.id 2021, No.70

BAB II

KEWAJIBAN PELAPORAN

Pasal 2

(1)Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, PJK wajib menyampaikan laporan ke PPATK.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Transaksi Keuangan mencurigakan;
2. b.Transaksi Keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme;
3. c.Transaksi Keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) Hari Kerja; dan/atau
4. d.Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri.

Pasal 3

(1)Transaksi Keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a berupa:
1. a.Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
2. b.Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan www.peraturan.go.id 2021, No.70 mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
3. c.Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
4. d.Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh PJK karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
(2)Transaksi Keuangan mencurigakan termasuk laporan pemutusan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa jika:
1. a.Pengguna Jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali Pengguna Jasa; atau
2. b.PJK meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Pengguna Jasa.

Pasal 4

Pada saat atau setelah PJK melakukan tindakan:

a.penundaan transaksi berdasarkan penilaian PJK;
b.penundaan transaksi berdasarkan perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim;
c.penghentian sementara transaksi berdasarkan permintaan PPATK;
d.tidak melanjutkan prosedur prinsip mengenali Pengguna Jasa dikarenakan PJK menduga adanya Transaksi Keuangan terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, dan PJK meyakini bahwa proses prinsip mengenali Pengguna Jasa yang tengah akan melanggar ketentuan anti tipping-off sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
e.penelitian atas tindak lanjut hasil audit khusus yang dilakukan oleh PPATK;
f.penelitian atas permintaan informasi dari penyidik, penuntut umum, dan hakim; dan/atau
g.penelitian atas permintaan informasi oleh PPATK dalam pelaksanaan fungsi analisis atau pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di www.peraturan.go.id 2021, No.70 bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, merupakan Transaksi Keuangan mencurigakan, dalam hal Transaksi tersebut memenuhi salah satu atau lebih unsur Transaksi Keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 5

Transaksi Keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b berupa:

a.Transaksi Keuangan dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme; atau
b.Transaksi yang melibatkan setiap orang yang berdasarkan daftar terduga teroris dan organisasi teroris.

Pasal 6

(1)Transaksi Keuangan tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c berupa Transaksi Keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.
(2)Transaksi Keuangan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam.
(3)Laporan Transaksi Keuangan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk: www.peraturan.go.id 2021, No.70
1. a.transaksi penempatan, penyetoran, penarikan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam; dan
2. b.transaksi penempatan, penyetoran, penarikan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran yang mencapai nilai kumulatif paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) Hari Kerja.

Pasal 7

Pelaksanaan kewajiban penyampaian laporan Transaksi Keuangan tunai tidak menghilangkan kewajiban pelaporan:

a.Transaksi Keuangan mencurigakan;
b.Transaksi Keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme; dan/atau
c.Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri; jika memenuhi salah satu atau lebih unsur Transaksi Keuangan mencurigakan, Transaksi Keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme, dan/atau unsur Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri.

Pasal 8

Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d meliputi:

a.Perintah Transfer Dana dari luar negeri; dan
b.Perintah Transfer Dana ke luar negeri. www.peraturan.go.id 2021, No.70

Pasal 9

(1)PJK yang wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri ke PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d merupakan PJK yang menyediakan jasa Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri, termasuk layanan remitansi.
(2)PJK yang menyediakan jasa Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Penyelenggara Pengirim Asal; dan
2. b.Penyelenggara Penerima Akhir.
(3)PJK yang menyediakan jasa Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.bank; dan
2. b.badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank.
(4)PJK yang menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri ke PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bank dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank yang menjadi Penyelenggara Pengirim Asal untuk transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri; dan
2. b.bank dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank yang menjadi Penyelenggara Penerima Akhir untuk transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri.
(5)Badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri ke PPATK dalam hal melakukan kegiatan kerja sama penyelenggaraan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri dengan:
1. a.bank dan/atau badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank lainnya di Indonesia; dan www.peraturan.go.id 2021, No.70
2. b.PJK yang telah memperoleh persetujuan dari otoritas negara setempat.
(6)Dalam hal Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Luar Negeri diteruskan oleh suatu bank dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank ke Penerima melalui transfer dana dalam negeri, bank dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank tersebut merupakan Penyelenggara Penerima Akhir yang wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri.

Pasal 10

(1)Kewajiban penyampaian laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikecualikan, untuk:
1. a.Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri yang dilakukan antar PJK dan bukan berasal dari atau ditujukan kepada Pengguna Jasa; dan
2. b.PJK yang tidak tergolong PJK yang menyediakan jasa Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri menerima Perintah Transfer Dana.
(2)PJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib mencatat dan mengadministrasikan seluruh dokumen yang terkait dengan Perintah Transfer Dana.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya aplikasi goAML sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian terhadap tata cara penyampaian laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER- 09/1.02.2/PPATK/09/12 tentang Tata Cara www.peraturan.go.id 2021, No.70 Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai bagi Penyedia Jasa Keuangan dan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-12/1.02/PPATK/06/13 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri bagi Penyedia Jasa Keuangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (5) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406);
3.Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; www.peraturan.go.id 2021, No.70
4.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 284);
5.Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1471); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN, TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI, DAN TRANSAKSI KEUANGAN TRANSFER DANA DARI DAN KE LUAR NEGERI MELALUI APLIKASI GOAML BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yang selanjutnya disingkat PPATK adalah Lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian uang.
2.Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.
3.Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan www.peraturan.go.id 2021, No.70 atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.
4.Penyedia Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat PJK adalah pihak pelapor yang meliputi bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanat, perposan sebagai penyelenggara jasa giro, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara e-money dan/atau e- wallet, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pegadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi, penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga keuangan mikro, dan lembaga pembiayaan ekspor, atau pihak pelapor yang menyediakan jasa di bidang keuangan lain yang ditetapkan sebagai pihak pelapor ke PPATK berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
5.Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa PJK.
6.Rekening adalah dokumentasi Pengguna Jasa pada PJK yang menunjukkan kepemilikan atau keikutsertaan Pengguna Jasa.
7.Dana adalah:

a.uang tunai yang diserahkan oleh Pengirim kepada penyelenggara penerima;
b.uang yang tersimpan dalam Rekening Pengirim pada penyelenggara penerima;
c.uang yang tersimpan dalam Rekening penyelenggara penerima pada penyelenggara penerima lain; www.peraturan.go.id 2021, No.70
d.uang yang tersimpan dalam Rekening penerima pada Penyelenggara Penerima Akhir;
e.uang yang tersimpan dalam Rekening penyelenggara penerima yang dialokasikan untuk kepentingan penerima yang tidak mempunyai Rekening pada penyelenggara tersebut;
f.fasilitas cerukan (overdraft) atau fasilitas kredit yang diberikan penyelenggara kepada pengirim; dan/atau
g.uang yang tersimpan dalam uang elektronik.
1. 8.Politically Exposed Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal kepada Penyelenggara Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana dari luar wilayah Indonesia atau ke luar wilayah Indonesia wilayah Indonesia kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima pada Penyelenggara Penerima Akhir tidak termasuk aktivitas transfer dalam negeri
2. 9.SWIFT adalah suatu jaringan yang dapat digunakan oleh institusi keuangan untuk menerima dan mengirimkan transaksi keuangan dalam suatu format yang standar, aman, dan dapat diandalkan.
3. 10.Perintah Transfer Dana adalah perintah tidak bersyarat dari Pengirim kepada Penyelenggara Penerima untuk membayarkan sejumlah Dana tertentu kepada Penerima.
4. 11.Pengirim adalah Pengirim Asal, Penyelenggara Pengirim Asal, dan semua Penyelenggara Penerus yang menerbitkan Perintah Transfer Dana.
5. 12.Pengirim Asal adalah pihak yang pertama kali mengeluarkan Perintah Transfer Dana.
6. 13.Penyelenggara Pengirim Asal adalah Penyelenggara yang menerima Perintah Transfer Dana dari Pengirim Asal untuk membayarkan atau memerintahkan kepada Penyelenggara lain untuk membayar sejumlah Dana tertentu kepada Penerima. www.peraturan.go.id 2021, No.70
7. 14.Penyelenggara Penerus adalah Penyelenggara Penerima selain Penyelenggara Pengirim Asal dan Penyelenggara Penerima Akhir.
8. 15.Penyelenggara Penerima Akhir adalah Penyelenggara yang melakukan pembayaran atau menyampaikan Dana hasil transfer kepada Penerima.
9. 16.Penerima adalah pihak yang disebut dalam Perintah Transfer Dana untuk menerima Dana hasil transfer.
10. 17.Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
a.tulisan, suara, atau gambar;
b.peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; dan/atau
c.huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
1. 18.Aplikasi goAML adalah sistem informasi yang secara khusus dikembangkan oleh The United Nations Office on Drugs and Crime untuk lembaga intelijen keuangan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. 19.Lembaga Pengawas dan Pengatur yang selanjutnya disingkat LPP adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap PJK.
3. 20.Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari kerja yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur nasional dan/atau cuti bersama.
4. 21.Petugas Administrator adalah pejabat atau pegawai yang ditetapkan PJK untuk mendaftarkan organisasi PJK, Petugas Administrator, dan Petugas Pelapor.
5. 22.Petugas Pelapor adalah pejabat atau pegawai yang ditetapkan oleh PJK untuk melaporkan dan bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan isi laporan serta ketepatan waktu penyampaian laporan kepada PPATK. www.peraturan.go.id 2021, No.70

BAB II

KEWAJIBAN PELAPORAN

Pasal 2

(1)Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, PJK wajib menyampaikan laporan ke PPATK.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Transaksi Keuangan mencurigakan;
2. b.Transaksi Keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme;
3. c.Transaksi Keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) Hari Kerja; dan/atau
4. d.Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri.

Pasal 3

(1)Transaksi Keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a berupa:
1. a.Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
2. b.Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan www.peraturan.go.id 2021, No.70 mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
3. c.Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
4. d.Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh PJK karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
(2)Transaksi Keuangan mencurigakan termasuk laporan pemutusan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa jika:
1. a.Pengguna Jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali Pengguna Jasa; atau
2. b.PJK meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Pengguna Jasa.

Pasal 4

Pada saat atau setelah PJK melakukan tindakan:

a.penundaan transaksi berdasarkan penilaian PJK;
b.penundaan transaksi berdasarkan perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim;
c.penghentian sementara transaksi berdasarkan permintaan PPATK;
d.tidak melanjutkan prosedur prinsip mengenali Pengguna Jasa dikarenakan PJK menduga adanya Transaksi Keuangan terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, dan PJK meyakini bahwa proses prinsip mengenali Pengguna Jasa yang tengah akan melanggar ketentuan anti tipping-off sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
e.penelitian atas tindak lanjut hasil audit khusus yang dilakukan oleh PPATK;
f.penelitian atas permintaan informasi dari penyidik, penuntut umum, dan hakim; dan/atau
g.penelitian atas permintaan informasi oleh PPATK dalam pelaksanaan fungsi analisis atau pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di www.peraturan.go.id 2021, No.70 bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, merupakan Transaksi Keuangan mencurigakan, dalam hal Transaksi tersebut memenuhi salah satu atau lebih unsur Transaksi Keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 5

Transaksi Keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b berupa:

a.Transaksi Keuangan dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme; atau
b.Transaksi yang melibatkan setiap orang yang berdasarkan daftar terduga teroris dan organisasi teroris.

Pasal 6

(1)Transaksi Keuangan tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c berupa Transaksi Keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.
(2)Transaksi Keuangan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam.
(3)Laporan Transaksi Keuangan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk: www.peraturan.go.id 2021, No.70
1. a.transaksi penempatan, penyetoran, penarikan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam; dan
2. b.transaksi penempatan, penyetoran, penarikan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran yang mencapai nilai kumulatif paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) Hari Kerja.

Pasal 7

Pelaksanaan kewajiban penyampaian laporan Transaksi Keuangan tunai tidak menghilangkan kewajiban pelaporan:

a.Transaksi Keuangan mencurigakan;
b.Transaksi Keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme; dan/atau
c.Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri; jika memenuhi salah satu atau lebih unsur Transaksi Keuangan mencurigakan, Transaksi Keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme, dan/atau unsur Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri.

Pasal 8

Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d meliputi:

a.Perintah Transfer Dana dari luar negeri; dan
b.Perintah Transfer Dana ke luar negeri. www.peraturan.go.id 2021, No.70

Pasal 9

(1)PJK yang wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri ke PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d merupakan PJK yang menyediakan jasa Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri, termasuk layanan remitansi.
(2)PJK yang menyediakan jasa Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Penyelenggara Pengirim Asal; dan
2. b.Penyelenggara Penerima Akhir.
(3)PJK yang menyediakan jasa Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.bank; dan
2. b.badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank.
(4)PJK yang menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri ke PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bank dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank yang menjadi Penyelenggara Pengirim Asal untuk transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri; dan
2. b.bank dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank yang menjadi Penyelenggara Penerima Akhir untuk transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri.
(5)Badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri ke PPATK dalam hal melakukan kegiatan kerja sama penyelenggaraan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri dengan:
1. a.bank dan/atau badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank lainnya di Indonesia; dan www.peraturan.go.id 2021, No.70
2. b.PJK yang telah memperoleh persetujuan dari otoritas negara setempat.
(6)Dalam hal Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Luar Negeri diteruskan oleh suatu bank dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank ke Penerima melalui transfer dana dalam negeri, bank dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank tersebut merupakan Penyelenggara Penerima Akhir yang wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri.

Pasal 10

(1)Kewajiban penyampaian laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikecualikan, untuk:
1. a.Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri yang dilakukan antar PJK dan bukan berasal dari atau ditujukan kepada Pengguna Jasa; dan
2. b.PJK yang tidak tergolong PJK yang menyediakan jasa Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri menerima Perintah Transfer Dana.
(2)PJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib mencatat dan mengadministrasikan seluruh dokumen yang terkait dengan Perintah Transfer Dana.

Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 1 Tahun 2021

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEWAJIBAN PELAPORAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 50 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEWAJIBAN PELAPORAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 50 Tahun 2011